Setelah sudah memenuhi syarat,baru diserahkan ke PJOK untuk mengetahui paket yang akan dikerjakandi desa tersebut, kemudian PJOK menandatangani. Setelah paketpekerjaan sudah ditentukan, maka kita sudah mulai mengumumkankepada suppliyer yang berkeinginan untuk mendapatkan paket tersebut.Halaman 28 dari 103 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2015/PN PalSetelah ada yang mendaftar, diadakan pelelangan, lantas muncul namapemenang yang akan mengerjakan paket tersebut.

Setelah diperiksa olehFasilitator Teknik & Fasilitator Pemberdayaan dan tidak terdapatkekurangan lagi, selanjutnya dinaikkan ke PJOK. Baru PJOKmenandatangani persetujuan pencairan dana. Bahwa untuk pencairan di bank ada tiga pihak yaitu Ketua UPK,perwakilan masyarakat (BKAD), dan salah satu dari Fasilitator. Setelahdana cair, ketiga pihak tersebut mengantar langsung uang ke pengurusTPK yang ada di Desa.

Dankami sebagai PJOK hanya memantau dan memberi saransaran kepadapelaksana kegiatan yang ada di desa. Bawah dalam hal ini pengawasan yang saksi lakukan kurang efektifkarena pada saat berlangsungnya program, saksi ada panggilan untukmengikuti Diklatpim IV oleh Kabupaten dan Propinsi.

Bahwa dari bulan april 2013, saksi selaku PJOK mensarankan supayadilakukan pergantian pengurus TPK untuk pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya karena:1) pengurus TPK sudah terlalu lama, karena sejak tahun 2011, Ketua,Sekretaris dan Bendahara tidak pernah di rolling, dan untukmengembangkan ilmuilmunya bisa ditarik ke kecamatan.2) karena ketua TPK sudah merangkap jabatan sebagai Ketua PPK (PanitiaPemilihan Kecamatan).

ratus tujuh puluh ribu rupiah)3) Untuk ongkos balok Rp. 19.930.000, (Sembilan belas juta Sembilanratus tiga puluh ribu rupiah)4) Untuk ganti pembayaran SPPRp. 5.000.000, (Lima juta rupiah)5) Ongkos transfer balok ke pantai Rp. 9.500.000, (Sembilan juta limaratus ribu rupiah)6) Untuk tukang Rp. 1.440.000, (Satu juta empat ratus empat puluh riburupiah)7) Untuk pekerja Rp. 3.500.000, (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah desa atau dikonsultasikankepada FK, FT dan PJOK

Pengeluaran1 Saldo awal2012 Rp. 79.124.639 Rp. 79.124.6392 Tahun 2012 Rp. 750.899.026 Rp. 182.171.666 Rp.647.851.9993 Tahun 2013 Rp. 117.350.051 Rp. 125.616.424 Rp.639.585.6264 Tahun 2014 Rp. 128.466.696 Rp. 18.081.295 Rp.749.971.0275 Jumlah Rp1.075.840.41 Rp. 325.869.385 2 Bahwa terhadap dana yang disimpan dalam rekening ADG penarikannyaharus ada 3 (Tiga) spesimen tanda tangan yakni Terdakwa, Bendahara danCamat, dana BKPG pencairannya melalui 4 (empat) specimen tanda tanganyakni Terdakwa, Bendahara, PJOK

Tipikor/2017/PT.BNA 2 Bahwa terhadap dana yang disimpan dalam rekening ADG penarikannyaharus ada 3 (Tiga) spesimen tanda tangan yakni Terdakwa, Bendahara danCamat, dana BKPG pencairannya melalui 4 (empat) specimen tanda tanganyakni Terdakwa, Bendahara, PJOK Kecamatan Lueng Bata dan BPM,sedangkan untuk dana PAG melalui 3 (Tiga) specimen tanda tangan yakniTerdakwa, Bendahara Edwar bin Syamaun, dan Sekretaris Desa Darwin binMuhammad Ali.Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2013 Terdakwa selaku KeuchikLueng

Putusan Nomor 1673 K/PID.SUS/2017 pengelolaan PJOK surat Nomor 360/008/RR/ 4. Administrasi umum/biaya Rp137.773.000,00 2012, tanggal 10 januaripenunjang 2012, tentang Permintaan 5. Rapat koordinasi Rp4.200.000,00 Pana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca6.

