Ditemukan 3977 data
94 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Hum. berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindakpidana Penyalahgunaan Narkotika, melangar Pasal 127 Ayat (1) hurufHal. 30 dari 32 hal. Put.
96 — 10
dikategorikan sebagai perbuatan pidanasebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut telah diajukan kedepanpersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggarPasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) ke 1KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa di dakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidanganyaitu dakwaan Kesatu melangar
98 — 39
Selanjutnya Fahmidipanggil oleh Pak Sutriyono untuk Klarifikasi masalah ini, pada saatitulah ada Danu dari Inamco yang mengancam Fahmi dan sempat terjadiadu mulut, kKemudian Fahmi memanggil Tergugat untuk memintabantuan agar masalahnya selesai, naum kemudian Danu mendorongpunggung Tergugat sehingga terjadilah perkelahian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 Tergugatkonpensi/Penggugat rekonpensi telah diskorsing oleh Penggugat karenadianggap telah melangar aturan disiplin.Menimbang, bahwa
24 — 19
nama Terdakwa BUDIYONO Als BUDI BinKASINO beserta seluruh lampirannya;Telah Mendengar:Telah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut Terdakwa sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa BUDIYONO Als BUDI Bin KASINO bersalahmelakukan perbuatan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawanhukum menggunakan Narkotika Golongan bagi diri Sendirisebagaimana dalam dakwaan Ketiga melangar
65 — 18
Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian itu; eoneennne= Menimbang, bahwa pada mulanya perbuatan melawan hukum diartikanhanya sematamata perbuatan yang melawan atau melangar pasalpasal darihukum tertulis saja. Tetapi sejak tanggal 31 Januari 1919 dalam putusan HogeRaad perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna yaitu mencakupsalah satu dari perbuatanperbuatan sebagai berikut;a.
31 — 22
bahwa sample obat shabushabu tersebut yang di kirim oleh PolresKutai Barat berupa sample serbuk kristalbewarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanaman jenis Shabushabu karena mengandung ZATMETHAMPHETAMINE ;e Bahwa obat tersebut biasa digunakandalam dunia Kesehatan dan obat tersebuttidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas,dan apa bila ada orang lain yang telahmemiliki obat tersebut tanopa kuasanya atauHak, resep dokter dan atau bukan dalamtahap pengobatan maka orang tersebuttelah melangar
20 — 4
Seharusnya Tergugat sebagai seorang PNS merasa malukarena telah lebih dari 5 tahun telah pindah dari rumah kontrakan tidakmengurus surat pindah dan masih memakai alamat tersebut, apalagidengan jelas Tergugat sebagai PNS telah melangar UndangUndangtentang administrasi kKependudukan yaitu memakai alamat fiktif.Menolak dengan tegas jawaban Tergugat dalam eksepsi nomor 4dengan alasan yang dinamakan kabur adalah pokok perkara,sedangkan alamat dan indentitas merupakan kompentensi pengadilandan kompentensi
Pembanding/Penggugat II : HAPIZ BAHARSAH M. ARGHUBI Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat III : RIZA BADARSAH Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat IV : FAHMI KADARSAH Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat V : NOVIA ISFANDIARI Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat VI : RENA ASTRIANI Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Terbanding/Tergugat I : Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pemalang
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
131 — 126
Bahwa karena penerbitan Hak Pakai Nomor 77 tahun 1991 atasnama Tergugat (Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang) adalah cacathukum, yakni karena salah prosedur dan/atau salah penerapanPeraturan Perundangundangan dan/atau salah subjeknya, hal iniberakibat hukum bahwa penguasaan tanah OBJEK SENGKETA olehTergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang) adalah tidak sahdan melangar hukum.
