Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan proses pelaksaan pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat, yaitu tanah dan bangunan seluas 480 m2, SHM Nomor 135 atas nama SUARTINI TOMBAAN, yang terletak di Jalan Uwe Maisi, RT/RW 006/003, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan

tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan penguasaan Tergugat III atas tanah objek sengketa a quo saat ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Memerintahkan Tergugat III atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengembalikan tanah objek sengketa ke dalam keadaan semula seperti sebelum terjadinya proses pelelangan

hak tanggungan kepada Tergugat I, untuk kemudian dilakukan pelelangan ulang yang difasilitasi oleh Tergugat II dengan harga limit yang ditetapkan secara wajar oleh Penilai yang ditunjuk khusus untuk itu;

6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang melakukan proses pelaksaan pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan tidak menggunakan harga limit yang ditetapkan secara wajar oleh Penilai yang ditunjuk khusus untuk itu, sebagai perbuatan melawan

hukum;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kembali hasil pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat kepada pemenang lelang yakni Tergugat III sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

8. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan sisa hasil pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian material

Menyatakan Terbantah I, Terbantah II dan Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

hak tanggungan atas tanah obyek sengketa a quo milik Pembantah adalah Tidak Sah, Batal Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;

Menyatakan Para Terbantah wajib mengembalikan obyek sengketa/obyek jaminan dikembalikan pada keadaan semula seperti sebelum terjadinya proses Pelelangan hak tanggungan kepada Pembantah (Restitutio In Integrum);

9. Memerintahkan kepada Pihak Turut Terbantah I untuk membatalkan Perjanjian yang didasarkan kepada PLAFONDERING tersebut;
10.

Peraturan mengenai EksekusiHypotheek yang ada pada mulai berlakunya UndangUndang ini, berlakuterhadap Eksekusi Hak Tanggungan ;Halamam 4 dari 13 Penetapan No.153/Pid.B/2014/PN.Sda05.06.Bahwa, ketentuan : SEMA RI No. 07 Tahun 2012 tanggal 12September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan ,Hasil Rapat Kamar Perdata : Rapat Kamar Perdata MARI yangdiselenggarakan pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 : Sub Kamar PerdataUmum : XiIll : Pelelangan

Hak Tanggungan yang dilakukan oleh KrediturSendiriri melalui Kantor Lelang, apabila Terlelang tidak maumengosongkan Obyek yang dilelang tidak dapat dilakukan Pengosonganberdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan Gugatan,karena Pelelangan tersebut diatas bukan Lelang Eksekusi melainkanLelang Sukarela,Bahwa, dalam Risalah Lelang Nomor : 647/2013 tanggal 17 September2013 sebagai Lelang Sukarela, karena Pelelangan terhadap : Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri / melekatdiatasnya

Erlangga No.161 ( Tergugat Il ) yangdilaksanakan pada tanggal 17 September 2013, adalah BATAL DEMIHUKUM,Sesuai dengan : SEMA RI Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal 12 September2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ,Hasil Rapat Kamar Perdata : Rapat Kamar Perdata MARI yangdiselenggarakan pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 : Sub Kamar PerdataUmum : XIll : Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh KrediturSendiriri melalui Kantor

Menyatakan bahwa Lelang Hak Tanggungan dan Risalah Lelang Nomor :647/2013 tanggal 17 September 2013 adalah Lelang Sukarela,sebagaimana :SEMA RI Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentangRumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan,Hasil Rapat Kamar Perdata : Rapat Kamar Perdata MARI yangdiselenggarakan pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 : Sub Kamar PerdataUmum : XIll : Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh KrediturSendiriri

Menyatakan bahwa Lelang Hak Tanggungan dan Risalah Lelang Nomor :647/2013 adalah sebagai Lelang Sukarela, sebagaimana :SEMA RI Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentangRumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan,Hasil Rapat Kamar Perdata : Rapat Kamar Perdata MARI yangdiselenggarakan pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 : Sub Kamar PerdataUmum : XIlll : Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh KrediturSendiriri melalui Kantor

Nomor 2911 K/Pdt/2019Menyatakan bahwa pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan olehTergugat III bersamasama Tergugat IV adalah tidak sah menurut hukum;7. Menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor 368/2015 tanggal 30September 2015 adalah batal demi hukum:8. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat HakMilik Nomor 01035 tercatat atas nama Asriady kepada yang berhak yakniPenggugat;g.

