Bahwa menanggapi permasalahan tersebut, saksi selakuBadan Pengawas bersamasama dengan Badan Pemeriksa UnitPengelola Kegiatan (BPUPK), Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD),Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) KecamatanPupuan, Kepala Desa melakukan rapat dikantor Camat dan dilakukanupaya untuk mempertemukan terdakwa selaku bendahara UPKdengan kelompok peminjam namun terdakwa selalu menghindar dantidak mau bertemu dengan kelompok peminjam.

Bahwa oleh karena tidak ada titik temu penyelesaianpermasalahan tersebut, Camat Pupuan kembali memanggil terdakwaselaku bendahara UPK Pupuan bersamasama dengan BadanPemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), Badan KoordinasiAntar Desa (BKAD), Penanggung Jawan Operasional Kegiatan(PJOK) Kecamatan Pupuan , Kepala Desa. Hasil dari Pertemuantersebut, terdakwa Bu Luksana menyatakan mau bertanggung jawabmembayar tunggakan namun terdakwa tidak mengaku mengambiluang dari peminjam tersebut.

PJOK.

Bahwa oleh karena tidak ada titik temu penyelesaianpermasalahan tersebut, Camat Pupuan kembali memanggil terdakwaselaku bendahara UPK Pupuan bersamasama dengan BadanPemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), Badan KoordinasiAntar Desa (BKAD), Penanggung Jawan Operasional Kegiatan(PJOK) Kecamatan Pupuan , Badan Pengawas, Kepala Desa.

Bahwa Camat Pupuan pernah memanggil terdakwa selakubendahara UPK Pupuan bersamasama dengan Badan Pemeriksa UnitPengelola Kegiatan (BPUPK), Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD),Penanggung Jawan Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Pupuan ,Badan Pengawas, Kepala Desa untuk menyelesaikan permasalahtersebut. Hasil dari Pertemuan tersebut, terdakwa Bu Luksanamenyatakan mau bertanggung jawab membayar tunggakan namunterdakwa tidak mengaku mengambil uang dari peminjam tersebut.

Bahwa sesuai dengan peraturan OJK No.11/PJOK.03/2020 terkaitkeringanan kredit, masyarakat yang terkena dampak COVID19 akanmemperoleh keringanan atas kreditnya. Namun Para Penggugat tidakmenerima keringanan atas kreditnya, bahkan Tergugat berniat untukmerampas jaminan milik Para Penggugat;11.

akan melakukan penjualan / lelang atas obyek sengketatersebut dengan bantuan Turut Tergugat, oleh karena itu Penggugat dalam halini menyatakan keberatan atas surat Peringatan Tegugat tersebut diatas,karena Penggugat selama lebih kurang 9 tahun menjadi nasabah Tergugat dan selalu menyelesaikan pinjaman dengan baik dan telah banyak andilkepada Tergugat , karena kondisi saat ini usaha Penggugat lesu karenaterdampak dari penyebaran pandemi covid19, sebagaimana Peraturan OtoritasJasa Keuangan No.11/PJOK

Penggugat saat ini dalam kesulitan keuangan karena dampakcocid19 akan tetapi usaha Penggugat tersebut masih berjalan walaupunterseokseok serta prospek kedepan masih bisa diharapkan sehinggaPenggugat mengharapkan kepada Tergugat untuk dapat dilakukanrestrukturisasi atau penyelesaian atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat dengan mengacu SK BI No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998Halaman 30 Putusan Nomor 44/Pdt/2021/PT SMGtentang restrukturisasi kredit, dan atau Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo.11/PJOK

Melaksanakan ketata usahaan keuangan secara tertib dan teratur;Hal 47 dari 228 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2018/PN SmgMenyusun, membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan meliputiNeraca, laba rugi, perubahan modal dalam rapat/musyawarah BKM;Menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) huruf e, yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahanrapat/musyawarah BKM kepada pemerintah desa, PJOK, BAPPEDAserta Dinas Instansi terkait lainnya;Memberikan informasi kepada pihakpihak terkait

