Apakah benar pada pelelangan Hak Tanggungan, penentuan nilai limitharga jualnya wajib ditetapkan oleh keditur dan debitur, dan apabila hargalimit hanya ditetapkan sepihak saja oleh Kreditur selaku penjual (Tergugat )maka apakah hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturanhukum ?2.

Bahwa selanjutnya, perlu Tergugat tegaskan pula bahwa legalitaslelang eksekusi Pasal 6 UUHT yang diatur dalam PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang juga diakui olehMahkamah Agung RI sebagaimana dinyatakan dalam Surat EdaranMahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, yaitu pada bagianRumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata, yang diantaranyamengatur mengenai pengosongan eksekusi objek Hak Tanggunganterhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melaluikantor lelang

Tergugat menyerahkan jaminan atau agunan kredit berupa tanahdan bangunan SHM Nomor:2501, akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara aquo adalahwanprestasi dimana Para Tergugat dihukum memenuhi kewajiban sebesar Rp.1.016.322.423,00 (Satu Milyar Enam Belas juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua RibuEmpat Ratus Dua Puluh Tiga) rupiah secara tunai dan seketika, dimana jikapemenuhan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara seketika maka dilakukanpemenuhan kewajiban dengan pelelangan

hak tanggungan yang menjadijaminan dalam perikatan para pihak, maka tidak beralasan untuk memerintahkanPara Tergugat untuk menyerahkan objek jaminan kepada Penggugat karenauntuk pemenuhan kewajiban Para Tergugat tidak dengan menyerahkan objekjaminan kepada Penggugat namun dengan mengajukan eksekusi sertiikat haktangungan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pemenuhan kewajiban ParaTergugat kepada Penggugat jika putusan telah mempunyai kekuatan hukumtetap maka petitum ke13 ditolak;Menimbang, bahwa

tanah a quo yangterletak di Daerah Khusus lou Kota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara,Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Pegangsaan Dua, namun tidakmenyebutkan secara jelas UndangUndang mana yang dilanggar TURUTTERGUGAT Il.Bahwa eksekusi oleh pemenang lelang Sema No.4 tahun 2014 tentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan hasil rapat kamarPerdata Butir 4 telah secara jelas mengatur sebagai berikut :Terhadap pelelangan

hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui Kantorlelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkang obyek lelang,eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada ketua PengadilanNegeri Jakarta tanpa melalui gugatan.Berdasarkan ketentuan tersebut diatas terbukti Tergugat sebagai pemenangLelang berhak langsung untuk segera melakukan untuk segera melakukanpengosongan/eksekusi atas objek sengketa.Dengan telah diterimanya proses peralaihan Objek sengketa menjadi atas namaTergugat selaku pemenang

permohonan Tergugat atas obyek sengketa dalam perkaraa quo.i Bahwa rencana pelaksanaan lelang tersebut telah diberitahukan kepada debitursesuai suratnya nomor : 050/2430/Krd/Cb tanggal 09 Agustus 2012 perihalpemberitahuan pelaksanaan lelang dan telah diumumkan kepada khalayakumum melalui pengumuman temple pada tanggal 01 Agustus 2012 dan padasurat kabar harian Surya sebagai pengumuman kedua pada tanggal 16 agustus2012 untuk memenuhi azas publisitas.4 Bahwa dari dalil kronologis diatas menjelaskan pelelangan

hak tanggungan yangdilakukan oleh Turut Tergugat I dan II tanggal 30 Agustus 2012 sesuai RisalahLelang Nomor : 1173/2012 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan sehinggatidak menyalahi prosedur hukum, maka lelang a quo menurut hukum adalah sahdan lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidakdapat dibatalkan.5 Bahwa Turut Tergugat I dan II menolak dengan tegas permohonan Penggugatuntuk menetapkan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bijm Voorraad)Putusan No.31/Pdt.G./2014

