perkara dan dalam rekonpensi ;

Bahwa Para Terlawan mengsomir Para Pelawan untuk membuktikan dalilgugatan angka 5 yang mengatakan: Bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 06 Juni 2015 dan tanggal 27 Juni2015 tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar; Bahwa dua orang Saksi yang diajukan MELANGGAR Pasal 146 ayat 1HIR; Bahwa Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2015/PN.Smg. melampaui bataswewenang yang diberikan kepada Persero yang sifatnya hanyamemanggil untuk mengadakan RUPS tanpa ada acaraacara lain;Halaman 8 dari 23 halaman putusan no. 79/Padt.P

Bahwa Pasal 86 ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSyang mendahuluinya dilangsungkan;RUPS Luar Biasa pertama tanggal 06 Juni 2015 dan RUPS Luar Biasakedua tanggal 27 Juni 2015 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 86ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 oleh karena itu SAH;7.Bahwa disamping itu Para PelawanTIDAKTELITI DAN SALAHMENAFSIRKAN Pasal16 Anggaran Dasar PT

dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang sahamyang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, P.7, P.8 dan T.4diperoleh fakta bahwa telah didirikan perseroan terbatas dengan memakai namaNV.

Bahwa karena telah dua kali Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) yangkesatu maupun yang kedua tidak memenuhi kuorum sebagaimana ditentukandalam Pasal 86 ayat (I) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatasyang mensyaratkan RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili;2. Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan adanya surat bukti P4, seluruhanggota direksi dan komisaris PT.

Liang Hok Handel Maatschappij NVtelah mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri agarmenetapkan pemberian izin kepada para terlawan untuk melakukan sendiripemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyatabahwa direksi atau dewan komisaris PT.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohondengan agenda rapat sebagai berikut:i. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Termohon untuk hadirdalam RUPS Luar Biasa Termohon = untuk memberikanpertanggungjawaban mengenai:Halaman 1 dari 9 hal. Put.

Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah (dengan surat kuasakhusus apabila diperlukan) sebagai Ketua RUPS Luar Biasa;. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLuar Biasa terhadap Para Pemegang Saham Termohon melalui surattercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Luar Biasadilaksanakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS LuarBiasa;.

Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohondengan agenda rapat sebagai berikut:i. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Termohon untukhadir dalam RUPS LB~ Termohon untuk memberikanHalaman 4 dari 9 hal. Put.

Meminta buktibukti mengenai: Pertanggungjawaban dana milik Termohon di rekening atasnama Mulyadi Supardi; Transaksitransaksi lainnya terkait Termohon;Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk menunjuk sendiriNotaris untuk RUPS LB;Menunjuk Pemohon Kasasi atau kuasanya yang sah (dengan suratkuasa khusus apabila diperlukan) sebagai Ketua RUPS LB;Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk melakukanpemanggilan RUPS LB terhadap para pemegang saham Termohonmelalui surat tercatat dalam jangka waktu 7

Membebankan semua biaya penyelenggaraan RUPS LB danpemeriksaan Termohon kepada Termohon;4.

USI melalui RUPS LBtertanggal 8 September 201 1;Bahwa sesungguhnya keputusan yang diambil dalam RUPS LB tersebut adalahkeputusan semua pemegang saham, sekalipun dalam pelaksanaannya yang hadir dalamrapat tidak semua pemegang saham.

Dalil ini harus ditolak karena menyimpang dari faktasesung guhnya; 2 2222222 22 aBahwa pelaksanaan RUPS LB telah dilakukan dengan proses dan prosedur yang benarkarena: 26Undangan Pemanggilan RUPS LB telah dikirimkan paling lambat 15 hari sebelumpelaksanaan RUPS LB.

Dalam hal inianggota Direksi dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkanalasannya. Keputusankeputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukandengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi,antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilaitepat oleh RUPS.

Keputusan RUPS untuk memberhentikan Direksi tersebut hanya dapat diambilsetelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Kesempatanmembela diri ini tidak diperlukan dalam hal Direksi yang bersangkutan tidak keberatan ataspemberhentian tersebut.

