Ditemukan 380 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dandung dangang dinding dindong djadang dendang dandang dondang dundung dindang diundang
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus
Register : 22-10-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 13-01-2020
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek
Tanggal 8 Januari 2020 — Penuntut Umum:
Zaenal Abidin S. S.H.
Terdakwa:
1.LAI LIE FUNG alias AFUNG anak LAI PIT FU alm
2.ISKANDAR alias BUJANG bin DORJAT alm
45 — 21
  • dengan peraturan atau perundangundangan yang berlaku;Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN BekMenimbang, bahwa bahwa berdasarkan uraian pertimbangantersebut, maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa masingmasingtelah turut serta melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal23 tanpa Izin Usaha Niaga;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim,unsur yang turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah danmeyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf dUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/Pdt/2013
Tanggal 23 Oktober 2013 — KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, dk vs HESTI PRIHATININGSIH
54 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 69 huruf dUndang Undang Mahkamah Agung RI, yang menyatakan bahwaPermohonan Peninjauan Kembali diajukan dengan alasan apabila antarapihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yangHal. 9 dari 26 Hal.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 21-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 13-02-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 114/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 31 Januari 2019 — Penggugat:
1.WASIT GINTING, dkk
2.PRASETIA, SP
3.MONNI PANDIA
4.JIDIN GINTING, SH
5.RAJA URUNG MAHESA TARIGAN, S.KOM
6.PERDATA GINTING
7.RAMLY SITEPU, SH
8.EVA ADRIANI MATONDANG
9.HERTY DELIMA PURBA
10.SARIJON BAKO, SP
11.MANSYUR GINTING, ST
12.ONASIS SITEPU
13.JON KARYA SUKA TENDEL,S.Sos,
Tergugat:
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN KARO
42 — 30
  • Sehingga Tergugat selakupimpinan DPRD Kabupaten Karo tetap melanjutkan rapat paripurna padatanggal 26 Maret 2018 mengingat rotasi alat kelengkapan dewan harusterbentuk dan masa jabatan DPRD kabupate Karo akan segera berakhir;bahwa sikap Tergugat melanjutkan rapat paripurna tanggal 26 Maret2018 adalah implementasi dari kewajiban anggota DPRD yangmendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,kelompok dan golongan sebagaimana diatur dalam pasal 373 poin dUndang Undang Nomor 17 Tahun 2014
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus
Putus : 05-05-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN POSO Nomor 43/PID.SUS/2014/PN.PSO
Tanggal 5 Mei 2014 —
31 — 6
  • puluhempat) jergen dan BBM jenis Minyak tanah 9 (Sembilan)jergen serta Bahan Bakar Minyak Solar sebanyak 3 (tiga) jergen belum sempatterjual oleh terdakwa 2 (dua) berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yangsedang melaksanakan patroli;Bahwa terdakwa 1 (Satu) dan terdakwa 2 (Dua) dalam melakukanpengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa memilikidokumen atau Ijin usaha Niaga yang sah dari pihak yang berwenang;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf dUndang
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus Migas
Register : 19-12-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 214/Pid.Sus/2016/PN-Lsm
Tanggal 9 Februari 2017 — KHAIRUL SAPUTRA BIN ABDUL MUTALLEB
113 — 11
  • Nomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana , Subsidiairmelanggar pasal 53 huruf b Jo pasa 23 ayat (2) huruf b Undang Undang R.1Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana dan Lebih Subsidiair pasal 53 huruf d Jo pasa 23 ayat (2) huruf dUndang Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jopasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas,
Pengadilan PN ENREKANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-10-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN ENREKANG Nomor 74/PID.B /2013/PN.EKG
Tanggal 3 Oktober 2013 — BAHARUDDIN alias ABA Bin HASAN TAO
45 — 7
  • Di mana di sebutkanbahwa rekomendasi untuk pengecer resmi harus memiliki legalitas usaha (HO, SITU, SIUP dan TDP)dengan jumlah maksimal 15 liter per hari dan Surat Edaran Bupati Enrekang Nomor 047/2378/KUPERINDAG, tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pembatasan penggunaan Bahan Bakar MinyakBersubsidi.w Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus
Register : 27-11-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN SANGGAU Nomor 195/Pid.Sus/2014/PN Sag
Tanggal 22 Januari 2015 — Pidana -.SUFRIADI Alias ADI Binn IBRAHIM
27 — 4
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan terdakwa dalam hal ini tidakmemiliki izin usaha niaga untuk melakukan kegiatan niaga bahan Bakar Minyak.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf dUndang Undang RI.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 12-05-2008 — Putus : 01-12-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 19/G/2008/PTUN-PTK
Tanggal 1 Desember 2008 — AZWAR RIDUAN selaku Penggugat melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG 2. TAN HWA alias TAN HERRY alias HERI
97 — 41
  • B/1998/PN.STG tanggal 13Januari 1999 juncto Putusan Pengadilan TinggiPontianak Nomor 09/Pid/1999/PT.PTK tanggal 7 April1999, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 2huruf dUndang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan TataUsaha Negara obyek sengketa telah memenuhi ketentuanPasal 2 huruf d Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Gugatan Atas Keputusan
Register : 16-05-2012 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 44608/PP/M.X/99/2013
Tanggal 22 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
144 — 43
  • Membaca bunyi pasal dengan penjelasan di dalam pasal 16 ayat 1 UU KUP tidak sejalan dundang Nornor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undangundang Nomorbahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk perundangundangan atas normabatang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalim:kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.
    ayat (1) dan Pasal 26Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa menurut Majelis, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana diatur dalam PPeraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiltidak termasuk Surat Keputusan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undangundang 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dundang
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 05-09-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 05-09-2013
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 249/Pid.B/2013/PN.GS.
Tanggal 29 Juli 2013 — ASHARI SUBING Bin MUHAMMAD TAYIB
22 — 13
  • Menyatakan Terdakwa ASHARI SUBING Bin MUHAMAD TAYIBbersalah melakukan tindak pidana yang melakukan niagasebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niagasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tenganMinyak dan Gas Bumi ;2.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 04-08-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 20/G/2017/PTUN.DPS
Tanggal 14 Desember 2017 — PENGGUGAT: -A.A. ISTRI RAI ADI; TERGUGAT: -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR; PARA TERGUGAT II INTERVENSI: -COKORDA ISTRI MAS, DKK
140 — 61
  • Asas Kecermatan 5n nn nn nn nn nnn enone nnn nnn nn nnneBahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf dUndang UndangNomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahanmenyatakan :yang dimaksud asas kecermatan adalah asas yangHalaman 28 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.DPS12.13.mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harusdidasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untukmendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusandan/atau tindakan sehingga keputusan
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus
Register : 07-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bek
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
WILLIAM JACKSON SIGALINGGING, S.H.
Terdakwa:
RISTANTO alias PAK CUK bin NADIHARTO
58 — 25
  • GasBumi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas,Terdakwa untuk dpat menjual BBM jenis Solar tersebut maka Terdakwaharus memilik Izin Usaha Niaga dari Menteri,sedangkan berdasarkanfakta hukum ternyata Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Niaga;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim,unsur Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpaIzin Usaha Niaga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf dUndang
Pengadilan PN Andoolo Pidana Umum
Register : 09-11-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN Andoolo Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Adl
Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
RAMADAN, SH
Terdakwa:
AMRIN PORENDE Als. TUTU Bin PULOI
107 — 72
  • memaksa untukmemasukkan kelaminya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 DUndang
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus
Register : 18-12-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 385/Pid.B/LH/2017/PN Tgt
Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
ADAM DONIE. M ,SH
Terdakwa:
WAHYU SETIAWAN Bin JOKO SETI
398 — 16
  • berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Gergajian dariUPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan dengan nomor :090/217/KPHP/BGNI/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dengan hasil kayuyang dikuasai oleh terdakwa merupakan jenis kelompok kayu Indah (Ulin)dengan jumlah 107 potong dan volume 1,0142 M*%.Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 385/Pid.SusLH/2017/PN Tat.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitumelanggar ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 12 huruf dUndang
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus
Register : 07-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Bek
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
WILLIAM JACKSON SIGALINGGING, S.H.