) yang berkedudukan di tingkat Kecamatan;PJOK melakukan verifikasi dokumen proposal/usulan dana BLM tersebutkembali, setelan dinyatakan lengkap kemudian PJOK sebagai pejabatyang mewakili pemerintah dengan BKM/LKM~ menandatanganimenandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), selainSPPB ada beberapa dokumen pencairan yang harus dilengkapi yaitu PPBLM (Perintah Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat), BAPPD(Berita Acara Penarikan dan Penggunaan Dana), kwitansi, copyRekening BKM/LKM dan Resume

Ditingkat provinsi yang melakukan pendampingan adalah Satuan KerjaProvinsi atau pemerintah provinsi dan Konsultan Manajemen Wilayah(KMW);0 Ditingkat Kabupaten yang melakukan pendampingan dan kemitraanadalah Satuan Kerja Kota/Kabupaten atau Pemerintah Kota/Kabupatenyaitu BAPPEDA dan Dinas Cipta Karya, selain itu juga ada KoordinatorKota/Tim Korkot;0 Ditingkat Kecamatan yang melakukan pendampingan dan kemitraanadalah Pemerintah Kecamatan dalam hal ini ditunjuk Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK

yang sedang berjalan adalah ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPMMP).Kemudian pada tahun 2016 program tersebut berganti nama menjadiKOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).Bahwa tugas dan kewenangan dari Dinas Cipta Karya dan Tata RuangKabupaten Kudus sebagai pelaksana administratif adalah sebatasmenerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah menerima penyerahandokumen permohonan/proposal dari BKM setelah diverifikasi Korkot(koordinator Kota) yang berada di tingkat Kabupaten dan PJOK

) yang berkedudukandi tingkat Kecamatan.Bahwa Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) adalah sebagaipejabat yang berperan dalam hal proses pencairan dana bantuan daripemerintah untuk mendukung kegiatan pengentasan kemiskinan yang sedangdilaksanakan serta mengemban fungsi pengawasan dan evaluasi terhadappelaksanaan programnya.Bahwa saksi ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PJOK) adalah sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan dasarpenunjukan saksi sebagai PJOK adalah Surat

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yaitu Sekretaris Desaatau perangkat Desa yang mampu, berdasarkan Keputusan Kepala Desabertanggung jawab terhadap pengelolaan dan keberhasilan seluruhnyapengelolaan ADD. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) adalah KaurKeuangan/perangkat Desa pada Sekretariat Desa berdasarkanHal. 48 dari 52 hal. Put.

No. 2469 K/PID.SUS/201 1keputusan Kepala Desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraanadministrasi keuangan ADD.Bahwa dari uraian surat dakwaan tersebut, ternyata bahwa Terdakwaselaku Kepala Desa yang bertanggung sepenuhnya atas pengelolaan ADD,padahal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2006 di atas selainKepala Desa maka yang bertanggung jawab atas pengelolaan dankeberhasilan pengelolaan ADD adalah PJOK, sedangkan yang bertanggungjawab atas peyelenggaraan administrasi keuangan adalah

Makaseharusnya dalam surat dakwaan tersebut semestinya diuraikan tugasKepala Desa, PUOK dan PJAK dalam pengelolaan ADD tersebut, sehinggayang terpenting bahwa apakah dalam pelaksanaan ADD itu sendiri telahdilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 9 Tahun 2006atau tidak, sehingga akan jelas siapa yang melakukan perbuatan apakahKepala Desa, PJOK ataupun PJAK dan atau apakah Terdakwa tidakmelaksanakan apa yang sudah ditentukan dalam peraturan tersebutsehingga dapat dipersalahkan telah

Penyediaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ;Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bersumber dari danapinjaman Bank Dunia sementara Pemerintah Indonesia (Pusat, Provinsidan Kota/Kabupaten) mengalokasikan dana untuk Biaya OperasionalProyek (BOP) termasuk hingga : BOP PJOK (Penanggung JawabOperasional Kegiatan) dan BOP Kelurahan ;3. Dukungan Pelaksanaan atau Bantuan Tekhnis ;Hal. 2 dari 129 hal. Put.

