Ditemukan 329 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tetapi tetap tetang tetib tetab tatapa terapi tetapã tetapa tetapo tetapp
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 14-08-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PN BONTANG Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Bon
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
1.Binner Sianipar,S.H.
2.Herbin Garba Wiyata Jaya Sianipar
3.Rudiman Pitua Raja S
Tergugat:
1.H.Baharuddin
2.Hj. Darmawati
Turut Tergugat:
PT.Bank Syariah Mandiri CQ PT. Bank Syariah Mandiri
166 — 71
  • mendapatkanpenyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantibiaya ,rugi dan bunga kepada Penggugat I,sehingga ParaTergugat dibebani membayar biaya kerugian itu sehinggakonvensasi harga emas kadar 99,9% standar Antamdisesuaikan pada saat gugatan dibuat Senilai Rp.752.000,pergram sehingga didapat hasil =2.880 gram x Rp.752.000, =Rp.2.165.760.000,(dua milyar seratus enam puluh lima jutatujuh ratus enam puluh ribu rupiah);dan hasil usaha akan terusdiperhitungkan sampai dengan putusan berkekuatan tetapb
    mendapatkan penyelesaiannyadalam kewajiban memberikan pengganti biaya ,rugi dan bungakepada Penggugat Il,sehingga Para Tergugat dibebanimembayar biaya kerugian itu sehingga konvensasi harga emaskadar 99,9% standar Antam disesuaikan pada saat gugatandibuat Senilai Rp.752.000,pergram sehingga didapat hasil=2.880 gram x Rp.752.000, = Rp.2.165.760.000,(dua milyarseratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh riburupiah);dan hasil usaha akan terus diperhitungkan sampaidengan putusan berkekuatan tetapb
Pengadilan PN BITUNG Perdata Wanprestasi
Register : 06-11-2019 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 249/Pdt.G/2019/PN Bit
Tanggal 24 Agustus 2020 — ERWIN MEKEL lawan JOHNY TJAKRA, Dkk
120 — 48
  • Bahwa Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Obyek Sengketa olehTergugat adalah sah sesuai Putusan Hakim yang telah berkekuatanhukum tetapb.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 08-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fagudu RT.003/RW 006 Kecamatan Sanana Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2018, memberikan kuasa kepada : 1) MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H. & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/916/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1. Nama : IMRAN UMALEKHOA, S.IP.,M.Si.; NIP : 196110091985031013; Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2. Nama : ABDUL KAHAR H PANINGFAT; NIP : 197309162003121004; Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3. Nama : RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP.; NIP : 197504102003121009; Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4. Nama : MUHAMMAD K BOINAU, S.H.; NIP : 197128042005011007; Jabatan : Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5. Nama : MUHAYATI, S.H.; NIP : 198512042010012015; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6. Nama : KAMAL FAISAL SILAWANAE, S.AP.; NIP : 198406052006041006; Jabatan : Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepualauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
106 — 26
  • dianggap bertentangan denganketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangmanajemen PNS, bahwa persyaratan pemberhentian Pegawai NegeriSipil sesuai prosedur dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalamPasal 248, Pasal 249, Pasal 250 dan Pasal 252;Bahwa terhadap Dalil Penggugat a quo, Tergugat hanya menanggapiPasal 248 dan Pasal 250; Pasal 248 menyatakan bahwa:1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ataulebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetapb
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-10-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN SERANG Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg
Tanggal 21 Oktober 2020 — SUHAIDI Lawan PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES
255 — 79
  • Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasanpekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1),maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidanayang telah mempunyai kekuatan hukum tetapb. Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimanamestinya maka berlaku ketentuan Pasal 160 Undang undangNomor 13 Tahun 2003.4.