Nomor 2911 K/Pdt/201910.11.Menyatakan bahwa penjaminan hak tanggungan yang dilakukan olehTermohon Kasasi I/Tergugat kepada Termohon Kasasi Ill adalah tiak sahmenurut hukum;Menyatakan bahwa pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan olehTermohon Kasasi III bersamasama Termohon Kasasi IV adalah tidak sahmenurut hukum;Menyatakan bahwa risalah lelang Nomro 368/2015 tanggal 30 September2015 adalah batal demi hukum:Memerintahkan kepada Termohon Kasasi Il/Tergugat Il untukmenyerahkan Sertifikat Hak Milik

Hal ini sesuai denganSurat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia SEMA RI Nomor : SEMA(Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 7 Tahun 2012 angka XIII dari SubKamar Perdata Umum, berbunyi :"Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh kreditor sendiri melaluikantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang,tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan pasal 200 ayat (11) HIRmelainkan harus diajukan gugatan.

Bahwa pelelangan Hak Tanggungan yang telah dilakukan oleh Tergugat III danTergugat IV tersebut adalah dengan sendirinya batal demi hukum mengingatHal. 5 dari 12 hal. Put.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia SEMA RI Nomor : SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)Nomor 7 Tahun 2012 angka XIII dari Sub Kamar Perdata Umum,berbunyi :Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh kreditor sendirimelalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkanobjek yang dilelang, tidak dapat dilakukan pengosonganberdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukangugatan.

Bahwa pelelangan Hak Tanggungan yang telah dilakukan oleh TergugatIll dan Tergugat IV tersebut adalah dengan sendirinya batal demihukum mengingat penjaminan Hak Tanggungan yang dilakukan olehTergugat kepada Tergugat Ill tidak sah menurut hukum mengingatobjek hak tanggungan yang dijaminkan oleh tergugat adalah jugamerupakan hak dari penggugat, oleh karena penjaminan itu tidakdiketahui dan tidak disetujui oleh penggugat seyogyanya penerbitansertifikat atas nama tergugat dibatalkan oleh pengadilan danpenjaminan

biasa BUKAN mengajukan Permohonan Eksekusisebagaimana yang dilakukannya pada kasus saat ini. rrALASAN KEDUA Bahwa, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 2012 tantangRumusan Hukum Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung SebagaiPedoman Bagi Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tentang Hasil Rapatkamar Perdata yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Maret2011 di Hotel Arya Duta Tanggerang yang diikuti oleh Hakim Hakim AgungKamar Perdata dihasilkan bahwa pada butir XIII menyatakan: Pelelangan

hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kreditur sendiri (dalamkasus ini bank PT.

6 Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia No.27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang didalamPasal 6 dinyatakan lelang eksekusi termasuk lelang eksekusi Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan (UUHT) dan Pasal 14 ayat (2) menyatakan terhadapobjek hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaanlelangnya dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggunganyang memerlukan fiat eksekusi ;Menimbang, bahwa menurut Sema Nomor: 04 Tahun 2014 berbunnyiterhadap pelelangan

hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang,apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang ,eksekusi pengosongandapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan;Menimbang, bahwa Terbantah dapat membuktikan bahwa Pembantah adalahorang tidak berhak atas tanah yang disita, yakni tanah dan bangunan yangterletak Jalan Lintas Padang ke Lubuk Alung, Kelurahan Bungo Pasang,Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang sehingga nampak Para Pembantahbukanlan Pembantah

Supriadi Nomor 157 Kota Malang (Tergugat 1)yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2013, Adalah batal menurutHukum.Sesuai Dengan :SEMA RI Nomor : 07 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012tentang rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkama Agungsebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan;Hasil Rapat Kamar Perdata : Rapat kamar Perrdata MARI yangdiselenggarakan pada tanggal 14 sd 16 Maret 2011 : Sub KamarPerdata Umum : XII : Pelelangan Hak tanggungan yang dilakukanoleh kreditur sendiri melalui

Hak Tanggungan yang dilakukan olehKreditur Sendiri melalui kantor Lelang, Apabila terlelang tidakmau mengosongkan onjek yang dilelang tidak tidak dapatdilakukan pengosongan Berdasarkan asal 200 Ayat (11) HIRmelainkan Harsu diajukan gugatan, karena pelelangan tersebutdiatas bukan Lelang Eksekusi Melainkan Lelang Sukarela.Dan tidak menyertakan penggugat sebagai pemberi Haktanggungan dalam menentukan Harga Limit, Adalah : CacatHukum.Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN Mlg.5)Menyatakan

Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kreditur sendirimelalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyekyang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan.

Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kreditur Pasal 200 Ayat(11) HIR Melainkan Harus diajukan Gugatan, karena pelelangan tersebut diatasbukan Lelang Eksekusi melainkan Lelang Sukarela;Menimbang, bahwa Penggugat dalam poin 6 petitum gugatannyamenyatakan untuk dinyatakan pembatalan dan/atau untuk dinyatakan Bataldemi Hukum Lelang Eksekusi Hak tanggungan dan Risalah lelang terhadapbenda yang di lelang : Sebidang Tanah Dan Bangunan SHM Nomor :4415/Kelurahan Jatimulyo Tanggal 20 Agustus 2001, Luas : 86

Hak Tanggungan yang dilakukan olehKreditur sendiri melalui Kantor Lelang, Apabila terlelang tidak mauMengosongkan objek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosonganberdasarkan Pasal 200 Ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan,Karena Pelelangan tersebut diatas bukan Lelang Eksekusi melainkan LelangSukarela.Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak pernahmempersoalkan tentang Pengosongan tetapi mempersoalkan batal atau bataldemi hukum lelang yang dilakukan Tergugat atas permintaan

Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada hal. 34,butir 5 huruf a s/d d dalam surat Gugatan aquo, karena jelas terlihat itikad burukPENGGUGAT dalam menyelesaikan tunggakan kewajiban kreditnya, dimana pada31saat TERGUGAT IV akan melakukan Eksekusi Hak Tanggungan dengan caramelelang Hak Tanggungan tersebut untuk mendapatkan kembali hak kreditur, tetapidengan itikad buruk PENGGUGAT malah melakukan serangkaian gugatan yangbertujuan untuk menghalanghalangi proses pelelangan Hak Tanggungan

Bahwa dalam pelelangan Hak Tanggungan yang telahdilaksanakan tidak terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea PerolehanHak atas Tanah & Bangunan (BPHTB), sehingga jelas dalil yang dibuat olehPENGGUGAT sangat mengadaada dan haruslah ditolak, yang menjadi pungutanNegara adalah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5 % dari nilai transaksi, dan atas pajaktersebut telah dibayarkan oleh TERGUGAT IV kepada Negara, jadi dimana letakkerugian Negara yang diperbuat oleh TERGUGAT IV ?

Permohonan Penetapan hari dan tanggal lelang lanjutan Ke III,diberi tanda ( P. 20 );41Dl22.23.24.Das36Foto copy Pengumuman Lelang tertanggal 20 Januari 2010 di Harian Bisnis Bali, untukpelelangan Hak Tanggungan pada tanggal 03 Pebruari 2010, diberi tanda (P. 21 );Foto copy Pengumuman Lelang tertanggal 14 April 2010 di Harian Denpost, untukpelelangan Hak Tanggungan pada tanggal 28 April 2010, diberi tanda ( P. 22 );Foto copy Pengumuman Lelang tertanggal 08 September 2010 di Harian Bisnis Bali,untuk pelelangan

Hak Tanggungan pada tanggal 22 September 2010, diberi tandaFoto copy Pengumuman Lelang tertanggal 11 Oktober 2010 di Harian Bisnis Bali,untuk pelelangan Hak Tanggungan pada tanggal 18 Oktober 2010, diberi tandaFoto copy Pengumuman Lelang tertanggal 28 Januari 2011 di Harian Bisnis Bali,untuk pelelangan Hak Tanggungan pada tanggal 11 Pebruari 2011, diberi tandaFoto copy bukti suratsurat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telahdicocokkan, P.1 s/d P.6 sesuai dengan aslinya, kecuali

No. 4 Tahun 2014, telahmenyatakan terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendirimelalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyeklelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri tanpa melalui gugatan;16.Bahwa tidak benar penetapan harga limit harga Obyek Lelang HakTanggungan tidak sesuai dengan nilai pasar dan bertentangan denganPeraturan MENKEU No. 40/PMK 07/2006.