45 — 3
Penggugat dengan Tergugat I) dan tidak mengikat sama sekalidengan Pihak Ketiga yang membeli dengan itikad baik (Tergugat ID);GIl.134Gugatan Kabur (Exceptio Obscuri Libelli)Bahwa pada pokoknya dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat adalahkabur dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:Bahwa disatu sisi Para Penggugat mengakui, membenarkan dan tidak menuntutpembatalan atau tidak dinyatakan tidak sah terhadap adanya Perjanjian Kreditdengan Tergugat I yang telah dibuatnya, namun ia melangar
41 — 3
Wirajaya melalui bagian administrasipiutang dengan disertai nota faktur/nota tagihan ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhisemua unsurunsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum,sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atasperbuatannya ;Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara inidisusun secara alternatif yaitu melangar
HERMAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
ARMI ARKAN BIN NANDI SOPANDI
31 — 6
pihak yang berwenang.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan jenis dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar ketentuan pasal 197Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau keduamelanggar ketentuan pasal 196 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan atau ketiga melangar
ROY TUA HAKIM, SH
Terdakwa:
JUHRO Als JARWO KOPLING Bin HAMID
368 — 266
Bahwa gambar yang dikirimkan pemilik akunHalaman 16 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN RkbFaceboook messenger atas nama JARWO KOPLING kepada akunteman korban ada menampilkan alat kelamin atau alat genital korbanyang termasuk melangar Kesusilaan, dimana batasan larangan diaturdalam UU Pornografi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanyaperkara tindak pidana informasi dan transaksi
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yulius Hendrydalam perkara ini, tidaklah melangar asasasas umumpemerintahan yang baik, sebagaimana pertimbangan hukumMajelis Hakim Tinggi (Judex Facti) pada PengadilanTinggi Palembang ;Peran Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan KuasaPengguna Anggaran hanyalah meneruskan pembayaranlangsung, apabila telah dipenuhinya semua syarat syaratadminstrasi yang diperlukan untuk itu.
120 — 20
Menyatakan Terdakwa KODIR BIN (ALM) OMO Telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimanadalam dakwaan alternatif melangar pasal 368 ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamTahanan serta menetapkan agar Terfdakwa tetap berada dalam tahanan;3.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AJIS SAIDO alias AJIS
103 — 83
pipetkaca dan 1 (satu) pcs sedotan warna putih yang juga diakui milik Terdakwa;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik berisibutiran kristal bening tersebut sesuai hasil pengujian Laboratorium adalahnarkotika Golongan jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki dan membawanarkotika tersebut adalah untuk dikonsumsinya, maka perbuatan Terdakwatersebut bertentangan dan melangar
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
PARJAN alias PARJAN Bin Alm SUKIMIN
361 — 11
Bahwa perbutan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berperan sebagaiorang yang mengangkut dan menguasai kayu olahan tersebut tidakdiperbolehkan atau melangar undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak, pengangkutan kayuyang berasal dari kawasan hutan wajib disertai dengan dokumensahnya hasil hutan.
402 — 180
Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melangar Pasal 158UU No.4 Tahun 2009, karena melakukan usaha pertambangan tanpaIUP/IP R/IUPK; Bahwa sesuai keterangan Terdakwa mengenai status tanah yang dilakukanpenambangan tanpa ijin IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalampasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara yang diduga dilakukan oleh tersangka Terdakwa tersebut di atasbahwa Terdakwa mempunyai hak terhadap wilayah yang ditambang, namunsesuai Hak atas tanah
122 — 17
Tjkpernyataan lugu dan natural akan dipertimbangkan bersamaan denganpembuktian unsurunsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diriTerdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah didakwaPenuntut Umum melangar Pasal 93 ayat (1) Undangundang Nomor 45 Tahun2009 perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaIndonesia;3.
PANDAPOTAN LIMBONG
Termohon:
PEMERINTAH R.I. Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KAPOLSEK PATUMBAK
54 — 9
GANTI KERUGIANBahwa akibat perbuatan melangar hukum yang dilakukan oleh TERMOHON,mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun imateril yang dialami olehPEMOHON. Selama berada di dalam tanahan, PEMOHON tidak dapatberaktifitas seperti biasa dalam mencari nafkah bagi keluarganya apalagiPEMOHON adalah tulang punggung bagi keluarganya. Selain itu, prosespenangkapan yang dilakukan TERMOHON menyebabkan nama baikPEMOHON di lingkungan masyarakat tempat PEMOHON tinggal menjadiburuk.
1.SYARKIYAH M, S.H., M.H.
2.HARLINA, SB,S.H.
Terdakwa:
HARIMAN, S.IP. Alias ARI Bin ZAENUDDIN D
152 — 66
Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (do/us eventualis);Disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaranjenis ini ialah sejaunh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentangtindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yangmungkin akan terjadi.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalahperbuatan Terdakwa tersebut melangar aturan yang berlaku, sedangkan yangdimaksud memiliki menurut Jurisprudensi Indonesia dalam buku TindakHalaman 23 dari