Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-08-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Rgt
Tanggal 28 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Syarifuddin Nasution, S.H.,M.H
Terdakwa:
ELIDA WATI AMd alias ELI binti YUSUF
8510
  • Oleh karena itu, tanpa izindari pemerintah maka perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarangyang apabila dilanggar dapat diberi sanksi berupa pidana;Bahwa bentuk sanksi yang dimaksud dalam peraturan MenteriPerdagangan tersebut yaitu berupa sangsi administrasi terhadap pelakuusaha yang memiliki perizinan tetapi disalangunakan dalammendistribusikan / mengedarkan atau menjual B2 dan atau mengemaskembali B2 dari kemasan aslinya yang tidak sesuai dengan izinnya.Bahwa sanksi administrasi terhadap Sdr.Andri
Register : 03-11-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 202_Pid_Sus_2014_PN-Ktp_Hukum_25032015_Pengolahan_Minyak_Tanpa_Izin_Pertambangan
Tanggal 25 Maret 2015 — UTIN LAILATUL KADRI Binti UTI ARBI
6015
  • yang dikirim sebabperhitungan harga jual dan tarif berbeda untuk setiapmineral. apabila dokumen dokumen yangdilampirkan dalam Surat permohonan petunjukpembayaran pajak tersebut diduga tidak benar,Petunjuk pembayaran tetap dibuat namun apabila adaindikasi laporan produksi yang tidak benar maka akanditindak lanjuti dengan pengawasan dan apabiladitemukan tindak pidana terhadap perbuatanpemohon tersebut, maka perbuatan pidana tersebuttetap dapat diproses sesuai dengan hukum yangberlaku dan pengenaan sangsi
Register : 16-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 120/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Penggugat : YAUMI BARAKATULLAH Diwakili Oleh : SUYANTO SUBINGAT
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Bukopin Tbk
Terbanding/Tergugat II : RUDDYANTHO TANTRY, SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
6437
  • membenarkan upaya hukum perlawanan (verzet) debiturterhadap eksekusi grosse akte hak tanggungan, dengan dalil antara lainbahwa pemasangan hak tanggungan tidak dicantumkan jumlah utang yangpasti dan kreditur raguragu berapa jumlah utang yang pasti dari debiturdan oleh karena itu kreditur harus mengajukan gugatan perdata biasa,bukan mohon eksekusi grosse akte hipotek pasal 224 HIR.Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi
Register : 15-12-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 41/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 15 Januari 2021 — Pemohon:
PT. Cetara Bangun Persada
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
236143
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;20. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki kKewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;21.
Register : 04-09-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 899/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
1.Zainuddin Als Ajai
2.Tajri Bin Muhammad Saleh
304
  • memintakeringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalampenjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatunhan sangsi
Register : 18-06-2013 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 23-06-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 05-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 23 Oktober 2013 — CV. MUGEN PERKASA lawan KELOMPOK KERJA (POKJA) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan SD
13659
  • dalam bentuk dan caraapapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangandengan dokumen pengadaan, dan atau/peraturan perundangundan gan; 22222 n nnn n nn nnn nn nn nnn n nen ne n=Halaman 31 dari69 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2013/PTUNPDG3232b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lainyang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam DokumenPengadaan inl; 20222 2n nn nen nen nnen nee4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud padaangka 4.1 dikenakan sangsi
Putus : 10-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 32/G/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Juni 2013 — PETRUS ANDOYO, A.Md; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
6535
  • PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, yang dengan jelas bahwa dalam pasal 15 ayat (1) dan (3), pasal 17 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tidak ada hubungan dengan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tersebut, telah dengan tegas menyatakan bahwa implementasipenjatuhan sangsi
Register : 26-08-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 824/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 21 Februari 2022 — Penggugat:
I Ketut Carma, S.E.
Tergugat:
I Made Haga Prakastia
4461112
  • Somasi adalah tegurankeras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supayadebitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atauhukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasiatau lalai;Menimbang, bahwa dari bukti P1 berupa perjanjian kesepakatan jual,beli, tukar dan tambah kendaraan tertanggal 13 Mei 2019, dapat diketahuibahwa antara penggugat (Pihak Pertama) dan tergugat (Pihak Kedua) sepakatmelakukan jualbeli, tukartambah kendaraan Jeep
Register : 23-10-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN RANAI Nomor 20/Pid.Prkn/2012/PN.Rni
Tanggal 11 Desember 2012 — MUSTAPARUDIN HAMSU RAJULIN HAMIRUDIN WIDI SYAHPUTRA
7539
  • Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri ParaTerdakwa ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana pada diri Para Terdakwa,maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah terbuktibersalah melanggar Pasal 84 ayat (2) Undangundang No.31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mana terdapat sangsi
Putus : 07-08-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 84/PDT/2018/PT PDG.
Tanggal 7 Agustus 2018 — Tuan KHAIRUL NASRI, dkk. Melawan : PT. SUBUR BROS Perwakilan Pasaman, dkk.
6839
  • Hak Milik sebagaimana yangdiusulkan/disepakati oleh kaum Penggugat atas obyek Perkara demikepastian hukum dan hak;emerintahkan Tergugat dan Il untuk mengosongkan lahan atas lainpenempatan yang dikeluarkan kepada pihak ketiga lainnya danmengeluarkan barangbarang atau apa yang menjadi haknyadalam obyekperkasa secara sukarela sejak Keputusan ini ditetapkan ;ahwa terhadap mereka yang menempati obyek perkara jika tidakmeninggalkan lokasi obyek perkara dengan batas wakitu yang diberikanakan dikenakan sangsi
Register : 25-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 03-06-2020
Putusan PT MANADO Nomor 134/PDT/2017/PT MND
Tanggal 21 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : Henny Ticoalu
Terbanding/Tergugat : Robby Tuilan, Dkk
8838
  • Joutje Ticoalu ahli waris Ferdinand Sonseng Ticoalu tidakdiberikan sangsi hukuman pidana dan Laporan Polisi tidakdilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi;Pada Bulan April Tahun 2016 Tergugat datang menemui Penggugatdi Paniki secara kekeluargaan dengan maksud untuk membeli tanahmilik Penggugat seluas kurang lebih 10.000 M? yang lokasinyabersebelanan dengan tanah objek sengketa, namun karena belumterdapat kesepakatan harga maka Tergugat membatalkan rencanapembelian tanah tersebut;5.
Register : 17-07-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 188/Pid.Sus/2013/PN.Btl
Tanggal 5 September 2013 — SAMBLANOR bin MUHAMMAD GAFAR
5962
  • dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan guna menunjangseksi;Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang, koperasi atau badan usahadidalam melakukan penambangan batubara adalah harus memiliki ijin usahapertambangan (UP) sebagaimana diatur dalam pasal 37 UURI No. 04 tahun 2009;Bahwa apabila tidak mempunyai IUP, maka pertambangan yang dikelolanyatermasuk kategori ilegal;Bahwa seseorang yang membeli batubara dari tambang yang tidak mempunyaiIUP (tambang ilegal) maka bisa dikenai sangsi
Register : 01-03-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 07_PDT_G_2013_PNBT_Kabul_07112013_PenyalahgunaanHak
Tanggal 7 Nopember 2013 — Alamsyahfuddin (P) >< Kepolisian Resort Kota Bukittinggi Dkk (T)
330164
  • TergugatV menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulanpenjara, Tergugat VI menjalani hukuman selama 1(Satu) Tahun penjara dan Tergugat VII menjalanihukuman selama 1 (Satu) tahun penjara dan pada saatini Tergugat II s/d VII telah menjalani hukumanbadan;c Bahwa Tergugat II s/d VI dari hasil pembuktian dipersidangan dan vonis Hakim dikenakan pasal 351Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat ke 1 KUHP bukanlahmengakibatkan hilangnya nyawa (alm) ErikAlamsyah dan oleh sebab itu Tergugat IT s/d VII tidakdapat dikenakan sangsi
Register : 01-08-2019 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 145-K/PM.III-19/AD/VIII/2019
Tanggal 13 September 2019 — Oditur:
Ferry Irawan, SH.
Terdakwa:
Imanuel Soleman Tare
18173
  • Jadi jika hal ini terjadi, maka hakimketua menganjurkan pada Terdakwa agar menjawab, tidakada sangsi bagi Terdakwa yang menolak menjawab.Hal ini juga dijelaskan Oleh M. Yahya Harahap dalambukunya Pembahasan Permasalahnan dan PenerapanKUHAP. Mengatakan Dalam penyidikan dan penuntutanTerdakwa berhak untuk memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, asas ini dalam hukum pidanadisebut Non self incrimination dirinya.
Register : 25-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 19-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 5 Nopember 2015 — MULDIFIA RAJAB. M.Pd, Cs lawan BUPATI PESISIR SELATAN
9689
  • 2010; Bahwa saksi tahu tahapan pengakatan seorang kepala sekolah berdasarkan rekrutmen ;Halaman 24 dari halaman 51 Putusan No.19 /G/2015/PTUNPDGNBahwa saksi tahu diatur ketentuan untuk pengangkatan kepala sekolah berdasarkanKemendiknas no 28 tahun 2010 ;Bahwa saksi tahu mekanisme pemberhentian kepala sekolah tersebut;Bahwa saksi tidak tahu sama sekali sebabnya diberhentikan Para Pengugat tersebut;Bahwa saksi tahu Pengugat I dan Penggugat II tidak pernah dapat teguran lisanmaupuna tertulis atau sangsi
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 4 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
REZEKI DEDE LESMANA Als DELES Als KIKI Bin KHAIRUL AMRI
361250
  • ayat 1 mengatur tentang itu aurat yang berdasarkan ajaran islambagi perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangandan muka, sedangkan untuk pria adalah antara pusar hingga lutut artinyapusardan lutut sendiri bukan aurat, dan adat melayu Jambimengikutiajaran islam.Bahwa berdasarkan undang 20 tidak ada pasal yang mengatur tentangtata cara berbusana masyarakat melayu Jambi, namun undang 20mengacu dalam hukum islam yang artinya seorang perempuan menutupaurat dan apabila melanggar ada sangsi
Register : 19-10-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 204/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 20 Januari 2016 — S U M I N I, DKK; L A W A N ; PT. KUK DONG INTERNASIONAL;
14611
  • Bahwa UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 185.(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal90 ayat (1) dikenakan sangsi paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama4 (empat) tahun dan/atau dendapaling sedikit Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah).(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) merupakan tindak pidanakejahatan.10.
Register : 25-07-2016 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Jbg
Tanggal 13 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
205
  • 08.10791 yang berlaku s.d.tanggal 31122018 ;Bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa (dalam hal ini yang dipersamakandengan Pegawai negeri Sipil) belum memperoleh Surat Izin dari pejabat yangberwenang dan sampai batas waktu yang diberikan oleh Majelis hakim selama 6bulan, Penggugat belum juga memperoleh izin dari atasannya dan selanjutnyaHim 4 dari 44 hlm, Salinan Putusan No.1567/Padt.G/2016/PA.JbgPenggugat menyampaikan Surat Pernyataan tanggal 15 Pebruari 2017 yang isinyaSiap menanggung resiko maupun sangsi
Register : 18-01-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Jap
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
6944
  • Bahwa oleh karena Tergugat sangat mencintai Penggugatsehingga rela berkorban untuk menjalani sangsi kedinasan, oleh karenamenikah dengan Penggugat, kemudian dilaporkan oleh ayah kandungnyaBapak M. Noer Agani sehingga Tergugat dikenakan hukuman disiplinyang tercantum dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin pada tahun2014 di Polres Jayapura setelah dilakukan sidang nikah dalam hal iniBP4R dengan Nomor: SKEP/34/III/2015/ Sie Propam, dengan putusansebagai berikut:a. Teguran Tertulisb.
Register : 27-04-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN REMBANG Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN. Rbg.
Tanggal 31 Juli 2017 — SURYONO, S.T. Bin TARJI;
552173
  • lalu saksi bilang saya ini wartawan, kalau saudaramenghalangi tugas wartawan nanti saudara kena sangsi; Bahwa pada saat saksi mau mengambil gambar ada suara orang kroyokkroyok, bunuhbunuh sekitar 50 orang (menurut saksi adalah orang dariPLTU karena memakai baju putin dan celana gelap) dan akhirnya saksimundur kebelakang bersama temanteman; Bahwa profesi saksi pada saat itu adalah PNS Pemda Rembang, bagianHumas dan sebagai wartawan TV Cakra Semarang;Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017