Untuk itu sebagaiinstansi yang berwenang dibidang pelaksanaan pelelangan hak tanggungan,Tergugat Il seharusnya menolak permohonan lelang dalam hal objek haktanggungan masih dikuasai dan ditempati oleh Debitur atau pihak lain yangmenolak untuk mengosongkan objek hak tanggungan;Halaman 4 dari 45 halaman, Pts.No. 57/PDT/2020/PT.BDG.10.11.Bahwa dengan demikian, ketentuan pasal 6 UU No 4 tahu 1996 tersebutselain harus ditafsirkan secara arif dan bijaksana juga harus ditafsirkansecara sistematis dengan

,sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugasbagi Pengadilan Bahwa dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar PerdataUmum (Lampiran SEMA No : 4 Tahun 2014) pada angka 4 ( empat )disebutkan sebagai berikut : Terhadap pelelangan Hak Tanggungan olehKreditur sendiri melalui Kantor Lelang, apabila Terlelang tidak maumengosongkan Obyek Lelang, Eksekusi Pengosongan

No. 199/Pdt/2017/PT SMG(2) RBG, dalam hal tereksekusi enggan untuk meninggalkan barang(barang tidak berherak) yang telah dijual lelang, maka KetuaPengadilan Negeri setempat memerintahkan Juru Sita agar barangtersebut dapat ditinggalkan dan dikosongkan oleh tereksekusi danSurat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014,Upaya Hukum Terlelang terhadap pelelangan hak tanggungan olehKreditur sendiri melalui Kantor Lelang, apabila terlelang tidak maumengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan

Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;Halaman 39 Putusan Perkara Gugatan Nomor 362/Pat.G/2020/PN MdnMenimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor697 K/SIP/1977 tanggal 31 Agustus 1977 yang menyebutkan keberatanmengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawananterhadapeksekusi Sebelum pelelangan dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak ketiga yangmempunyai kepentingan terhadap objek lelang tersebut, dan terhadap objekperkara ini telah dilaksanakan pelelangan

hak tanggungan tertanggal 19 Juni2020, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 697K/SIP/1977 tanggal 31 Agustus 1977, tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijik Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dapat dikabulkan,maka terhadap eksepsi Tergugat yang lainnya dan eksepsi Tergugat Il, tidakperlu dipertimbangkan lagi dikarenakan maksud dan tujuannya adalah samaagar menyatakan gugatan

Bahwa pembeli atau pemenang lelang tidak ada haknya mengajukaneksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri menurut gugatan Perlawanan yangdiajukan oleh PELAWAN;Ini menandakan bahwa PELAWAN maupun KUASANYA tidak mengertidan memahami SEMA No. 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusanhasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2013 yangmenyatakan terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendirimelalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyekHalaman 20 dari 42 HalamamPutusan

denganketerlambatan pembayaran angsuran yang belum dibayar oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa dengan tidak dilunasinya hutang dari Penggugat kepadaTergugat, maka berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996, Tergugat selakupemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melainkan pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ;Menimbang, bahwa selain pertimbang tersebut menurut Majelis Hakim Tergugat dapatmelakukan pelelangan

hak tanggungan tersebut, selain didasarkan kepada title eksekutorialDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, lagipula telah ternyata bahwa didalam Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 85 tertanggal 12 Mei 2009maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 225/2009 tertanggal 25 Mei2009 dan No. 226/2009 tertanggal 25 Mei 2009, No. 224/2009 tertanggal 25Mei 20099, Akta Jaminan Fidisia No. 85 12 Mei 2009 (Vide Bukti P6, P7, P8,P9, T4, T6, T8), Penggugat dan Tergugat telah menyepakati perjanjiantersebut

membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dibawahSumpah masingmasing bernama: AIDA ILYAS S.T dan HASNI HAER.Sedangkan Tergugat dalam membuktikan dalildalil batahannya telahmengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T1 s/d T11 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persoalan tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan perjanjian antaraPenggugat dengan Tergugat maupun adanya permohonan RestrukturisasiPerjanjian Kredit serta pelelangan

hak tanggungan yang didalilkan telah cacathukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Oleh karena iktikad baikdari Tergugat I kepada Para Penggugat untuk memenuhikewajibannya melunasi hutangnya kepada Tergugat I tidakdipenuhi oleh Para Penggugat, selanjutnya Tergugat I memintauntuk dilakukan pelelangan hak tanggungan atas aset jaminanPara Tergugat di Bank Bukopin ( Tergugat I ) ; Oleh karena99bukti bertanda T.I 6, T.I 7, T.I. 8 dan T.I 9 telah dilakukansesuai dengan ketentuan hukum, maka dilaksanakan penjualanlelang oleh jura lelang Kantor Lelang Negara Yogyakarta diPengadilan Negeri

