Ditemukan 204 data
19 — 6
memperoleh tanah sengketa dari alm Frans Kabnani dan almhYacoba Kabnani karena tidak memiliki keturunan sehingga Penggugat tinggalbersama dengan mereka dan dipelihara serta dianggap sebagai anak sendiri danmenyekolahkan Penggugat hingga berhasil menjadi guru, dan semasa masihhidup Frans Kabnani secara lisan memberikan tanah sengketa kepada Penggugatpada tahun 1977 lalu dibuatkan Surat Pernyerahan Hak Atas Tanah oleh YacobaKabnani, pada tanggal 3 Juli 1989 diatas materai Rp. 1.000, yang disaksikan olehE Faat
JAILANI
Tergugat:
ABDUL HAMID
81 — 23
Saksi ABDUL FAAT;Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengankepemilikan tanah Penggugat;Bahwa menurut keterangan dari Penggugat kepada Saksi,Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Sdr. UNAI danSdr. IDRIS yang terletak di Desa Perigi Raya, Kelurahan NangaBulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinyajual beli tanah yang dimaksud antara Penggugat dengan Sdr.UNAI dan Sadr.
748 — 555 — Berkekuatan Hukum Tetap
MisbahKomplek Mutatuli Indah, Blok G Nomor 6, Medan.ASLI5 BiSurdtMaddSalim Halim & Rekan, tanggal 30 Juni 2012, Nomor: 87/JPJMDN/VI/12,Perihal: Somasi, dialamatkan kepada Djaka Agustina (Pemohon PK).COPY6 Bi Sanipkl@faat dari Polda Sumatera Utara, Nomor: K/02/I/2013/Ditreskrimsus kepadaDjaka Agustina, yang dialamatkan ke alamat CV.
75 — 27
Pemidanaan harus mempertimbangkan segi man faat dankerusakan terhadap diri (jiwa raga) para terdakwa; Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan danpengajaran bagi diri para terdakwa, yang pada gilirannya para terdakwa bisamerenungi apa yang telah diperbuatnya.
28 — 7
yang menyertakan modal negaraatau. perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan negara ; Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan PerekonomianNegara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usahabersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakatsecara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan man faat
52 — 40
ACE Alias AMAQ FAAT BIN ALIM ( Turut TergugatNo.12 )3.4.4. SAL Alias INAQ NURMAH Binti ALIM ( Turut TergugatNo.13 )3.4.5. XXXXXXXXXXXXXX ( Turut Tergugat No.14 )3.4.6. SAM BINTI ALIM Alias INAQ SAODAH semasahidupnya (Almarhum ) Menikah dengan PINAH AliasAMAQ SAODAH dan mendapatkanseorang anak bernama :Him. 7 dari 49 Put. No. 0776 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.3.4.6.1. XXXXXXXXXXXXXX ( Turut Tergugat No.15 )3.5.
33 — 19
untuk tinggaldiatas tanah sengketa ;Bahwa setelah ditunjukkan bukti surat TIT.V. 3, saksimenyatakan itu bukan tanda tangan Saksi ;Bahwa saksi menggarap dibagian Barat tanah sengketasedangkan kandang sapi milik Alexander Baitanu terletakdibagian Selatan tanah sengketa dan kandang sapi milikFransiskus Lakat terletak di bagian Barat tanah sengketa ;Bahwa yang hadir di kantor Camat pada waktu itu adalah HasanPadi, Ferdinand Baitanu, Zakarias Tosi, saksi, Isak Sanam dandari pihak kecamatan yaitu Rudi Faat
12 — 0
No. 562/Pdt.G/2011/PAME10.11.12. 1 unit mobil Toyota Kijang, warna biru, tahun 1994, dengan nomor polisi BG9530 AV; 1 kapling tanah dibeli pada tahun 1994 yang terletak di BTN Air Paku, DesaKeban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, denganukuran 10 x 28 Meter, dengan batasanbatasan:Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkar;Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Faat;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Erni;Bahwa mengingat
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
161 — 130
Kepala Badan Pertanahan Na sionalNomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian MasalahHak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Selanjutnya disebut Permen 5tahun 1999) yang berbunyi Hak ulayat dan yang serupa itu itu darimasyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalahHalaman 18 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pat.G/2021/PN Bigkewenangan yang menurut adat dipakai oleh masyarakat hukum adattertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup parawarganya untuk mengambil man faat
Badan Pertanahan Na sional Nomor 5 TahunHalaman 193 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pat.G/2021/PN Big14.1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak UlayatMasyarakat Hukum Adat (Selanjutnya disebut Permen 5 tahun 1999) yangberbunyi Hak ulayat dan yang serupa itu itu dari masyarakat hukum adat,(untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurutadat dipakai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayahtertentu. yang merupakan lingkungan hidup para warganya untukmengambil man faat
ulayat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Na sional Nomor 5 Tahun1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak UlayatMasyarakat Hukum Adat (Selanjutnya disebut Permen 5 tahun 1999) yangberbunyi Hak ulayat dan yang serupa itu itu dari masyarakat hukum adat,(untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurutadat dipakai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayahtertentu. yang merupakan lingkungan hidup para warganya untukmengambil man faat
60 — 6
SUKUR (marketing), dan FAAT RAYAH (marketing) yangmengadu adanya potongan tabungan sebesar masingmasing Rp.200.000,yang tidak di input datanya dan tidak masuk brankas ;Bahwa saksi pernah melakukan perhitungan secara manual untuk 1 harikerja pada tanggal 30 Juni 2014 yang ditemukan adanya selisih sebesarRp.4.137.000, (empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;bahwa kemudian sekitar tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 13.30 Wib sdr.TRIO HARMOKO (marketing) dan sdr.
62 — 12
sesuai dengan Surat dari Inspektur Kabupaten pada InspektoratDaerah Barru Nomor : 700/165/ltda tanggal 28 Februari 2012 mengenaiPerhitungan Kerugian Negara atas Perkara Pengadaan Mesin Kapal danMesin Motor Tempel TA 2009 menyimpulkan bahwa potensi kerugian Negarayang ditimbulkan atas kegiatan tersebut senilai Rp. 16.055.000, (enam belasjuta lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Tidak Nilai YgSa HargaNo Uraian Spesifikasi / Vol Satuan Diman diman Satuan TidakJenis Bahan faatkan faat
69 — 36
Titik Distribusi pada prinsipnya ditentu kandi Desa/ Kelurahan untuk memudahkanakses Keluarga Sasaran PenerimaMan faat.2.
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Sucipto
77 — 29
Agus Faat yang didengar keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut:Saksi12 (Saksi Tambahan)Nama lengkap > SamuriPekerjaan : Karyawan lepasTempat, tanggal lahir : Semarang, 11 Desember 1970Jenis kelamin > LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaHal. 40 dari 74 hal Putusan Nomor 91K/PM II08/AU/V/2020Agama : IslamTempat tinggal : Taman Rahayu Regency RT 010 RW 008Kel. Ciketingudik Kec. Bantargebang,Bekasi Jabar.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.
604 — 210
Direktur : CHOK KHON FAAT. Estate Manager Tanah Kuning : RONI AKASE. Estate Manager Mangkupadi : EDWARD DANBULOKBahwa Para Direksi bertugas bersamasama menjalankan kegiatandan pengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuanperusahaan. Jika Direktur Utama berhalangan dan tidak dapat hadirdalam pengurusan perusahaan, maka salah seorang anggota Direksilainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksiserta mewakili perusahaan.Bahwa perlu juga saksi jelaskan bahwa Sdr.
Terbanding/Terdakwa : Ir. HADMEN PURI
128 — 90
Faat, M.T. sejumlah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);c. Saksi Abraham A. Lalang Puling, S.T. sejumlahRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);d. Saksi Sarah G. Banu, S.T. sejumlah Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah);e.
302 — 155
Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azasHalaman 116 dari 140 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bglkekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang bertujuan memberikan man faat
1.BENFRID C.M. FOEH, SH
2.S. HENDRIK TIIP, SH
Terdakwa:
Ir. HADMEN PURI
176 — 60
Faat, M.T. sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
c. Saksi Abraham A. Lalang Puling, S.T. sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
d. Saksi Sarah G. Banu, S.T., sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
228 — 101
Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;Halaman 122 dari 146 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN BglBahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang bertujuan memberikan man faat
220 — 33
Pembuatan dan Penandatanganan naskah perjanjian kerjasamaantara PPK dengan Ketua Kelompok penerima man faat;7. Pencairan dana bantuan sosial;8. Pelaksanaan fisik di lapangan yang diawasi oleh tim teknis/petugas bantuaan sosial yang ditunjuk PPK;9. Pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial olehkelompok tani pelaksanaan;10.Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan;Bahwa yang memilih lokasi di Desa Gambut Mutiara Kec. TelukMeranti adalah Tim Teknis Kab.
209 — 81
Yang benar adalah Tergugat Intervensi 7 yang semulamenguasai dan mengambil man faat selaku penggarap pencari tude dan atauhasil laut(rumput laut) di atas tanah objek sengketa.