Ditemukan 496 data
21 — 0
5076/Pdt.G/2022/PA.Jr
16 — 4
5076/Pdt.G/2022/PA.Sbr
- Tentang : Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Keputusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076);4.
7 — 3
5076/Pdt.G/2021/PA.Clp
36 — 60
5076/Pdt.G/2023/PA.Grt
21 — 0
5076/Pdt.G/2023/PA.Badg
Terbanding/Terdakwa : AMUS YANTO IJIE, S.T.
197 — 100
- 1 (satu) bundel dokumen pelayanan sertiifkat pengganti karena hilang hm 01621 dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015 atas nama JOHANIS BALUBUN bertindak untuk atas nama SARJONO, dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat
dari 2.000 M2, tanggal 7 November2015.1 (satu) bundel dokumen pelayanan sertiifkatpengganti karena hilang hm 01621 dengan nomor berkas 5076/2015,Halaman 37 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PT JAPtanggal 16 November 2015 atas nama JOHANIS BALUBUN bertindak untukatas nama SARJONO, dengan lampiran:a.b.1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dengan nomorberkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas5076/2015, tanggal 16 November
dari 2.000 M2, tanggal 7 November2015.1 (satu) bundel dokumen pelayanan sertiifkatpengganti karena hilang hm 01621 dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal16 November 2015 atas nama JOHANIS BALUBUN bertindak untuk atasnama SARJONO, dengan lampiran:a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dengan nomorberkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas5076/2015, tanggal 16 November 2015;c. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan
dari 2.000 M2, tanggal 7 November 2015.32. 1 (Satu) bundel dokumen pelayanan sertiifkat pengganti karena hilang hm01621 dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015 atasnama JOHANIS BALUBUN bertindak untuk atas nama SARJONO,dengan lampiran:a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terimadokumen dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November2015;b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setordengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;C. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonansertipikat
- Tentang : Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakMenjadi UndangUndang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5882);UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangundangNomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RITahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnyadisebut UU MK) dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5076), menyatakan, "MahkamahKonstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan teriakhir yangputusannya bersifat
Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU Mk), danPasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Indonesia Tahun 1945,UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas31UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5226) dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Terbanding/Penuntut Umum : MUSLIM, SH
151 — 95
dan Sertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.1000 M2dari 2.000 M2, tanggal 7 November 2015.1 (satu) bundel dokumen pelayanan = sertifkatpengganti karena hilang hm 01621 dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16November 2015 atas nama JOHANIS BALUBUN bertindak untuk atas namaSARJONO, dengan lampiran:a. 1 (Satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dengan nomor berkas5076/2015, tanggal 16 November 2015;Halaman 19 dari Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT JAP33.201 (Satu) lembar fotocopy surat perintah
setor dengan nomor berkas 5076/2015,tanggal 16 November 2015;1 (Satu) lembar fotocopy surat permohonan sertipikat hilang atas namaJOHANIS BALUBUN, tanggal 16 November 2015;3 (tiga) lembar fotocopy berita acara kehilangan, tanggal 11 November 2015;1 (satu) lembar fotocopy laporan kehilangan barang NomorLKB/1430/X1/2015/SPKT Il, tanggal 11 November 2015;1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama JOHANIS BALUBUN;1 (Satu) lembar fotocopy pengumuman tentang sertifikat hilang Nomor :01/Peng92.02/1/2016, tanggal
danSertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.1000 M2 dan 2.000 M2, tanggal 7 November2015;1 (Satu) bundel dokumen pelayanan sertifkat pengganti karena hilang hm 01621dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015 atas nama JOHANISBALUBUN bertindak untuk atas nama SARJONO, dengan lampiran:a. 1 (satu) lembar fotocopysurat tanda terima dokumen dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16November 2015;b. 1 (satu) lembar fotocopysurat perintah setor dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November
415 — 104
atas nama RUSLI WAHYUDI, fotocopy mana telahdicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.TLW5 ;Fotocopy Gambar Situasi Nomor 5076/1982 tanggal 11 Oktober 1982 luas1.670 m2, , fotocopy mana telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,diberi tanda T.TLW6 ;Hal. 23 dari 31 Hal. Perkara No. 192/Pdt. Verzet/2013/PN.Bks.7.