Pemberhentian Direksi tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPS, tanggal keputusandalam hal pemberhentian dilakukan diluar RUPS, tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusanRUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan apabila pemberhentian dilakukandiluar RUPS. Selanjutnya menurut Pasal 106 UU.No.40 Tahun 2007, anggota Direksi juga dapatdiberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

Menyatakan bahwa RUPS tanggal 11 April 2011 yang disahkan oleh Notaris sah sacara hukum ;4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh saham atas nama TERGUGAT/Ir. Bakrie Tengge kepada PENGGUGAT ;5. Menghukum Turut Tergugat I/Jenny Jauwhannes serta Turut Tergugat II/PT. SOG INDONESIA untuk patuh terhadap putusan ini ;6.

Jkt.SelMenimbang bahwa selanjutnya, Pengadilan akan membahas tentang sahnyapenyelenggaraan RUPS sebagaimana yang diatur dalam Undangundang PerseroanTerbatas ( Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), Bab V,pasal 75 s/d pasal 91;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 ayat (2) disebutkan :Penyelenggaraan RUPS baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satupersepuluh) atau lebih dari

Dalam hal Direksitidak melakukan pemanggilan RUPS tersebut :a permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS tersebut;Menimbang, bahwa hal ini dalam hubungannya dengan alat bukti Penggugat,yaitu alat bukti dengan tanda bukti P17. P18, P20, P21, P23, P26, berupaPanggilan/Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dan Tanda Terima SuratPanggilan/Undangan RUPS PT. SOG INDONESIA, telah membuktikan PT.

RUPS, yang bunyipasal 80 tersebut secara lengkap sebagai berikut :1 Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPSdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7),pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.PN.

Put No.341/Pdt.G/201 1/2 Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksidan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS.3 Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuatjuga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham

izin penyelenggaraan RUPS, dengan perkataan lain bahwa salah satu bunyidari amar Penetapan tersebut adalah memerintahkan dan mewajibkan Direksi dan/atau18Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kuorum kehadiran pada RUPS ketiga Perseroan yaitu paling sedikit (satu perdua) bagian atau 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
3. Menetapkan kuorum kehadiran pada RUPS ketiga tersebut, dengan agenda perubahan dan atau penambahan Anggaran Dasar Perseoan untuk kepentingan pendaftaran perijinan berusaha terintegrasi secara

diperiksa oleh akuntan yang ditunjuk olehRapat Umum Pemegang Saham.Bahwa bertolak belakang dengan ketentuan tersebut, Termohon telahmenyampaikan suatu Laporan Keuangan Tahunan, yang tidak sesuaidengan ketentuan dalam anggaran dasar karena tidak disampaikandalam RUPS Tahunan dan tidak diperiksa oleh auditor yang ditunjukoleh RUPS;Bahwa akibat dari tidak pernah dilaksanakannya RUPS Tahunantersebut Pemohon tidak dapat memastikan bagaimana sebenarnyakeadaan keuangan dari Termohon;Bahwa disamping itu

Surat Nomor C.Tel. 20/UM 000/COPA0200000/2012 tertanggal13 Januari 2012 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2012Anak Perusahaan (Vide Bukti P14);c. Surat Nomor Tel. 168/UM 000/COPA0000000/2012 tertanggal 29Oktober 2012 Perihal Permintaan RUPS PT CSM Tahun 2012(Vide Bukti P15);d. Surat Nomor C.Tel.5/KU 000/COPA0200000/2013 tertanggal 15Januari 2013 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2013 AnakPerusahaan (Vide Bukti P16);e.

Tahunan kepada Termohon;Bahwa dengan tidak diadakannya RUPS Tahunan tersebut, tidakpernah ada Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Pemohonselaku Pemegang Saham, dan tidak pernah ditunjuk auditor untukmengaudit Laporan keuangan Termohon;Bahwa dengan tidak pernah dilaksanakannya RUPS TahunanTersebut praktis Pemohon tidak mengetahui kondisi keuanganTermohon, atas hal tersebut Pemohon beberapa kali mengajukanpermintaan informasi mengenai kondisi perseroan danpenyelenggaraan RUPS Tahunan kepada Termohon

Tahunan walaupun sudahberkalikaliPEMOHON meminta untuk diselenggarakan RUPS Tahunan padaTERMOHON..dst merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar;49.Bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (1), (2), (8) UU No.40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang dapat kami kutip sebagai berikut :(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggara RUPS dapat mengajukan permohonan

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undangundang ini atauanggaran dasar, dan/atau;b.