Pleno Kamar Perdata Sub Kamar PerdataUmum menghasilkan kesepakatan : permasalahan Pengosongan EksekusiObjek Hak Tanggungan , hasil rumusan hukum pleno kamar sebagai berikutTerhadap pelelangan Hak Tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantorlelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek lelang, eksekusipengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeritanpa melalui gugatan Rumusan ini merupakan revisi terhadap HasilRumusan Kamar Perdata tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 pada

angka XIlltentang pelelangan hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur sendirimelalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yangdilelang, tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat(11) HIR melainkan harus diajukan gugatan, karena pelelangan tersebut diatas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela.Bahwa berdasarkan ketentuan rumusan Hukum Pleno Kamar Tahun 2013Pleno Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum dimaksud, maka dalam halHalaman 15 dari 20,

padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memorikasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa oleh karena objek sengketa telah dibeli oleh Penggugatmelalui proses pelelangan

hak tanggungan maka Penggugat selaku pembelilelang adalah pembeli yang beritikad baik dan harus memperolehperlindungan hukum;Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal manatidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahanpenerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiandalam memenuhi syaratsyarat

;Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya, tertanggal 15September 2016, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbarutanggal 15 September 2016, dibawah Register Perkara Nomor215/Pdt.Bth/2016/PNPbr, yang pada pokoknya Pelawan mengajukan Perlawananterhadap Pelaksanaan Pelelangan Hak Tanggungan dengan objek sebidang tanahdengan Sertifikat Hak Milik No.7103, tanggal 11 Januari 2005, An.Miswandi danSertifikat Hak Milik No.7229, tanggal 07 April 2005, An.Miswandi oleh Terlwan IIdengan

Bahwa berdasarkan point 4 diatas, maka Bank CIMB Niaga, Tbk, telahmelakukan perbuatan melawan hukum atas Pelelangan Hak Tanggungan,dengan melibatkan pihakpihak yaitu :6.1 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta Ill, JI.Prapatan No. 10, Jakarta; dan6.2 PT. Nobel Graha Auction, Rukan Tiara Buncit Blok A.1, Jalan KemangUtara IX No. 9, Jakarta Selatan 12760;6.3 Antonius Suhartanto Amin (Terlawan).. Bahwa atas terjadinya Lelang Hak Tanggungan, yang dimenangkan olehTerlawan;.

dengan resmi kepada :YUSRI YUSUF, BscBeralamat di Jalan Bangka II No.21 Rt.008/Rw.003 (setempat dikenaldengan Jalan Bangka II No.380 Rt.008 Rw.003) Kelurahan PelaMampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, untukselanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi;Menimbang, bahwa Pelawan berpendapat Penetapan Eksekusi Nomor:30/Eks.RL/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 Mei 2015 yang dikeluarkan olehKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut didasarkan padapermohonan Terlawan sebagai pemenang pelelangan

Hak Tanggungan akantetapi kKemenangan pelelangannya dilakukan dengan melawan hukum, olehkarenanya Pelawan memohon agar Penetapan Eksekusi tersebut dinyatakanbatal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa Terlawan atas dalil gugatan perlawanan Pelawantersebut pada pokoknya menyangkalnya bahwa kemenangannya dalam lelangatas obyek tanah dalam perkara aquo adalah diperolehnya dengan sesuaihukum dan beretikat baik;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawandisangkal

membayarhutang dengan baik.Bahwa Penggugat selama mengalami kemacetan berusaha selalumenghubungi Tergugat untuk menanyakan kepada Tergugat berapajumlah kemacetan atau jumlah tertunggak oleh Tergugat serta memintaPerjanjian akat kredit sebagai dasar pengikatan para pihak karenaPenggugat merasa sampai sekarang belum menerima perjanjian kreditnya,yang sampai sekarang belum tahu menahu besaran atas pinjamanPenggugat Pada Tergugat ;Bahwa Penggugat kaget mendapatkan kabar melalui Tergugat bahwa akandilakukan Pelelangan

Hak Tanggungan Penggugat oleh Tergugat II padatahun 2017 namun Pada saat itu Pelelangan gagal dilakukan karena tidakada peserta yang menawarkan lelang,serta keberatan Penggugat.Bahwa Penggugat sangat Terkejut tibatiba tanpa sepengetahuanPenggugat di lakukan Pelelangan Ulang dan di menangkan olehPEMENANG TUNGGAL terhadap sertifikat No.463.atas nama Penggugatdengan cara menunjuk calon peserta lelang sdr.