Terdakwa:
DANIEL alias ANGA anak ATUK
60 — 31
  • GasBumi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas,Terdakwa untuk dapat menjual BBM jenis Solar tersebut makaTerdakwa harus memilik Izin Usaha Niaga dari Menteri,sedangkanberdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa tidak memiliki Surat IzinUsaha Niaga;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim,unsur Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpaIzin Usaha Niaga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf dUndang
Pengadilan PN ENREKANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-10-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN ENREKANG Nomor 80/PID.B/2013/PN.EKG
Tanggal 3 Oktober 2013 — RUSLI alias CULLING Bin RASYID
54 — 18
  • Di mana di sebutkanbahwa rekomendasi untuk pengecer resmi harus memiliki legalitas usaha (HO, SITU, SIUP dan TDP)dengan jumlah maksimal 15 liter per hari dan Surat Edaran Bupati Enrekang Nomor 047/2378/KUPERINDAG, tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pembatasan penggunaan Bahan Bakar MinyakBersubsidi;w Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut
Pengadilan PA ARGAMAKMUR Perdata Agama
Register : 20-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PA ARGAMAKMUR Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.AGM
Tanggal 17 Mei 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
11 — 7
  • padatanggal 9 Maret 2017 Keluarga Termohon bersama seorang anggotaPolsek Hulu Palik mencari tentang kebenaran tentang issu Pemohontelah menikah dengan wanita yang bernama Wed alias Baswa,Bahwa Termohon dan Saksi hanya melihat dari jauh dan barupada tanggal 17 Maret 2017, Termohon dan Saksi melihat informasitentang issu tersebut, namun tidak pernah dikonfirmasikan kepadaPemohon;Bahwa, Saksi tidak tahu tentang permasalahan Pemohon denganTermohon didamaikan di Kantor Desa Batu Raja Rejang, karenaSaksi tidak dundang
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Umum
Register : 07-12-2017 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 258/Pid.B/2017/PN Agm
Tanggal 22 Februari 2018 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD IRHAM FUADY,SH,.MH
Terdakwa:
1.BAMBANG HERIYANTO Als BAMBANG Bin BUYUNG Bin AMAN
2.EDI AFRIJON Als RIJON Bin M. SAYARAF Alm.
97 — 12
  • sawit yangdiambil bisa diangkut menggunakan sampan ke seberang sungai, lalu paraterdakwa bersamasama menyimpan dahulu tandan buah sawit tersebut selamabeberapa hari dan terdakwa yang berperan pergi ke rumah saksi Sabarudinmeminta kepada yang bersangkutan untuk menimbang dan membeli tandanbuah sawit yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga yaitu turutserta dalam hal ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf dUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-05-2015 — Upload : 01-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — 1. ACHMAD YUSUF, dkk VS PT HOTEL INDONESIA NATOUR
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 29 PK/Pdt.SusPHI/201512.13.mengajukan upaya hukum untuk diselesaikan oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (2) huruf dUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat;Bahwa sejak adanya Putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Nomor Nomor 955/251/365/IX/PHK/62005 tanggal16 Juni 2005, maka tidak ada lagi sengketa tentang pemutusanhubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena sudahdiperiksa
    32.33.34.Bahwa Para Penggugat adalah orangorang yang namanamanyatermasuk dalam amar Putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat a quo sehingga segala dalil dan tuntutan ParaPenggugat sudah diperiksa dan diputus oleh Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang merupakan lembagayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hubunganindustrial sebelum terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 124 ayat (2) huruf dUndang
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Putus : 07-04-2014 — Upload : 08-06-2014
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 15/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr
Tanggal 7 April 2014 — PIDANA :TASLIM BIN RUSMAN
50 — 31
  • Pasal 53 huruf dUndang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwamelalui Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebutserta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan PenuntutUmum telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi L 300 warna Hitam dengan NomorPolisi