Berita Acara Kemajuan fisik, Ditandatangani oleh Kepala Dinas terkait,(formulir 27) PJOK bidang, Supervisi/Konsultan Pengawas,Pelaksana (Pihak ke III).7. Berita Acara Serah Terima Ditandatangani oleh pihak ke Ill selakuPekerjaan 100%, (formulir pelaksana sebagai pihak ke satu dan32) sementara pihak kedua di tandatanganioleh PPKD.8.

Administrasi Pengelolaan Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah dilakukan pembayaran untukhonorarium, belanja perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor sebesarRp141.684.333,00 (seratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluhempat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);Bahwa pada tanggal 05 November 2012, Bendahara Kegiatan Rehabilitasidan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah menyetorkan kembalihonor verifikator dan Penangung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

Administrasi Rp116.710.000,00 Merupakan Lampiran Surat Nomorpengelolaan PJOK 360/008/RR/2012, tanggal 104. Administrasi umum/ Rpi37.773.000,00 anwar 2012, tentang Pemintaanbiaya penunjang Dana Bantuan Rehabilitasi dan 5. Rapat koordinasi Rp4.200.000,00 dan Rekonstruksi Pasca Bencana 6.

Administrasi Rp 116.710.000, penggunaanpengelolaan PJOK dana yang4. Administrasi Rp. 137.773.000, erupakanumum/biaya Lampiran suratpenunjang nomor : 360 / 0085. Rapat koordinasi Rp. 4.200.000, ; RR/2012,6.

formulir 10); Daerah), (dasar : lampiranperaturan Kepala BNPB nomor 14tahun 2011, formulir 10);Resume Kontrak, (formulir Di tanda tangani oleh PPK/PPKD 18); (Pejabat Pembuat KomitmenDaerah), (dasar : lampiranperaturan Kepala BNPB nomor 14tahun 2011, formulir 18);Berita Acara pembayaran, Ditandatangani oleh PPKD dan (formulir 25); Pihak ke Ill (tiga) denganmengetahui atasanlangsung/kepala pelaksanaBPBD/Kepala BPBD;Berita Acara Kemajuan fisik, Di tanda tangani oleh Kepala Dinas (formulir 27); terkait, PJOK

Administrasi pengelolaan kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah dilakukanpembayaran untuk honorarium, belanja perjalanan dinas dan belanja alattulis kantor sebesar Rp141.684.333, (Seratus empat puluh satu juta enamratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).Bahwa pada tanggal 05 November 2012, bendahara kegiatan rehabilitasidan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah menyetorkan kembalihonor verifikator dan penangung jawab operasional kegiatan (PJOK

Administrasi pengelolaan kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah dilakukanpembayaran untuk honorarium, belanja perjalanan dinas dan belanja alattulis kantor sebesar Rp141.684.333, (Seratus empat puluh satu juta enamratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);Bahwa pada tanggal 05 November 2012, bendahara kegiatan rehabilitasidan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah menyetorkan kemballihonor verifikator dan penangung jawab operasional kegiatan (PJOK

Honor PJOK 1.100.000,00e. Honor Staf PIOK 1.400.000,00f. Honor Panitia Pengadaan 6.000.000,00 Halaman 4 dari 39 halaman Pts. No.17/Pid.SusTPK/2015/PT. JMB g. Monitoring Lapangan 9.720.000,002. Belanja Barang dan Jasa 152.124.000,00a. Alat tulis kantor 4.469.000,00b. Dokumentasi 3.480.000,00Cc. Jasa pengumuman lelang 5.000.000,00d. Penggandaan/pelaporan 2.500.000,00e. Makan dan minum rapat 3.900.000,00f. Sewa mobilitas darat 70.000.000,00g. Perjalanan dinas 62.775.000,003.

PPK menghimpun realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari PJOK dan melaporkan kepada Kepala BNPB melalui PPK Propinsi; Bahwa di dalam Naskah Kesepakatan tersebut, telah ditetapkan rencanapenggunaan Dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rekonstruksi yang di tanda tangani Bupati Muaro Jambi yaitu sebagai berikut: No. KEGIATAN NILAI (Rp)1. Penyediaan jasa administrasi perkantoran 41.500.000,002. Penyediaan perencanaan pekerjaan fisik 138.280.000,003.

Honor PJOK 1.100.000,00e. Honor Staf PIOK 1.400.000,00f. Honor Panitia Pengadaan 6.000.000,00g. Monitoring Lapangan 9.720.000,002. Belanja Barang dan Jasa 152.124.000,00a. Alat tulis kantor 4.469.000,00b. Dokumentasi 3.480.000,00Cc. Jasa pengumuman lelang 5.000.000,00d. Penggandaan/pelaporan 2.500.000,00e. Makan dan minum rapat 3.900.000,00f. Sewa mobilitas darat 70.000.000,00g. Perjalanan dinas 62.775.000,003. Belanja Modal 8.220.601.000,00a. Konstruksi jalan Desa Mekarsari 4.090.601.000,00b.

Umum Kabupaten Bangka.Bahwa untuk mekanisme pencairan dana bantuan langsung untukmasyarakat tersebut harus dengan persiapan untuk pembuatandokumen pencairan yang merupakan koordinasi antara anggotaBadan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan Unit Pengelola(UP) yang difasilitasi oleh fasilitator kemudian BadanKeswadayaan Masyarakat (BKM) dengan Unit Pengelola (UP)menyiapkan dokumen pencairan berupa rencana yang akandilakukan dan dokumen tersebut diverifikasi olehPenanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK

.37 dari 124 hal.Putusan.No.05/PID/TPK/2015/PT.BBL383)Foto copy SK Mentri Pekerjaan Umum No. 504/KPTS/M/2011 tanggal27 Desember 2011 Tentang Pengangkatan, Atasan/Pembantu AtasanKepala Satuan Kerja Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung KepalaSatuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja non Vertical tertentudilingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen PekerjaanUmumFoto copy SK Bupati Bangka No. 188.45/0229/PU/2009 tanggal 10Januari 2009 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab OprasionalKegiatan (PJOK

) pada Proyek Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan (P2KP) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2009.Foto copy SK Bupati Bangka No. 188.45/36/PU/2010 tanggal 7Januari 2010 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab OprasionalKegiatan (PJOK) pada Program Nasional Pemberdayan MasyarakatMandiri Perkotaan P2KP Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2010.Foto copy SK Bupati Bangka No. 188.45/215/PU/2011 tanggal 17Februari 2011 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab OprasionalKegiatan (PJOK) pada Program Nasional Pemberdayan

Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti SatuanKerja non Vertical tertentu dilingkungan Direktorat Jendral CiptaKarya Departemen Pekerjaan UmumFoto copy SK Bupati Bangka No. 188.45/0229/PU/2009 tanggal 10Januari 2009 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab OprasionalKegiatan (PUOK) pada Proyek Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan (P2KP) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2009.Foto copy SK Bupati Bangka No. 188.45/36/PU/2010 tanggal 7Januari 2010 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab OprasionalKegiatan (PJOK

Gorontalosebesar Rp. 197.333.118 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus TigaPuluh Tiga Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah) yang belum disetor ke rekeningUPK yang ada di Bank, kemudian Pelaku PNMP Mandiri Perdesaan KabupatenGorontalo langsung menghubungi dan memberitahukan PJOK, BPUPK dan UPKserta BKAD hal tersebut serta menyarankan agar segera menyetor saldotersebut ke rekening UPK yang ada di Bank; Bahwa mendengar penyampaian tersebut sdri.

Gorontalosebesar Rp. 197.333.118 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus TigaPuluh Tiga Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah) yang belum disetor ke rekeningUPK yang ada di Bank, kemudian Pelaku PNMP Mandiri Perdesaan KabupatenGorontalo langsung menghubungi dan memberitahukan PJOK, BPUPK dan UPKserta BKAD hal tersebut serta menyarankan agar segera menyetor saldotersebut ke rekening UPK yang ada di Bank; Bahwa mendengar penyampaian tersebut Sdr.

Gorontalosebesar Rp. 197.333.118 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus TigaPuluh Tiga Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah) yang belum disetor ke rekeningUPK yang ada di Bank, kemudian Pelaku PNMP Mandiri Perdesaan KabupatenGorontalo langsung menghubungi dan memberitahukan PJOK, BPUPK dan UPKserta BKAD hal tersebut serta menyarankan agar segera menyetor saldotersebut ke rekening UPK yang ada di Bank ; Bahwa mendengar penyampaian tersebut Sdr.

dengan penyewapembiayaankan kembailibarang tersebut kepada debitur yang samaHalaman 10 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY Bahwa dengan adanya pembelian barang dimaksud oleh Tergugat daripenyewa guna usaha (Debitur), maka barang tersebut menjadi milik Tergugat sesuai Pasal 3 ayat 3 PERMENKEU yang berbunyi sebagai berikut :Sepanjang perjanjian sewa guna usaha berlaku, hak milik atas barangmodal obyek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaanpembiayaandan oleh pasal 8 ayat 2 PJOK

Bahwa atas dasar permohonan dari Penggugat, maka Tergugat telahsetuju memberikan fasilitas sewa pembiayaan (leasing) kepada Penggugatdengan pelaksanaan mengacu PERMENKEU dan PJOK di atas. Pemberianfasilitas pembiayaan ini telah diakui dengan tegas oleh Penggugat padaangka 1 sampai dengan 4 Posita Gugatannya.