Pengadilan PN JOMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-04-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN JOMBANG Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Jbg
Tanggal 18 Januari 2016 — ABDUL GHOFUR sebagai PENGGUGAT MELAWAN ZAINAL ARIFIN, Dkk sebagai PARA TERGUGAT
156 — 40
  • Kerugian materiil Penggugat tidak bisa menikmati hasil tanah obyek sengketa sejak tahun2012 sampai diajukan gugatan ini apabila tanah sawah obyek sengketadisewakan satu tahun menghasilkan Rp. 15.000.000 sehingga seluruhkerugian sebesar Rp. 15.000.000 x 4 tahun sejumlah Rp. 60.000.000 ; Uang sewa obyek sengketa sebesar Rp. 15.000.000 setiap tahun sejakgugatan didaftarkan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetapb.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 21-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : ZAINUDDIN UMALEKHAY, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fogi RT.001/RW. 001, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/917/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) IMRAN UMALEKHOA, S.IP, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2) ABDUL KAHAR H. PANINGFAT, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3) RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4) MUHAMMAD K. BOINAU, S.H., Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5) MUHAYATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6) KAMAL FAISAL SILAWANE, S.AP, Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, beralamat di Jalan Paskah Suzetta, (Km-09) Desa Pohua, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
360 — 48
  • dianggap bertentangan denganketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangmanajemen PNS, bahwa persyaratan pemberentian Pegawai NegeriSipil sesuai prosedur dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalamPasal 248, Pasal 249, Pasal 250 dan Pasal 252;Bahwa terhadap Dalil Penggugat a quo, Tergugat hanya menanggapiPasal 248 dan Pasal 250; Pasal 248 menyatakan bahwa:1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ataulebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetapb
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 14/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 28 Februari 2019 — -. PT. JEHOVAH RAFA VS -. AGUS RIYANTO, DK
89 — 41
  • Majelis Hakim PN sudah tidak memiliki kewenanganmemutuskan perkara ini lagi maka Majelis Hakim PengadilanTinggi harus mengadili sendiri dan melanjutkan pemeriksaanpembuktian yang dihentikan PN Kupang dengan melakukanpemeriksaan ulang atas perkara ini di PT Kupang agar dapatdidapatkan rasa kebenaran dan keadilan di masyarakat.MewajibkanTergugat , Tergugat I untuk mengembalikan harkatdan martabat Pembanding (dahulu Penggugat) sampai gugatanPembanding (Penggugat) memiliki putusan yang berkekuatanhukum TetapB
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 07-10-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 5287/Pdt.G/2014/PA.Jr
Tanggal 19 Mei 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
24 — 0
  • Benda tidak bergerak/benda tetapB. Benda bergerak yang berwujudC.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 18-04-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 55/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 29 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Agus Riyanto
Terbanding/Tergugat II : Firman H Simorangkir
Terbanding/Tergugat III : Ida Bagus Putu Widnyana
Terbanding/Tergugat IV : Salesius Guntur
63 — 44
  • memiliki kewenangan memutuskanperkara ini lagi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harusmengadili sendiri dan melanjutkan pemeriksaan pembuktian yangdihentikan PN Kupang dengan melakukan pemeriksaan ulang atasperkara ini di PT Kupang agar dapat didapatkan rasa kebenaran dankeadilan di masyarakat.6 Mewajibkan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV untukmengembalikan harkat dan martabat Pembanding (dahuluPenggugat) sampai gugatan Pembanding (Penggugat) memilikiputusan yang berkekuatan hukum TetapB
Pengadilan PA JAKARTA UTARA Perdata Agama
Register : 05-01-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.JU
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
130 — 46
  • Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Bukan Upaya HukumTerhadap Putusan Verstek Yang Telah Berkekuatan Hukum TetapB. 2. Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Mengandung Error In PersonaDengan Pelawan Tidak Memperoleh Persetujuan Dari Ahli Waris LainnyaDalam Mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)(Diskualifikasi In Persoon)C.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 15-03-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 109/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 30 April 2021 — Pembanding/Tergugat I : SONG DIANA PATRICIA Diwakili Oleh : SONG DIANA PATRICIA
Pembanding/Tergugat II : MARGARETH PATRICIA Diwakili Oleh : SONG DIANA PATRICIA
Terbanding/Penggugat : DAVID KRISTIANTO
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Bank Central Asia tbk Kantor Cabang Pembantu Pandanaran
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang
Turut Terbanding/Tergugat III : DEWI YULIANA
Turut Terbanding/Tergugat IV : HIANDOKO DARMONO atau SONG JUEK FENG
84 — 39
  • tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sejaktahun 2017 hingga Desember 2019 sehingga kurang lebih duatahun :Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.Rp Rp 223.620.000, x 2 tahun = Rp 447.240.000,Atau 6% per tahun hingga putusan ini berkekuatan hukum tetapJadi kerugian Material :Rp 3.727.000.000,Rp 447.240.000, +total adalah Rp 4.174.240.000, (empat milyar serratus tujuh puluhempat juta dua ratus empat puluhbribu rupiah)dan ditambah 6% pertahun hingga putusan ini berkekuatan hukum tetapB
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 7 September 2017 — OKTASARI SABIL, S.Sos.,M.Si L ; MENTERI HUKM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
186 — 141
  • Ketua Umum berhalangan tetapb. Ketua Umum Mengundurkan diri secara tertulisc. Ketua Umum melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga dan perbuatan tindak pidanad. Didukung sekurangkurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah dan2/3 Dewan Pimpinan Cabang3.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 13-03-2012 — Putus : 16-08-2012 — Upload : 27-12-2012
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 10/G/2012/PTUN-PBR
Tanggal 16 Agustus 2012 — THAMLIHAN JAAFAR Dkk Melawan Bupati Kuantan Singingi
79 — 52
  • No. 10/G/2012/PTUNPbryang berbunyi Kepala Sekolah/Madrasah dapatdiberhentikan dari penugasan karena :b.1 permohonan sendirib.2 masa penugasan berakhirb.3 telah mencapai batas usia pensiun jabatanfungsional gurub.4 diangkat pada jabatan lainb.5 dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau beratb.6 dinilai berkinerja kurang dalammelaksanakan tugas sebagaimanadimaksud Pasal 12b.7 berhalangan tetapb.8 tugas belajar sekurangkurangnya 6 (enam)bulan dan/ataub.9 meninggal duniaBahwa Keputusan a quo yang diterbitkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 943/Pdt.G.Arb/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Tergugat:
Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation
377 — 321
  • Putusan PT DKI, yang dijadikan dasar serta bukti oleh pemohonuntuk menyatakan bahwa Bani Mampang dan kepengurusanbani mampang tidak sah, bukanlah putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetapb. Berdasarkan Pasal 20.6 gcc jo. Pasal 20.6 (a) pcc, terbukti bahwasejak awal para pihak telah mengakui dan menyepakati bahwabani mampang memiliki kKewenangan untuk memeriksa danmengadili sengketa di antara para pihakHalaman 99 dari 110 Putusan Nomor 943/Pdt.G.Arb/2018/PN Jkt.Sel.c.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 17-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 120/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 26 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat : Saryono Yohanes
111 — 38
  • Mewajibkan Saryono Yohanes untuk mengembalikan harkatdan martabat Pembanding/Penggugat danmembatalkan/menangguhkan penggunaan' Berita AcaraKeterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada02 Juni 2016 karena keterangan ahli yang diberikan tidaksesuai pasal 66 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010 jo pasal 66Halaman 31 dari 76 halaman, Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT KPGayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 sampai gugatan Pembanding/Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum TetapB.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 105/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 2 Nopember 2015 — BAHTIAR RIVA’I; ABDUL AZIZ; ABDUL MANAP ; ABDUL ROJAK; ADAM DARMAWAN, DKK ; L A W A N ; PT. PEMA META PRESINDO;
224 — 32
  • Upah selama dirumahkan dibayar oleh perusahaan sesuai undangundang diluar tunjangan tidak tetapb. Karyawan akan dipekerjakan kembali setelah habis/selesai masa dirumahkannya(Sesuai jadwal yang ditetapkan perusahaan)c. Dalam hal dirumahkannya karyawan tidak ada indikasi/mengarah terhadap PHKkaryawan (poin 3 akan dibicarakan lagi antara management dengan serikatpekerja PTP. FPBI PT. PEMA META PRESINDO).d.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 596/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 4 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : KOPERASI PENGUSAHA ANAK NEGERI
Terbanding/Tergugat : PT.PERTIWI LESTARI
54 — 18
  • DKIGugatan Rekonpensi ini memiliki Putusan berkekuatan hukum tetapB.
Pengadilan PN GRESIK Perdata Khusus PHI
Register : 16-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN GRESIK Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat : - MUHAMMAD ISNAWAN AKBAR Tergugat : - PT. PERTAMINA (PERSERO) Turut Tergugat : - PT. PERTAMINA LUBRICANTS Dit. Operasi Production Unit Gresik.
453 — 197
  • Upah Penggugat sebesar Rp. 19.112.691, (Sembilan belas jutaseratus dua belas ribu rupiah enam ratus Sembilan puluh satuRupiah) terhitung sejak 01 April 2019 sampai putusan untukperkara ini berkekuatan hukum tetapb. Uang cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur untuk 14(empat belas) hari kerja sebesar 1,5 x Rp. 19.112.691, (TakehomePay) = Rp. 28.669.036, (dua puluh delapan juta enam ratus enampuluh Sembilan ribu tiga puluh enam rupiah)c.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 12-05-2020 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1296/Pdt.G/2020/PA.JS
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 21
  • , terhadap :a) Nafkah Lampau/Nafkah TerhutangBahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga yakni TergugatRekonpensi/Pemohon Konpensi tidak memberikan nafkahlahirkepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sejak bulanFebruari 2019 sampai dengan sekarang, dengan rincian sebagaiberikut : Rp. 70.000.000, (Tujuh Puluh juta rupiah) setiap bulannya x20 (dua puluh) Bulan = Rp. 1.400.000.000, (Satu Milyar EmpatRatus Juta Rupiah) atau dihitung hingga perkara ini mempunyaiPutusan yang berkekuatan Hukum tetapb
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 16-12-2019 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 4431/Pdt.G/2019/PA.Dpk
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
140 — 52
  • Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetapb. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal iniditentukan oleh suami istri bersama.6.