PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (selanjutnyadisebut UU Penyelenggaraan Ibadah Haji) mengaturHal. 7 dari 152 hal. Put.

Ibadah Haji, knususnya Pasal34;Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Keberatan di atas,maka telah jelas dapat diketahui bahwa pemberian GiveAway Haji merupakan tugas dan delegasi yang secaralangsung diamanatkan oleh Kepmenag No. 113/2009 jo UUPenyelenggaraan Ibadah Haji, sehingga perpanjangankontrak Give Away Haji yang dilakukan oleh PemohonKeberatan juga dilakukan dalam rangka untuk melaksanakanamanat dan perintah dari peraturan perundangundangan,yaitu Rencana dan Spesifikasi jo Kepmenag No. 113/2009

UndangUndang Nomor 13Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji(selanjutnya disebut "UU Penyelenggaraan lbadah Haji")mengatur secara tegas pelaksana transportasi ibadah hajiditentukan berdasarkan penunjukan Menteri Agama RepublikIndonesia;Pasal 34 UU Penyelenggaraan lbadah Haji:Penunjukan pelaksanaTransportasi Jemaah HajidilakukanolehMenteri dengan memperhatikan aspek keamanan,keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.b.

Bahwa Kepmenag No. 113/2009 merupakan penjabaran lebihlanjut dan merupakan perintah dari ketentuanketentuandalam UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya Pasal34;Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi di atas, makatelah jelas dapat diketahui bahwa pemberian Give Away Hajimerupakan tugas dan delegasi yang secara langsungdiamanatkan oleh Kepmenag No. 113/2009 jo UUHal. 123 dari 152 hal. Put.

Perbuatan dan atau perjanjianyang bertujuanmelaksanakanperaturanperundangundanganyangberlaku;Bahwa dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan Give AwayHaji yang merupakan bagian dari perjanjian antara Depagridengan Pemohon Kasasi yang bertujuan melaksanakanperaturan perundangundangan, yaitu Kepmenag No.113/2009 jo UU Penyelenggaraan Ibadah Haji sehinggaseharusnya dikecualikan dari ketentuan UU No. 5/1999,sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo. 01/KPPU/2006/PN.Jak.Sel tanggal 4 April

Safinatun Najah Salsabil belum memiliki ijinPenyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dari Menteri Agama.Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 63 ayat (2) Undangundang Nomor 13 tahun 2008tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ;ATAUKEEMPAT Bahwa Terdakwa BETTY AFNITA Pgl BETTY antara bulan September 2016sampai dengan bulan April 2017 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu antaratahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor PT.

SafinatunNajah Salsabil tidak menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;tidak memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlakuvisa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundangundangan ;Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN.PmnPerbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 64 ayat (2) Undangundang Nomor 13 tahun 2008tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak

apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam suratdakwaan ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaanyang disusun secara Alternatif, yaitu : Pertama melanggar Pasal 378 KUHP AtauKedua Pasal 372 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 63 Ayat (2) UU.RI No.13Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN.PmnTahun 2008 Tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji atau Keempat Pasal64 Ayat (2) UU.RI No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan IbadahHaji ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, makasesual dengan aturan, Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yanglebih mendekati atau relevan terhadap perbuatan Terdakwa, yang dinilaldari fakta hukum dipersidangan, yaitu Dakwaan Kesatu, melanggarketentuan Pasal Pasal 378 dari KUHP yang mempunyai unsurunsur sebagaiberikut :1.

INIDIUM DINAMIKA SOLUSINDO dengan Terdakwa Kokon Adi Astono tanggal 2 Januari 2019;

- 1 (satu) Bendel copy Surat Edaran Bank Mega Syariah Nomor: SE.040DIRBMS/17 Tentang Kegiatan Operasional Layanan Satu Atap Pendaftaran Haji, tanggal 23 Mei 2017;

- 1 (satu) Bendel copy Bukti penerimaan setoran awal dan akhir biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dari Bank Mega Syariah;

- 1 (satu) Bendel copy Formulir Data Nasabah dan

Terhadap Bantuan untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji (TPHD) danUMROH dari yang semula sebesar Rp. 350.000.000, menjadi Rp.650.000.000, atau setidaknya terjadi penambahan sebesar Rp.300.000.000,3. Terhadap Bantuan untuk Pembinaan Masyarakat Berakhlakul Karimahdari yang semula sebesar Rp. 1.125.000.000, menjadi Rp.1.661.670.000, atau setidaknya terjadi penambahan sebesar Rp.536.670.000,4. Terhadap Bantuan untuk Kegiatan Majelis Ta'lim SeKab.

