Rp. 28.096.143,56) yaitu Rp. 91.903.856,44.Untuk tahun ke3 : Kodam Jaya menerima uang sewa sebesarRp. 30.056.339,63 (bukti Kuitansi KU17 tanggal 12 Maret 2007)dan disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 30.056.339,63 (buktiSurat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Pekas Gabrah 88 NA.2.13.01 an Kodam Jaya Nomor NPWP 003332673005000tanggal 3 April 2007).

121.818.000.h) Untuk tahun ke8 : Kodam Jaya menerima uang sewa sebesarRp. 39.857.350, (bukti Kuitansi KU17 tanggal 2522011) dandisetorkan ke kas negara oleh Primkopad RSPAD GatosSubroto sebesar Rp. 39.857.350, (bukti Surat Setoran BukanPajak (SSBP) an RSPAD Gatot Subroto Nomor NPWP013036850023000).

Primkopad mendapatkan keuntungan sebesar (Rp.159.720.000 Rp. 39.857.350,) yaitu Rp. 119.862.650,i) Untuk tahun ke9 : Kodam Jaya menerima uang sewa sebesarRp. 41.817.516, dan disetorkan ke kas negara oleh PT.Sukhawati Loka Funeral sebesar Rp. 41.817.516, (bukti SuratSetoran Bukan Pajak (SSBP) an RSPAD Gatot Subroto NomorNPWP 013036850023000 tanggal 12 April 2012).

Primkopad mendapatkan keuntungan sebesar (Rp.175.692.000 Rp. 41.817.516,) yaitu Rp. 133.874.484.j) Untuk tahun ke10 : Kodam Jaya menerima uang sewa sebesarRp. 43.777.712, dan disetorkan ke kas negara oleh PT.Sukhawati Loka Funeral sebesar Rp. 43.777.712, (bukti SuratSetoran Bukan Pajak (SSBP) an RSPAD Gatot Subroto NomorNPWP 013036850023000 bulan Maret 2013).

Primkopad mendapatkan keuntungan sebesar (Rp.175.692.000 Rp. 43.777.712,) yaitu Rp. 131.914.288.k) Untuk tahun ke11 : Kodam Jaya menerima uang sewa sebesarRp. 45.737.908, dan disetorkan ke kas negara oleh PT.Sukhawati Loka Funeral sebesar Rp. 45.737.908, (bukti SuratSetoran Bukan Pajak (SSBP) an RSPAD Gatot Subroto NomorNPWP 013036850023000 tanggal 8 April 2014).

satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00399sebesar Rp741.431.250,00 (tujuh ratus empat puluh satu jutaempat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)tanggal 23 Desember 2013;1 (satu) lembar Tanda Terima SPM KPPN Nomor 00399tanggal 23 Desember 2013;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20122013 Nomor 00399/6631 23/2013;1 (satu) lembar daftar perhitungan jumlah maksimal pencairandana (MP) Satker Pengguna PNBP tanggal 23 Desember 2013;1 (satu) lembar daftar lampiran SSBP

Terima SPM KPPN Nomor 00393tanggal 23 Desember 2013;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20122013 Nomor 00393/6631 23/2013;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor 307/SPTJB/UN51/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab MutlakNomor 222/SPTJM/DIPA/KU/2013 tanggal 20 Desember 2013;1 (satu) lembar daftar perhitungan jumlah maksimal pencairandana (MP) Satker pengguna PNBP tanggal 23 Desember 2013;1 (satu) lembar daftar lampiran SSBP

Penerimaan Perjalanan Dinas DosenPengampu Mata Kuliah Basic SLTA Program SI PGSD kerjasama Universitas Borneo dengan Pemerintah KabupatenNunukan Semester Genap TA. 2011/2012 sebesarRp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 25Agustus 2014;1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak sebesarRp84.814.877,00 (delapan puluh empat juta delapan ratusempat belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tanggal10 September 2014;1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran BukanPajak (SSBP

Bahri Arifin;223. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) yang menerima Ridwan, M.Pd;224. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)dengan jumlah setoran Rp84.814.877,00 (delapan puluh empatjuta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluhtujuh rupiah) tertanggal 10/9/2014, Pengembalian Belanja BiayaGaji Dosen PSKGJ dan sisa saldo kas PSKGJ, yang telahdilegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar

Nila Utama Nusantara tanggal kerekening kas daerah 772010 dan tanggal 2122011;Fotokopi dari fotokopi, Surat Setoran Bukan Pajak(SSBP)/luran Tetap Tahunan PT. Nila Utama Nusantaratanggal 25 Februari 2015, sejumlah Rp.10.000.000;Fotokopi dari fotokopi, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/luran Tetap Tahunan PT. Nila Utama Nusantara tanggal 26April 2012, sejumlah Rp.20.475.860;Fotokopi dari fotokopi, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/luran Tetap Tahunan PT.