Bahwanenyangkut prosedur dan mekanisme pencairan dana P2KP adalah melaluimekanisme PJOK akan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP)kepada kantor KPKN setempat, yang selanjutnya akan menerbitkan suratperintah membayar (SPM) kepada Bank Indonesia setempat, BankIndonesia akan menyalurkan dana P2KP ke masingmasing rekening BKM diBank yang ditunjuk BKM (sebagaimana diatur dalam Pedum P. V14) ;Bahwa perihal persyaratan tekhnis dan administrasi pencairan Dana BLMsebagai berikut :1.

sanksi (Sesuai dengan ketentuan PedumVI6) ;Bahwa dalam Tahapan Penerimaan dana P2KP oleh tiaptiap BKM dibagimenjadi 3 (tiga) Tahapan, yakni : Tahap sebesar 20 %, Tahap Il sebesar50% (Pedum Ill6), sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam setiaptahapan pencairannya adalah : Tahap : 20% dapat dicairkan bila BKM telah terbentuk dan dilegalisasi,menyerahkan PJM Pronangkis, Rencana Tahunan, kemudian BKMmenandatangani SPPB (Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan) bersamapihak pemerintah yang diwakili olen PJOK

Penyediaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ;Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bersumber dari danapinjaman Bank Dunia sementara Pemerintah Indonesia (Pusat, Provinsidan Kota/Kabupaten) mengalokasikan dana untuk Biaya OperasionalProyek (BOP) termasuk hingga : BOP PJOK (Penanggung JawabOperasional Kegiatan) dan BOP Kelurahan ;3.

Bali baik dari kalangan Pengusaha berskala besarhingga Usaha Kecil, yang kini dilakoni oleh Para Tergugat yang satusatunya sumber penghasilan dan sumber pengembalian kredit kepadalembaga keuangan tempat para tergugat meminjam in casu kepadaPenggugat, dengan adanya situasi Nasional ini, Pemerintah/Negara telahmengeluarkan kebijakan untuk mengurangi beban rakyat yang begitu seriusdirasakan masyarakat termasuk bagi Para tergugat sendiri, denganditerbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK

BOP PJOK Rp. 3.000.000, 15. BOP PJTK Rp. 2.000.000, 16. BOP PJAK Rp. 2.000.000, 17. ) BOP Saniri Negeri Rp. 2.000.000,18. BOP LPMN Rp. 5.000.000, 19. BOP PKK Rp. 6.916.488, 20. Kegiatan Seni Budaya Rp. 5.749.892, Hal 5 dari 41 Hal Put. No. 13/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB 21. Laporan PKS BBM Rp.22.

BOP PJOK Rp. 3.000.000, 15. BOP PJTK Rp. 2.000.000, Hal 20 dari 41 Hal Put. No. 13/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB 16. BOP PJAK Rp. 2.000.000, 17. BOP Saniri Negeri Rp. 2.000.000,18. BOP LPMN Rp. 5.000.000,19. BOP PKK Rp. 6.916.488, 20. ) Kegiatan Seni Budaya Rp. 5.749.892, 21. Laporan PKS BBM Rp.22.

