Ditemukan 1435 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : domianus dominggus dominikus damianus demianus domingus domikus dominos dorinus dominkus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-10-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 12-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 550 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — I. Ir. LAODE ABU GANIRU,M.Si., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI VS JULIA KUANDY;
113 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENERAPKAN HUKUM DALAMMENILAI SENGKETA DALAM PERKARA A QUO, KARENA PERKARA AQUO MENGANDUNG SENGKETA FISIK TANAH ATAU KEPEMILIKANTANAH, SEHINGGA MENJADI RANAH KOMPETENSI PERADILAN UMUMUNTUK MEMERIKSANYA;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar telah salah/keliru dalam menerapkan hukum, hal tersebut dapatterlihat dalam pertimbangan hukumnya pada paragrap 2 halaman 12 (kamikutip):Menimbang bahwa, terlepas dari pendirian dari masingmasing pihak,dengan mendasarkan pada asas dominus
    MENERAPKANHUKUM DALAM MENILAI SENGKETA DALAM PERKARA A QUO,KARENA PERKARA A QUO MENGANDUNG SENGKETA FISIK TANAHATAU KEPEMILIKAN TANAH, SEHINGGA MENJADI RANAHKOMPETENSI PERADILAN UMUM UNTUK MEMERIKSANYA;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar telah salah/keliru dalam menerapkan hukum, hal tersebut dapatterlihat dalam pertimbangan hukumnya pada paragrap 2 halaman 12(dikutip):Menimbang bahwa, terlepas dari pendirian dari masingmasing pihak,dengan mendasarkan pada asas dominus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 30-04-2014 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4/B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 April 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NIPPO TECH SEJAHTERA,
178 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, terdapatkekeliruan penerapan hukum dimana dominus litis, judex facti mengabaikanketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf f jo Pasal 1A ayat (2) huruf c UndangUndang PPN 1984.b.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 29-10-2009 — Putus : 01-04-2010 — Upload : 27-09-2012
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 14/G/2009/PTUN.Dps
Tanggal 1 April 2010 — PENGGUGAT:
- I WAYAN SUWINDRA;
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG;
- PT. BANK MANDIRI ( Persero ) TBK
94 — 39
  • diterbitkansertipikat atas nama seseorang tersebut, tidak mengakibat orang yang sebenarnya berhakatas...atas tanah itu akan kehilangan haknya, orang tersebut masih dapat menggugat hak dariorang yang terdaftar dalam buku tanah ( pemegang Sertipikat ) sebagai orang yang berhak,sepanjang dapat membuktikan bahwa merekalah yang berhak atas tanah tersebut, dengan demikian Eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa di samping eksepsi tersebut, Pengadilan berdasarkankewenangannya menurut asas Dominus
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Pertanahan
Register : 23-04-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 28-05-2014
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 09/G/2013/PTUN.YK
Tanggal 21 Nopember 2013 — Penggugat: Prof. Dr. Ir. MURDIJATI GARDJITO DKK Tergugat : KEPALA DESA CATURTUNGGAL
111 — 67
  • pihak lain Bahwa saksi kurang tahu kalau di tanah tersebut ada sengketa karena tahun 2010saksi sudah tidak menjaga tanah tersebutMenimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupunMajelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi.Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 80, Pasal 83, Pasal 86ayat (1) dan Pasal 107 beserta penjelasannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berpedoman pula dengan asas Dominus
    Sumadi (alm) telah dinilai melepaskanhakhak hukumnya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, maka Pengadilandengan mempedomani asas Hakim aktif (asas Dominus Litis) yang merupakan salah satukarakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan berpedoman denganketentuan Pasal 80, Pasal 83, Pasal 86 ayat (1), Pasal 107 dan penjelasannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telahmemanggil dan memerintahkan hadir dipersidangan atas nama Ny.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 11-06-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 95/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 19 September 2013 — Ir. Hasudungan Butarbutar, Msi;Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
36 — 17
  • Perubahan Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangselanjutnya Majelis Hakim menyebutnya dengan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara 5Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan sengketa ini MajelisHakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Majelis Hakimbersifat aktif (dominus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 03-09-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 11 Desember 2014 — DJAMINTA S. SILALAHI, S.H;KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA
90 — 32
  • PerubahanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara danUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya MajelisHakim menyebutnya dengan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakimberpedoman pada ketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dimana Majelis Hakim bersifat aktif (dominus
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 21-12-2020 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 217/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
