Ditemukan 329 data
114 — 42
NomorP.05/MenhutIl/2006, dikembalikan kepada penerbit izin.Put.40/G2012.PTUNPTK Hal. 54 dari 59 HalamanDengan berlakunya Peraturan Menten Kehutanan ini, maka terhadap izinyang sudah divenfikasi dan telah mendapat Keputusan Menteri tetapb e r / a k uMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebutdiatas, Pengadilan menilai bahwa benar Tergugat Il mempunyaikewenangan dan telah sesuai prosedur dalam mengeluarkan obyekgugatan II, karena sejak Hasil Verifikasi Perijinan IUPHHK pada HutanAlam yang
106 — 26
dianggap bertentangan denganketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangmanajemen PNS, bahwa persyaratan pemberhentian Pegawai NegeriSipil sesuai prosedur dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalamPasal 248, Pasal 249, Pasal 250 dan Pasal 252;Bahwa terhadap Dalil Penggugat a quo, Tergugat hanya menanggapiPasal 248 dan Pasal 250; Pasal 248 menyatakan bahwa:1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ataulebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetapb
120 — 48
Bahwa Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Obyek Sengketa olehTergugat adalah sah sesuai Putusan Hakim yang telah berkekuatanhukum tetapb.
255 — 79
Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasanpekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1),maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidanayang telah mempunyai kekuatan hukum tetapb. Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimanamestinya maka berlaku ketentuan Pasal 160 Undang undangNomor 13 Tahun 2003.4.
156 — 40
Kerugian materiil Penggugat tidak bisa menikmati hasil tanah obyek sengketa sejak tahun2012 sampai diajukan gugatan ini apabila tanah sawah obyek sengketadisewakan satu tahun menghasilkan Rp. 15.000.000 sehingga seluruhkerugian sebesar Rp. 15.000.000 x 4 tahun sejumlah Rp. 60.000.000 ; Uang sewa obyek sengketa sebesar Rp. 15.000.000 setiap tahun sejakgugatan didaftarkan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetapb.
360 — 48
dianggap bertentangan denganketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangmanajemen PNS, bahwa persyaratan pemberentian Pegawai NegeriSipil sesuai prosedur dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalamPasal 248, Pasal 249, Pasal 250 dan Pasal 252;Bahwa terhadap Dalil Penggugat a quo, Tergugat hanya menanggapiPasal 248 dan Pasal 250; Pasal 248 menyatakan bahwa:1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ataulebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetapb
Terbanding/Tergugat I : Agus Riyanto
Terbanding/Tergugat II : Firman H Simorangkir
Terbanding/Tergugat III : Ida Bagus Putu Widnyana
Terbanding/Tergugat IV : Salesius Guntur
63 — 44
memiliki kewenangan memutuskanperkara ini lagi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harusmengadili sendiri dan melanjutkan pemeriksaan pembuktian yangdihentikan PN Kupang dengan melakukan pemeriksaan ulang atasperkara ini di PT Kupang agar dapat didapatkan rasa kebenaran dankeadilan di masyarakat.6 Mewajibkan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV untukmengembalikan harkat dan martabat Pembanding (dahuluPenggugat) sampai gugatan Pembanding (Penggugat) memilikiputusan yang berkekuatan hukum TetapB
89 — 41
Majelis Hakim PN sudah tidak memiliki kewenanganmemutuskan perkara ini lagi maka Majelis Hakim PengadilanTinggi harus mengadili sendiri dan melanjutkan pemeriksaanpembuktian yang dihentikan PN Kupang dengan melakukanpemeriksaan ulang atas perkara ini di PT Kupang agar dapatdidapatkan rasa kebenaran dan keadilan di masyarakat.MewajibkanTergugat , Tergugat I untuk mengembalikan harkatdan martabat Pembanding (dahulu Penggugat) sampai gugatanPembanding (Penggugat) memiliki putusan yang berkekuatanhukum TetapB
24 — 0
Benda tidak bergerak/benda tetapB. Benda bergerak yang berwujudC.
130 — 46
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Bukan Upaya HukumTerhadap Putusan Verstek Yang Telah Berkekuatan Hukum TetapB. 2. Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Mengandung Error In PersonaDengan Pelawan Tidak Memperoleh Persetujuan Dari Ahli Waris LainnyaDalam Mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)(Diskualifikasi In Persoon)C.