Selain itu dalampelaksanaan dan pengendalian kegiatan akan ditangani oleh Koordinator Kota KMW dimasingmasing kota/kabupaten ;(d) Tingkat Kecamatan:Di tingkat kecamatan ditunjuk Penangegung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) sebagaipenangeung jawab administrasi pelaksanaan program di Wilayah kerjanya.

program di Wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yangsudah ditentukan ;Melaksanakan administrasi penyaluran bantuan berupa pembuatan Surat PerjanjianPengelolaan Bantuan (SPPB) dan kelengkapan administrasi lainnya serta menyampaikankepada Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran AnggaranBelanja di tingkat Kabupaten/kota untuk proses selanjutnya;Membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas, termasuk laporanpertanggungjawaban akhir masa jabatannya ;Jika terjadi pergantian PJOK

antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus membuatBerita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK penggantinya.

Syariah Nasional No.04/DSNMUI/IV/2000 tanggal 01April 2000 M atau tertanggal 26 Duzulhijah 1420 H penetapan keenam : Jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bankharus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atausesual kesepakatan ;Bahwa penjualan / lelang atas obyek sengketa tersebut dengan bantuanTurut Tergugat, karena kondisi saat ini usaha Penggugat lesu karenaterdampak dari penyebaran pandemi covid19, sebagaimana PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK

)Kabupaten Luwi Timur jabatan dalam Satker sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Berdasarkan SK Bupati Luwu Timur Nomor 102 / MV /Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 Bulan Mei 2013;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) Kabupaten: Sebagai pelaksana harian Tim Koordinasi dan Kepala SekretariatPNPMMPd; Bertanggung jawab atas operasional dan keberhasilan PNPMMPd; Melakukan koordinasi dengan pelakupelaku PNPMMPd; Melakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring

Untuk dana yangsecara riil yang mengetahui PJOK Kecamatan, FK/FT, UPK, BKAD, TPK danFasilitator Desa (FD);Bahwa Jenis dana perguliran PNPMMPd UEP adalah Usaha EkonomiProduktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan Sedangkankapan saja danadana tersebut ada, saksi idak ingat lagi dan akan saksikumpulkan datadatanya kemudian saksi sampaikan kembali kepadaPenyidik.Bahwa saksi Setiap awal tahun pelaku PNPMMPd tingkat kecamatanbersama aparat pemerintah desa melaksanakan sosialisasi kegiatan PNPMMPd

NURSYAIFULLAH RAHMAN, : Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sejak bulan Maret 2013 sampaidengan saat ini; Sebelumnya saksi sebagai kasubbag Umum dan Kepegawaian KecamatanMalili sejak bulan oktober 2010 sampai dengan Bulan Maret 2012Hubungan saksi dengan dana bergulir program Nasional adalah dimana saksiselaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Malili saksi ditunjukPenanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPMMPd kecamatanMalili

berdasarkan SK Bupati Luwu Timur dan tanggalnya saksi lupa;PJOK sebelum saksi adalah Pak Jumardin saat ini di Bagian PemerintahanSetda Luwu Timur dan PJOK setelah saksi adalah Muh.

Apabila ada kelompok yang menunggak PJOK, UPK, TPKdidampingi aparat kepolisian turun langsung ke kelompok untukmelakukan penagihan.Bahwa saksi menjelaskan Permasalahan yang ia ketahui yang timbul padapengelolaan dana UEP dan SPP di PNPMMPd UPK Malili yaitu Padaawalnya saya mengetahui adanya permasalahan pengelolaan dana UEP danSPP di PNPMMPd UPK Malili pada awalnya pada saat adanya audit olehTim dari Bank Dunia tanggal 16 Mei 2012 diperoleh temuan penyimpanganRp.14.000.000, (empat belas juta rupiah

Musa Umar Bin Umar memerintahkan kepada masyarakat untukmengambil sapisapi yang berada pada Imanuddin diluar anggota penerimamanfaat kelompok Mau Bersama, selanjuntya terhadap kegiatan tersebut dalampelaksanaannya Imanuddin tidak pernah melaporkannya kepada PJOK danAFK/G, namun Imanuddin dan terdakwa ada melaporkannya langsung secaralisan ke BPM Aceh yaitu saksi Drs.

Musa Umar Bin Umar memerintahkan kepadamasyarakat untuk mengambil sapisapi yang berada pada Imanuddin diluaranggota penerima manfaat kelompok Mau Bersama, selanjuntya terhadapK@BiataN iviccscevesesnsnens40kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya Imanuddin tidak pernahmelaporkannya kepada PJOK dan AFK/G, namun Imanuddin dan terdakwaada melaporkannya langsung secara lisan ke BPM Aceh yaitu saksi Drs.FAJAR WAHYUDDIN tentang permasalahan yang terjadi.Bahwa selanjutnya dalam pelaksanannya pada masa 6 (enam

) bulan dilakukanpenukaran oleh anggota penerima manfaat Kelompok Maju bersama TanjungGelumpang atas persetujuan terdakwa (Datok Penghulu tanjung Gelumpang)yang mengeluarkan Surat Ketarangan Tenar / Sapi Nomor : 155/2011 tanggal12 Juli 2011 yang kemudian diikuti seluruh anggota penerimaa manfaatmenukar sapi bali menjadi sapi lokal tanpa melibatkan Manuddin selakuketua kelompok maju bersama penanggungjawab kegiatan dan juga PJOK danAFK.Bahwa selanjutnya sesampainya masa (satu) bahwa kegiatan tersebut

Musa Umar Bin Umar memerintahkan kepadamasyarakat untuk mengambil sapisapi yang berada pada Imanuddin diluaranggota penerima manfaat kelompok Mau Bersama, selanjuntnya terhadapkegiatan,.......scccee61kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya Imanuddin tidak pernahmelaporkannya kepada PJOK dan AFK/G, namun Imanuddin dan terdakwaada melaporkannya langsung secara lisan ke BPM Aceh yaitu saksi Drs.FAJAR WAHYUDDIN tentang permasalahan yang terjadi.Bahwa selanjutnya dalam pelaksanannya pada masa 6 (enam)

bulan dilakukanpenukaran oleh anggota penerima manfaat Kelompok Maju bersama TanjungGelumpang atas persetujuan terdakwa (Datok Penghulu tanjung Gelumpang)yang mengeluarkan Surat Keterangan Tenar / Sapi Nomor : 155/2011 tanggal12 Juli 2011 yang kemudian diikuti seluruh anggota penerimaa manfaatmenukar sapi bali menjadi sapi lokal tanpa melibatkan I Manuddin selakuketua kelompok maju bersama penanggungjawab kegiatan dan juga PJOK danAFK.Bahwa selanjutnya sesampainya masa (satu) bahwa kegiatan tersebut

Karya DepartemenPekerjaan Umum Tahun Aggaran 2009.Foto copy SK Mentri Pekerjaan Umum No. 504/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember2011 Tentang Pengangkatan, Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja KepalaSatuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerjanon Vertical tertentu dilingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya DepartemenPekerjaan UmumFoto copy SK Bupati Bangka No. 188.45/0229/PU/2009 tanggal 10 Januari 2009Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Oprasional Kegiatan (PJOK

) pada ProyekPenanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Bangka TahunAnggaran 2009.Foto copy SK Bupati Bangka No. 188.45/36/PU/2010 tanggal 7 Januari 2010 TentangPenunjukan Penanggung Jawab Oprasional Kegiatan (PJOK) pada Program NasionalPemberdayan Masyarakat Mandiri Perkotaan P2KP Kabupaten Bangka TahunAnggaran 2010.10111213Foto copy SK Bupati Bangka No. 188.45/215/PU/2011 tanggal 17 Februari 2011Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Oprasional Kegiatan (PJOK) pada ProgramNasional Pemberdayan

Umum Kabupaten Bangka.Bahwa untuk mekanisme pencairan dana bantuan langsung untuk masyarakattersebut harus dengan persiapan untuk pembuatan dokumen pencairan yangmerupakan koordinasi antara anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)dengan Unit Pengelola (UP) yang difasilitasi oleh fasilitator kemudian BadanKeswadayaan Masyarakat (BKM) dengan Unit Pengelola (UP) menyiapkandokumen pencairan berupa rencana yang akan dilakukan dan dokumen tersebutdiverifikasi oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK

) pada ProyekPenanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Bangka TahunAnggaran 2009.Foto copy SK Bupati Bangka No. 188.45/36/PU/2010 tanggal 7 Januari 2010 TentangPenunjukan Penanggung Jawab Oprasional Kegiatan (PJOK) pada Program Nasional10010111213Pemberdayan Masyarakat Mandiri Perkotaan P2KP Kabupaten Bangka TahunAnggaran 2010.Foto copy SK Bupati Bangka No. 188.45/215/PU/2011 tanggal 17 Februari 2011Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Oprasional Kegiatan (PJOK) pada ProgramNasional

) padaProyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten BangkaTahun Anggaran 2009.Foto copy SK Bupati Bangka No. 188.45/36/PU/2010 tanggal 7 Januari 2010Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Oprasional Kegiatan (PJOK) padaProgram Nasional Pemberdayan Masyarakat Mandiri Perkotaan P2KPKabupaten Bangka Tahun Anggaran 2010.13610111213Foto copy SK Bupati Bangka No. 188.45/215/PU/2011 tanggal 17 Februari 2011Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Oprasional Kegiatan (PJOK) padaProgram Nasional

Semarang Barat, adalahPenanggungjawab Operasional kegiatan (PJOK) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu.diangkat untuk pengendalian kegiatan ditingkat kelurahan. administrasi pelaksanaan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPMMP) di wilayah kerjanya.Dalam melaksanakan kegiatan pengendaliann dimaksud.

Penanggungjawab Operasionalkegiatan (PJOK) mempunyai tugastugas sebagai berikut:a. Memantau pelaksanaan PNPMMP diwilayah kerjanya:b. Melaksanakan administrasi PNPMMP di wilayah kerjanya;c. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas tiap bulan;d. Membuatlaporan pertanggungjawaban pelaksanaan PNPMMP;e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PNPMMP dengan programprogrampenanggulangan kemiskinan;f.

Serta melaksanakan monitoring dan evaluasi;Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Saudara selaku PJOK tersebut. saksimengetahui adanya penyimpanganpenyelewengan dana BKM Arum Jaya di KelurahanKembangarum berdasarkan laporan dari Faskel (FARIDA) pada bulan Juli 2012, yangmelaporkan adanya penyelewengan atau penggunaan dana BKM Arum Jaya Kelurahan6811.Kembangarum yang dillakukan oleh Sumiarni dan terdakwa.

dan koordinator Kota(Korkot) untukmemberitahuan Lokasi dan Alokasi dana PNPMMP; Menghimpum Format Pencairan BLM yang dilampiri lembar verifikasi. dokumen pencairandana BLM. permohonan pembayaran dana BLM dari PJUOK ke Satker. surat perjanjianpenyaluran bantuan antara PJOK dan Koordinator BKM.

APBD dan APBN. sedangkan yang menerima danmenggunakan adalah Badan Keswadayaan Masyarakat(BKM). untuk kegiatan ekonomi,social, dan lingkungan;Bahwa berkaitan dengan penggunaan kegiatan ekonomi kegiatannya adalah Pinjaman75bergulir; Bahwa dalam penyaluran dan pemanfaatan dana BLMPNPMMP tersebut. pihak mana sajayang terkait adalah : Tim Faskel yaitu Tim yang terdiri dari faskel senior. dibantu 4 orang faskel yaitu faskellingkungan. faskel sosial. faskel ekonomi dan faskel pemberdayaan masyarakat; PJOK

rupiah) yang kemudian dibuatkan Surat Pernyataan secarasukarela akan tetapi uang yang digunakan oleh terdakwa Ambrosius Binol tersebutsudah dikembalikan ;Bahwa mengenai dana DOK (Dana Operasional Kegiatan), sepengetahuan saksi danatersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan perencanaan yang berasal dariAPBN;Bahwa untuk menarik dana DOK (Dana Operasional Kegiatan) dari Bank harus adarekomendasi dari 2 (dua) orang Fasilitator Kecamatan (FK), 1 (satu) orangPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

Bendahara UPKPPK wajib mengisi Buku Kas454646Pengembalian dan setelah itu segera disetor kembali ke rekening SPP pada BRI, dandalam prakteknya yang menerima pengembalian dana SPP dari masyarakat adalahmasingmasing pengurus ;Bahwa setahu saksi ada pertemuan dalam rangka presentasi hasil audit internal olehKPU yang dilakukan dari tanggal 20 Nopember 2007 sampai dengan 21 Nopember2007 yang hadir dalam pertemuan waktu itu yaitu para pengurus UPKPPK, Saksisendiri, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

pengurus UPK PPK tidak adayang mengaku memegang Buku Kas dan Rekening SPP, antara Ketua danBendahara UPKPPK saling melempar tanggung jawab;Bahwa bukti penyetoran pengembalian dana dari masyarakat yang diserahkan olehKetua UPKPPK kepada Bendahara UPKPPK hanya berupa kwitansi ;Atas keterangan saksi 5 tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi 5tersebut ada yang salah yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa atas dasartekanan dari Saksi 5 dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

alasan situasional semua pengurus UPKPPK dapat dibenarkanmenerima pengembalian pinjaman dari masyarakat;Bahwa berkaitan dengan Program PPK di kecamatan Sano Nggoang masih adakelembagaan lain selain UPKPPK yaitu BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)yang merupakan pengejawantahan masyarakat Kecamatan Sano Nggoang, BPUPK(Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan) yang dipilih oleh Forum MAD,Fasilitaror Kecamatan (FK), Pendamping Lokal (Penlok), Tim FerifikasiKecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

hasil pengumpulan angsuran SPP dari ketua UPK kepadabendahara UPK dan ternyata material uangnya tidak disetorkan ke rekening BRI.e Bahwa benar pada saat tandatangan surat pernyataan tertanggal 22 Nopember 2007tidak ada paksaan secara fisik kepada terdakwa maupun saksi Stanislaus Stan dansaksi Mustafa Runi.e Bahwa benar untuk menarik dana DOK (Dana Operasional Kegiatan) dari Bankharus ada rekomendasi dari 2 (dua) orang Fasilitator Kecamatan (FK), 1 (satu)orang Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

Menerima dan analisis laporan dari Penanggungjawab Operasional KegiatanKecamatan (PJOK) untuk setiap aspek kegiatan, penyiapan masyarakat, persiapankegiatan Perencanaan Teknis, pemberdayaan, pelaksanaan dan mengendalikankegiatan serta program pemeliharaan.e.

Bahwa kapasitas camat dalam PNPM MP hanya sebatas menerima laporan bulanankegiatan PNPM MP yang ada di kecamatan dari PJOK dan meneruskan laporantersebut ke kabupaten. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari laporan saksi Hamid Silaen yang menjabatsebagai FK di Kecamatan Muara Sipongi dan terhadap hal tersebut saksi memerintahkankepada saksi Hamid Silaen untuk turun langsung ke kelompok menanyakanpermasalahan yang sebenarnya.

KHAIRUL LUBIS Bin (Alm) ANWAR LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) sejak Maret 2011sampai dengan April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 415/027/K/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang penetapan pejabat satuan kerja dansecretariat tim koordinas PNPM MP Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011.Bahwa yang menjadi tupoksi saksi adalah :1.

dana PNPM Kecamatan Muara Sipongi tahun 2012 tidak dapat dicairkan karenaterjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan SPP tahun sebelumnya namun selakuPJOK pada tahun 2009 dan 2010 saksi tidak pernah mengetahui hal tersebut karenasaksi menerima laporan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatanSPP lancar lancar saja dan karena tidak adanya keterbukaan mengenai administrasikegiatan SPP dari Terdakwa selaku ketua UPK maka pada tahun 2011 saksimengundurkan diri dari jabatannya selaku PJOK

Bahwa dana PNPM Kecamatan Muara Sipongi tahun 2012 tidak dapat dicairkan karenaterjadi permasalahannya dalam pelaksanaan kegiatan SPP tahun sebelumnya namunselaku PJOK pada tahun 2009 dan 2010 saksi tidak pernah mengetahui hal tersebutkarena saksi menerima laporan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa pelaksanaankegiatan SPP lancar lancar saja dan karena tidak adanya keterbukaan mengenaiadministrasi kegiatan SPP dari Terdakwa selaku ketua UPK maka pada tahun 2011 saksimengundurkan diri dari jabatannya

Gorontaloke Kecamatan Tilango pada bulan Januari tahun 2012, pada saat merekaplaporan akhir tahunan tahun 2011 dari masingmasing UPK Kecamatan seKabupaten Gorontalo, ditemukan saldo kas SPKP Kecamatan Tilango,Kabupaten Gorontalo sebesar Rp197.333.118,00 (seratus sembilan puluhtujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah) yangbelum disetor ke rekening UPK yang ada di Bank, kemudian Pelaku PNMPMandiri Perdesaan Kabupaten Gorontalo langsung menghubungi danmemberitahukan PJOK

Kabupaten Gorontaloke Kecamatan Tilango pada bulan Januari tahun 2012, sewaktu merekaplaporan akhir tahunan tahun 2011 dari masingmasing UPK Kecamatan seKabupaten Gorontalo, ditemukan saldo kas SPKP Kecamatan Tilango,Kabupaten Gorontalo sebesar Rp197.333.118,00 (seratus sembilan puluhtujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah) yangbelum disetor ke rekening UPK yang ada di Bank, kemudian Pelaku PNMPMandiri Perdesaan Kabupaten Gorontalo langsung menghubungi danmemberitahukan PJOK

Nomor 2918 K/PID.SUS/2015memberitahukan PJOK, BPUPK dan UPK serta BKAD hal tersebut sertamenyarankan agar segera menyetor saldo tersebut ke rekening UPK yangada di Bank ;Bahwa mendengar penyampaian tersebut Sdri.

UEP Tahun 2011

Naskah Kesepahaman Nomor MOU.52/BNPB/XII/2011 dan Nomor 197.1/66/HUKORG/SWL/2011, tanggal 16Desember 2011 berupa : Petunjuk Operasional (PO) DanaBantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011, Rencana Kegiatan danAnggaran (RKA) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun2011 (Kota Sawahlunto) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran(RKA) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2011(Administrasi Pengelolaan PJOK) ;Foto copy Keputusan Kepala Badan Nasional

sudah melanggar prosedur formil,maka Terdakwa juga telah melakukan penyimpangan perbuatan materil,dan penyimpangan materil tersebut berupa :> Bahwa dalam pembayaran termyn MC 04 telah dibayarkan itempekerjaan pembuangan sedimen dalam pekerjaan pendahuluansebesar Rp243.465.284,29 (dua ratus empat puluh tiga juta empatratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat koma duapuluh sembilan rupiah) ;> Bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai keterangan saksiMASRIL dan saksi MAIZIR selaku PJOK

Delima Agung Utama, Terdakwa selaku PPK, telah dibayarkandana pemasangan batu kosong pada pekerjaan bangunan cek dambaru sebesar Rp12.208.927,50 (dua belas juta dua ratus delapan ribusembilan ratus dua puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) ;Bahwa sesuai keterangan PJOK Saudara MASRIL, (PengawasLapangan, ahli dan diperkuat dengan pemeriksaan setempattertanggal 20 Agustus 2016, pemasangan batu kosong tersebut tidakterdapat di dalam pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana Tahun Anggaran

Musa Umar Bin Umarmemerintahkan kepada masyarakat kampung Tanjung Gelumpang untukmengambil sapisapi yang ada pada terdakwa diluar dari anggotakelompok/penerima manfaat, selanjutnya terhadap kegiatan tersebut dalampelaksanaannya terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada PJOK danAFK/G sebagai pendamping;> Bahwa dalam pelaksanan pada masa 6 (enam) bulan ada dilakukanpenukaran sapi dari sapi bali ke sapi lokal oleh masyarakat kampung dananggota kelompok/penerima manfaat atas persetujuan saksi M.

MusaUmar Bin Umar dengan mengeluarkan Surat Keterangan Ternak / Sapiyang kemudian diikuti oleh seluruh masyarakat kampung dan anggotakelompok/penerima manfaat menukar sapi bali menjadi sapi lokal tanpamelibatkan terdakwa dan juga PJOK dan AFK sebagai pendamping;> Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan perguliran atas anggotakelompok baru Maju bersama Tanjung Gelumpang berdasarkan hasilmusyawarah kampung atas inisiatif saksi M.

MusaUmar Bin Umar dengan mengeluarkan Surat Keterangan Ternak / Sapiyang kemudian diikuti oleh seluruh masyarakat kampung dan anggotakelompok/penerima manfaat menukar sapi bali menjadi sapi lokal tanpamelibatkan terdakwa dan juga PJOK dan AFK sebagai pendamping;Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan perguliran atas anggotakelompok baru Maju bersama Tanjung Gelumpang berdasarkan hasilMusyawarah, ....musyawarah kampung atas inisiatif saksi M.

MusaUmar Bin Umar dengan mengeluarkan Surat Keterangan Ternak / Sapiyang kemudian diikuti oleh seluruh masyarakat kampung dan anggota 66 kelompok/penerima manfaat menukar sapi bali menjadi sapi lokal tanpamelibatkan terdakwa dan juga PJOK dan AFK sebagai pendamping;Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan perguliran atas anggotakelompok baru Maju bersama Tanjung Gelumpang berdasarkan hasilmusyawarah kampung atas inisiatif saksi M.