Syukur Dermawan
Tergugat:
1.Kepala Desa Sinarikhi
2.Panitia Penjaringan Pemilihan Sekretaris Desa Sinarikhi
152 — 124
  • berlaku sehingga memohon kepada Majelis Hakimagar Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dinyatakan batal atau tidaksah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan TataUsaha Negara obyek sengketa tersebut serta meminta agar Tergugatmelaksanakan Rekomendasi Camat Hiliduho Nomor : 141/790/2020 tanggal 27Juli 2020;Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum(rechtsbescherming) kepada pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa aquo dan sebagai konkretisasi dari asas dominus
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 06-08-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 56/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
Endang Setyowati
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara
264 — 106
  • putusan;200 2020 0Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1876/Desa Bawu, Surat Ukurtanggal 5 Juni 2008, Nomor : 83/2008, Luas 2484 m2, terbit tanggal 25Agustus 2008 atas nama Sugeng Hariyanto (vide bukti T1 dan T2);Menimbang, bahwa untuk melindungi pihak ketiga yang terkaitdengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas dominus
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 13-07-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
1.YUGO MINARMINTO
2.HERU SANTOSO
3.SATIMAN
4.PRASETIO DWI ANGGONO
Tergugat:
KEPALA DESA UJUNG PADANG
173 — 91
  • bahwasanya penerbitanobjek sengketa telan berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangansesuai peraturan perundangundangan dan asas umum pemerintahan yangbaik;Menimbang bahwa selanjutnya terhadap' pertentangan dailiilsebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk padaketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaranmateril dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara,Hakim bersifat dominus
    tidakhanya dalam hal ketentuanketentuan hukum yang berlaku sebelum sampaidengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi faktafaktahukum yang terjadi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskanlebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbedadengan peradilanperadilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberikewenangan oleh undangundang untuk bersifat aktif (dominus
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 22-02-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 5/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
dr. EDDY LEUNARDUS RUMBARAR
Tergugat:
PLT. BUPATI BIAK NUMFOR
132 — 41
  • pemerintahan yang baik sehingga penerbitan objek sengketa tersebutmerugikan bagiPe@nQQuQal 22222 oennnn nnn nnnn mene ne nnn nce cnnneeMenimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo, Penggugatmendaftarkan gugatannya dengan melampirkan objek sengketa a quo sebagaibukti awal namun tidak diajukan sebagai bukti selama persidangan sedangkanTergugat pun juga tidak mengajukan bukti objek sengketa a quo selamapersidangan meskipun telah diberi kKesempatan dan dibebankan oleh MajelisHakim sesuai dengan asas dominus
    ;Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilalbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, apabilakeputusan yang bersangkutan itu: a) Bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturan perundangundangan yang bersifat prosedural/formal:;b) Bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturan perundangundangan yang bersifat materiil/substansial;c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidakberwenang;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 663/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT WIRATACO MITRA MULIA
60 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketetapan Pajak yang tidak benar sesuaidengan pasal 36(1)b KUP karena sampai dalam persidangan Penggugatbelum pernah menerima surat keputusan sebagai balasan atas SuratKeberatan Nomor 22/WMMum/VI2008, tanggai 26 Juni 2008, atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2006 Nomor00002/206/06/103/08 tanggai 4 April 2008 dari Tergugat;Bahwa sehubungan dengan penjelasan Penggugat tersebut di atas makasekalipun keputusan keberatan tidak menjadi bagian dari pokok perkaragugatan ini, sesuai azas dominus
Pengadilan PTUN AMBON TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-05-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 12 Agustus 2014 — KANES AMANUPUNYO Sebagai Penggugat Melawan PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PD PDAM KOTA AMBON
163 — 85
  • diberi tandaT1 sampai dengan T4, namun tidak mengajukan saksi atau ahli meskipuntelah diberikan kesempatan yang cukup untuk Itu;Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah olehTergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan obyeksengketa a quo sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negaraberdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan atau AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik;Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata UsahaNegara adalah bersifat dominus
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-02-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 179/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HENDRA DAMANIK Diwakili Oleh : MARIHOT FRANDUS SINAGA, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DONIEL FERDINAND, SH
31 — 14
  • Sebab pasal tersebut tidaktermasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum (dominus litis)..Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak bolehdisimpangi oleh Hakim.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 17-04-2009 — Putus : 14-10-2009 — Upload : 16-12-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 18 / G / PYUN-PTK /2009
Tanggal 14 Oktober 2009 — 1. MARSELINUS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gang Wonodadi 2, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak/Kubu Raya, sebagai Penggugat I; 2. ARVI YUSOITA Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru TK, Bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso, Gang Kelapa III, kecamatan Pontianak Barat sebagai Penggugat II : 3. LUKAS HARDIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Km 13.2 Arang Limbung, kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak/ Kab Kubu Raya sebagai Penggugat III : 4. LUSYANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di komplek Batara Indah I N6 Rt.001 Rw.036 Pontianak Kota, sebagai Penggugat IV :
133 — 77
  • penggugat dalam gugatanya maupun tergugatdalam jawabanya hams dikaji dan dinilai berasarkan alat alatbukti yang diajukan para pihak di muka persidangan;Menimbang, bahwa para pengugat untuk menguatkan dalildalil gugatanya telah mengajukan bukti surat yang dberitanda P.1sampai dengan P.21 yang telah bermeterai cukup danmenghadirkan saksi saksi .sedangkan tergugat untukmeneguhkan dalil dalil bantahanya telah mengajukan butisurat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.11; Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 21-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/TUN/2015
Tanggal 21 April 2015 — HANNY BINTI SAMUEL VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. WAJO
40 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian,Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat bahwa pihakketiga, Sury telah melepaskan haknya untuk masuk sebagai pihak dalamperkara ini dan sebagai konkretasi dari asas dominus litis yang sejalandengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.5.
Pengadilan PN NGAWI Pidana Umum Pencurian
Register : 14-02-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PN NGAWI Nomor 22/Pid.B/2017/PN Ngw
Tanggal 26 April 2017 — NYAMIRAN ALS. MIRUT BIN PODO
24 — 8
  • berkesimpulan bahwa terdakwa diadili bukan dalam perkara yangsama dan berkaitan dengan pengajuan penuntutan dimuka persidangan lebihHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Ngwdari satu kali atas 7 (tujuh) kali perobuatan terdakwa bersama saksi Hendramengambil tanpa izin, sedangkan saksi AHMAT ARIFIN ENDRA SETYAWANBin SUPRIYADI hanya diadili 1 (satu) kali tersebut, menurut Majelis Hakimbukan kewenangan dari Pengadilan karena Pelimpahan perkara pidana kePengadilan merupakan kewenangan (dominus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 16-01-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 08/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 28 April 2015 — HARNAWAN NUGROHO, A.Ma;MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
38 — 15
  • tertulis yang telah bermeterai diberi tanda T 1 sampaidengan T2, tidak mengajukan saksi 5Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 UndangUndang Nomor: 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Hakim menentukan apa yangharus dibuktikan beban pembuktian beserta penilaian Pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan sekurangkurangnya dua alat bukti berdasarkankeyakinan Hakim 5 272222 nnn nnn nnn n nn nnn nnn enn nnn en nn ne nn ne neeMenimbang, bahwa kewenangan hakim dalam hal ini bersifat Dominus
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 03-03-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 33/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
1.AMINTAS MANURUNG
2.JONHAD MANURUNG
3.REINHARD HAMONANGAN MANURUNG
4.EDWAR COMAN MANURUNG
5.SAMPETNA MANURUNG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
115 — 57
  • fakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat Penggugat sudan menempuh upaya administratifsebagaimana yang ditentukan peraturan perundangundangan dan masih dalamtenggang waktu pengajuan gugatan:Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsidan pokok persengketaan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai ketentuan formal suatu gugatan tata usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undangundang Peratunmengatur bahwa berlaku asas dominus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-04-2010 — Upload : 12-11-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 K/PID/2010
Tanggal 26 April 2010 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga ; SUDARYONO Bin SOLIHIN ;
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai dengan azas Dominus Litisbahwa Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan Terdakwa dengan Pasalpasal dalam Surat Dakwaan sesuai dengan hasil pemeriksaan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 17-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 K/Ag/2014
Tanggal 17 Juni 2014 — PINA binti MARSI’I, Dkk VS SAMSUL ARIFIN bin CIPTO, Dkk
71 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Azas Dominus Litis dimaksudkanuntuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak berimbangyang mana kedudukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasisangat lemah dibandingkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasisebagaimana dalam Pasal 58, Pasal 63 ayat (1) dan (2) , Pasal 80dan Pasal 85 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan TUN.