No. 209/1972 dipecah menjadi SHM No. 1798/GS, No. 5075/1982 menjadimilik Turut Tergugat semula Tergugat sedangkan SHM No. 1799/GS No.5076/1982 tetap menjadi milik Penggugat sampai sekarang. Bahwa disamping itu Terlawan semula Penggugat juga memiliki tanahsebagaimana dimaksud dalam SHM No. 1082/Margahayu/GS No. 5770/1982yang terletak dibelakang tanah sebagaimana dimaksud dalam kedua SHMtersebut diatas.
Juanda No. 215 Bekasi seluas 2000 m2 dijual kepada HANTOSOSUDIRMAN (Turut Terlawan semula Tergugat) tahun 1982 sehingga SHM No.209/Bekasi Timur dipecah menjadi SHM No. 1798/GS No.5075/1982 menjadimilik Turut Terlawan semula Tergugat sedangkan SHM No. 1799/GS No.5076/1982 menjadi milik terlawan semula Penggugat yang sekarang menjadiSHM No. 2739/Margahayu atas nama Rusli Wahyudi kemudian tanah milik TurutTerlawan semula Tergugat dijual kepada Pelawan semula Turut Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayal (1) huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LembaranNegara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4316, selanjutnya disebut UU MK Nomor 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1)huruf a Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, TambahanLembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi UndangUndang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU Mk), serta Pasal 29 ayat(1) huruf a UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
UndangUndang Nomor 4 Tahun 2014tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 134Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi UndangUndang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5493), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
- Tentang : Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Tahun 2009 WNomor 157,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)2.
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
5076 B/PK/PJK/2020
12 — 3
Surat KeteranganCatatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/5076/IX/2017/SATINTELKAM atas nama Usman Rahim pada tanggal 12 September 2017yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan IntelkamPolres Gorontalo, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempelPos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyatacocok kemudian diberi tanda P.4;Hal 4 dari 22Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Lbt5.
pembuktianyang mengikat (volledig en bindende bewijskracht), dengan demikian harusdinyatakan terbukti bahwa orangtua kandung Revan Ali tidak keberatanmenyerahkan anaknya sejak dilahirkan untuk diasuh oleh Para Pemohon;Hal 13 dari 22Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA LbtMenimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Para Pemohon berprilakuyang baik selama mengasuh Revan Ali bin Rahman Ali dan mampu secaraekonomi;Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan CatatanKepolisian Nomor SKCK/YANMAS/5076
- Tentang : Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara
Agung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, TambahanLembaran Negara Nomor 4958);UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5079);UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076
11 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
5076 B/PK/PJK/2023
7 — 0
., pekerjaan Advokat yang berkantor diKabupaten Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 23 Oktober 2017, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 26Oktober 2017 nomor : 5076/Kuasa/X/2017/PA.CLP,sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanBuruh, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Cilacap,yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelasdan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut
CHENDI WULANSARI, SH.MH
Terdakwa:
RUDINI BIN RUNA
4 — 0
Polisi DK 5076 ACW, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2016, Isi Slinder 108 CC, Warna Hitam Putih, No. Mesin : JFW1E1419953, No. Rangka : MH1JFW111GK414166, An. I Ketut Artawa;
- 1 (satu) Buah Anak Kunci Duplikat;
seluruhnya dikembalikan kepada saksi Made Setia Wardana Anak Nyoman Alit Umbara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
25 — 3
Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5076/TP/2000 , tertanggal 29 Juli2000 atas nama NABILA HASNA MUFLIHA , (bukti P3) ;4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2664/2003 , tertanggal 17 Juni 2003 atasnama SALSABILA HASNA MUFLIHA , (bukti P4) ;5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5402/2007 tertanggal 18 Juli 2007 atasnama ALYA HASNA MUFLIHA, (bukti P5) ;6 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3313132105100001 , atas nama Kepala Keluargadr.