Ditemukan 394 data
9 — 0
antara Pemohon dan TermohonMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohontersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut .Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Foto kopi kutipanakta nikah ditandai dengan bukti P.1 karenanya Majelis Hakim berpendapatbahwa Pemohon dan Termohon adalah masih terikat perkawinan yang sah,dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah menjadiKompetensi Absolut Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 49UndangUndang Nomoir
9 — 0
antara Pemohon dan TermohonMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohontersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut .Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Foto kopi kutipan aktanikah ditandai dengan bukti P.1, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon dan Termohon adalah masih terikat perkawinan yang sah, dengandemikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah menjadiKompetensi Absolut Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 49UndangUndang Nomoir
7 — 0
No.35/Pdt.G/2016/PA JUMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Foto kopi kutipan aktanikah ditandai dengan bukti P.1 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon dan Termohon adalah masih terikat perkawinan yang sah, dengandemikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah menjadiKompetensi Absolut Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 49UndangUndang Nomoir 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan bukti tersebut dijadikan landasanhukum untuk memeriksa
8 — 0
antara Pemohon dan TermohonMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohontersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut .Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Foto kopi kutipan aktanikah ditandai dengan bukti P.1, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon dan Termohon adalah masih terikat perkawinan yang sah, dengandemikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah menjadiKompetensi Absolut Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 49UndangUndang Nomoir
8 — 0
membuktikan dalildalil permohonan tersebut,maka Penggugat dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 karenanyaMajelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat perkawinanyang sah, dengan demikian gugatan yang diasjukan oleh Penggugat adalah menjadikompetensi Absolut Pengadilan Agama, sedangkan bukti P.2 adalah menjadikewenangan Relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara Vide Pasal 4, Pasal 66 ayat 2dan pasal 49 UndangUndang Nomoir
6 — 0
faktanya kedua orang anak tersebut ikut orang tua Termohon, walaupundalam permohonannya Pemohon mendalilkan ikut Pemohon akan tetapi berdasarkanketerangan saksisaksi anak tersebut ternyata ikut pada orang tua Termohon ;Menimbang, bahwa biaya pemeliharan anak harus dibebankan kepadaPemohon sebagai ayah dari kedua orang anak tersebut , sebagai akibat putusnyaperkawinan karena perceraian maka Bapaklah yang bertangggungjawab atassemua biaya pemeliharaan anak, sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) UndangUndang Nomoir
12 — 1
dalildalil gugatan Penggugattersebut, maka Penggugat dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 karenanyaMajelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikatperkawinan yang sah, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalahmenjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama, sedangkan bukti P.2 adalah menjadikewenangan Relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara Vide Pasal 4, Pasal 66 ayat 2dan pasal 49 UndangUndang Nomoir
11 — 2
pokok masalah tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan foto copy kutipanakta nikah ditandai dengan bukti P.1 karenanya Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat perkawinan yang sah, dantelah menikah secara Islam. dengan demikian gugatan yang diajukan olehPenggugat adalah menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama, sedangkanbukti P.2 adalah menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara(Vide Pasal 4, Pasal 66 ayat 2 dan pasal 49 UndangUndang Nomoir
8 — 0
antara Pemohon dan TermohonMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohontersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut .Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Foto kopi kutipan aktanikah ditandai dengan bukti P.1 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon dan Termohon adalah masih terikat perkawinan yang sah, dengandemikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah menjadiKompetensi Absolut Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 49UndangUndang Nomoir
10 — 1
No.2012/Pdt.G/2016/PA JUKompetensi Absolut Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 49UndangUndang Nomoir 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan bukti tersebut dijadikan landasanhukum untuk memeriksa perkara tersebut;Menimbang, bahwa kedua orang saksi di persidangan telah memberikankesaksian dibawah sumpah hal mana saksi pertama telah menjelaskan bahkanmengetahui secara pasti penyebab keributan rumah tangga karena kebetulansaksi pertama kakak kandung Pemohon
7 — 0
Hal. 5dari 11 Halaman.Utara (Vide Pasal 4, Pasal 66 ayat 2 dan pasal 49 UndangUndang Nomoir 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006,selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;Menimbang, bahwa kedua orang saksi di persidangan telah memberikankesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidaktanggung jawab
25 — 0
antara Pemohon dan TermohonMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohontersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut .Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Foto kopi kutipan aktanikah ditandai dengan bukti P.1 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon dan Termohon adalah masih terikat perkawinan yang sah, dengandemikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah menjadiKompetensi Absolut Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 49UndangUndang Nomoir
12 — 1
membuktikan dalildalil permohonan tersebut,maka Penggugat dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 karenanyaMajelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat perkawinanyang sah, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah menjadikompetensi Absolut Pengadilan Agama, sedangkan bukti P.2 adalah menjadikewenangan Relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara Vide Pasal 4, Pasal 66 ayat 2dan pasal 49 UndangUndang Nomoir
11 — 1
dinyatakanterbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah hukum (Yurisdiksi) PengadilanAgama Salatiga ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum(yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga, maka secara prosedural pengajuan gugatanPenggugat pada Pengadilan Agama Salatiga patut dinilai sudah tepat dan benar, dan secaranormatif telah memenuhi pasal 73 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomoir
10 — 0
antara Pemohon dan TermohonMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohontersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebutMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Foto kopi kutipan aktanikah ditandai dengan bukti P. karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon dan Termohon adalah masih terikat perkawinan yang sah, dengandemikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah menjadiKompetensi Absolut Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 49UndangUndang Nomoir
11 — 2
upaya tersebut juga tidakmembuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undangnomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf(a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomoir
10 — 1
membuktikan dalildalil permohonan tersebut,maka Penggugat dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 karenanyaMajelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat perkawinanyang sah, dengan demikian gugatan yang diasjukan oleh Penggugat adalah menjadikompetensi Absolut Pengadilan Agama, sedangkan bukti P.2 adalah menjadikewenangan Relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara Vide Pasal 4, Pasal 66 ayat 2dan pasal 49 UndangUndang Nomoir
152 — 20
antara Pemohon dan TermohonMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohontersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut .Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Foto kopi kutipan aktanikah ditandai dengan bukti P karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon dan Termohon adalah masih terikat perkawinan yang sah, dengandemikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah menjadiKompetensi Absolut Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 49UndangUndang Nomoir
10 — 0
membuktikan dalildalil permohonan tersebut, makaPemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 karenanya Majelisberpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah masih terikat perkawinan yang sah,dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah menjadi kompetensiAbsolut Pengadilan Agama, sedangkan bukti P.2 adalah menjadi kewenangan RelatifPengadilan Agama Jakarta Utara Vide Pasal 4, Pasal 66 ayat 2 dan pasal 49 UndangUndang Nomoir
13 — 3
dinyatakanterbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah hukum (Yurisdiksi) PengadilanAgama Salatiga ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum(yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga, maka secara prosedural pengajuan gugatanPenggugat pada Pengadilan Agama Salatiga patut dinilai sudah tepat dan benar, dan secaranormatif telah memenuhi pasal 73 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomoir