Ditemukan 167 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-02-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN AMLAPURA Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Amp
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
Ida Bagus Baskara Putra, SE.
Tergugat:
1.Pemerintah Kabupaten Karangasem qq Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem qq Sekolah Menengah Pertama Negeri satu Selat
2.Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Bali, di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar, Cq. Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Bali
3.Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Karangasem
9239
  • diketahuloleh Klian Adat Muncan dan Kepala Desa Muncan;Berdasarkan buktibukti dan faktafakta hukum tersebut, maka Tanah danBangunan SMP Negeri 1 sebagaimana tercatat dalam Sertipikat HakPakai Nomor: 11 Desa Muncan luas 4.700 M2 seluruhnya berasal daritanah milik Desa Adat Muncan yang diserahkan dan diberikan oleh DesaAdat Muncan kepada pihak Tergugat dan II untuk digunakan bangunanSMP Negeri 1 Selat;Bahwa kalaupun benar, atas Objek Perkara seluas +/ 250 M2 merupakanharta peninggalan yang menjadi harta warian
Register : 01-03-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 11-03-2020
Putusan PN TABANAN Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Tab
Tanggal 3 Oktober 2019 — PENGGUGAT IDA AYU PUTU SUKAWATI
173102
  • Bahwa berdasarkan surat Kuasa yang diberikan Oleh Istri Ida Bagus Putrapeninggal warian tertanggal 24 Mei 1977 dan disetujui oleh anakkandungnya Ida Bagus Mantra adalah secara Formal adalah sah dan dapatmelakukan tindakan Hukum Menjual, memindahtangankan HartaHalaman 24 dari 87 Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G/2019/PN.Tabpeninggalan suaminya tersebut yaitu harta dari Ida Bagus Mantra yangtermasuk sebagai Hartanya sendiri Pemberi Kuasa.Bahwa berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Istri dari Ida
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUIT HARAPAN
271135
  • melakukan Perbuatan MelawanHukum yaitu telah melanggar Pasal 15 UU No.41 Tahun 1999 tersebutdiatas dan Putusan M.K.No.45/PUUIX/2011, 21 Pebruari 2012 ;20.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Putusan Pengadilan Tinggi21Medan No.434/PDT/PT.MDN, tanggal 4 Juni 2012, di mana yang menjadiTergugat adalah Menteri Kehutanan RI dan bukti yang diajukan MenteriKehutanan sebagai T1, adalah Gouvernement Besluit (G.B) No.50, 25 Juni1924, yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia olehSiti Warian
Register : 05-11-2007 — Putus : 16-09-2008 — Upload : 25-10-2017
Putusan PA BALIGE Nomor 5/Pdt.G/2007/PA.BLG
Tanggal 16 September 2008 — Penggugat Tergugat
10151
  • yang mengatakan Penggugat menjalankan usaha tersebutselalu beruntung ( vide Replik Penggugat halaman 2 alinea 3 ) , patut ditolak atausetidaktidaknya dikesampingkan adanya, sebab secara kasat mata boleh jadikelihatannya beruntung, tetapi untung tersebut telah dipoyapoyakan Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat ;Bahwa nyatanya modal dasar usaha tersebutpun pasca kembali kepada Tergugat telahberkurang banyak dan untuk menghidupi usaha tersebut Tergugat terpaksa menjualihartaharta bagian warian
Register : 13-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 606/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 10 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. LUTETIA JULIANTI ROCHMAT Diwakili Oleh : Ir. LUTETIA JULIANTI ROCHMAT
Terbanding/Tergugat I : IR. IGNATIUS IMAN KRESNADI,
Terbanding/Tergugat II : Drs. PETRUS BOYKE PURBONO,
Terbanding/Turut Tergugat I : Drg. MARIA MARGARETHA KATARINA TIENKE SRI MURTINAH
Terbanding/Turut Tergugat II : IR. R.A. ANNA MARIA SEPTIANA,
Terbanding/Turut Tergugat III : Dra. JOSEPHINE INEKE THESIANI, M.Si
Terbanding/Turut Tergugat IV : DEDDY SUPARDI RIDWAN,
Terbanding/Turut Tergugat V : NYONSAH MINANDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAKARTA SELATAN
376230
  • IGNATIUNS IMAN KRESNADI selakuTERGUGATI telah melakukan penganiyaaan terhadap PEWARISBahwa sesuai dengan fakta dan kebenaran terungkapkan di atas dapatdisimpulkan sebagai berikut:1) Bahwa Sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu pasal 874 dan 992KUHPer, keinginan akhir PEWARIS untuk tidak menjual rumah warian ituharus didahulukan dan tidak bisa diganti dengan keinginan PARATERGUGAT untuk menjual/membeli rumah warisan itu.
Register : 15-08-2019 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
408250
  • Seltergugat dengan bermodalkan harta warisan yang diterima olehpenggugat sejumlah Rp. 516.251.000,00 ditambah Rp.40.000.000, yang diterima sebelum pembagian warisan yang Rp.2.065.005.500, ditambah lagi Rp. 40.000.000, dari hasilpembagian penjualan 1 (satu) Unit rumah di Mataram, sehinggatotal warian yang diterima oleh Penggugat sebagai modal untukmengembang usahanya sejumlah Rp.596.251.000,00 (Lima ratusSembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribuRupiah).
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 79/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPEASI PERSADAAN MASYARAKAT UJUNG BATU
163125
  • telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah melanggar Pasal 15 UUNo.41 Tahun 1999 tersebut diatas dan Putusan M.K.No.45/PUUIX/2011,21 Februari 2012.22.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Putusan Pengadilan TinggiMedan No.434/PDT/PT.MDN, tanggal 4 Juni 2012, di mana yang menjadiTergugat adalah Menteri Kehutanan RI dan bukti yang diajukan MenteriKehutanan sebagai T1, adalah Gouvernement Besluit (G.B) No.50, 25 Juni1924, yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia olehSiti Warian