Ditemukan 2374 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi semua semy sedu setu samu sempu
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Perceraian
Register : 30-04-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 446/Pdt.G/2014/PAJP
Tanggal 27 Oktober 2014 — Rahmasari Binti H. Fauzie Amron; Muhammad Arif Firmansyah Bin S Santho H.S
49 — 28
  • rangka merubah sikap aneh Tergugat,karena wakiu itu Penggugat masih dalam KB dan diminta oleh Tergugatuntuk melepas pasangan KB dengan cara memaksa. oteh karena itumenurut kuasa Penggugat yang mengetahui masatahnya,rukun damaicintakasih yang dikatakan Tergugat dalam memori pokok perkaraNo.3,4,5, tidak benar dan tidak jujur, kKemudian juga mana mungkinTergugat dapat membahagiakan anak istri ( Memori pokok perkara no5,6) Kalau Tergugat selatu bersikap kasar kepada keluarganya, damaitapi gersang dan semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-12-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2386 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — H.Nardieko Pranoto
66 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Satrio, negara dapat bertindak dalam 2 (dua)kualitas yaitu sebagai negara dan sebagai badan negara semu atauquasistaats genosse;1) Kalau negara bertindak dalam kualitasnya sebagai negara ataupenguasa maka hubungan hukum yang muncul menunjukkanhubungan hukum publik;2) Sedangkan dalam hal negara bertindak dalam kualitas yang lainmaka hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukumprivat dan karenanya tunduk pada ketentuan hukum perdata danapabila hubungan hukum yang dimaksud di atas muncul sebagaiakibat
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 24-09-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 24/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat:
Yan Indra, S.Sos., M.Si.
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
233 — 279
  • Peraturan Pemerintah, tidak ada satu pasalpun yang dibunyikan Menteri diperbolehkan untuk mengelolaKeputusan terkait PTDH, artinya Objek yang disengketa hari initidak berlandaskan Peraturan Perundang Undangan yang lebihtinggi, alasan yang kedua adalah bahwa peraturan tersebutharus berdasarkan Kewenangan, bahkan sampai hari iniNegara Indonesia tidak mampu mendefinisikan secara umumapa yang dimaksud dengan Kewenangan tersebut, bahwaMenteri tidak diberikan Kewenangan, sekali pun berdasarkanInisiatif Semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2601K/Pdt./2015
Tanggal 21 Januari 2016 — Dr. MINTARSIH A. LATIEF alias MINTARSIH LESTIANI, dkk VS PT BLUE BIRD TAXI
380 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa adapun isi dari pertimbangan hukum yang ada dalam PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 761/PDT/2014/PT DKI, dapatkami kutip isinya sebagai berikut: Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat dan Ill, Pembanding II semu/a Tergugat Il, Pembanding IIIsemula Tergugat IV, Pembanding IV semula Tergugat y telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut caracara yang ditentukan olehundangundang, maka permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima; Menimbang, bahwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DANI PRIATNA
92 — 26
  • dengan DEDYYOGASARA alias DEDY TIONG untuk menggunakan PT.Perintis PutraPasundan sebagai salah satu perusahaan pendamping selainperusahaanperusahaan lain yang digunakan oleh DEDY YOGASARAalias DEDY TIONG tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatanpersekongkolan antara Terdakwa DANI PRIATNA dengan DEDYYOGASARA alias DEDY TIONG untuk mengatur dan = ataumenentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkanterjadinya persaingan usaha tidak sehat karena tindakan tersebuttelah menciptakan persaingan semu
    tidakjujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.Berdasarkan faktafakta sebagaimana diuangkapkan oleh pihakPenyidik serta dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangantersebut diatas maka Ahli berpendapat bahwa:1) Perbuatan para pihak sebagaimana disebutkan diatas dapatdikatakan sebagai perbuatan persekongkolan untuk mengaturdan atau menentukan pemenang tender sehingga dapatmengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat karenatindakan tersebut telah menciptakan persaingan semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/Pdt/2015
Tanggal 7 Oktober 2015 — Kol. (Purn) RAMZANI, S.H. dkk vs NURSEN, dkk
371 — 898 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengadakan propaganda tipu muslinat seolaholah akan terjadipembebasan tanah dengan maksud agar warga masyarakat pemilik tanahyang menuntut hak haknya bersedia mengadakan perdamaian semu yangternyata perdamaian tersebut telah merugikan warga masyarakat pemiliktanah tersebut;Bahwa terhadap pemalsuan tandatangan pada point 1 (satu) tersebut diatas, Mantan Kepala Desa Jatisampurna dan Jatikarya telah membuat/menandatangani Surat Pernyataan, dan berdasarkan Surat Pernyataan M.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 149/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
211 — 81
  • Ill Tahun 2000 maupun segala macambentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturanyang bersifat umum maupun perundangundangan semu yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangkamelaksanakan kebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH.yang berjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineaHalaman 44 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUNBDG14.15.ke6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebut merupakanpengejawantahan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG
Tanggal 10 Juli 2017 — STEFANUS WODHE, S.E.
87 — 264
  • ,halaman 100 dari 146 halaman1617YAYUK PNSHERAWA (GuruTLS.Pd SMAN 1Ende)SEMU PNSANASTAS DPPKADIA, SE Kab. EndePutusan Nomor : 12 /PID.SUSTPK/2017/PT.KPG.,halaman 101 dari 146 halaman15.000.0005.000.00012.000.00018.000.00011.250.0001.000.0004.400.00024.950.000Biaya memperingati HUTPGRI ke64 Tahun 2009. Biaya pengobatan diJakarta. Bonus pelatin cabangOlahraga untukFORDATA di Maumere2009. Bantuan DanaPembinaan Cabangolahraga yang mengikutiFORDATA di Maumere2009.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-02-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 74/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ny. SORTA PASARIBU Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat II : SAM ABEDNEGO SIMBOLON Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat III : PAUL DEMOS SIMBOLON Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Terbanding/Tergugat I : KIRISMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat II : BUDIATER SIMBOLON almarhum atau ahli warisnya
Terbanding/Tergugat III : SAIHOT SIMBOLON
Terbanding/Tergugat IV : AMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat V : LASMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VI : BANTU SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VII : PARLINDUNGAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VIII : KARLES SIMBOLON
Terbanding/Tergugat IX : DELITUA SIMBOLON
Terbanding/Tergugat X : JABARANG SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XI : EDWIN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XII : TAMBA SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XIII : BONAR SIMBOLON
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir
69 — 52
  • Jadi, faktayang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai halyang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat buktiuntuk membuktikan kebenaran dari Para Tergugat/Terbanding ;Bahwa segala tindakan Para Tergugat/Terbanding atau siapa sajadiatas tanah warisan Para Penggugat / Para Pembanding tanpapersetujuan Para Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris darikakek/orangtua Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangandengan hukum hal itu sesuai dengan ketentuan : setiap
Pengadilan PN REMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-11-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 02-01-2015
Putusan PN REMBANG Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Rbg
Tanggal 30 Desember 2014 — ABU DHORIN Als ATENG Bin KUSNI
45 — 3
  • tangga Penggugat dengan Tergugat;rtlchfcsl af0O ltrchfcs0insrsid2768445par rtlchfcsl af0O ltrchfcsO insrsid13710778 tab Menimbang,bahwartlchfcsl afO ltrchfcsO insrsid13324515 JjawabanTergugatrtlchfcsl af0O ltrchfcsO insrsid13710778tentang kehendak Tergugat yang tetap ingin rukun dan tidak mau ceraidengan Penggugat, Majlis hakim berpendapat bahwa bagaimanapun kuatnyahasrat Tergugat untuk tetap rukun dengan Penggugat, apabila ditolak oleh Penggugat, maka kerukunan yang demikianitu hanyalah kerukunan semu
Pengadilan PTUN SERANG TUN Tender
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 17 Nopember 2016 — - PT. BIOTEK GRAHA DUTA melawan - REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
194 — 95
  • Hal tersebut secara tidaksengaja memberikan kenaikan bobot progress semu sebesar 6,976%, dariyang semestinya apabila diperbandingkan dengan Nilai Kontrak Awal.13.Menanggapi dugaan adanya mark up angaran pada lelang sisapekerjaan di Tahun Anggaran 2016, dengan penjelasan sebagaiberikut:Tahun Anggaran 2016, Universitas Terbuka kembali melakukan lelanglanjutan melalui aplikasi SPSE KEMDIKBUD pekerjaan Rehabilitasi danPengadaan Utilitas Gedung Unit Program Belajar Jarak Jauh UniversitasTerbuka (UPBJJUT
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 22-05-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 124/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 15 Nopember 2018 — PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
329 — 673
  • Peraturan perundangundangan berbedadengan peraturan kebijaksanaan,peraturan kebijaksanaan hanya untuk halhalyang bersifat teknis, kalau undangundang itu yang bersifat prinsipprinsip, adasanksi, ada hak dan kewajiban, tetapi kalau prosedurprosedur itu biasa diaturdalam peraturan kebijaksanaan, apakah itu dalam surat edaran, petunjuk dansebagainya, ini namanya undangundang semu, kalau orang tidak paham itudianggap peraturan perundangundangan padahal itu bukan, sebab perintahnyaitu adalah undangundang
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 19-08-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 112/PID/2013/PT.BTN
Tanggal 19 Agustus 2013 — HENDRA GUNAWAN Bin GATOT SANTOSO. cs.
287 — 112
  • GCP adalah semu /bohong atau tidak sesuai dengan apa yang awalnya diterangkan kepada parainvestor oleh karena : > Profit sharing bukan diperoleh dari hasil keuntungan perdagangan chlorophyldan ikan sarden kaleng merk KIKU melainkan profit sharing diambilkandari penyisihan uang inventor itu sendiri atau dengan cara investor lamamendapatkan profit sharing dari uang investor baru tanpa sepengetahuan masingmasing investor ;> Terhitung sejak 7 Maret 2012 PT.
    GCP adalah semu atautidak sesuai dengan apa yang awalnya diterangkan kepada para investor olehkarena: > Profit sharing bukan diperoleh dari hasil keuntungan perdagangan chlorophyldan ikan sarden kaleng merk KIKU melainkan profit sharing diambilkandari penyisihan uang inventor itu sendiri atau dengan cara investor lamamendapatkan profit sharing dari uang investor baru tanpa sepengetahuanmasingmasing investor ;Terhitung sejak 7 Maret 2012 PT. GARADASI ANAK NEGERI sudahbukan lagi mitra tetap PT.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 02-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 2_Pdt_Sus_HKI_2018_PN_Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — PT. INTER SPORTS MARKETING PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
859 — 255
  • Selain itu pula keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Hoteladalah hasil dari persewaan kamar Hotel dan BUKAN dari hasilpemberian fasilitas televisi.Bahwa oleh karenanya keuntungan yang didapatkan oleh Hotel atauTergugat atas dalil yang dituduhkan Penggugat menjadi semu atauirrasional yang dengan kata lain menjadi tidak dapat di ukur ke dalam suatukeuntungan yang nyata (rill);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:tlap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 10-12-2018 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 1303/Pdt.G/2018/PA.LLG
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 10
  • Alhamdulillah saat ituada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya semu,karena Tergugat dan kedua orang tuanya tetap tidak mau transparanterhadap Penggugat dan bersikap melindungi Tergugat. Selanjutnya pada tahun 2013 Tergugat kembali meminjam di Bank BNIdengan cara melunasi pinjaman lama kemudian mengajukan pinjamanbaru, sedangkan pinjaman lama masih 1 tahun lagi dengan akad waktupinjaman 6 tahun (dari tahun 2013 s/d tahun 2019).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 148/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
PENGURUS UNIT KERJA KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL (PUK KSN) PT. SURYA USAHA MANDIR
178 — 190
  • Ill Tahun 2000 maupun segala macambentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturanyang bersifat umum maupun perundangundangan semu yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangkamelaksanakan kebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH.Halaman 44 dari 93 halaman/ Putusan Perkara Nomor 148/G/2020/PTUN.BDG14.15.yang berjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineake6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebut merupakanpengejawantahan
Pengadilan PN PRAYA
Putus : 02-07-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN PRAYA Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.PRA
Tanggal 2 Juli 2014 —
56 — 33
  • Sehingga tas hal tersebut "NANIWATI ISTRITERGUGAT (TURUT TERGUGAT 2) dapat seenaknya melakukan aktifitaspengalihan baik jual beli, sewa, gadai, hibah atalipun segala bentukpengalihan hak lainnya, karena SHM No. 1182 tersebut secaraq hukum masihatas nama "NANIWATI ISTRI TERGUGAT (TURUT TERGUGAT 2).Berdasarkan hal tersebut maka pemberian kompensasi berupa tanah seluas3000 M2 (30 are) tersebut kepada Para Penggugat hanyaiah semu ataudengan kata lain "Secara Hukum Kompensasi Tanah Tersebut Tidak Ada"
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 04-03-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 27 Agustus 2015 — 1. WANSUDIN PURBA, S.T., MMT. 2. Drs. BARTOLOMEUS KUNONG 3. BERTHY SOPACUA 4. MOH. THOHA, SH., M.Si. 5. LOPIANUS FUAKUBUN, SE. 6. Ir. LIMI MOKODOMPIT, MM. 7. Drs. CHRISTIAN KARUBABA 8. Drs. GERRIT JAN KOIBUR 9. KONRADUS WELERUBUN, SE., M.Si. 10. I NYOMAN PUTU ARKA, SE., M.Si. 11. RICHARD LAKASA, SE. 12. MUHAMAD ALHAMID, SE.,M.Si. 13. MUH. SAAD LAUSIRI, SE., M.Si. 14. SUKIRMAN 15. Ir. RACHAEL LATUHERU 16. SAUR MAHITA GULTOM 17. AWALUDIN SULLY, ST., M.Si. 18. SUHARSO, SE., MMP 19. KAMARUDIN A. KADIR, ST. VS BUPATI MIMIKA
112 — 687
  • keputasan dan atas keputusan tersebut ParaPenggugat merasa tidak puas, maka Para Penggugat baru dapatmelakukan upaya gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, Menimbang, bahwa dengan demikian, proses Sengketa AparaturSipil Negara tidak ditangani secara langsung oleh suatu peradilan TataUsah Negara, namun terlebih dahulu harus di selesaikan melalui suatuproses (upaya administrasi), yang dilakukan oleh suatu tim atauseorang pejabat di lingkungan pemerintahan, dimana proses tersebutmerupakan peradilan semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2015 — Upload : 22-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Juli 2015 — H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, S.E, bin H. GUSTI SALEHAN
125 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didasarkan atas keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Selanjutnya Bismar Siregar mengatakan bahwa : Khusus bagi penegakhukum terutama Hakim, Bismar menganjurkan dalam rangka menegakkankeadilan, jika perlu wajib dikesampingkan, jangan ragu, jangan bimbang,sampingkan saja tidak peduli apa reaksi orang karena tindakan tersebut.Lebih baik kita menimbulkan kekacauan hukum dari pada kita korbankankeadilan lantaran karena menegakkan kepastian hukum, apalagi kalaukepastian yang dimaksud adalah yang semu
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
Wisnu Ngudi Wibowo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. MUJOKO, M.T. bin alm SUROJO
41 — 25
  • SEMU SIMIN;

    7. Membebankan kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm.) SUROJO membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);