Barat : Tanah milik.Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA;Bahwa TERGUGAT V d.K/PENGGUGAT d.R, membeli ObjekSengketa dari Pelelangan Hak Tanggungan yang dilaksanakan olehKantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta padatanggal 29 Januari 2016, berdasarkan pengajuan dari TERGUGAT III;Bahwa proses Lelang OBJEK SENGKETA yang dilaksanakan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakartatelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan

dalil dalam Posita gugatan angka16 perihal permintaan ganti rugi kepada Tergugat sebagaimana jugadimintakan oleh Penggugat dalam Petitum angka 8 Gugatannya, karenafaktanya justru Tergugat lah yang telah dirugikan atas perbuatanwanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak memenuhikewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran kreditnya.Dan perlu digarisbawahi bahwa terhadap penjualan dari agunan yangdijaminkan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut, yang telahdilaksanakan melalui proses pelelangan

Hak Tanggungan sendiri, HANYAMENUTUP SEBAGIAN SAJA DARI KESELURUHAN HUTANGPENGGUGAT KEPADA TERGUGAT .

Bank BNI Syariah,berkedudukan di Jakarta, yang diwakili olen Bank Syariah Cabang PembantuMakassar, yang berkedudukan di Kelurahan Paccerakkang, KecamatanBiringkanaya, Makassar) telah terikat dalam transaksi murabahahsebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabah No. 103 tanggal27 November 2013, di hadapan Notaris, Hajjah Andi Mindaryana Yunus, S.H.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara iniialah rencana pelelangan hak tanggungan milik Penggugat berupa:sebidang tanah yang berdiri

Bahwa peru Turut Tergugat sampaikan, berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 BAB XIII halaman 5berbunyi Terhadap pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan olehKreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak maumengosongkan objek, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukankepada Ketua Pengadilan Negeri tanoa melalui gugatan;4.

Tergugat Rekonvensi untukmenyerahkan dan mengosongkan dari selurun kegiatan terhadapobjek Hak Tanggungan yang telah di lelang melalui Pelelangan yangSah kepada Tergugat 111 Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensisebagai pemenang lelang tanpa syarat.14.Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahunHalaman 37 dari 47 Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT PLG2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar MahkamahAgung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan menyatakan Terhadap Pelelangan

Hak Tanggungan olehKreditur sendiri melalui kantor lelang apabila terlelang tidak maumengosongkan objek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsungdiajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan joPasal 200 ayat 11 HIR/Pasal 218 ayat 2 Rbg yang berbunyi Jikapihak tereksekusi (orang yang barangnya dijual lelang) engganmeninggalkan barang yang tidak bergerak, Ketua Pengadilanmengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang berwenang yangmenjalankan surat juru sita, Supaya dengan bantuan

Ayat(4):Bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi HakTanggungan yang bertentangan dengan ketentuanpada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), batal demihukum;Bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Ri,Nomor 07 Tahun 2012,tanggal, 12 September 2012, padaBagian HASIL RAPAT kAMAR PERDATA, Sub KAMARPERDATA UMUM, pada halaman 7, alinea terakhir, secarategas mengatur: Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan olehKreditursendirimelalui Kantor Lelang, apabila Terlelang tidak mau mengosongkan obyek

Flamboyan No.1B, Rt.003 Rw.003Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, masihdikuasai dan diduduki oleh Penggugat dan Penggugat II.SEMA No.04 tahun 2014 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamarMahkamah Agung tahun 2013 sebagai pelaksanaan tugas bagipengadilan menyatakan terhadap pelelangan hak tanggungan olehkreditor sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak maumengosongkan objek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsungdiajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa