tanggal 29 November 2019, dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidaksalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang mengesahkanperdamaian (homologasi) sudah tepat dan benar serta tidak salahmenerapkan hukum; Bahwa karena rencana perdamaian tanggal 29 Oktober 2019 yangditawarkan oleh PT Mulia Hasta Darma/Termohon Peninjauan Kembalikepada Para Kreditornya adalah berdasarkan hasil voting

Etna Setiyatin selaku Ketua Asosiasi LSPBMMitra Tanah Laut menyampaikan kepada peserta rapat tentang adanyadana hibah untuk LSPBM se Kabupaten Tanah Laut masing masingmendapat Rp. 25.000.000,75 Bahwa pada saat itu ada perbedaan pendapat tentang pengelolaan danahibah tersebut, sebagian setuju untuk dibagikan dan sebagian minta agardana tersebut dikelola asosiasi untuk dijadikan dana simpan pinjam; Bahwa kemudian dilakukan voting, dan hasil voting dimenangkananggota yang menghendaki agar dana hibah

Etna Setiyatin selaku KetuaAsosisasi sebagai penerima dana hibah dan tugas Asosiasi adalahsebagai pelaksana penyalur hibah ini; Bahwa pada RAT tahun 2007 yang dilaksanakan pada awal tahun 2008terjadi perbedaan pendapat diantara anggota Asosiasi tentangpengelolaan dana hibah, yang berujung terjadi voting dan hasilnya danahibah dialihkan menjadi dana simpan pinjam yang dikelola Asosiasi;Menimbang, bahwa apakah dengan dilanggarnya ketentuan atau peraturantersebut di atas oleh terdakwa dapat diartikan

ALI FADHOLI Bin (Alm) CHUDORIselaku Sekretaris, Terdakwa Il ROBIN RAHMADI Bin (Alm) SURADI selaku anggotaBadan Pengawas, Terdakwa III SUPARNI Binti (Alm) SANREDJA selaku BendaharaAsosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut mengikuti pemenang hasil voting yang diambil padasaat RAT. Dimana hasil voting menghendaki dana hibah dikelola oleh Asosiasi LSPBMdan dialinkan menjadi dana simpan pinjam.

ETNA SETIYATIN selaku KetuaLSPBM Mitra Tanah Laut mengikuti pemenang hasil voting yang diambil pada saatRAT. Dimana hasil voting menghendaki dana hibah dikelola oleh Asosiasi LSPBM dandialinkan menjadi dana simpan pinjam. Perdebatan tersebut seharusnya tidak perluterjadi, seandainya Terdakwa .

dalam RAT, menurut Majelis tidak berdasar karenaseharusnya terdakwa setelah menerima dana hibah langsung melaksanakan apa yangtermuat dalam naskah perjanjian hibah yang mengamanatkan untuk membagikan danahibah bagi 48 LSPBM anggota Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut dan tidak perlu adaperdebatan dalam RAT yang akhirnya berujung pada hasil voting seperti itu;Menimbang, tentang pledoi Para terdakwa sendiri yang menyatakan bahwadana hibah yang kemudian dialinkan menjadi dana simpan pinjam yang dikelola

LB PT.PKG photocopy dari photocopy;bukti T16b: Daftar Hadi RUPS LB PT.PKAB photocopy dari photocopy;Hal 42 dari hal 69 Putusan No. 100/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.bukti T17a : Surat Serah Terima Jabatan PT.PKG photocopy dariphotocopy;bukti T17b: Surat Serah Terima Jabatan PT.PKAB photocopy dariphotocopy;bukti T18: Surat No 118/S/HSP&Co/IV/2017 Perihal Tanggapan SuratSerah Terima Jabatan photocopy dari photocopy;bukti T19:Foto Shintia hadir dirapat dan membacakan hasil voting

Semuanya sepakat untuk voting untukpenambahan dan pembahasan mata acara tersebut. Pembicaraan mengenaistruktur organisasi dan ada powerpoint tuntas dibicarakan;.bahwa saksi menerangkan performance perusahaan namun pembicaraantentang laporan laba rugi, laporan tahunan, pemeriksaan accounting tidakHal 46 dari hal 69 Putusan No. 100/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utrdibicarakan.

Pergantian direksi bisa melaluiRUPS dan sesuai anggaran dasar;.bahwa pelaksanaan Voting dibuat dalam bentuk kertas dan kemudiandibacakan oleh Penggugat;.bahwa mereka buat berita acara sendiri baik semuanya ada hasil voting dandibacakan dari Penggugat maupun dari Tergugat sudah ditanda tangannamun tidak ada notaris.

Yang akhirnya mereka lanjut karena uang sewa sudah 6 bulan.Margenie Winarti yang menarik sahamnya;bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak memiliki saham;bahwa saksi menjelaskan karena rapatnya waktu itu meneruskan hasil rapatRUPS tanggal 2 Januari 2017 tidak bisa diaktakan karenakan Shintiamenghilang,Berita acara rapat ada dan notulen rapat ada atas dasarperformancenya yang tidak bagus akhirnya mereka voting;bahwa saksi tidak tau berapa anggota dewan komisaris;bahwa waktu itu tanggal 2 Januari

Dan yang lainnya saksi tidak mengetahui;bahwa saksi menjelaskan laporan keuangan, pihak Saksi menjelaskan bahwaShintia ditunjuk sebagai Direksi Perseroan PT PKAB dan PT PKG namunkinerjanya tidak bagus sedangkan Seiichi Aurianto tidak pernah aktif dalamPT PKAB dan PT PKG;bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam rapat Shintia yang mengadakanvoting serta membacakan hasil voting tersebut;bahwa saksi juga menjelaskan bahwa hasil voting tersebut tidak dapatdiaktakan, karena Shintia tidak tandatangan;bahwa Saksi

Dewan Pengupahanbelum pernah melaksanakan kewajibannya yaknimelakukan penelitian, menghimpun data dan informasiserta memutuskan sektorsektor yang dianggap sebagaiunggulan sesuai prosedur Pasal 13 ayat (1) PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013,namun memutuskan sendiri secara VOTING besaran nilaiUpah Minimum Sektoral yang bukankewenangannya. vide Gugatan, hal. 18;Bahwa penetapan Keputusan nomor 804 tahun 2018tanggal O08 Juni 2018 tentang Penetapan UpahMinimum Sektor (UMS)

Rapat DPK KotaBatam Tertanggal 13 Februari 2018; Bahwa tidak tercapainya perundingan untuk membahasUpah Minimum Sektor berdasarkan mekanisme pasal 49ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahanterkendala karena tidak bersedianya unsur pengusahasehingga Dewan Pengupahan Kota berdasarkanklausul Berita Acara Tertanggal 13 Februari 2018melaksanakan pembahasan Upah Minimum Sektordan menentukan~ besaran = angka kenaikanberdasarkan rumusan pasal 44 PP No.78 Tahun 2015Tentang Pengupahan dengan cara voting

RAFKI & (2 ) AMINTAS keduanya adalah AnggotaDewan Pengupahan Kota Batam Periode 20152018 sebagaimanSurat Keputusan Wali Kota Batam Nomor: KPTS.195.K/HK/VI/2015;8.Bahwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi1.RAFKY yang hadir dalam rapatrapat termaksud Rapat DPKtertanggal 1 Februari 2018 dan Tanggal 13 Maret 2018 , untukmenambil suatu keputusan dilakukan mikanisma VOTING dandisepakati melalui Berita Acara Rapat DPK Kota Batam , jelaslahbahwa saksi mengakui turut hadir ditanggal 1 Februari

CIPTA SRIGATI LESTARI dengan Para Kreditornya, yang telah dicapai berdasarkan pemungutan suara (voting) tanggal 12 Maret 2020 ;

Waluyo (Turut Tergugat V) sesuai dengan berita acarapenetapan nomor : 32/Pa.PKD/XV2013 tertanggal 17 Nopember2013, yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambi (Tergugat ) ;Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut yaitupada saat pemungutan suara Hari Kamis tanggal 21 Nopember2013 tersebut dilakukan di balai Desa Sambi, dengan cara pemilihtermasuk diantaranya adalah Para Penggugat memberikan suara diTempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan latelektronik voting (evoting

Bahwa Para Penggugat telah salah dalam merumuskan pihakTergugat karena Para Penggugat tidak memasukan subyekhukum sebagai salah satu pihak TURUT TERGUGAT jyaituTIM TEKNIS PERALATAN dan TIM VERIFIKASI PERALATANeVOTING yang justru dalam hal ini merupakan pihak yangsecara teknis menangani peralatan elektronik voting (evoting)sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (4), ayat(5) danayat (6), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan BupatiBoyolali Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati

Adanya kesalahan atau kelainan pihak pelaku ; Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian denganperbuatan si pelaku ; Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013, telah dilaksanakanpemilihan Kepala Desa Sambi yang bertempat di Balai DesaSambi, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali ; Bahwa dalam pemungutan suara tersebut dilakukan dengancara menggunakan alat elektronika ( E VOTING) yang telahdisediakan oleh Panitia Pemilinan Kepala Desa ; Bahwa dalam ketentuan

SaksiPurminato;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanberdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat di persidangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto copy sesuai aslinyaNotulen Rapat Anggota Luar Biasa KUD Sejahtera tanggal tanggal 3 Maret2018, selanjutnya di beri tanda bukti T.1, dimana isi keputusan Rapat AnggotaLuar Biasa Koperasi KUD Sejahtera adalah dari hasil pemungutan suara(Voting) melalui Rapat Anggota Luar Biasa diputuskan Asset Koperasi

kaitan dengan permasalahan KUD sejahtera pada tahun 2017telah diadakan rapat Istimewa KUD Sejahtera pada bulan tahun 2018; bahwa hasil Rapat Anggota Istimewa KUD Sejatera sepakat untukmengembalikan uang Anggota dan Nasabah KUD sejahtera dengan caramenjual asset koperasi:; bahwa setiap Anggota ada kewajiban simpanan Wajib dan SimpananSukarela; bahwa dari anggota Kopersi yang hadir saat itu jumlahnya sekitar 80an,untuk menjual asset Kopersi ada yang setuju dan ada yang tidak setujusehingga diambil voting

pak Marsono mengambil mobil, beberapa nasabah yangjuga mengambil barangbarang di Toserba tanpa di nota; bahwa permasalahan kopersi ini pernah di upayakan penyelesaiannyadi Kantor polisi ; bahwa asset koperasi dijaminkan di Bank ketika pihak bank datangmenagi di kantor Koperasi akan tetapi kantor Kopersi saat itu sudah disitaPajak; bahwa sebagian pengurus KUD sejahetara mempunyai hubungankeluarga dekat seperti pak Warto hubungan keluarga dengan Kasir, PakSofyan itu bagian KCK; bahwa hasil rapat voting

ratus enam puluh juta rupiah) akan dibayar selama120 bulan yang akan dibayarkan untuk setiap bulannya tanggal 15sebesar Rp. 763.000.000, (tujuh ratus enam puluh tiga jutarupiah) cicilan pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Agustus2012.2 Kreditor KonkurenAdapun untuk Kreditor Konkuren tidak ada perubahan sebagaimana yang telahdisampaikan oleh Debitor PKPU pada rapat Kreditor tanggal 16 Mei 2012 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan hasi RapatKreditor dan hasil pemungutan suara (voting

91.560.000.000, (Sembilan puluhsatu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) akan dibayar selama120 bulan yang akan dibayarkan untuk setiap bulannya tanggal 15sebesar Rp. 763.000.000, (tujuh ratus enam puluh tiga jutarupiah) cicilan pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Agustus2012.2 Kreditor KonkurenAdapun untuk Kreditor Konkuren tidak ada perubahan sebagaimana yang telahdisampaikan oleh Debitor PKPU pada rapat Kreditor tanggal 16 Mei 2012 ;Menimbang, bahwa ternyata dari hasi pemungutan suara (voting

IndoEnergi Alam Resources (Dalam PKPU) melakukan Pemungutan suara/voting terhadap rencana perdamaian yang telah diajukan oleh Debitor,kemudian Tim Pengurus membacakan daftar Persetujuan Atas HAKSUARA DAN JUMLAH HAK SUARA DALAM RANGKAPERSETUJUAN/PENOLAKAN ATAS RENCANA PERDAMAIANPT.

IndoEnergi Alam Resources(Dalam PKPU) telahmelakukan Pemungutansuara/voting terhadaprencana perdamaian yangdiajukan oleh Debitor,kemudian Tim Pengurusmembacakan daftarPersetujuan Atas HAKSUARA DAN JUMLAHHAK SUARA DALAMRANGKAPERSETUJUAN /PENOLAKAN ATASKreditor Pemegang Jaminan Kebendaan/Separatis : RENCANA PERDAMAIANPT.

Berau Usaha Mandiri No. 121.000.6019.461 (Bank Mandiri)IV RENCANA PERDAMAIAN TIDAK BERLAKURencana Perdamaian ini tidak berlaku bagi Kreditor yang transaksinya dilakukansesudah voting terhadap Rencana Perdamaian ini.Menimbang, bahwa di dalam persidangan Debitor PT.

Voting Terlampir).2 Bahwa dengan telah disetujuinya Rencana Perdamaian yang diajukan Debitoroleh Kreditor, berdasarkan pemungutan suara (voting) yang dilaksanakan padatanggal 24 Maret 2015 tersebut, maka Rencana Perdamaian tersebut demi hukumberubah menjadi Perjanjian Perdamaian.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Para Pihak dengan ini sepakat membuatPerjanjian Perdamaian ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:Pasal 11 Bahwa Debitor dengan ini berjanji danmengikatkan

;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) atas RencanaPerdamaian PT.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yangmemeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Rusli alias Yun Kiunmenjatuhkan putusan dengan voting, karena ada salah seorangAnggota Majelis Il yang berbeda. (dissenting Opinion/DO) ;2.

akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding PenasihatHukum Terdakwa pada point (1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang nomor 8 Tahun1981 tentang KUHAP, disebutkan bahwa putusan Hakim diambil dengancara musyawarah mufakat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguhsungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suaraterbanyak ;Menimbang, bahwa mekanisme pengambilan putusan dengan caramusyawarah mufakat maupun dengan suara terbanyak (voting

Bahwa dalil Para Termohon mengenai adanya penggelembungan suarasaat voting atau adanya tagihan fiktif tidak didukung dengan alat buktiyang sah dan kuat sehingga beralasan dalil tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 59/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Jkt.

Bhakti 20112015 pada tanggal 10 Mei 2011 ; Bahwa Panitia Pelaksana KongresPARFI keXIV adalah dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Besar PARFI dan bukanmembentuk atas kemauannya sendiri, maka dalam hal ini tanggung jawab dilaksanakandan hasil pelaksanaan Kongres PARFI keXIV adalah berada di pundak Pengurus BesarPARFI ;Bahwa dipilih dan terpilihnya Turut Tergugat sebagai Ketua Umum PBPARFI dansekaligus Formatur Tunggal dalam Kongres PARFI keXIV yang dilaksanakan secaraterbuka adalah merupakan hasil Voting

, Nomor : 10/KONGRES/PARFI/2011 yang juga telah di VAARMERKINGpada Notaris Nyoman Kamajaya, Sarjana Hukum yang berlamat di Jakarta dan jugatelah didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yangMENETAPKAN : saudara GATOT BRAJAMUSTI sebagai KETUA UMUMPENGURUS BESAR PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA (PBPARFI) MasaBhakti 20112015 dan SEKALIGUS FORMATUR TUNGGAL ADALAH TELAHSESUAI DENGAN MEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM PBPARFIsebagaimana tersebut di atas dan merupakan hasil VOTING

Sel.16Selanjutnya Pasal 20 Ayat (3) menyatakan bahwa " Apabila permufakatan tidak bisadiambil dengan jalan musyawarah, maka keputusan diamby dengan suara terbanyak(Voting)" dan Pasal 5 menyatakan bahwa " kedaulatan organisasi berada pada Anggotayang diwujudkan melalui :a Kongres,b Kongres dipercepat,c.

Bahwa kemudian pada Rapat Anggota Tahunan 2007 yang dilaksanakanpada awal tahun 2008, terdakwa selaku Ketua Asosiasi LSPBM MitraTanah Laut menyampaikan kepada peserta rapat tentang adanya danahibah untuk LSPBM se Kabupaten Tanah Laut masing masingmendapat Rp. 25.000.000.Bahwa pada saat itu ada perbedaan pendapattentang pengelolaan danahibah tersebut, sebagian setuju untuk dibagikan dan sebagian minta agardana tersebut dikelola asosiasi untuk dijadikan dana simpan pinjam;Bahwa kemudian dilakukan voting

, dan hasil voting dimenangkananggota yang menghendaki agar dana hibah dialinkan dikelola olehasosiasi menjadi dana simpan pinjam;70Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas apakahperbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimanadidakwakan oleh Jaksa Penuntut umum.

Bahwa pada tahun 2007 Asosiasi LSPBM mendapat dana hibah dariPemerintah kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 1,2 Milyar untukpenguatan modal LSPBM se kabupaten Tanah Laut; Bahwa dalam penyerahan dana hibah ini, terdakwa selaku KetuaAsosisasi sebagai penerima dana hibah dan tugas Asosiasi adalahsebagai pelaksana penyalur hibah ini; Bahwapada RAT tahun 2007 yang dilaksanakan pada awala tahun 2008terjadi perbedaan pendapat diantara anggota Asosiasi tentangpengelolaan dana hibah, yang berujung terjadi voting

Dimana hasil voting menghendaki dana hibah dikelola olehAsosiasi LSPBM dan dialinkan menjadi dana simpan pinjam.

Dimana hasil voting menghendaki dana hibah dikelola oleh Asosiasi LSPBM dandialinkan menjadi dana simpan pinjam. Perdebatan tersebut seharusnya tidak perluterjadi, seandainya terdakwa tahu bahwa tugasnya adalah menyalurkan dana hibahtersebut kepada masing masing LSPBM dan tidak perlu membawa ke forum RATsebagai bahan diskusi tentang penggunaan dana tersebut.

Pengurusakan ditentukan kemudian setelah Pengurusmelaksanakan tugastugasnya;e Menangguhkan biaya perkara hingga PKPU berakhir;Bahwa terhadap putusan PKPU Nomor 01/PKPU/2003/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 23 Januari 2003 yang dimohonkan olehTermohon Pailit, Pemohon Pailit tidak pernah mengetahui karena tidakpernah diberitahukan dan tidak pernah diundang baik oleh Pengadilanmaupun oleh Pengurus PKPU dan karenanya Pemohon Pailit tidakpernah hadir baik untuk menghadiri rapat Kreditor, rapat pengambilansuara (voting

Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Kreditoryang diketahui alamatnya baik dengan surat tercatatmaupun melalui kurir untuk hadir pada rapat tersebutdi atas;Bahwa terhadap Penetapan Hakim Pengawas tersebut di atas, PemohonPailit tidak pernah mengetahui karena tidak pernah diberitahukan dantidak pernah diundang, baik oleh Pengadilan maupun oleh PengurusPKPU dan karenanya tidak pernah hadir baik untuk rapat Kreditor, rapatpengambilan suara (voting), dan atau memberikan persetujuan/penolakan terhadap

sudah sangat pasti mengetahui alamat dariPemohon Pailit;16)Bahwa berdasarkan putusanMajelis Hakim Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 01/PKPU/2003/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 12Maret 2012 disebutkan di dalampertimbangannya bahwa terhadapKerangka dasar RencanaPerdamaian yang diajukan oleh PT.Bakrie Swasakti Utama (TermohonPailit) telah diadakan 7 (tujuh) kalirapat Kreditor dimana pada rapatKreditor terakhir yaitu pada tanggal5 Maret 2003 adalah rapat tentangpemungutan suara (voting

Namundemikian perlu ditegaskan bahwaPemohon Pailit tidak pernah hadir,tidak pernah mengikuti rapatKreditor, rapat pengambilan suara(voting), tidak pernahmenandatangani perjanjianperdamaian atau apapun jugaterkait dengan PKPU PT. BakrieSwasakti Utama, karena PemohonPailit tidak pernah diundang baikoleh Pengadilan maupun olehPengurus PKPU yang ditunjuk.

perdamaian yang diajukanTermohon Peninjauan Kembali;Bahwa dalam rencana perdamaian (vide bukti pendukung PemohonPeninjauan Kembali4) di halaman 4 paragraf pertama, Termohon PeninjauanKembali mengusulkan agar rencana perdamaian yang telah disetuju olehKreditor dan telah disahkan oleh Pengadilan, hanya boleh dirubah dikemudianhari apabila disetujui oleh sekurangkurangnya 67 % dari seluruh hutang baikseparatis maupun konkuren secara bersamasama pada saat itu dandilaksanakan dalam satu pemungutan suara (voting

Hal manasama sekali tidak dipermasalahkan oleh Hakim Pengawas bahkan sampai dilakukan voting;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum pada putusanJudex Facti halaman 51 s/d 52 (vide bukti pendukung Pemohon PeninjauanKembali5) yang pada intinya menyatakan rencana perdamaian yang telahdisetujui oleh Kreditur dan telah disahkan oleh Pengadilan, hanya bolehdirubah di kemudian hari apabila disetujui oleh sekurangkurangnya 67% dariseluruh nilai hutang baik separatis maupun konkuren

secara bersamasamapada saat tu dan akan dilaksanakan dalam pemungutan suara (voting) baikkreditur separatis maupun konkuren adalah pertimbangan hukum yang tidakberdasar;36.

Terhadappertanyaan ini tidak dapat dijawab oleh Termohon Peninjauan Kembali;) Meminta agar diberikan PKPU tetap selama 3 bulan agar dapatmempelajari rencana perdamaian dan karena ada investor maka dapatmempelajari tawaran investor yang bagi Kreditor jauh lebih baik dari padayang ditawarkan dalam rencana perdamaian;3) Menyampaikan keberatan dilakukan voting pada tanggal pembahasanrencana perdamaian tanggal 19 Juli 2011 tersebut, yang diusulkan olehHakim Pengawas, dan menyatakan keberatan karena Hakim

ALAM INTIENERGI Rp. 21.005.093.460, 2.101 TIDAK SETUJU Dari hasil pemungutan suara (Voting) terhadap rencana perdamaian yang diajukanoleh PT. YALA TEKNO GEOTHERMAL (Dalam PKPU)/Debitur tersebut, ternyatadari 3 (tiga) kreditur konkuren yang hadir, 1 (satu) kreditur konkuren yangmenyatakan abstain, 1 (satu) kreditur menyatakan tidak setuju dan 1 (satu) krediturmenyatakan setuju, sedangkan 1 (satu) kreditur separatis menyatakan tidak setuju;Telah membaca Rencana Perdamaian, yang diajukan oleh PT.

Atau setidaktidaknya 180 harisesuai dengan jadwal yang diajukan oleh calon investor;Menimbang, bahwa Didalam Rapat Kreditur tertanggal 18 Mei 2011tersebut, telah dilakukan pemungutan suara (voting) atas Rencana Perdamaian yangdiajukan oleh Debitor/PT. Yala Tekno Geothermal tersebut sebagai berikut : NO KREDITUR JUMLAH TAGIHAN JUMLAH SUARA PENDAPATKONKUREN1. PT. MAFHABOR INDONESIA Rp. 993.992.481, 99 ABSTAIN2T. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Rp. 888.139.960, 89 TIDAK SETUJU3. PT.

ALAM INTIENERGI Rp. 21.005.093.460, 2.101 TIDAK SETUJU Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) tersebutdihubungkan dengan pasal 281 ayat 1 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangHal. 17 dari 32 hal.Put.No. 48 PK/Pdt.Sus/2012 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Kreditur Konkurenyang menyetujui rencana perdamaian melebihi % (satu perdua) Kreditur Konkuren yanghaknya diakui yang hadir dalam rapat yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari seluruhtagihan yang

ALAM INTIT)Rp. 21.005.093.460, 2.101 TIDAK SETUJUIENERGI Dari hasil pemungutan suara (Voting) terhadap rencana perdamaian yang diajukanoleh PT.YALA TEKNO GEOTHERMAL (Dalam PKPU) / Debitur tersebut,ternyata dari 3 (tiga) kreditur konkuren yang hadir, 1 (satu) kreditur konkuren yangmenyatakan abstain, 1 (satu) kreditur menyatakan tidak setuju dan 1 (satu) krediturmenyatakan setuju, sedangkan 1 (satu) kreditur separatis menyatakan tidak setuju ;7 Bahwa telah disampaikan kepada para fihak, mengenai persidangan

Bahwa benar pada saat itu, ada Pleno dan tidak ada protes atashasilnya; Bahwa benar saksi mengetahui adanya kejadian, dan Camat hadir; Bahwa benar adanya protes akan tetapi bukan, terjadi pada saatperhitungan; Bahwa benar pada saat perhitungan suara ada protes, seingat Saksiadalah adanya Pencoblosan Vertikal;halaman 97 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD Bahwa benar penanganannya inilah yang melibatkan Pak Camat,dilakukan musyawarah dan dihadiri oleh Pak Camat; Bahwa benar Tidak voting

benar setelah mendapat infomasi dari Bapemas, Perintah dariBapemas seperti itu, maka Saksi selaku Ketua BPD hanya melaksanakantugas; Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas mengacu kepada Tupoksi:; Bahwa benar, Tupoksi berdasarkan dari Perbup; Bahwa benar Saksi mengetahui tugas Saksi mengawasi PemilihanKepala Desa, karena semua kegiatan di desa, melibatkan BPD, danmemang tugasnya sebagai Pengawas; Bahwa benar saksi sebagai Ketua BPD, baru satu kali mengikutiPemilihan Kepala Desa; Bahwa benar setelan Voting

; Bahwa benar semua Kandidat masuk; Bahwa benar Saksi kurang faham apakah musyawarah atau voting,karena ditanya satu persatu, khusus untuk Saksi sendiri menyatakan ikutiTatip dan Peraturan;halaman 102 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD Itulah jawaban Saksi pada saat adanya Pak Camat dan UnsurMuspika Kecamatan; Bahwa benar kalau yang lain mengikuti, yaitu Saksi sendiri, yaitukandidat nomor 2 dan Kandidat nomor 3; Bahwa benar yaitu adanya Permasalahan itu tadi, karena kandidatnomor

dimana masingmasing calon memberikan pendapatnyasementara calon nomor 3 dan nomor 4 ( Penggugat) tidak sejalan terkait dengantercoblos tembus termasuk kategori Surat Suara sah atau tidak sah maka menurutMajelis Hakim terdapat permasalahan yang masih belum terselesaikan statusnya,dikarenakan meskipun pada saat musyawarah oleh pihak Camat, Panitia danPengawas calon nomor 4 tidak memberikan pendapat dan voting tetap dilakukansampai berakhirnya proses penghitungan suara, namun saksi dari Calon Nomor

;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiyo dan BadruJamar menerangkan surat suara yang tidak sah sejumlah 358 adalah surat suaraatas nama masingmasing calon kepala desa yang artinya tersebar atas nama 4calon kepala desa tersebut;Menimbang, bahwa uraian fakta hukum diatas terbukti bahnwa pada saatpenghitungan suara telah terjadi perdebatan yang belum diselesaikan karena padasaat musyawarah yang menghasilkan voting juga tidak disertai dengan adanyaBerita Acara dan laporan yang menyertakan

tanggal27 Februari 2013 pihak kreditur tidak hadir dalam rapat, sehingga dengandemikian tidak ada persetujuan dari kreditur atas permohonan PKPU tetapdebitur dimaksud;Bahwa oleh karena dalam PKPU Sementara, debitur tidak mengajukanrencana perdamaian (composition planing) kepada kreditur untuk diadakanvoting, atau kreditur dapat menyetujui rencana perdamaian tersebut, danterhadap usulan perpanjangan waktu yang diusulkan, kuasa debitur selama270 (dua ratus tujuh puluh) hari tidak dapat dilaksanakan voting

Bahwa oleh karena dalam PKPU sementara, debitur tidak mengajukanrencana perdamaian (composition planing) kepada kreditur untuk diadakanvoting , atau kreditur dapat menyetujui rencana perdamaian tersebut, danterhadap usulan perpanjangan waktu yang diusulkan, kuasa debitur selama270 (dua ratus tujuh puluh) hari tidak dapat dilaksanakan voting dandisetujui kreditur, karena kreditur tidak hadir (vide Pasal 228 ayat 4 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004), maka kami berpendapat ketentuansebagaimana tersebut

Niaga SbyJo No. 27/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Sby.2018 (terlampir bukti P 106) yang dihadiri oleh para Penggugat dan semuaKreditur lainya), dimana dalam rapat tersebut di voting dan memutuskan bahwapara Penggugattidak diakui sebagai Para kreditur;Bahwa yang menjadi alasan keberatan para Penggugat adalah bahwa dalamrapat Kreditur tersebut para Kreditur di voting yang di pimpin oleh Terbantahdan di damping oleh Hakim Pengawas, dimana dalam voting tersebutmemutuskan bahwa para Penggugat kelompok (Sdr

Sidoarjo Rp.3.240.000, Per bulan ;Bahwa keberatan Para Penggugat berawal dari surat Tergugat tertanggal 16Agustus 2018 nomor: ref:36/PailitKKAI.THM.SSLEW/YRC/VIII.2018 , Perihal :UNDANGAN RAPAT PEMBAHASAN KREDITUR SUSULAN, bertempat diPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya di jalan Raya ArjunoNomor 1618, Surabaya, yang diselenggarakan pada hari Jum,at tanggal 24Agustus 2018 yang dihadiri olen para Penggugat dan semua Kreditur lainya),dimana dalam rapat tersebut di voting dan memutuskan

bahwa para Penggugattidak diakui sebagai Para kreditur;Bahwa yang menjadi alasan keberatan para Penggugat adalah bahwa dalamrapat Kreditur tersebut para Kreditur di voting yang di pimpin oleh Terbantahdan didampingi oleh Hakim Pengawas, dimana dalam voting tersebutmemutuskan bahwa para Penggugat kelompok (Sdr.

Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri17.Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia 7 (Tujuh) DesaUlusawa juga tidak melaksanalan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yangdilaksanakan tanggal 7 Nopember 2019 yang mana rekomendasi dari hasil dariRapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut adalah Surat Edaran 03/PANPILDESKNT/X1/2019 bahkan Panitia 7 (Tujuh) Desa Ulusawa membuat aturan sendiridalam menetapkan Daftar Pemilin Sementara (DPS) ke Daftar Pemilih Tetap(DPT) dengan cara voting

; Bahwa hasil voting panitia 7 (tujuh) Desa Ulusawa tersebut adalah 3 (tiga) orangPanitia menolak untuk memasukkan Data Pemilih Sementara (DPS) yangbermasalah menjadi Data Pemilih Tetap (DPT), sedangkan 4 (empat) orangPanitia mempertahankan untuk tetap memasukkan Data Pemilin Sementara(DPS) menjadi Data Pemilin Tetap (DPT).

mengetahui Penggugat mengajukan keberatan kepada DPRDKabupaten Konawe Utara berkaitan dengan permasalahan penetapan DPSmenjadi DPT;Bahwa saksi pernah sekali ikut dalam rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Kabupaten Konawe Utara tersebut; Bahwa penetapan DPS menjadi DPT Desa Ulusawa dilakukan secara votingkarena panitia pemilinan tidak bersepakat terkait adanya beberapa orang pemilihyang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tetap, yaitu belum 6 bulan berdomisili di Desa Ulusawa:Bahwa dari hasil voting

hasil hearing di DPRD Kabupaten Konawe Utara adalah hasil pemilihanKepala Desa Ulusawa dianggap batal, tetapi tidak ada keputusan lebih lanjutapakah akan dilaksanakan pemilinan ulang atau tidak; Bahwa saksi adalah Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaUlusawa; Bahwa saksi hadir pada saat penetapan DPT Desa Ulusawa; Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan terkait 7 orang pada DPS yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih ditetapbkan dalam DPT:Bahwa penetapan DPT tersebut dilakukan secara voting