PJOK;q Mengadakan rapat koordinasi bulanan di Kecamatan;r Menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupaten dan menyampaikanlaporan perkembangan kegiatan;s Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siapdiberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan dansecara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas danrekening;u Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaandana dalam

PJOK;Mengadakan rapat koordinasi bulanan di Kecamatan;Menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupaten dan menyampaikanlaporan perkembangan kegiatan;Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siapdiberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan dansecara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas danrekening;Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaandana dalam rangka

jembatan parit 7 rusak parah sehinggasangat mengganggu lalulintas sekitarnya, namun setelahdiperbaiki,lalulintas menjadi lancer ;Bahwa atas keterangan saksi,terdakwa tidak menanggapi.IBRAHIM ARGA Bin ABDUL RAHMANI ;Bahwa saksi sebagai staf pada kantor Desa Pangkal Duri, KecamatanMendahara llir Kabupaten tanjung Jabung Timur ;Bahwa Desa Pangkal Duri baru pertama kali menerima dana ADD yaitupada tahun 2007 ;Bahwa saksi telah ditunjuk oleh Kapala Desa Pangkal Duri sebagaiPenanggung Jawab Operasional (PJOK

persetujuan pengalihan anggaranperbaikan jembatan Parit 8 yang dialinkan ke perbaikan jembatan Parit 7 ;Bahwa batas akhir tahun anggaran untuk ADD tahun 2007 adalah tanggal31 Desember 2007 ;Bahwa tim pendamping Kecamatan Mendahara lir hanya menerimalaporan adsministrasi tentang pelaksanaan ADD yang telah dilaksanakanoleh desadesa tanpa melakukan pengawasan langsung ke desadesa ;Bahwa dalam pelaksanaan ADD yang bertanggung jawab membuatlaporan tentang pelaksanaan ADD adalah Kepala Desa, PUAK dan PJOK

Rp79.124.639,00 Rp79.124.639,002 Tahun 2012 Rp750.899.026,00 Rp182.171.666,00 Rp647.851.999,0 03 Tahun 2013 Rp117.350.051,00 Rp125.616.424,00 Rp639.585.626,004 Tahun 2014 Rp128.466.696,00 Rp18.081.295,00 Rp749.971.027,00 te) Jumlah Rp1.075.840.412,00 Rp325.869.385,00 Bahwa terhadap dana yang disimpan dalam rekening ADG penarikannya harus ada 3 (Tiga) spesimen tanda tangan yakni Terdakwa, Bendahara danCamat, dana BKPG pencairannya melalui 4 (empat) specimen tanda tanganyakni Terdakwa, Bendahara, PJOK

Tahun 2013 Rp117.350.051,00 Rp125.616.424,00 Rp639.585.626,004 Tahun 2014 Rp128.466.696,00 Rp18.081.295,00 Rp749.971.027,005 Jumlah Rp1.075.840.412,00 Rp325.869.385,00 Bahwa terhadap dana yang disimpan dalam rekening ADG penarikannyaharus ada 3 (Tiga) spesimen tanda tangan yakni Terdakwa, Bendahara danCamat, dana BKPG pencairannya melalui 4 (empat) specimen tanda tanganyakni Terdakwa, Bendahara, PJOK Kecamatan Lueng Bata dan BPM, sedangkanuntuk dana PAG melalui 3 (Tiga) specimen tanda tangan yakni

2012 Rp79.124.639,00 Rp79.124.639,002 ffahun 2012 Rp750.899.026,00 Rp182.171.666,00 Rp647.851.999,003 ffahun 2013 Rp117.350.051,00 Rp125.616.424,00 Rp639.585.626,004 ffahun 2014 Rp128.466.696,00 Rp18.081.295,00 Rp749.971.027,005 Jumlah Rp1.075.840.412,00 Rp325.869.385,00 Bahwa terhadap dana yang disimpan dalam rekening ADG penarikannyaharus ada 3 (tiga) spesimen tanda tangan yakni Terdakwa, Bendahara danCamat, dana BKPG pencairannya melalui 4 (empat) specimen tanda tanganyakni Terdakwa, Bendahara, PJOK

DenpasarSelatan, kemudian saksi wajib menerima Laporan pertiga bulandari UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) mengenai perguliran danaSPP tersebut.Bahwa dari awal berjalannya program Simpan PinjamPeremuan (SPP) hingga saat ini, saksi selaku PJOK sama sekalibelum pernah menerima Laporan pertiga bulan dari UPK (UnitPelaksana Kegiatan) mengenai perguliran dana SPP.Bahwa dari petugas UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) sendirimemang tidak pernah membuat Laporan pertiga bulan dari UPK(Unit Pelaksana Kegiatan) mengenai

