Ditemukan 2223 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sele selfi selft selo
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-07-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan PN SANGGAU Nomor 118/Pid.B/2013/PN.SGU
Tanggal 23 Juli 2013 —
115 — 7
  • dalam jabatan tersebut, saksi melaksanakan tugas antaralain menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak (WP) melaluiloket pada KPPP Sanggau, kemudian mengentri datadata angkapembayaran pajakpajak tersebut;e Bahwa benar dalam mengentri datadata pembayaran pajak dariwajib pajak, biasanya saksi hanya melihat jenis dan jumlah angkapembayaran pajak oleh wajib pajak tanpa memperhatikan validasiyang tercantum pada lembar SSP;Bahwa sepengetahuan saksi, sistem pembayaran pajak diIndonesia menganut sistem self
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-01-2017 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 10-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — HENDRI KARTIKA ANDRI
155 — 134
  • Dengan memperhitungkan porsi self financingdebitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telahditarik tersebut adalah Rp. 12.285.714.285, (42,200%).
    Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/ Syaratsyarat Kredit :A. Fasilitas Debiture Fasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 juta atau 108%.
    Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp. 71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/Syaratsyarat Kredit :B. Fasilitas DebiturHal. 159 dari 270 hal PutusanNomor : 1/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIe Fasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388juta atau 108%.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1945 K/Pdt/2017
Tanggal 26 September 2017 — M. IDRUS Alias LADARU VS 1. HARTAE Alias HARTAE, DKK
71 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yuhanidu); Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lorong (bukanAudriyanto);Dengan demikian gugatan Penggugat kabur (abscuur libel) dankarenanya cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterimasecara bulat dan keseluruhan self ing dengan ketentuan hukum yangdituangkan dalam Putusan Tetap Mahkamah Agung RI.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 08-02-2017 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 154/Pdt.P/2016/PN.JKT.BRT.
Tanggal 5 September 2016 — 1. DRS. YUNUS. S.H., 2. HERMAWAN DWIATMOJO,3. H. SUYADI,4. IMAN NUL ISLAM NUDIRMAN, S.H,5. DARWIS,6. R. SOEKOYO DANOEDINOTO,7. IMAN BUDI PRANOTO,8. DRS. H. ABDUL FALAK AR,9. DRS. KARMANI SOEKARTO, 10. SUHARMAN, 11. MOCH. MARGONO H; Melawan; 1.Yasan Al Ikhwan Meruya;2.H RIJANTA Ketua Pembina Yayasan Al Ikhwan Meruya;3.HR SUDIRO DJAJAATMAJA Anggota Pembina Al Ikhwan Meruya;4.H FUADY BUZGAN anggota Pembina Al Ikhwan Meruya;DKK
126 — 48
  • Bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak adalahsistem Self Assesment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikanwewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkansendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang dan harus dibayar. Dalamhal mi, Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiripajak terutang yang harus dibayar.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-05-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381/B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BOAR LONGYEAR
44 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian di atas, berdasarkan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Undangundang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009, perundangundangan perpajakan menganut sistem self assesmentyang berarti Wajid Pajak diberi kepercayaan untukmenghitung, memperhitungkan, membayar, danmelaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnyaterutang.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PT Sarana Ventura Selaras / diwakili Alamsyah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI
125 — 66
  • Bahwa tolak ukur Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea Cukaidalam melakukan verifikasi terhadap ketentuan larangandan/atau pembatasan pada pemberitahuan pabeaan yaituberdasarkan pos tarif yang diberitahukan oleh importir (dhi.Penggugat) dalam pemberitahuan pabean yang diberitahukanoleh penggugat secara self assesment.e.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
ADRIAN, S.E., M.Si. bin BAHARUDIN
117 — 71
  • Salinan Tanda Sah Capaian TKDN dari KementerianPerindustrian yang harus dilampirkan tersebut adalah yang masihberlaku (belum habis masa berlakunya);Bahwa benar dalam Spesifikasi Teknis Tiang PJU Octagonal 8 meterdouble head salah satunya mencantumkan TKDN Self Assessmentyang diterbitkan Produsen / agen / distributor atau Sertifikat TKDNdari Kementerian Perindustrian dilampirkan dibelakang formulirrekapitulasi TKDN.