Oleh karena Penggugat merasa haknya dirugikanoleh Para Tergugat tersebut, oleh karenanya secara hukum memohonkeadilan dengan mengajukan Gugatan aquo menarik sebagai ParaTergugat yang dianggap oleh Penggugat PihakPihak yang terlibat dalamProses Pelelangan Hak Tanggungan sebagai Hak Milik Penggugat mulaidari Tergugat sampai Tergugat III dan Para Turut Tergugat yakni TurutTergugat dan Turut Tergugat II;Bahwa Penggugat tahu telah dilakukan Pelelangan setelah dilakukanpanggilan Amaning oleh Pengadilan

Bahwa harga limit atas pelelangan hak tanggungan tersebut ditetapkanberdasarkan penilaian dari pihak ketiga (independen) yaitu Kantor JasaPenilai Publik KJPP Edi Rianto dan Rekan sehingga sesuai denganketentuan Pasal 44 ayat (1) Permenkeu No.27/PMK.06/2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang.10.Dalam hal jaminan Hak Tanggungan, kreditur/oemegang HakTanggungan diberikan hak untuk mengeksekusi sendiri/langsung yangdisebut parate eksekusi atas obyek jaminan Hak Tanggungan atasHalaman 10 dari 23 halaman

Nomor 449/Pdt/2021/PT SMGkekuasaan sendiri berdasarkan pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan Atas Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah.Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan telah dinyatakandengan tegas bahwaApabila debitur wanprestasi, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangdari hasil penjualan tersebutDengan demikian pelaksanaan eksekusi pelelangan

Hak Tanggungan yangdilaksanakan oleh Tergugat adalah sesuai dengan pasal 6 UU Nomor4 Tahun 1996 Jo.

tergugat dalamkasasi/penggugat asal, pemilikan atas tanah dan rumah sengketaberalin kepada pembell i.c. tergugat dalam kasasi/penggugat asal"C) Pembeli Lelang dapat mengajukan eksekusi pengosongan kepadaPengadilan Negeri dimana letak obyek lelang berada : Sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 TentangHalaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 449/Pdt/2021/PT SMGPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungTahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,menyatakan:Terhadap pelelangan

hak tanggungan oleh kreditur sendiri melaluikantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyeklelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepadaKetua Pengadilan Negeri tanoa melalui gugatan.d) Demikian juga tidak ada pelanggaran yang dilakukan Tergugat terhadap ketentuanketentuan perbankan yang diatur UndangUndangtentang perbankan maupun peraturan lain tentang bank, karenapemberian fasilitas kredit kepada Penggugat / (debitur) telah sesualstandar ketentuan perbankan.e) Bahwa

Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat IIl,dan Tergugat IV telahmelakukan perbuatan melawan Hukum.3. menyatakan perjanjian kredit antara Tergugat dan Tergugat III denganpenjamin Tergugat II batal demi Hukum.Halaman 4 Putusan Nomor 381/PDT/2020/PT SBY.4 Menyatakan pelelangan hak tanggungan sertipikat hak milik tanah danbangunan dijalan Nginden Kota 1/5 Surabaya sebagaimana tertuangdalam sertipikat hak milik nomor : 343/kelurahan barata jaya, kecamatangubeng surat ukur No 5/Baratajaya /2008 dengan

Bahwa debitur (Penggugat) tidak pernah menerima SuratPeringatan ke2 (dua) sampai dengan Surat Peringatan ke3 (tiga) daripihak kreditur (Tergugat 1) sebelum terjadinya pelelangan hak tanggungan,Surat peringatan tersebut diterima setelan sudah terjadi pelelangan atasobjek perkara a quo yang mana Surat peringatan tersebut hanya dititipkanke mertua debitur (Penggugat);29. Bahwa Penggugat yang diwakili oleh pihak keluarga yaitu mertuaPenggugat atas nama HJ. NUR AIN dan kakak ipar Penggugat HJ.

Menetapkan proses pelaksaan pelelangan hak tanggungan atas tanahobyek sengketa milik Penggugat, yaitu tanah dan bangunan seluas 480 m2,SHM Nomor 135 atas nama SUARTINI TOMBAAN, yang terletak di JalanUwe Maisi, RT/RW 006/003, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi,Kabupaten Parigi Moutong, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah utara : jalan irigasi (sekarang Jalan Uwemaisi); Sebelah timur : pohon kelapanya BASIR LOPI (sekarang S. ABDULSALAM); Sebelah selatan : kelapanya HADI L.

Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang melakukan prosespelaksaan pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milikPenggugat dengan tidak menggunakan harga limit yang ditetapkan secarawajar oleh Penilai yang ditunjuk khusus untuk itu, sebagai perbuatanmelawan hukum;7.

Sedangkan Pada Petitum Dan Posita sudahsangat sesuai dengan amar Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Parigipada halaman 88 Pada angka 2 mengenai Menetapkan ProsesPelaksanaan Pelelangan Hak Tanggungan Atas Tanah Objek SengketaMilik Terbanding yaitu Tanah Dan Bangunan seluas 480 m2 SHM Nomor135 atas nama Suartini Tombaan, yang terletak dijalan Uwe maisi, RT/RW006/003 kelurahan kampal, kecamatan Parigi kabupaten Parigi Moutongdengan batasBatas sebagai Berikut: sebelah Utara Jalan Irigasi (sekarangjalan

hak tanggungan, suratperingatan tersebut diterima setelah sudah terjadi pelelangan atas objekperkara a quo yang mana Surat peringatan tersebut hanya dititiokkan ke mertuadebitur (Penggugat);Hal. 49 dari 56 hal.

Hal ini dikarenakan Tergugat II dalam melaksanakan lelang,berdasarkan adanya permohonan lelang dari Tergugat Sesuai suratNomor: 942/KUT/EXT/20 tanggal 24 September 2020 perihal PermohonanEksekusi Pelelangan Hak Tanggungan Sesuai Pasal 6 UU No. 4/ 1996beserta seluruh dokumen kelengkapan persyaratan lelang.Bahwa dalam mengajukan permohonan pelaksanaan lelang haktanggungan terhadap objek sengketa a quo, Tergugat telah melengkapidokumendokumen persyaratan lelang termasuk melampirkan sSuratSuratperingatan

Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu)hari sebelum lelang dilaksanakan.Bahwa dapat Tergugat II sampaikan kembali lelang dilaksanakan ataspermohonan dari Tergugat Sesuai surat permohonan lelang Nomor:942/KUT/EXT/20 tanggal 24 September 2020 perihal PermohonanEksekusi Pelelangan Hak Tanggungan Sesuai Pasal 6 UU No. 4/ 1996,yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai dengan surat penetapanlelang Nomor: S3069

Surat perihal Pemberitahuan Eksekusi Pelelangan Hak Tanggungan atasTanah berikut Bangunan diatasnya Nomor:1030/KUT/EXT/2020 tanggal23 Oktober 2020;g. Surat Peringatan Nomor: 500/KUT/EXT/19tanggal 30 September 2019;h. Surat Peringatan Il Nomor : 521/KUT/EXT/19tanggal 16 Oktober 2019;i. Surat Peringatan III Nomor : 541/KUT/EXT/19tanggal 25 Oktober 2019;j.. Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 24 September 2020.8.

2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda TI15;Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor 576/65/2020 tanggal 02September 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda TI16;Halaman 76 dari 107 Putusan Nomor:144/Pdt.G/2021/PN.Dps.27282930313233343536Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi Pelelangan Hak Tanggungan SesuaiPasal 66 UU No. 4 /1996 No. 942/KUT/EXT/20 tanggal 24 September2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI17

hak tanggungan sesuai Pasal 6UU No. 4 Tahun 1996, yang dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimanatersebut diatas, ditambah dengan: Surat pernyataan pernyataan Tergugat tanggal 24 September 2020 (bukti T.Il2), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah(SKPT) Nomor: 528/2020 tanggal 19 Oktober 2020 (bukti T.Il6) dan Suratperihal Pemberitahuan Eksekusi Pelelangan Hak Tanggungan atas Tanahberikut Bangunan diatasnya Nomor:1030/KUT/EXT/2020 tanggal 23 Oktober2020 (bukti T.I20, TII4;);Menimbang, bahwa kemudian

memori kasasi yangditerima pada tanggal 16 Juli 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dalamkontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Juli 2019, MahkamahAgung berpendapat bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum,dengan alasan:Bahwa oleh karena Penggugat telah wanprestasi terhadap Tergugat ,maka tindakan Tergugat Il melakukan penjualan lelang atas permintaanTergugat terhadap objek jaminan yang telah dibebani hak tanggunganadalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa tindakan pelelangan

hak tanggungan atas tanah Nomor 314,Nomor 360 dan Nomor 10019 adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 6UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas TanahBeserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARKUS tersebut harus ditolak;:Menimbang, bahwa oleh