Denpasar Selatan salahsatunya berupa kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)untuk tahun anggaran 2006 dan tahun 2007 tersebut, karenasaksi menjabat sebagai PJOK dari tahun 2008 hingga tahun2011, yang mana saksi hanya melanjutkan tugastugas PUOKyang dijabat sebelumnya oleh saudari NI NYOMAN WIDIANI,jadi saudari NI NYOMAN WIDIANI yang tahu persis masalahsumber dana tersebut.Bahwa yang duduk dalam struktur organisasi ProgramPengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) di kec.

Dan bunga terakhir daripinjaman tersebut adalah sebesar 1% menurun.e Bahwa sampai hari ini dari 25 (dua puluh lima) KUBA tersebut, sudah 22(dua puluh dua) KUBA yang melunasi pinjaman dengan cara diterima dandisimpan oleh bendahara YUDHO KARDIANTO dan ada yang diterima olehKasi PM/ PJOK Kec.

lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari IBU TEKNIADIRenon sebesar Rp. 22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa menurut pengakuan terdakwa YUDHO KARDIANTO bahwa danapelunasan yang diterima oleh dirinya sebesar Rp. 349.000.000, (tiga ratusempat puluh sembilan juta rupiah) ditambah uang kecilkecil yang belumsempat dihitung jumlahnya dan saksi tidak mengetahui dibawa kemanauang pelunasan tersebut oleh YUDHO KARDIANTO, sedangkan danapelunasan yang diterima Kasi PM/ PJOK

atas nama IBU WIDIANI, tetapiatas permohonan lisan saya tersebut ditolak oleh ketuaUPK dan PJOK namun ada kesanggupan dari ketua UPKdan sektretaris UPK atas nama GUSTI PUTU LOKAuntuk menjalankan tugastugas bendahara, atas dasaritulah saya mulai tidak aktif melakukan penyelenggaraanbuku kas terhadap program PPK/PPKM dalam programSPP Kec Densel.

PENETAPANNomor 34/Pdt.P/2015/PA.Bukeat :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonanpengangkatan anak yang dimohonkan oleh :PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan PJOK (Pendidikan JasmaniOlahraga Kesehatan), Pekerjaan PNS, bertempat tinggal diKabupaten Morowali ;PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu RumahTangga

Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu,kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategorikelompok berkembang atau siap sebelum dilakukan penyalurandana berkasberkas pinjaman harus dilampiri denganDokumen yang terkait dengan pengajuan usulan kelompok(proposal), Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK, hasilverifikasi, keputusan pendanaan yang ditandatangai oleh timpendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dandilaporkan kepada camat/PJOK, surat persetujuan pinjamandan kartu

Bahwa selama kurang lebin pada bulan Desember 2018 Tergugat danTergugat II mengalami kemunduran dalam usahanya sehingga terjadipenurunan nilai dalam mengangsur kredit per bulannya yang terdampak olehbencana gempa melanda pulau Lombok yang mengakibatkan perekonomianmenurun, sesuai dengan Peraturan OJK 45/PJOK.03/2017 tentangPerlakukan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi DaerahTertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam;6.

bantuan BLM (Bantuan langsung Masyarakat) periodetahun 2013 yaitu pihak UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) kecamatan Betungmengadakan MAD (Musyawarah Antar Desa) untuk menentukan penggunaandana bantuan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) kemudian setelahditentukan penggunaan dananya lalu UPK membuat laporan dan membuatkanSP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) yang ditandatangani oleh Ketua KelompokYang ditunjuk, Ketua UPK, Konsultan Keuangan Kabupaten, Konsultan TeknisKabupaten, Konsultan Pemberdayaan Kabupaten, PJOK

penggelapan uang SPPdan dana BLM milik PNPMMP Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasinyang dilakukan oleh ketua UPK an HUSNI THAMRIN yaitu setelah kejadianpenggelapan tersebut pihak PNPM MP Kecamatan betung langsungmendatangi rumah pelaku an HUSNI THAMRIN di desa Taja IndahKecamatan Betung Kabupaten Banyuasin namun tidak berhasil menemui danberdasarkan keterangan dari istri pelaku bahwa pada tanggal 01 Juli 2013pelaku sudah tidak pulang kerumah lagi dan tidak tahu dimanakeberadaannyakKemudian kami menemui PJOK

melaksanakan kegiatanProgram Simpan Pinjam Khusus Perempuan.Bahwa kapasitas saksi yaitu selaku CAMAT di Kecamatan Betung KabupatenBanyuasin sejak Bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Januari 2014;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku CAMAT Betung sehubungandengan KegiatanProgram Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiriPedesaan Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin yaitu :> Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di wilayahKecamatan> Menyelenggarakan MAD> Bersama fasilitator dan PjOK

ribu rupiah);Bahwa yang mengusulkan penetapan perihal Penetapan Nama desapenerima, jenis kegiatan dan jumlah dana bantuan PNPMMP tersebut yaituKetua UPK dan dampingi oleh BKAD;Bahwa kegiatan kegiatan tersebut belum dikerjakan seluruhnya karnadananya telah digelapkan oleh ketua UPK Kecamatan Betung an HUSNI;Bahwa, tindakan/upaya yang telah saksi lakukan yaitu saksi sempatmendatangi rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak berada di rumahdan tidak berada di desa lagi sehingga saksi memerintahkan PJOK

2011 perihal Pemanfaatan Sisa Tender Kegiatan Rehab dan rekon Pasca Bencana Bantuan Sosial Berpola Hibah TA.2010 tanggal 10 Agustus 2011;

/XII/2010 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Dana bantuan Sosial Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruski Pasca Bencana Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 Desember 2010;

Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010;

Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/212/BUP.PASBAR tanggal 08 Maret 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat No.630/08/SK/BPBD-PJOK/XII/2010 Tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Dana bantuan Sosial Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruski Pasca Bencana Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;

Gorontalo RISNO IBRAHIM, SEyangmana hasil audit tersebut menemukan adanya penyimpangan danaSPKP sebesar Rp 63.000.000 ( enam puluh tiga juta rupiah ) ;Bahwa dengan adamya temuan tersebut maka saksi bersama DIKSONAHUDULU,SE (PJOK), FK, FT, PENLOK, UPK , BKAD dan BPUPKmengundang terdakwa NASRUM HEMETO, Terdakwa II WISNABILATULA dan terdakwa III NASIR UTIA dimana saat itu saksi memintauntuk membuka pembukuan yang ada di UPK dan saat itu diketahuibahwa sudah pernah terjadi penyelewengan, yang akhirnya

merekabertiga mengakui benar telah melakukan penyelewengan , dan saksimeminta kepada mereka bertiga untuk bertanggung jawab, dan saat itumereka bertiga menyatakan siap untuk mengembalikan secara bertahapdan saat itu bendahara tidak menjawab akan tetapi hanya menangis ;Bahwa semua pernyataan NASRUM HEMETO, WISNA BILATULA danNASIR UTIA tentang pertanggung jawabannya di buatkan suratpernyataan dan surat pernyataan tersebut di simpan oleh PJOK bapakDIKSON AHUDULU, SE ;Bahwa dari hasil investigasi dimana

Gorontalo denganpersetujuan PJOK setelah itu KPA akan mengajukan pencairan dana keKPPN yang kemudian memprosesnya dengan perintah pembebanan kekantor Cabang Bank Indonesia dan perintah pembayaran ke BankOperasional KPPN dan kemudian dana tersebut akan ditransfer kerekening UPK pada bank dimana rekening tersebut dibuka ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Saksi Ir Hasan Muhamadpara Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;21.Saksi Risno Ibrahim, SE di bawah sumpah di depan Persidangan yangpada

meningkatkan taraf hidup masyarakatmiskin ;Bahwa sumber dana PNPMMPd dari danaAPBN, APBD dan swadaya masyarakat ;Bahwa pengelolaan dananya berada di UPKuntuk proses selanjutnya UPK akanmenyalurkan dana tersebut ke Desa selakupengguna dana melalui Tim PelaksanaKegiatan (TPK) berdasarkan rencanapenggunaan dana (RPD) yang dibuat oleh TPKtersebut sesuai kebutuhan dan berolehpersetujuan dari Kepala Desa selanjutnyadisertifikasi oleh Fasilitator Kecamatan/Tehnikdan pemberdayaan serta beroleh persetujuandari PJOK

ketentuan yang ada di PTO ( Petunjuk Tehnis Operasional ) danSOP UPK bahwa yang menerima dan mengeluarkan dana SPKP adalahketua dan bendahara UPK tetapi jika ada kesepakatan diantara merekaantara pengurus UPK maka ketua dan sekertaris dapat melakukanpenerimaan dan pengeluaran dana tetapi harus ada bukti penerima danpengeluaran berupa kwitansi ;Bahwa bentuk Pertanggung jawaban pengelolaan kegiatan SPKP olehUPK itu dilakukan setiap bulan dalam bentuk laporan keuangan UPKyang disampaikan ke BKAD, PJOK

pengarsipan serta menyetujui ataumenolak pengajuan dana sekretaris atau bendahara.Bahwa jumlah dana BPPK yang diselewengkan Afri Joni PglDodong adalah sebesar Rp.31.000.000, (tiga puluh = satujuta rupiah) dan uang yang diselewengkan Michelia EkaPutri Pgl Mice dari dana SPP sebesar Rp.349.960.185,(tiga ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratusenam puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).Bahwa dalam pengelolaan keuangan ada unsur pemerintahankecamatan yang dilibatkan yaitu Syahrial sebagai PJOK

Zal.41Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyaihubungan keluarga ataupun pekerjaan.Bahwa saksi mengetahui dipanggil ke persidangan karenaadanya penyelewengan dana SPP PNPM Mandiri PedesaanKecamatan Sungai Tarab.Bahwa saksi adalah PJOK (Penanggung Jawab OperasionalKegiatan) di PNPM Sungai Tarab.Bahwa pengangkatan PJOK diusulkan dari kecamatan.Bahwa struktur organisasi PNPM (UPK Lenggogeni) adalahKetua UPK Lenggogeni adalah Marsusuanto, S.Ag.Sekretaris adalah Asmelia.Bendahara adalah

Saksi menyerahkan angsuran tersebut kepadaMichelia Eka Putri, selaku Bendahara UPK di SekretariatUPK yang berkantor di Kantor Camat Sungai Tarab.Pembayaran angsuran tersebut disertai dengan buktikuitansi dan kartu kredit yang ditandatangani olehMichelia Eka Putri, sebagaimana barang bukti nomor 17dan 25;Bahwa, kelompok saksi sangat terbantu dengan adanyapinjaman tersebut;Bahwa, Wali Nagari dan PJOK dari kecamatan pernah datangmelakukan pembinaan terhadap kelompok saksi;Atas keterangan tersebut, terdakwa

melainkantandatangan untuk laporan akhir yang telah menyelamatkan kelurahan Doping darisanksi program, terbukti tahun 2011 kelurahan doping tetap mendapatkan bantuanpembangunan pemberdayaan dari PNPM; e Bahwa terhadap saksi Siti Rosna yang mengatakan pencemaran nama baik, karenatandatangannya dipalsukan untuk pencairan dana adalah tidak benar karena tidakada hubungannya dengan jabatan bendahara TPK melainkan dikelola oleh UPKyang berkedudukan di kantor serta yang bertandatangan adalah Ketua TPK, UPK,PJOK