Nila Utama Nusantara tanggal 23122011, sejumlah Rp.5.575.000;Fotokopi dari fotokopi, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/luran Tetap Tahunan PT.

ayat (14) yang berbunyi :Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telahdilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan,Peraturan Menteri Keuangan No: 99/PMK.06/2006, tentang Modul PenerimaanNegara :Pasal 6(1) Dokumen sumber ........(2) Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaan negara antara lainmeliputi Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP

Merpati Nomor16/ST.3/CV.AK/XII/2014 tanggal 07 Desember 2014.1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor240562/08/2015 tanggal 21 Januari 2016 jumlah setoranRp.20.000.000.1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor240562/05/2015 tanggal 13 Mei 2015 jumlah setoran Rp.259.341.727.1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor240562/08/2015 tanggal O3Agustus 2015 jumlah setoranRp.52.325.000,00Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakansebagai barang bukti

juta dua ratus sembilan puluh tujuhribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) .Dana yang tersisa sebesar Rp. 308.717.500, sudah termasuk pajakdengan rincian sebagai berikut:Untuk pencairan 100% Rp. 256.392.500,Untuk retensi 5% Rp. 52.325.000, +Rp. 308.717.500,Dikurangi Pajak Rp. 33.678.273,Rp. 275.039.227,Adendum I&II (1,5%) Rp. 15.697.500, Rp. 259.341.727,(disetor ke kas Negara tanggal 15 Mei 2015).PUTUSAN Nomor: 53/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 42Bahwa saya yang membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP

Alor tapi tetap harus disetorkankembali ke Kas Negara, sehingga saya selaku PPK kemudianmemerintahkan kepada bendahara untuk menyetorkan uang tersebut.Bahwa Penyetoran dilakukan di rekening Kas negara Nomor 01010006045 di Bank BPD Cabang Alor, rekening kas negara adabeberapa tapi untuk SSBP disetorkan ke rekening tersebut, dan yangmenentukan biasanya pihak Bank sendiri, dan kami juga menkonfirmasinomor rekening tersebut ke Kementerian Pariwisata dan membenarkanpenyetoran ke rekening tersebut.Bahwa

Merpati Nomor16/ST.3/CV.AK/XII/2014 tanggal 07 Desember 2014.30. 1 (Satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor :240562/08/2015tanggal 21 Januari 2016 jumlah setoran Rp.20.000.000.31. 1 (Satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor :240562/05/2015tanggal 13 Mei 2015 jumlah setoran Rp.259.341.727.32. 1 (Satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor :240562/08/2015tanggal O3Agustus 2015 jumlah setoran Rp.52.325.000,00Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita

Merpati Nomor16/ST.3/CV.AK/XII/2014 tanggal 07 Desember 2014.30.1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor240562/08/2015 tanggal 21 Januari 2016 jumlah setoranRp.20.000.000.31.1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor240562/05/2015 tanggal 13 Mei 2015 jumlah setoran Rp.259.341.727.32.1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) Nomor240562/08/2015 tanggal O3Agustus 2015 jumlah setoranRp.52.325.000,00Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakansebagai barang

Malinau TA 2009 Nomor : 520/ 267/SEK/ V/ 2010 tanggal 03 Mei 2010.Surat Pernyataan pada tanggal 06 Mei 2010.Foto Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 520/ 01/ SSBP/APBWN/ 2010 tanggal 21 Mei 2010.Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja satker Dinas Pertanian, Peternakandan Perikanan Kab. Malinau TA 2009 Nomor : 520/ 575/ SEK/ IX/2010 tanggal 01 September 2010.Pelimpahan Kasus dari Bupati Malinau Nomor : 292/ Itkab.

Malinau yang diperkuatdengan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa Edy Isbandi Bin Harun BinHarun sendiri pada tanggal 06 Mei 2010 dan terdakwa Edy Isbandi Bin Harun BinHarun telah mengembalikan sebagian keuangan Negara melalui Surat setoranbukan pajak (SSBP) Nomor 520/ 01/ SSBP/ APBN/ 2010 tanggal 21 Mei 2010sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah), walaupun demikian atasperbuatan terdakwa Edy Isbandi Bin Harun Bin Harun tersebut negara dirugikansebesar Rp. 481.272.000,00 (Empat Ratus

Foto Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 520/ 01/ SSBP/APBWN/ 2010 tanggal 21 Mei 2010.12110.11.1213.14.13.16.17.18.19.20.2122.23.24.25s26.21.Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja satker Dinas Pertanian, Peternakandan Perikanan Kab. Malinau TA 2009 Nomor : 520/ 575/ SEK/ IX/2010 tanggal 01 September 2010.Pelimpahan Kasus dari Bupati Malinau Nomor : 292/ Itkab. Mal/ XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010..

BUKITTINGGI;

./2004, Tanggal 23 September 2004(fotokopi dari fotokopi) ; 9 Bukti P9: Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Beli RumahNegara, Nomor SBRNMa.5/A140/907/JKT/2004, atas namaSoenarno, Alamat Jalan Senopati Nomor 26, Selong, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan (fotokopi dari fotokopi)) :10 Bukti P10: Fotokopi Surat Setoran Penerimaan Negara BukanPajak (SSBP), Tanggal 21 Oktober 2004 (foto kopi sesuai dengan asli) ;11 Bukti P11: Fotokopi Surat Direktur Jenderal Cipta KaryaKementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia

SuratKeputusan Direktur jenderal Perumahan Dan Permukiman TentangPengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah NegaraGolongan IJ Di Lingkungan Depertemen Pekerjaan Umum RISebanyak 3 (Tiga) Unit Rumah (fotokopi dari fotokopi) ;Bukti P11b : Fotokopi Surat Direktur Bina Teknik,Kepala Sub Direktorat Gedung dan Rumah Tangga, Nomor SIPMa.5/082/2004, Tanggal 3 Juli 2004, Tentang Surat Ijin PenghunianRumah Negara (fotokopi dari fotokopi) ;Bukti P12a: Fotokopi Surat Setoran Penerimaan Negara BukanPajak (SSBP

) dari Bank Mandiri (fotokopi sesuai dengan asli) ;Bukti P12b : Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak(SSBP), Tanggal 5 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan sli);Bukti P12c: Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP),Tanggal 4 Nopember 2011 (fotokopi sesuai dengan asli) ;17 Bukti P12d : Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak(SSBP), Tanggal 4 Nopember 2011 (fotokopi sesuai dengan asli) ;18 Bukti P13 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor SP1062/WPB.12/KP.0530/2011, Tanggal 25 November 2011 (fotokopi darifotokopi

aslinya, Surat Penagihan dariDepartemen Keuangan No. 6/Sw/21/Pend.K/73 yang ditujukankepada Soepomo Sastrowinoto tertanggal 22 Mei 1973 ; 18.P 18 :Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Undangan No.G.D/25/18/2/5.3 E/74 dari Departemen Pekerjaan Umum danTenaga Listrk, Direktorat Tata Bangunan Jawatan Gedunggedung Negara Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditujukankepada Soepomo Sastrowinoto tertanggal 10 Oktober 1974 ; ..19.P 19 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran PenerimaanNegara Bukan Pajak (SSBP

YKDaya tertanggal 5 Desember 1994 : 20.P 20 :Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran PenerimaanNegara Bukan Pajak (SSBP) atas nama penyetor BapakSoepomo Sastrowinoto pemegang SIP No. G.D/25/6/405untuk pembayaran Rumah Negara yang terletak di JI.

TunjungNo. 2 Baciro Yogyakarta yang diterima oleh Teler Bank BumiDaya tertanggal 12 Desember 1995 ; 21.P 21 :Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran PenerimaanNegara Bukan Pajak (SSBP) atas nama penyetor BapakSoepomo Sastrowinoto pemegang SIP No. G.D/25/6/405untuk pembayaran Rumah Negara yang terletak di JI.

TunjungNo. 2 Baciro Yogyakarta yang diterima oleh Teler Bank NegaraIndonesia (BNI) tertanggal 30 September 1996 ; 22.P 22 :Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran PenerimaanNegara Bukan Pajak (SSBP) atas nama penyetor BapakSoepomo Sastrowinoto pemegang SIP No. G.D/25/6/405untuk pembayaran Rumah Negara yang terletak di JI. TunjungNo. 2 Baciro Yogyakarta yang diterima oleh Teler Bank Bumi Daya tertanggal 23 Juni1997 ;9.

P 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran PenerimaanNegara Bukan Pajak (SSBP) atas nama penyetor BapakSoepomo Sastrowinoto pemegang SIP No. G.D/25/6/405untuk pembayaran Rumah Negara yang terletak di JI. TunjungNo. 2 Baciro Yogyakarta yang diterima oleh Teler Bank BumiHalaman 34 dari 66 halaman Putusan Perkara No. 2/G/2019/PTUN. YK24.P 24:25. P 25 5Daya tertanggal 6 Agustus 1998 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik (SHM)No.

Wanya Permai;

Umum kementerian dalam Negeri tahun anggaran 2013

Asuransi Parolamasnomor B 3512751 tanggal 7 Oktober 2013;surat teguran tidak lanjut atas LHP BPK RI tahun 2013 nomor 700/2747/PUMtanggal 482014 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;Surat pernyataan Nomor 27/11/WP/2013 tanggal 7 November 2013 CV.Wanya Permai:;Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 23 Juli 2014;Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 910593 tahun 2012 tentang penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dana Tugas Pembantuan Lingkup DiHal. 20 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2017

Pemerintahan Umum kementerian Dalam Negeri TahunAnggaran 2013;Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910598 tahun2012 tentangPetunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan lingkup Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum kementerian dalamNegeri tahun anggaran 2013Surat Teguran Tindak Lanjut atas LHP BPK RI Tahun 2013; nomor700/2747/PUM tanggal 4 Agustus 2014 Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Pemerintahan Umum;Surat Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 23 Juli 2014;36.Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 910593 tahun 2012 tentang penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dana Tugas PembantuanLingkup Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum kementerian DalamNegeri Tahun Anggaran 2013;37.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910598 tahun2012 tentangPetunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugaspembantuan lingkup Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum kementeriandalam Negeri tahun anggaran

Surat Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal23 Juli 2014;40.Bupati Keerom nomor 050/310/BUP tanggal 23 Oktober 2012 Usulan Program Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) tahun Anggaran 2013;41.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.212.3708 tahun 2010 tanggal17 September 2010;42.Surat pernyataan pelantikan nomor 811.212.3/2024/SJ tanggal 17 September 2010;43.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.234867 tahun 2015 tanggal19 Agustus 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan

tercatat atas nama Ny Veronica MariaRetnokusumowati yang dengan SSBP, selanjutnya diberi tanda P6;Fotokopi dari fotocopy Salinan Risalah Lelang Nomor : 109/2009 tanggal 20April 2009 dari KPKNL Malang terhadap barang bergerak 2 buah telepon MerkAnavon, buah TV warna merk Sharp, 5 monitor STC, 1 unit komputer, 1 unitdispenser, 1 unit Tape Tens, 13 buah kursi merk Elephant hitam, 13 buah kursiputar, 9 buah kursi lipat, 44 buah kursi plastik, 1 meja pertemuan, 3 fillingcabinet, 2 mic, meja komputer,

1 unit Telpon PABX, 6 AC split yangdibuktikan dengan SSBP, selanjutnya diberi tanda P7;Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor : 08/2009 tanggal 12 Januari 2009 dariKPKNL Malang terhadap barang milik Ali Mustofa berupa unit mobil IsuzuPanther No Pol B 1867 GY tanpa dilengkapi Surat Bukti Kepemilikan, 1 unitsepeda motor GL Pro No pol AG 8815 KP, unit sepeda motor GL PRO No PolAG 5350 KP (AG 4569 WO ) unit sepeda motor GL PRO No Pol AG 6475 KPtanpa dilengkapi Surat Bukti Kepemilikan dan dibuktikan dengan

SSBP,selanjutnya diberi tanda P8;Foto copy SSBP No.04/KDR/08/2008 tanggal O05 Agustus 2008 UraianPendapatan uang sitaan hasil korupsi an Ali Musthopa T sejumlahRp.1.436.025.178, (satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta dua puluh limaribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) selanjutnya diberi tanda P9;Foto copy SSBP No.23/KDR/02/2009 tanggal 25 Pebruari 2009 UraianPendapatan uang sitaan hasil korupsi an Ali Musthopa T sejumlahRp.1.253.964, (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus

PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010 NOMOR : 0245/023-03.3/XXVIII/2010 dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar salinan copy yang mana pada lembar ke 2 (dua) terdapat 1 (satu) lembar salinan Foto Copy dengan code : 10.02.01.2589 (PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG SMP) sebesar Rp 11.891.550.000,00 (Sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);121) 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP

) dari KPPN Ternate, tanggal 25 Juni 2014, NPWP wajib Setor : 06448997942000, nama wajib setor SMPLB YPAC, Penyetor HADIJA ASYARI, S.Pd., Nilai Setoran Rp 17.100.000,00 (Tujuh belas juta seratus ribu rupiah), guna pengembalian dana bantuan Beasiswa Miskin Tahun 2010 yang tidak terpakai;122) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Surat Setoran Penerima (SSBP) dari PT.

Ternate Tanggal 26 Juni 2014, NTPN : 0809151304070314, Nomor Resi : 97700-02/14/0103991 NPWP : 00-644-899-7-942000 dengan nama wajib setor Bendahara SMP LB YPAC Ternate, Penyetor HADIJA ASYARI, S.Pd, Nilai Setoran Rp 17.100.000,00 (Tujuh belas juta seratus ribu rupiah);123) 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari KPPN Ternate, tanggal 17 Juli 2014, NPWP wajib Setor : 006446652942000, nama wajib setor SMPLB Negeri Ternate, Penyetor IBRAHIM BUAMONA, Nilai Setoran Rp 20.600.000,00 (Dua

puluh juta enam ratus ribu rupiah), guna pengembalian dana bantuan Beasiswa Miskin Tahun 2010 yang tidak terpakai;124) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Surat Setoran Penerima (SSBP) dari PT.

) dari KPPN Ternate,tanggal 25 Juni 2014, NPWP wajib Setor : 06448997942000, namawajib setor SMPLB YPAC, Penyetor HADWA ASYARI, S.Pd., NilaiSetoran Rp 17.100.000,00 (Tujuh belas juta seratus ribu rupiah), gunapengembalian dana bantuan Beasiswa Miskin Tahun 2010 yang tidakterpakai;1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Surat Setoran Penerima (SSBP) dariPT.

ratus ribu rupiah), gunapengembalian dana bantuan Beasiswa Miskin Tahun 2010 yang tidakterpakai;1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Surat Setoran Penerima (SSBP) dariPT.

ratus ribu rupiah), gunapengembalian dana bantuan Beasiswa Miskin Tahun 2010 yang tidakterpakai;1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Surat Setoran Penerima (SSBP) dari PT.Pos Indonesia (Persero) Kp.

) dari KPPN Ternate,tanggal 25 Juni 2014, NPWP wajib Setor : 06448997942000, namawajib setor SMPLB YPAC, Penyetor HADUA ASYARI, S.Pd., NilaiSetoran Rp 17.100.000,00 (Tujuh belas juta seratus ribu rupiah), gunapengembalian dana bantuan Beasiswa Miskin Tahun 2010 yang tidakterpakai;1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Surat Setoran Penerima (SSBP) dariPT.

HM.Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor700/227/25LU/2011 tanggal 21 April 2011.1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSBP) untuk keperluandenda keterlambatan penyerahan Alat Kedokteran Kesehatandan KB TA. 2009.1 (satu) bundel Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Tahun 2009 Nomor 1518.0/02404.4//2009 tanggal 31Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/2017Desember 2008.37. 1 (satu) bundel laporan keuangan bagian anggaran 024 120327.RSD Mayjend. HM.

HMRyacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor700/227/25LU/2011 tanggal 21 April 2011;1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSBP) untuk keperluandenda keterlambatan penyerahan Alat Kedokteran Kesehatandan KB TA 2009;1 (satu) bundel Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Tahun 2009 Nomor 1518.0/02404.4//2009 tanggal 31Desember 2008;Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 2199 K/Pid.Sus/201737.NX1 (satu) bundel laporan keuangan bagian anggaran 024 120327.RSD Mayjend. H.M.

Apabila terdapat sisa dana/dana tidak terserap dan telah berakhirmasa anggaran tahun 2015.Bahwa atas kesalahan transfer dari pusat pada semester I, makaTerdakwa selaku Kepala sekolah SMA 1 Biak Kota mengembalikanuang sebesar Rp. 247.200.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh jutadua ratus ribu rupiah) melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) No.6237 tanggal 13 Desember 2015 dengan penyetoran di Kantor Postanggal 16 Desember 2015.Bahwa setelah berakhir tahun anggaran 2015, pada kenyataannyaterdakwa tidak

SusTPK/2018/PT JAPdua ratus ribu rupiah) melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) No.6237 tanggal 13 Desember 2015 dengan penyetoran di Kantor Postanggal 16 Desember 2015.Bahwa setelah berakhir tahun anggaran2015, pada kenyataannyaterdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepalasekolah, justru mengambil dana sebesar Rp. 294.600.000,00 padatanggal 03 Juni 2016, yang seharusnya dana tersebut dikembalikanke kas negara dan disimpan di brankas rumahnya.Bahwa dalam setiap penarikan dana BOS

Apabila terdapat sisa dana/dana tidak terserap dan telah berakhirmasa anggaran tahun 2015.Bahwa atas kesalahan transfer dari pusat pada semester , makaTerdakwa selaku Kepala sekolah SMA 1 Biak Kota mengembalikanuang sebesar Rp. 247.200.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh jutadua ratus ribu rupiah) melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)No. 6237 tanggal 13 Desember 2015 dengan penyetoran di KantorPos tanggal 16 Desember 2015.Bahwa setelah berakhir tahun anggaran 2015, pada kenyataannyaterdakwa selaku

tanggal 6 Februari 2016, tentang pengiriman dokumendana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota kePimpinan Direktorat Pembinaan SMA.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Surat Setoran Pajak BukanPajak Nomor Resi : 9810001/2015/814984, tanggal 16 Desember2015, tentang pengembalian kelebihan dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota sebesar Rp. 247.200.000,(dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP

Februari 2016, tentang pengirimandokumen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1Biak Kota ke Pimpinan Direktorat Pembinaan SMA.34) 1 (Satu) lembar fotocopy Tanda Terima Surat Setoran Pajak BukanPajak Nomor Resi : 9810001/2015/814984, tanggal 16 Desember2015, tentang pengembalian kelebihan dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota sebesar Rp. 247.200.000,(dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).35) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP

SitinjauLaut ;SedangkanBukti surat Terdakwa berupa asli lembar keempat SuratSetoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 99 tertanggal 24Agustus 2007 dari Dirjen Perbendaharaan DepartemenKeuangan RI, KPPN Sungai Penuh ;Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;7.

Sungai Medang RT01, Kecamatan PEM Sungai Tutung, TandaPengenal KTP/S1M 474.4/ST/571/1999 ;Dinyatakan dikembalikan kepada SMU Negeri 1 SitinjauLaut ;SedangkanBukti surat Terdakwa berupa asli lembar keempat SuratSetoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 99 tertanggal 24Agustus 2007 dari Dirjen Perbendaharaan DepartemenKeuangan RI, KPPN Sungai Penuh ;Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;Membebankan agar Terdakwa dibebani membayar ongkosperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalamtingkat

Yuri Yanti Widjaya selaku Pihak Pertama yang mewakili danbertindak atas nama PT Sumber Sari Bumi Pakuan (SSBP) PerkebunanTeh Ciliwung di dalam Akte Pengoperan Hak Atas Tanah No. 7 TanggalHalaman 51 dari 55 hal putusan No 615/PDT/2018/PT.BDG.18 Januari 2016 tersebut juga telah membatalkan Akte Pengoperan HakAtas Tanah No. 7 Tanggal 18 Januari 2016 tersebut, sebagaimanatertuang dalam Surat Pernyataan Ny.