Sehingga hal inibertentangan dengan ketentuan Pasal 78 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :Pasal 78(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam ) bulan setelah tahun buku berakhir(3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan

tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;Artinya bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang memiliki kewajibanutama menyelenggarakan RUPS baik itu RUPS tahunan maupun RUPSlainnya adalah Direksi, bukan pemegang saham.

ApabilaHalaman 45 Putusan Nomor 1/Padt.Bth/2020/PN Trk.pembubaran PT karena keputusan RUPS, maka RUPS yang harusmenentukan siapa yang menjadi likuidator.

Namun apabilaHalaman 50 Putusan Nomor 1/Padt.Bth/2020/PN Trk.menginginkan RUPS sukses, ide mengadakan RUPS mestinya datang daripemegang saham mayoritas;Bahwa ketika pemegang saham menginginkan ada RUPS kemudianmengajukan permohonan ke direksi maka direksi akan membuat agendauntuk menyelenggarakan RUPS.

Terlawan mendalilkan bahwasejak didirikannya PT Bangkit Grafika Sejahtera berdasarkan Akta Pendiriantanggal 11 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Kayun Widiharsono,S.H., M.Kn tidak pernah dilakukan RUPS tahunan maupun RUPS lainnya,sedangkan Direksi memiliki kewajiban utama menyelenggarakan RUPS baik ituRUPS tahunan maupun RUPS lainnya, bukan pemegang saham.

Bahwa berdasarkan bunyi amar putusan Penetapan 54/Pdt.P/2014/ PN.Jkt.Seltanggal 07 Agustus 2014 dalam pokok perkara pada garis datar kedua adalah sebagaiberikut: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT AMATRA CITRA INDONESIA;Kemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yangmasingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS Iltanggal 20 Oktober 2014;4.

Bahwa dalam kedua RUPS tersebut khususnya pada RUPS KeIl Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT. AMATRA CITRA INDONESIA kepadaPEMOHON, namun ditolak oleh PEMOHON dengan alasan Laporan Keuangantersebut belum pernah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana ketentuan yang termaktub didalam Pasal 69 UndangUndang Perseroan;Pasal 69 UU Perseroan :(1).

makna dari pasal 138 UU PT tersebut kurang lebihnya adalah bahwakewenangan laporan bisa ditunjuk oleh Direksi untuk menunjuk akuntan publickemudian kalau penolakan terhadap RUPS didalam RUPS disebut tidak bisa dilakukanoleh Komisaris sendiri dalam artian tidak melalui RUPS ;Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyerahkan kesimpulannya padatanggal 29 Januari 2015, sedangkan Termohon menyusul mengajukan kesimpulannyapada tanggal 9 Februari 2015;Hal 25 dari45 hal, Penetapan No.459/Pdt.P/2014/PN.Jkt.

) PT.Amatra Citra Indonesia;eKemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yang masingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS II tanggal 20Oktober 2014;Bahwa dalam kedua RUPS tersebut, knususnya pada RUPS Kell Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT.

yang diatur pada Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT, maka halhal yang mengenai penunjukkan ahli danlaporanepertanggungjawaban harus diputuskan dalam RUPS, berikut bunyi dari Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT tersebut: Ayat (3):"RUPS dalam mata acara lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semuapemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahanmata acara rapat".

Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret 2009 dan dapat dituangkan ke dalam Akta Notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS dalam rangka Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Bumimas Megah Prima;4. Memerintahkan Penggugat untuk menyatakan hasil Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret 2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS PT.Bumimas Megah Prima.5.

Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti semula, seperti sebelum dilakukannya RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I yang termaktub dalam :1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto,SH., Notaris di Jakarta;2. Akta No. 11 Tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.MH., Notaris di Jakarta ;3. Akta No.24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.

Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009.9. Menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonan perubahan anggaran dasar PT.Bumimas Megahprima dan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima sehubungan dengan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Bumimas Megahprima dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima;10.

BumimasMegahprima yang telah disepakati oleh para pemegang sahamadalah mengenai KUORUM RUPS yang menyatakan bahwaRUPS dapat dilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili dalam RUPS (vide Korum Kehadiran,Keputusan RUPS dan Hak Suara Pasal 10 ayat (1) huruf a).Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT.Bumimas Megahprima dengan memberikan pelunasan danpembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas

(in casu Turut Tergugat Il) yang mencatat seluruhhal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut dan membuat minuta/Berita Acara RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I.Dalam RUPS Luar Biasa tersebut oleh Penggugat kembalimengemukakan keberatankeberatannya, akan tetapi Ketua RapatSdr.

Penggugat dalam RUPS Luar Biasa tersebutmenyatakan tidak setuju terhadap ketiga agenda, sedangkanSdr. Djadjang Tanuwidjaja (Tergugat II) dan PT Intitacon Lestari(Tergugat ) menyatakan setuju. Dengan demikian mengingatagenda RUPS kesatu dan Agenda RUPS kedua saling berkaitanyaitu berkenaan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar TurutTergugat , RUPS tidak dapat mengambil keputusan atas keduaagenda RUPS yang diusulkan tersebut.Catatan:Sdr.

DjadjangTanuwidjaja selaku Direktur Utama Turut Tergugat yang dapatmenyelenggarakan RUPS.

Hal ini karena RUPS hanyadapat sah berdiri dan mengambil keputusan apabila Penggugat hadiratau diwakili dalam RUPS.

salinan Berita Acara Rapat yang dikirimkan kepadaPenggugat, yang menghadiri RUPS tersebut yaitu : Ny.

) hari RUPS tidak pernah mengadakan RUPS lainnya sehinggakeputusan pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.b.

Bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa "Penggugat telah diberhentikansementara berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan padatanggal 7 April 2006, sehingga harus diselenggarakan RUPS paling lambat 30hari setelah RUPS tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan kepadaPenggugat selaku Komisaris melakukan pembelaan diri (poin 8. a.

tanggal 7 April 2006 dankeputusan yang diambil dalam RUPS tersebut dinyatakan sebagaiperbuatan melawan hukum sehingga RUPS tersebut beserta akibathukumnya minta dibatalkan demi hukum.

Sri Taslim sebagai Komisaris diambilberdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan pasal 13 ayat (3) jo.

Tidak Pernah Terdapat Pemanggilan / Undangan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. ExpraMotor;1) Bahwa dalam faktanya Para Pengguggat tidak pernahHalaman 11 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKmenerima atau mendapat Pemanggilan atau Undangan dalambentuk apapun berkaitan dengan kegiatan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ataupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

;(2) : Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajibdicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS;b) Disamping itu) penyelenggaraan RUPSLB telahbertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (5)dan (7) serta Pasal 81 ayat (1) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimanaterurai sebagai berikut :> Pasal 79 ayat (5) dan (7) UU No. 40 tahun 2007(Kutipan):(5) : Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan

yang disyaratkanoleh undangundang, sebagaiamana yang tercantum dalamPasal 82 UndangUndang Perseroan, yaitu sebagai berikut :> Pasal 82 UU No. 40 Tahun 2007 (kutipan):(1) : Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak mempertimbangkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS;(2) : Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar;(3) : Dalam Panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan mata

Bahwa disamping itu tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugatakibat dari penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPS LuarBiasa yang dituangkan kedalam Akta No. 29/2013 telah melanggarhukum dan juga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dimanakerugian yang timbul adalah sebagai berikut :1) Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah jelas dan nyatanyata melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasatertanggal 4 April 2012 Jo.

Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;Cc Betentangan dengan kesusilaan baik atau;d Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkandalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.Berdasarkan penjelasan doktrin diatas beserta penjabarannya adalahjelas bahwa tindakan Para Tergugat dalam penyelenggaraan RUPS LuarBiasa yang kemudian dituangkan kedalam Akta No. 29 tanggal 26Desember 2013 dibuat dihadapan Turut Tergugat nyatanyata tidaksesuai dengan tata cara RUPS yang benar

Tngmengembalikan sertifikat rumah orang tua saksi setelah jaminan berupapabrik sudah bersertifikat;Bahwasaksi seringkali meminta sertifkat tersebut kepada Terdakwa akantetapi sampai saat ini sertifikat tersebut belum dikembalikan olehTerdakwa;Bahwa saat akad kredit tahun 2013 saksi hadirdi Bank sedangkan untuktahun 2014 saksi tidak hadir dan tidak mau memperpanjang kredit, selainitu pada tahun 2014 saksi tidak pernah menghadriri RUPS,menandatangani risalah RUPS dan persetujuan Dewan direksi;Bahwanilai

bahkan sejak didirikanbelum pernah diadakan RUPS;Bahwa perpanjangan kredit dilakukan setiap tahun dan pada tahun 2015saksi hadir dan menanda tangani risalah RUPS;Bahwasaksi tahu persyaratan dari Bank Mandiri untuk mencairkan danatersebut harus diadakan RUPS;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan di dalam risalahRUPS;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapisebagai berikut:Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN.

direksi dan dalam risalah RUPS;Bahwa saksi tidak tahu mengenai pencucian uang yang dilakukan olehTerdakwa, saksi hanya mendengar cerita dari saksi Ruby Narzudi dansaksi tahu ada keterangan tersebut setelah seluruh keterangan itudibacakan oleh penyidik;Bahwa mengenai keterangan saksi hal.3 alenea 5 tersebut, itu bukanketerangan saksi, saksi hanya bertanda tangan saja;Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa yang memalsukan tanda tangan didalam surat persetujuan direksi dan dalam Risalah RUPS;Bahwa keterangan

Tngpersetujuan dari direksi dan risalah RUPS yang telah ditanda tanganioleh para direksi PT Tehnopak;Bahwa kedua persyaratan tersebut wajib ada karena mengacu padaUndangundang PT Nomor 40 tahun 2007 dan jika tidak ada persyaratanpersetujuan dari direksi dan risalah RUPS, maka kredit tidak bisadicairkan;Bahwa surat persetujuan direksi dan risalah RUPS tersebut dibawaTerdakwa ke bank;Bahwarisalah RUPS itu diwajibkan karena nilai kredit lebih dari 50% dariharga permegang saham;Bahwa pihak bank tidak

TngBahwa kredit investasi bangunan jangka waktunya 7 tahun sedangkanuntuk investasi mesin selama 5 tahun;Bahwa pada tahun 2014 tidak dilakukan perpanjangan kredit karena telahterjadi perpecahan didalam perusahaan;Bahwa keretakan terjadi sejak order top one tidak terealisasi kirakira tahun2013 sedangkan cicilan perbulan sebesar Rp.370juta;Bahwa RUPS itu syarat dari Bank untuk dilakukan perpanjangan kredit,maka dilakukan RUPS di kantor Bank Mandiri;Bahwa Terdakwa sudah menghubungi via telepo, SMS tapi

mekanisme pemanggilan RUPS, UU PerseroanTerbatas juga menentukan ketentuan untuk menyelenggarakan RUPSyang mana apabila tidak terdapat Direksi dan Dewan Komisaris,pemegang saham yang berhak dapat melakukan pemanggilan RUPS danpenyelenggaraan MRUPS.

Telah terbukti bahwa PEMOHON mempunyai kepentingan yangwajar untuk menyelenggarakan sendiri RUPS dan melakukansendiri pemanggilan RUPS, yaitu. karena: (i) Direksi tidakmengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yangtelah ditentukan; dan (ii) masa jabatan anggota Direksi dan/atauanggota Dewan Komisaris telah berakhir; danc.

RUPS Luar Biasa dan menetapkan pemberianizin melakukan sendiri pemanggilan kepada pemegang saham untukpenyelenggaraan RUPS tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 80 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.Diperbaiki sehingga ketika dibaca menjadi sebagai berikut:20.

Berikut adalah uraiannya:a) MAKNA PETITUM BUTIR 4 SEBELUM PERUBAHAN: TANPAPEMANGGILAN RUPSPemohon, selaku pemegang saham 95% PI West Point Terminalmeminta agar dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa secara sendiri,yang berarti tanpa perlu melakukan pemanggilan kepada parapemegang saham atau pemanggilan RUPS.

pemanggilan RUPS.23.Padahal, M.

melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)baik dalam bentuk fisik atau nonfisik sesuai ketentuan UndangUndangNo.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah tidak sah;Bahwa, Saksi Ahli menerangkan tentang SAH atau Tidaknya suatuRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) , seperti diatur dalam Pasal 75Halaman 33 dari 57 Hal.

Jkt.Pst.121 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaiberikut :RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS iainnya(luarbiasa/RUPSLB) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroanatau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama(harus di dalam wilayah RI), kecuali disetujui Semua pemegangsaham dapat dilakukan di luar kedudukan dan tempat kegiatan usahatetapi tetap di dalam wilayah RI;RUPS tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6bulan setelah tahun buku

Jkt.Pst.sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;e RUPS hanya membahas agenda RUPS yang telah ditentukan yangtidak bertentangan dengan kepentingan perseroan; Materi/agendaRUPS sudah harus dibagikan kepada pemegang saham yang akanmengikuti RUPS; Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS denganSurat

Vantec IndomobilLogistic;Bahwa, Saksi bukan sebagai Pemegang Saham, namun Saksi mengikutirapat (meeting) dalam RUPS sesuai dengan intruksi Perseroan Terbatas;Bahwa, Saksi mengetahui pernah ada RUPS di Wisma Indomobil, akantetap tidak mengetahui agenda RUPS dan Penggugat tidak diundanguntuk hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang SK, Penurunan jabatan dan yanglainnya;Halaman 38 dari 57 Hal. Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2017/PN.

Vantec Indomobil Logistics diangkat berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai akte notaris tanggal742016, nomor 14.

sMODAL DASAR, SEHINGGA RUPS TIDAK DAPATMENGAMBIL KEPUTUSAN YANG SAH DAN MENGIKAT PERSEROAN.Oleh karena itu Rapat Umum Pemehang Saham tanggal 1 Oktober 2007yang dituangkan dalam Akta RUPS Ke 2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT adalah TIDAK SAH dan BATALDEMI HUKUM:Bahwa akibat tidak sah dan batal demi hukum Akta RUPS ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 5 diatas, makapersetujuan atas Akta RUPS Ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 aquo sebagaimana

RUPS kedua tanggai 1 Oktober 2007, kondisi di PT.

"Dari ketentaan tersebut diatas telah jelas mengatur bahwa apabila RUPS pertama tidak mencapai kuorum 2/3 maka dapat dilanjutkan dengan RUPS yangke2 dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.4.

Artinya keputusan RUPS ke2 adalah sah bilamana disetujui paling sedikit 40 % (empatpuluh persen) dari suara yang dikeluarkan, akan tetapi peserta RUPS ke2 dari seluruh jumlah suara yang hadir 60 % (enam puluh persen) saham hadir,semua setuju dengan hasil keputusan RUPS dimaksud.Hal 65 dari 95 hal.

UU No. 40 Tahun 2007, pada pokoknya menegaskan bahwa pemanggilan RUPS dilakukandalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggai RUPS diadakan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar denganmencantumkan tanggai, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorPerseroan sejak tanggai dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diadakan ;Bahwa kemudian pasal 75 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi Izin dan/atau Hak dan/atau Wewenang untuk memanggil sendiri dan/atau Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa (RUPS LB) atas PT CRISTIAN PUTRA;
3. Pemberian izin untuk PT CRISTIAN PUTRA agar dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa meskipun tanpa kehadiran PARA TERMOHON dan/atau AHLI WARIS yang mewakili PT CRISTIAN PUTRA;
4. Menetapkan mengenai

batas waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT CRISTIAN PUTRA.

membuat undangan untuk mengadakan RUPS LB yangdirencanakan tanggal 28 Nopember 2007 bertempat di Jalan Wisma MetroHalaman 6 dari 34 hal.Put.

Memberlakukan susunan pengurus sebelum RUPS LB tertanggal 12April 2007 (vide posita poin 11);Atau dengan kata lain RUPS LB ini memberlakukan kembali ketentuanAkta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani olehsemua perserta RUPS;Bahwa pelaksanaan RUPS LB tertanggal 28 Nopember 2007 atas undangandari Tergugat 9 sebagai pemilik 125 saham dan masih menjabat sebagaiKomisaris sesuai hasil RUPS LB tertanggal 12 April 2007, di mana tindakanTergugat 9 tanpa melalui keputusan Rapat Dewan Komisaris (Pasal 15Anggaran Dasar Perseroan) dan tidak memenuhi syarat minimal 1/10 darijumlah seluruh

Nomor 510 PK/Pdt/2015seluruh saham PT Kasih Bunda Mulia selebinnya dipegang oleh Termohonsekaligus selaku Direkturnya;Bahwa sejak didirikan hingga saat permohonan ini diajukan Termohonbelum pernah menjalankan kewajibannya melakukan RUPS untukmenyampaikan laporan tahunan PT Kasih Bunda Mulia sebagaimanaketentuan wajid yang harus dilaksanakan oleh Direktur berdasarkanAnggaran Dasar serta peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pemohon pernah meminta Termohon melakukan RUPS untukmenyampaikan

Nomor 510 PK/Pdt/201510.11.12.13.14.15.16.Bahwa oleh karena RUPS yang rencananya diselenggarakan tanggal 4 April2012 tersebut Termohon tidak hadir maka Pemohon kembali mengundangTermohon untuk datang pada RUPS kedua dengan agenda yang samapada tanggal 24 April 2012, namun demikian untuk yang kedua kalinyatanpa pemberitahuan apapun Termohon tidak hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa penyimpangan/penyelewengan yang dilakukan oleh Termohontersebut didukung oleh hasil audit yang dilakukan oleh Audit Independendari

RUPS ketiga PTKasih Bunda Mulia sangat kami perlukan agar ada kepastian hukummengenai jumlah quorum serta keputusan yang dapat diambil dalam RUPSdengan jumlah suara yang kurang dari ketentuan undangundang;Halaman 3 dari 7 hal.

Velly Sumartini selaku Direktur PT Kasih Bunda Mulia; Pengangkatan pengurus baru PT Kasih Bunda Mulia;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan denganquorum V2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah mengambil keputusanmemberhentikan Sdr.

Velly Sumartini selaku Direktur PT Kasih Bunda Mulia; Pengangkatan pengurus baru PT Kasih Bunda Mulia;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan denganquorum 2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah mengambil keputusanmemberhentikan sdr. Velly Sumartini selaku Direktur serta pengangkatanHalaman 4 dari 7 hal. Put.

Permintaan tersebutdisampaikan baik dalam RUPS Tahunan, RUPS LB maupun melaluiSirkuler Resolusi Pengganti RUPS ;Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT menyebutkan :Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonanpemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasanPerseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan ;Pasal 142 ayat (1) huruf c UUPT :Pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan penetapan Pengadilan ;Bahwa selain Perseroan tidak menyesuaikan AD II nya dengan UUPT,ORGAN PERSEROAN JUGA

No. 830 K/Pdt/2012Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Perseroan mengadakan RUPSLB ke1 pada 10 Desember 2010 dengan agenda Pembubaran danPenunjukan Presiden Direktur sebagai Likuidator, namun kuorumkehadiran tidak terpenuhi karena hanya dihadiri oleh 40% pemegangsaham sehingga RUPS LB ke1 tidak dapat dilanjutkan ;. PENYELENGGARAAN RUPS LB ke2 ;Pasal 89 ayat (2) dan (8) UUPT :Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai dapat diadakan panggilan RUPS kedua.

;Oleh karena kuorum kehadiran pada RUPS LB ke1 tidak terpenuhisehingga gagal mengambil keputusan yang sah, maka Perseroanmengadakan RUPS LB ke2 pada 29 Desember 2010, namundemikian RUPS LB ke2 pun tidak dapat mengambil keputusan yangsah karena tidak terpenuhinya kuorum ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon mohon kepadaPengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan penetapan yang dapatdijalankan lebih dahulu sebagai berikut :1.MENETAPKAN :MENYATAKAN PERSEROAN BUBAR DEMI HUKUM ;2.