Bantuan untuk peningkatan penyelenggaraan Ibadah Haji (TPHD) danUmroh;Bantuan untuk Pembinaan Masyarakat Berahlakul Karimah (SILPA);Bantuan untuk Kegiatan Majlis Talim seKab.

Haji dan Umroh ;Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidangpendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan Haji,pengelolaan keuangan Haji, pembinaan Haji dan Umroh sertapengelolaan sistem informasi Haji dan Umroh ;Evaluasi dan penyusunan dibidang penyelenggaraan Haji dan Umroh;Bahwa Penyelenggaraan Umroh diatur dalam Peraturan PemerintahRepublik Indonesia No.79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang No.13 tahun 2008, Keputusan Menteri Agama No.371 tahun2002, tentang penyelenggaraan

ibadah Haji dan Umroh dan KeputusanMenteri Agama No.396 tahun 2003;Bahwa syarat untuk menjadi Biro Jasa Penyelenggaraan Haji danUmroh perlu penetapan izin Penyelenggaraan perjalanan ibadahUmroh berdasarkan Surat Keputusan menteri Agama tentangpemberian izin untuk menyelenggarakan Umroh yang dikeluarkan dariPusat;Bahwa travel Srikandi belum memperoleh izin untuk penyelenggaraanUmroh berdasarkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Pusat;Bahwa Travel yang belum mendapat izin tidak boleh menawarkan

AZIS, MHbin H.YUSUF Travel yang belum mendapat izin tidak boleh menawarkan Haji danUmroh kepada masyarakat umum;Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (2) UNDANGUNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAANIBADAH HAJI menyatakan Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dilakukanolehPemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.Menimbang, bahwa PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANGUNDANGNOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN

IBADAH HAJI dalamPasal 1 angka 10 dan Pasal 57 ayat (2) menyatakan Penyelenggara Perjalanan IbadahUmrah (PPIU) adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untukmenyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah dan harus memenuhi persyaratan:a telah memperoleh izin sebagai biro perjalanan wisata dari kementerian/instansiyang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;b telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata;c memiliki kemampuan teknis

IBADAH HAJI DAN UMRAH, menyatakanbahwa:1 Perjalanan ibadah umrah diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisatayang telah mendapat izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah(PPIU);2 Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penyelenggara PerjalananIbadah Umrah adalah:1.

Mitra Mina Sejahtera untuk memenuhi ketentuan persyaratan kepemilikan saham dan penyesuaian bidang usaha dalam lingkup kegiatan KBLI 79122 (Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus) berdasarkan ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf d Undang Undang Nomor13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka Para Tergugatselaku Penyelenggara Ibadan Haji Khusus~ antara lain wajibmemberangkatkan, memulangkan, dan melayani Jemaah Haji sesuaidengan yang disepakati antara Penyelenggara (Para Tergugat) danJemaah Haji (Para Penggugat).

Bahwa penyelenggaraan haji dan umrah diatur dalam UndangUndang Nomor 8Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU 8/2019),PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H20O) bekerjasama dengan badan hukum yangmemiliki izin dari Menteri Agama untuk melaksanakan ibadah haji Knusus yakni BiroPerjalanan Wisata Jabal Rahmah Tour & Travel dan PT.

Bag.0009435093100.d. dimohonkan dengan surat Nota Dinas dari Bagian Kadikpora Kab.Cianjur Nomor: 263/Keagamaan/2011 tanggal 27 September 2011untuk Pembinaan dan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1432Hijriah sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) hingga padatanggal 24 Oktober 2011 terbit SP2D Nomor : 5927/LS/DPKAD/2011dan dibayarkan sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) kerekening Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora Kab.

Bantuan untuk peningkatan penyelenggaraan Ibadah Haji (TPHD) danUmroh.Bantuan untuk Pembinaan Masyarakat Berahlakul Karimah (SILPA).Bantuan untuk Kegiatan Majlis Talim seKab.

Terhadap Bantuan untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji (TPHD) dan UMROHdengan nilai sebesar Rp. 650.000.000, dilakukan pencairannya dengan cara:a. dimohonkan dengan surat Nota Dinas dari Bagian Kadikpora Kab.

CianjurNomor: 263/Keagamaan/2011 tanggal 27 September 2011 untukPembinaan dan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1432 Hijriahsebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) hingga pada tanggal 24Oktober 2011 terbit SP2D Nomor : 5927/LS/DPKAD/2011 dan dibayarkansebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BendaharaPengeluaran Bagian Kadikpora Kab. Cianjur dengan Nomor Rekening0009435093100.3.

Bahwa benar Termohon memiliki dan menjalan bidang usaha Travel yang salahsatunya melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh;3. Bahwa diakui kebenarannya Para Pemohon telah menyerahkan biaya sebesar Rp488.0.000, (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) guna pelaksanaanperjalanan haji untuk tahun 20152017;4.

Bahwa benar Termohon memiliki dan menjalan bidang usaha Travel yang salahsatunya melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh;3. Bahwa diakui kebenarannya Para Pemohon telah menyerahkan biaya sebesar Rp488.0.000, (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) guna pelaksanaanperjalanan haji untuk tahun 20152017;4.

Bahwa benar Termohon memiliki dan menjalan bidang usaha Travel yang salahsatunya melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh;3. Bahwa diakui kebenarannya Para Pemohon telah menyerahkan biaya sebesar Rp488.0.000, (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) guna pelaksanaanperjalanan haji untuk tahun 20152017;4.

Bahwa benar Termohon memiliki dan menjalan bidang usaha Travel yang salahsatunya melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh;3. Bahwa diakui kebenarannya Para Pemohon telah menyerahkan biaya sebesar Rp488.0.000, (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) guna pelaksanaanperjalanan haji untuk tahun 20152017;4.

Bahwa benar Termohon memiliki dan menjalan bidang usaha Travel yang salahsatunya melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh;3. Bahwa diakui kebenarannya Para Pemohon telah menyerahkan biaya sebesar Rp488.0.000, (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) guna pelaksanaanperjalanan haji untuk tahun 20152017;4.

Bahwa benar Termohon memiliki dan menjalan bidang usaha Travel yang salahsatunya melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh;3. Bahwa diakui kebenarannya Para Pemohon telah menyerahkan biaya sebesar Rp488.0.000, (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) guna pelaksanaanperjalanan haji untuk tahun 20152017;4.

sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 04497, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha King, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Asli tanda bukti setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji sejumlah Rp.25.000.000, yang dikeluarkan Bank Muamalat, tanpa meterai, diberikode P.3;Asli kwitansi jual beli soeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warnamerah, diberi kode P.4;Fotokopi Kartu Oiutang Konsumen di Wahana Ottomitra Multiartha, Tok(WOM) atas nama Mohammad Asim Nango, tapa meterai dan tanpaaslinya, diberi kode P.5;.

Bahwa Penyidik Dit Reskrimsus Polda Sulsel sedang melakukanpenyidikan tindak pidana penyelenggaraan ibadah umrah / TPPU yangdiduga melanggar Pasal 64 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No 13tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah Haji sebagaimana telahdiubah dengan UU No 34 tahun 2009 dan atau pidana penipuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau pidanaPenggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Subs Pasal 372KUHPidana Jo Pasal 55 ke1 Jo Pasi 64 KUHPidana dan atau pidanapencucian

untuk memberangkatkan jemaah di tahun 2018 yangmengakibatkan sebanyak 86.000 orang gagal berangkat ke tanah suci.Bahwa Proses perekrutan jemaah dengan tipu muslihat berupa paket promo,penggunaan dana jemaah untuk keperluan diluar pemberangkatan jemaahyang bersangkutan serta tidak memberangkatkan jemaah umrah sesuai yangdiperjanjikan merupakan delik yang telah diperoleh bukti cukup sebagaiperbuatan pidana yang melanggar Pasal Pasal 64 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) 36 UU No 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan

ibadah Haji sebagaimanatelah diubah dengan UU No 34 tahun 2009 dan atau pidana penipuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau pidanaPenggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Subs Pasal 372KUHPidana Jo Pasal 55 ke1 Jo Pasi 64 KUHPidana dan atau pidanapencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No 8 tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang,yang pembuktiannya merupakan kewenangan absolut dalam sidang pokokperkara Pengadilan Negeri

Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atausetidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Pekalongan, Dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagaipenyelenggara perjalanan ibadah umroh dengan mengumpulkan dan / ataumemberangkatkan jemaah umroh sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 Ayat(2) UU RI Nomor 13 tahun 2008 Tentang penyelenggaraan ibadah haji,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya

Nomor 13tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji ;Menimbang, bahwa dakwaan kesatu sebagaimana dalam PasalPasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP mengandung unsurunsursebagai berikut :1. Unsur Barang Siapa ;2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum ;.

dari 37 halaman Putusan Perkara Nomor : 90/G/2018/PTUN.SBY.Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (2)Meliputi : 222222 n2 nnn neon nnn nena nna. politik luar N@Qeri;b. pertahanan 222 n2 nnn nn nn nnn nnn nnn neeC.Ke@aMana)N nnn n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cn nen ne need. yUuStiISI;20e. moneter dan fiskal nasional; danPeraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji Reguler, menegaskanPasal 23 ayat (1) :Petugas yang menyertai Jamaah Haji terdiri dari :a.