Yuri Yanti Widjaya tertanggal 14Juli 2016 (Bukti T.Il6) yang dikuatkan juga dengan keterangan SaksiMoh Rafles Yunus.Bahwa Selain itu, Akta Pengoperan Hak Atas Tanah No. 7 tersebut jugacacat dan batal demi hukum, karena jangka waktu Hak Guna Usahaberdasarkan Sertifikat HGU No.2/ Tugu Utara yang tercatat atas namaPT Sumber Sari Bumi Pakuan (SSBP) Perkebunan Teh Ciliwung telahberakhir pada tanggal 30 Juni 2000 dan tidak diperpanjang lagi sertatelah kembali kepada Negara menjadi tanah negara (Vide Bukti

T.19),sehingga PT Sumber Sari Bumi Pakuan (SSBP) Perkebunan TehCiliwung (Sselaku Pihak yang mengoperkan hak atas tanah) sudah tidakmemiliki hak atas tanah yang dioperkan tersebut pada saat dibuat danditandatanganinya Akta Pengoperan Hak Atas Tanah No. 7 tersebutpada tanggal 18 Januari 2016 ;Bahwa dengan demikian PT Sumber Sari Bumi Pakuan (SSBP)Perkebunan Teh Ciliwung tidak lagi memiliki hak dan kapasitas untukmelakukan operalin hak atas tanah Obyek perkaraa quo kepadaPEMBANDING pada tanggal 18

Januari 2016, sehingga AktaPengoperan Hak Atas Tanah No. 7 tertanggal 18 Januari 2016 adalahcacat dan Batal Demi Hukum sejak akta tersebut dibuat danditandatangani oleh PT Sumber Sari Bumi Pakuan (SSBP) PerkebunanTeh Ciliwung dan PEMBANDING.Bahwa Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka seluruh dalil dankeberatan PEMBANDING di dalam halaman 1517 pada bagian DalamRekonvensi Memori Banding patut untuk ditolak dan dikesampingkan.Berdasarkan uraianuraian yang telah disampaikan oleh TERBANDING, baik

(14) yang berbunyi :Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telahdilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kasm,negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;Peraturan Menteri Keuangan No: 99/PMK.06/2006, tentang Modul Penerimaan Negara :Pasal 6(1) Dokumen sumber ........(2) Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaan negara antara lain meliputiSurat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP

Ismail, M.Ag tanggal 05 Maret 2010.2 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/04/2010tanggal 10 Februari 2010.3 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/01/2010tanggal 29 Januari 2010.4 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/02/2010tanggal 29 Januari 2010.5 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/03/2010tanggal 29 Januari 2010.10111213141516Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/50/2010tanggal 07 Januari 2010.Surat

Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.01.1/187/2010tanggal 25 Februari 2010.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/07/2010tanggal 04 Maret 2010.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/05/2010tanggal 04 Maret 2010.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/06/2010tanggal 04 Maret 2010.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/08/2010tanggal 04 Maret 2010.Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/05/2008 tanggal 8Juli 2008.3. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/06/2008 tanggal16 Juli 2008.4. Rekapitulasi Pembayaran Insentif dan Honor Anggota Senat Bulan Juli 2008dan Honor TPAK Bulan Mei Juni 2008 STAIN Sjech M Djamil DjambekBukittinggi yang ditanda tangani Ali Rahman, SH, MH tanggal 23 Juli 2008.5.

Ismail, M.Ag tanggal05 Maret 2010.2 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/04/2010 tanggal 10 Februari 2010.3 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/01/2010 tanggal 29 Januari 2010.4 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/02/2010 tanggal 29 Januari 2010.5 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/03/2010 tanggal 29 Januari 2010.6 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/50/2010 tanggal 07 Januari 2010.10111213141516Surat

Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.01.1/187/2010 tanggal 25 Februari 2010.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/07/20 10 tanggal 04 Maret 2010.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/05/20 10 tanggal 04 Maret 2010.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/06/20 10 tanggal 04 Maret 2010.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: Sti.04.1/KU.03.2/08/20 10 tanggal 04 Maret 2010.Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam NegeriSjech M.

Pasal (14) yang berbunyi :Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telahdilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;Peraturan Menteri Keuangan No: 99/PMK.06/2006, tentang Modul Penerimaan Negara :Pasal 6(1) Dokumen sumber ........(2) Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaan negara antara lainmeliputi Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP

ChemforceGramarsindo Abadi, Tanggal 26 Januari 2012 (fotokopi sesuaidengan asli);Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. ChemforceGramarsindo Abadi, untuk keperluan Pembayaran luran TetapPersetujuan Pencadangan Wilayah Tahun 2007 (fotokopisesual dengan asli) ;Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. ChemforceGramarsindo Abadi, untuk keperluan Pembayaran luran TetapIUP Eksplorasi Tahun 20082011 (fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT.