Ditemukan 320 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : termasuk termaksud termaktub termasukã termaktup
Pengadilan PT KUPANG
Putus : 11-12-2014 — Upload : 24-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 124/PDT/2014/PT.KPG
Tanggal 11 Desember 2014 —
53 — 32
  • PN.BJW. menyatakan dalam pertimbangan hukumnya sukuMbay tidak ada ;secennennn Menimbang, bahwa faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain:> Benar penggugat membuka hutan bersama suku Mbay tahun 1935yang dikenal sebagai tanah sengketa, dimana penggugatmengolah untuk berkebun sejak Jepang masuk sampai tahun 1942>Benar Jepang meminta tanah pada hamente Mbay untukperkebunan kapas, termasuk didalamnya tanah sengketa yangsetelah Jepang kemball, tanah di kembalikan kepada penguasasebelumnya termaksuk
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-07-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat:
WANDA WIJAYA
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
Intervensi:
Yopi Hendriawan Rukmin
397 — 415
  • dilakukan Reshuffle;Bahwa saksi menyatakan SK yang baru belum pernah dilihatkan danSK yang baru diserahkan ke Penggugat Wanda Wijaya juga saksitidak tahu ;Bahwa saksi menyatakan pemilinan dilaksanakan di Kantor CamatCangkuang, seharusnya pemilinan secara langsung dengan sistim ditulis calonnya dan sebenarnya tidak ada pemilihan Cuma sistemditunjuk ;Bahwa saksi menyatakan yang menunjuk pemilihan secara langsungtersebut Pak Ruben dan Pak Camat yang menunjuk saya sebagaiKetua BPD tetapi saya tidak mau, termaksuk
Pengadilan PN SUMEDANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 12-03-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Smd
Tanggal 29 Juni 2015 — AFRIZAL alias RIZAL bin ABDUL MUTHOLIB sebagai Tedakwa
64 — 7
  • Semuanya ataukeduannya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatanpersiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukanperbuatan yang termaksuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan teori teori atau doktrindoktrin hukumdiatas apabila dihubungkan dengan fakta fakta didepan persidangan yangdiperoleh dari keterangan saksisaksi dan didukung dengan adanya barangbukti dan ditinjau dengan Petunjuk, maka dapat disimpulkan, bahwa :Bahwa sejak tahun
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 21-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 48/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 April 2020 — Pembanding/Tergugat X : MUHAMMAD SUGIANTO
Terbanding/Penggugat : JAG DIP SINGH
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ABIDIN S. PANGABEAN, S.H
Turut Terbanding/Tergugat I : GEK HAN
Turut Terbanding/Tergugat II : JULIA
Turut Terbanding/Tergugat III : SILVIA
Turut Terbanding/Tergugat IV : DONI AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat V : ANDY AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : LIM MOEN NIO
Turut Terbanding/Tergugat VII : Y A N T O
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ABDUL HALIM
Turut Terbanding/Tergugat IX : IVANA HALIM
67 — 54
  • Penggugat)kepada ayah penggugat hanyalah 1 (satu) panggung bioskop danbukan termaksuk rumah disebelah Barat panggung bioskop (objekperkara).Bahwa sebelum Terbanding mengajukan gugatan ke PengadilanNegeri Medan dengan Register Nomor 825/Pdt.G/2018/PD.Mdn(yang saat ini dimohonkan banding, orang tua Terbanding (lc.Penggugat) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medandengan Putusan Nomor 79/Perd/1982/Pn.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 15-10-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 11-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 625/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 3 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : Mayor Jenderal TNI AD Hj. GUSTI SYAIFUDDIN, SH
Terbanding/Tergugat I : HENDRIK HAKIM
Terbanding/Tergugat II : STEVEN HAKIM
Terbanding/Tergugat III : DIREKTUR UTAMA PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero, Tbk
243 — 223
  • Gusher Tarakan, termaksuk GustiSyaifuddin yang sedang berobat di Singapore, tetapi RUPS tidak dapatberjalan karena korum tidak tercapai dengan hanya dihadiri 12 jumlahpemegang seluruh saham;Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2006, keluarga Gusti Syaifuddin selakupemegang saham 250 saham PT. Gusher Tarakan dan keluarga HendrikHakim selaku pemegang 250 saham perseroan tersebut mengadakanrapat (musyawarah) di Business Center Hotel Santika, Jalan K.S.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 05-12-2011 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 07/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.BJM.
Tanggal 5 Desember 2011 —
63 — 19
  • yangmempunyai kewenangan bersamasama dengan unsurunsurpemerintahan yang lain didalam merencanakan persediaan, penyediaan,peruntukan, dan pemanfaatan tanahtanah yang menjadi lingkupkewenangan tugasnya baik kepada orang perorangan maupun badanbadan hukum (badan hukum publik maupun badan hukum privat).Kekuasaan Negara yang terdapat dalam Pasal 2 UUPA merupakanpengejawantahan dari kekuasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan80alam yang terdapat didalamnya untuk sebesarbesarnya kemakmuranrakyat seperti termaksuk
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 23-04-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 12/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
Dasril S
229 — 898
  • 1999 tentang PedomanPenyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang merupakanaturan pelaksana Pasal 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera BaratNomor : 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya berbunyi:Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetapmelindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat minangkabau sertamengambil manfaat dari tanah termaksuk
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-07-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 16 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATAMIMI, S.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
7.ENDANG ANAKODA.SH
8.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JERRY TUHULERUW
124 — 301
  • tahun 2012 tetang Pengadaan tanahuntuk kepentingan umum dan peraturan pelaksanaanya Perpres 71 tahun2012 Permendagri nomor 72 tahun 2012, peraturan Kepala Badan TanahNasional nomor 5 tahun 2012 PMK nomor 13 tahu 2013 dan PerubahanPerpres nomor 71 yaitu Perpres nomor 30, 99 dan terakir nomor 148 tahun2015 ; Bahwa pengadaan tanah atau objek yang dipakai untuk PembangunanDermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IXAmbon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ProvinsiMaluku termaksuk
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-07-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 16 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATAMIMI, S.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
7.ENDANG ANAKODA.SH
8.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
Ir.JACOB NICOLAS TUHULERUW
158 — 80
  • 2012 tetang Pengadaan tanahuntuk kepentingan umum dan peraturan pelaksanaanya Perpres 71 tahun2012 Permendagri nomor 72 tahun 2012, peraturan Kepala Badan TanahNasional nomor 5 tahun 2012 ; PMK nomor 13 tahu 2013 dan PerubahanPerpres nomor 71 yaitu Perpres nomor 30, 99 dan terakir nomor 148 tahun2015 ; Bahwa pengadaan tanah atau objek yang dipakai untuk PembangunanDermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IXAmbon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ProvinsiMaluku termaksuk
Pengadilan PN SORONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN SORONG Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Son
Tanggal 14 Desember 2020 — 1. Nama :Ny. FATMA AMBON Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : Swasta Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 2. Nama : M. HUSEIN ALFIAN Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 3. Nama : GAHRAL ADIANSYAH ABDULLAH Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta/Karyawan PT. Cahaya Perdana Transalam Batam Alamat : Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 4. Nama : FENNY THALIA ZUBAIDAH Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta/PT. Sampoerna Sudirman Jakarta Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 5. Nama : M. ALGIFARI Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : - Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V atau PENGGUGAT; Masing-masing dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya HARIS NURLETTE,S.H.,M.H Advokat dan Penasihat hukum yang beralamat di Jalan Angsa No. 27, RT.004/RW.002, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11/PMH-SRG/IX/2019 tertanggal Sorong, 20 September 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V atau PENGGUGAT Melawan 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 34 Klaligi Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I. 2. Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong selanjutnya disebut; TERGUGAT II 3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sorong, bertempat tinggal di Jalan Klamono Aimas II Km. 24 Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut : TURUT TERGUGAT.
243 — 54
  • dikeluarkan Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten Sorong;Bahwa sesuai penjualan Rumah Dinas / Rumah Negara (objek sengketa),TURUT TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati KabupatenSorong Nomor : 225 tahun 2000 tentang Penetapan Status Rumah Negara MilikPemerintah Kabupaten Sorong sebagai Rumah Negara Golongaan Ill, bermaksuduntuk diberikan kepada penghuni untuk di huni kepada Pejabat atau PegawaiNegeri yang sedang menjalankan tugas Pemerintahan atau dinas di DaerahKabupaten Sorong pada saat itu (termaksuk
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 15 Juni 2020 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG
371 — 50
  • Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus legalitas SATSDNpada BKSDA wilayah Soe yaitu surat kepemilikan kayu dari Desa danSATSDN keluar setelah dilakukan lacak balak; Bahwa pemilik pohon juga ikut saat dilakukan lacak balak dilokasitebangan; Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksimenyatakan hanya mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) jepitan beritaacara pemeriksaan fisik dan stock kayu sonokeling (dalbergia latifolia)tumbuhan yang tidak dilindungi undangundang dan termaksuk
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 10 Oktober 2016 — Drs. As’ad Aksa Helmy Bin Gozali
106 — 33
  • April 2014 hingga Desember2014 yang menandatangani adalah saksi sendiri, bukan ChandraAndriawan (personil PT.Delima Laksana Tata) meskipun yang terteranama Chandra Andriawan, saksi tandatangani atas saran Noverdon,dimana sebelumnya saksi menelfon Noverdon;Bahwa mengenai pencairan uang muka untuk konsultan pengawas yangHal. 37 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor :29/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl.mengurus semuanya adalah saksi, saksi menghubungi PT.DelimaLaksana Tata untuk mengirim berkas ke Bengkulu termaksuk
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Tjp
Tanggal 26 September 2019 — Penuntut Umum:
NELLI SASTRAWANI, SH.MH
Terdakwa:
OCXA DONOVA AMRAN bin AMRAN Pgl. OKA
76 — 18
  • Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap Orang menurutketentuan Pasal 1 angka 16 UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atasundangundang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orangperseorangan termaksuk Korporasi.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl.
Tanggal 10 Oktober 2016 — Donny Noverdi,ST., Bin Herman Mulyadi
136 — 59
  • dan sampaisekarang belum di perbaiki;Bahwa laporan bulanan konsultan bulan April 2014 hingga Desember2014 yang menandatangani adalah saksi sendiri, bukan ChandraAndriawan (personil PT.Delima Laksana Tata) meskipun yang terteranama Chandra Andriawan, saksi tandatangani atas saran Noverdon,dimana sebelumnya saksi menelfon Noverdon;Bahwa mengenai pencairan uang muka untuk konsultan pengawas yangmengurus semuanya adalah saksi, saksi menghubungi PT.DelimaLaksana Tata untuk mengirim berkas ke Bengkulu termaksuk
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Tjp
Tanggal 26 September 2019 — Penuntut Umum:
ERVIYANTI ROSMAIDA, SH
Terdakwa:
RUDI HARTONO Bin ISMAIL Panggilan RUDI
106 — 31
  • Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap Orang menurutketentuan Pasal 1 angka 16 UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atasundangundang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orangperseorangan termaksuk Korporasi.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
412 — 270
  • Istindo MitraManggarai; Bahwa benar ada surat dari Walhi NTT yang ditujukan kepadaKepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT; Bahwa surat keberatan WALHI NTT tidak pernah direspon beratitidak ada etiket baik; Bahwa surat keberatan yang saksi ajukan itu dalam kedudukansebagai anggota komisi tim penilai amdal; Bahwa keberatan yang saksi ajukan dalam surat itu didasari hasilkajian amdal; Bahwa yang menjadi objek kajian dokumen amdal adalah terkaitdengan administrasi, administrasi tidak termaksuk
Pengadilan DILMILTI I MEDAN
Putus : 24-10-2012 — Upload : 31-01-2013
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 08-K/PMT-I/AD/VIII/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 —
132 — 32
  • dakwaan kesatu telah terbuktiselanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua sebagai berikut :Unsur kesatu : Barang siapa.Sesuai pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksuddengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawabartinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, Subjek hukumtersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termaksuk
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 15-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 26 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SUDARMADI, SH.
Terdakwa:
ASAI Bin SIYAN
116 — 46
  • Sanksi, termaksuk denda keterlambartanh.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 24-02-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 30-10-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 3-K/PMT I/AD/II/2015
Tanggal 10 Desember 2015 — Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo
209 — 1264
  • Merencanakan dan melaksanakan penyusutan danpenghapusan asetaset Puskop sesuai dengan kebutuhanberdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.72 Menyelenggarakan koordinasi antar kedua bidang dalamrangka menghimpun rencana kerja dan rencana anggaranpendapatan belanja dari tiaptiap bagian termaksuk unitunitusaha selanjutnya disusun menjadi rencana kerja (Renja).Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi5 :Nama lengkap : Suliswanto, Pekerjaan : Swasta, Tempat tgl lahir :
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 8 Desember 2011 — Pidana : TJATUR TOTO HARDJANTO
109 — 74
  • pembangunan yang saksi kerjakan karena adayang harus diperbaiki ;Bahwa saksi mendapatkan fee sekitar Rp. 1.000.000, dari hasil pekerjaan yang saksi kerjakan ;Bahwa Kepala Sekolah SDN 42 Mataram pada saat itu adalah Muhsidin ;Bahwa tugas pokok dari pendamping yaitu hanya mengawasi tukang yang mengerjakanpembangunan tersebut;Bahwa tidak ada surat perjanjian kontrak antara saksi dengan Kepala Sekolah pada saat mengerjakanpembangunan tersebut ;Bahwa pekerjaan saksi selesai tepat waktu ;Bahwa saksi tidak termaksuk