Pembanding/Tergugat II : MARGARETH PATRICIA Diwakili Oleh : SONG DIANA PATRICIA
Terbanding/Penggugat : DAVID KRISTIANTO
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Bank Central Asia tbk Kantor Cabang Pembantu Pandanaran
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang
Turut Terbanding/Tergugat III : DEWI YULIANA
Turut Terbanding/Tergugat IV : HIANDOKO DARMONO atau SONG JUEK FENG
84 — 39
tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sejaktahun 2017 hingga Desember 2019 sehingga kurang lebih duatahun :Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.Rp Rp 223.620.000, x 2 tahun = Rp 447.240.000,Atau 6% per tahun hingga putusan ini berkekuatan hukum tetapJadi kerugian Material :Rp 3.727.000.000,Rp 447.240.000, +total adalah Rp 4.174.240.000, (empat milyar serratus tujuh puluhempat juta dua ratus empat puluhbribu rupiah)dan ditambah 6% pertahun hingga putusan ini berkekuatan hukum tetapB
186 — 141
Ketua Umum berhalangan tetapb. Ketua Umum Mengundurkan diri secara tertulisc. Ketua Umum melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga dan perbuatan tindak pidanad. Didukung sekurangkurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah dan2/3 Dewan Pimpinan Cabang3.
79 — 52
No. 10/G/2012/PTUNPbryang berbunyi Kepala Sekolah/Madrasah dapatdiberhentikan dari penugasan karena :b.1 permohonan sendirib.2 masa penugasan berakhirb.3 telah mencapai batas usia pensiun jabatanfungsional gurub.4 diangkat pada jabatan lainb.5 dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau beratb.6 dinilai berkinerja kurang dalammelaksanakan tugas sebagaimanadimaksud Pasal 12b.7 berhalangan tetapb.8 tugas belajar sekurangkurangnya 6 (enam)bulan dan/ataub.9 meninggal duniaBahwa Keputusan a quo yang diterbitkan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Tergugat:
Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation
377 — 321
Putusan PT DKI, yang dijadikan dasar serta bukti oleh pemohonuntuk menyatakan bahwa Bani Mampang dan kepengurusanbani mampang tidak sah, bukanlah putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetapb. Berdasarkan Pasal 20.6 gcc jo. Pasal 20.6 (a) pcc, terbukti bahwasejak awal para pihak telah mengakui dan menyepakati bahwabani mampang memiliki kKewenangan untuk memeriksa danmengadili sengketa di antara para pihakHalaman 99 dari 110 Putusan Nomor 943/Pdt.G.Arb/2018/PN Jkt.Sel.c.
224 — 32
Upah selama dirumahkan dibayar oleh perusahaan sesuai undangundang diluar tunjangan tidak tetapb. Karyawan akan dipekerjakan kembali setelah habis/selesai masa dirumahkannya(Sesuai jadwal yang ditetapkan perusahaan)c. Dalam hal dirumahkannya karyawan tidak ada indikasi/mengarah terhadap PHKkaryawan (poin 3 akan dibicarakan lagi antara management dengan serikatpekerja PTP. FPBI PT. PEMA META PRESINDO).d.
Terbanding/Tergugat : Saryono Yohanes
111 — 38
Mewajibkan Saryono Yohanes untuk mengembalikan harkatdan martabat Pembanding/Penggugat danmembatalkan/menangguhkan penggunaan' Berita AcaraKeterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada02 Juni 2016 karena keterangan ahli yang diberikan tidaksesuai pasal 66 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010 jo pasal 66Halaman 31 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPGayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 sampai gugatan Pembanding/Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum TetapB.
Terbanding/Tergugat : PT.PERTIWI LESTARI
54 — 18
DKIGugatan Rekonpensi ini memiliki Putusan berkekuatan hukum tetapB.
80 — 21
, terhadap :a) Nafkah Lampau/Nafkah TerhutangBahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga yakni TergugatRekonpensi/Pemohon Konpensi tidak memberikan nafkahlahirkepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sejak bulanFebruari 2019 sampai dengan sekarang, dengan rincian sebagaiberikut : Rp. 70.000.000, (Tujuh Puluh juta rupiah) setiap bulannya x20 (dua puluh) Bulan = Rp. 1.400.000.000, (Satu Milyar EmpatRatus Juta Rupiah) atau dihitung hingga perkara ini mempunyaiPutusan yang berkekuatan Hukum tetapb
140 — 52
Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetapb. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal iniditentukan oleh suami istri bersama.6.
453 — 197
Upah Penggugat sebesar Rp. 19.112.691, (Sembilan belas jutaseratus dua belas ribu rupiah enam ratus Sembilan puluh satuRupiah) terhitung sejak 01 April 2019 sampai putusan untukperkara ini berkekuatan hukum tetapb. Uang cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur untuk 14(empat belas) hari kerja sebesar 1,5 x Rp. 19.112.691, (TakehomePay) = Rp. 28.669.036, (dua puluh delapan juta enam ratus enampuluh Sembilan ribu tiga puluh enam rupiah)c.