    TKDN Self Assessment adalah Capaian TingkatKomponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri olehprodusen berdasarkan data yang dapat dipertanggungkawabkan;Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupaModul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Waitt adamempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan UsahaHalaman 111 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.SusTPK/2019/PN.BglIPembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari KementerianPerhubungan, namun saksi tidak mengetahui ketentuan
    TKDN Self Assessment adalah Capaian TingkatKomponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri olehprodusen berdasarkan data yang dapat dipertanggungkawabkan;Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupaModul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Waitt adamempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan UsahaPembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari KementerianPerhubungan, tidak diketahui ketentuan mana yang dijadikan sebagaiHalaman 120 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.SusTPK
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 10-02-2016 — Upload : 05-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/PID.PRAPER/2016/PN.Bdg
Tanggal 10 Februari 2016 — YANI RS L A W A N Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Ditreskrim Um Polda Jabar
422 — 158
  • konstitusi memberi hak istimewa kepadaPOLRI untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah,menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengantindak pidana, sehingga dalam melaksanakan hak istimewa tersebut harus taatdan tunduk kepada prinsip the right of due process, dan agar konsep dueprocess tersebut dapat terjamin pelaksanaannya oleh aparat penegak hukumharus menghormati dan menjamin dengan baik doktrin inkorporasi yangmemuat berbagai hak antara lain : The right of self
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 3 Oktober 2014 — - SUPRA DEKANTO
86 — 32
  • wade pn medan81)82)83)84)oOo C&O CG Wd oC=~ 5S Oo won eoO OO O O O COND OO FS W NYwe ae Yi He Fe TDS LSI se se Sel SSeS Self Self lScoCo100)101)1 (satu) foto copy rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2011 dan prognosa 2012 2013.1 (satu) set foto copy draft RKAP 2013 & prognosa 2014 2015.1 (satu) buah foto copyAmandemen Surat Perjanjian/ First part number : 044.Pj/61/KIT SBU/201 2Nomor pihak kedua / Second PRT Y Number : GW9101 tanggal kontrak / contract date 29032012 tentang Regarding Pengadaan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 10-02-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bgl
Tanggal 22 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.ROZANO YUDISTIRA,SH MH
2.GAMAYANTI SH
Terdakwa:
WAGIRAN Bin AMAT SALIM
215 — 125
  • setiap orang dalam pasal iniadalah Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP adalahOrang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, danpemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan perundangundangan perpajakan;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP menyatakanbahwa Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif danobjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanberdasarkan system self
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
337 — 412
  • Pak Adi Andojo melihatini ada pelanggaran hak asasi manusia, prinsip Non Self IncriminationHalaman ke 170 dari 249 halaman, Putusan Perkara No.53/Pid.SusTPK/2018/PN.Kditidak boleh dilakukan. Mestinya splitzingi itu hanya alasan mengenaikurangnya alat bukti, akan tetapi kalau buktinya cukup mestinyasplitzing merupakan instrument yang tidak boleh sering digunakan. Bahwa saksi lupa ada pasal yang mengatakan bahwa surat dakwaan itudasar pemeriksaan perkara.
    Bahwa Tadi ahli katakan ada prinsip non self incrimination, memangtidak boleh seeorang itu disalahkan menurut bukti atau kesalahan itumuncul dari menyalahkan dirinya sendiri. Itu Sebenarnya problemnyadisitu dalam konteks pemisahan posisi sebagai saksi dan posisi sebagaiterdakwa.
    Bahwa Terkait apakah keterangan itu bisa dijadikan alat bukti atu tidakmemang ada yurisprudensi yang menjadi masalah dan saat ini masihmendua, silahkan saja rekan jaksa ini menganggap bagian pembuktiandan ada putusan mahkamah agung yang mengkaitkan dengan soalprinsipnon self incrimination.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 30-10-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
RACHMAN RAJASA, SH
Terdakwa:
HANI RATNAWATI alias HANI
487 — 800
  • Bahwa sesuai Pasal 1 angka 6 UndangUndang KUP, Nomor Pokok WajibPajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang dipergunakansebagai tanda pengenal diri atauidentitas Wajid Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratansubjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanwajib mendaftarkan diri pada Kantor Ditjen Pajak untuk dicatat dan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Putus : 06-05-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 26/PDT.G/2009/PN.TPI
Tanggal 6 Mei 2010 — ASWARDI (penggugat) VS PT. CAHAYA BINTAN ABADI (tergugat)
2891 — 3576
  • Hidup.Bahwa benar untuk penambangan bauksit harus~ dilakukanstudi amdal sedang acuan amdal adalah studi RKL dengandasar pedoman Keputusan Menteri Lingkungan Hidup' tahun2000.Bahwa benar untuk lahan penambangan bauksit 5.000 ha wajibmemiliki amdal sedang untuk kurang dari itu) memakai RKLyang untuk mendapatkan hal tersebut diajukan ke BadanLingkungan Hidup setempat.Bahwa benar untuk pengawasan kurun waktunya~ ditinjausesuai dengan tenaga yang ada di daerah dan tidak adaketentuan berapa sering tetapi self
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-02-2008 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1111/Pdt. G/2008/PN. JKT. Sel
Tanggal 6 Agustus 2009 — 1. PT. MAHAMERU CITRA (“MAHAMERU”) 2. PT. CENTRA AKTIVINDO. Lawam (1). CCA Management BV (“CCA l”L (2). CCA International Limited (3). CCA Holdings Limited
160 — 86
  • ., Other ) =A second self.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : NAND KUMAR Diwakili Oleh : A. MUSLIM MURJIYANTO, SH.M.Hum, dkk
Terbanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
356 — 214
  • oleh Divisi PGV (Policy Governance) Buku I, BabPersetujuan Kredit , Sub Bab : Pencairan Kredit , Sub Sub Bab :Pencairan Kredit, Indeks : 0100301, Bab : Il, Sub Bab : H, Sub SubBab : 01, Halaman : 1, Nomor Instruksi : IN/56/PGV/001, TanggalBerlaku : 07032014 yang antara lain mengatur bahwa PencairanKredit dapat dilaksanakan apabila persyaratanpersyaratan yang telahditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) telah dipenuhi, antaraHalaman 16 dari 121 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2020/PT YYK.lain : Self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TH INDO PLANTATIONS
71 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 153/B/PK/Pjk/2016Bahwa dalam sistem self assessment, pemeriksaan pajak merupakansalah satu bentuk pengawasan terhadap Wajid Pajak dalammemenuhi kewajiban perpajakannya, apakah telah sesuai denganketentuan yang berlaku.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-05-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 10-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 132/PID.SUS/2018/PT BDG
Tanggal 5 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI SETIA MULYA,SH
Terbanding/Terdakwa : SOFYAN MUNAWAR
260 — 141
  • FAJARPUTRA GALUNGGUNG (FPG) memiliki kewajiban perpajakan yaitu,menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kKewajibanperpajakannya (self Assessment) sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1)Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata CaraPerpajakan yang antara lain PT.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 07-05-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 47/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 14 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat I : GENERAL MANAGER PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Pembanding/Penggugat : PT. PALMA NAFINDO PRATAMA,
Terbanding/Penggugat : PT. PALMA NAFINDO PRATAMA,
Terbanding/Tergugat I : GENERAL MANAGER PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Terbanding/Tergugat II : Direktur Utama PT. Pembangkit Jawa Bali Kantor Pusat
Terbanding/Tergugat III : Manajer Administrasi dan Umum adl Pjbt. Pelak. Pengadaan PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Terbanding/Tergugat IV : Manajer Operasi,Direksi Pekerjaan adl Wakil Pengguna Barang,jasa untuk mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Terbanding/Tergugat V : Supervisor K III dan keamanan Pelaksanaan Pekerjaan PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Turut Terbanding/Tergugat II : Direktur Utama PT. Pembangkit Jawa Bali Kantor Pusat
Turut Terbanding/Tergugat III : Manajer Administrasi dan Umum adl Pjbt. Pelak. Pengadaan PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Turut Terbanding/Tergugat IV : Manajer Operasi,Direksi Pekerjaan adl Wakil Pengguna Barang,jasa untuk mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
Turut Terbanding/Tergugat V : Supervisor K III dan keamanan Pelaksanaan Pekerjaan PT.Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Maintenance PLTG Arun
393 — 149
  • Memberikan usulan program K3 yang efektif di Unit BisnisJasa O&M sebagai masukan pertimbangan dalam menyusunkebijakan dan program K3 yang dituangkan pada RKAP,melaksanakan pendampingan Program Risk Management danmelaksanakan implementasi Self Insurance;b. Memonitor pelaksanaan dan program K3 dan mengevaluasihasilnya sesuai standar yang berlaku untuk memberikan saranperbaikan dan peningkatan efektifitas program serta banch markingke perusahaan pembangkitan terkemuka bertaraf internacional;C.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 18-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Pra/2019/PN Sby
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pemohon:
1.GUNAWAN ANGKA WIDJAJA
2.LINDA ANGGRIANI als ONG PIE HWA
Termohon:
KASUBDIT II HARDA BANGTAH DITRESKRIMUM POLDA JATIM
213 — 122
  • UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun = 1994,UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, UndangUndang Nomor28 Tahun 2007 dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, SPTadalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkanpenghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukanobjek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan; Bahwa sejalan dengan prinsip self
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata Tanah
Register : 25-04-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 13/ Pdt.G/2011/PN.Sungg.
Tanggal 5 Januari 2012 — 1. H. ANDI MAPPABANGKA 2. H. ANDI MUCHTAR LUTFI LAWAN 1. KEPALA DESA BONTOALA 2. HANONG BIN BUNDU 3. HAMANSIA BINTI BUNDU 4. SUDDING BIN DAKO 5. SATTU BIN DAKO 6. MUDDIN BIN DAKO 7. BACCE BINTI DAKO 8. BATE BIN DAKO 9. MULIATI BINTI DAKO 10. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN BANTAENG dahulu KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI BANGUNAN MAKASSAR, 11. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
99 — 24
  • tidak akurat dan karenaadanya Surat Keterangan No. 396/DB/VII/2006 tanggal 3 Agustus 2006 dan SuratKeterangan No. 397/DB/2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka penerbitan Surat PemberitahuanPajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran(STTS) tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 kepada Tergugat II s/d Tergugat IXharus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Bahwa Negara Indonesia menganut sistem self