Ditemukan 3335 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-12-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 479/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim Tanggal 21 April 2016 — PT. ALBOK BOILER INDUSTRI
VS
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),CS
169 — 56
169 — 56
Harifin A. Tumpa, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS dan DR.
Putus : 14-08-2008 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19PK/PID.SUS/2008 Tanggal 14 Agustus 2008 — H. BASUKI SUPARNO, S.IP bin ORI SUPARNO ; H. ADANG BADRULZAMAN, SE bin ENEM WIRATMAJA ; Dkk
113 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Made Tara, S.H., dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.,Hal. 133 dari 134 hal. Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2008HakimHakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimanggota tersebut, dan dibantu oleh Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.ttd / Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.Panitera Penggantittd / Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG R.a.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Pidana KususSUHADI, S.H.,M.H.NIP. :040 033 261 Hal. 134 dari 134 hal. Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2008
Putus : 12-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 PK/Pdt/2009 Tanggal 12 Januari 2011 — YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI, DKK ;
SASTRO WIDJOJO, DKK
78 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH. MH., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. HattaAli, SH. MH. dan H. Muhammad Taufik, SH. MH. HakimHakim Agung sebagaiAnggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12Januari 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh I Made Tara, SH., dan H.Muhammad Taufik, SH. MH., dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH.
Harifin A. Tumpa, SH. MH.Ttd./ H. Muhammad Taufik, SH. MH.BiayaBiaya : PaniteraPengganti :.Meterai............. Rp 6.000, Ttd./ Susilowati, SH. MH. REGAL wcccicssswnnses Rp 5.000,. AdministrasiPeninjauan Kembali..... Rp 2.489.000,Jumlah........... Rp 2.500.000,Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Perdata,SOEROSO ONO, SH. MH.NIP. 040 044 809 Hal. 109 dari 109hal. Put. No. 816 PK/Pdt/2009
Register : 17-06-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 269/PDT.G/ARB/2015/PN.JKT.PST Tanggal 8 September 2015 — Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta >< PT Ifani Dewi,Cs
304 — 126
304 — 126
Harifin A.Tumpa, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba,SH.MS dan DR. H.
Register : 10-12-2012 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel Tanggal 16 Januari 2014 — Gusti Mardansyah
Melawan:
PT. USAHA AGRO INDONESIA;
PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR,
PT. AYU SAWIT LESTARI,
PT. HARAPAN SAWIT LESTARI;
PT. INDO SAWIT KEKAL,
PT. MITRA SAUDARA LESTARI;
PT. BERKAT NABATI SEJAHTERA;
PT. BUMI SAWIT SEJAHTERA;
BUPATI KETAPANG;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG,
108 — 50
108 — 50
Hartono Chandrawidjaja, pertimbanganhukum Mahkamah Agung antara lain menyatakan bahwauang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakanuntuk membayar uang (Harifin A.Tump, SH. dalam bukunyaUang Paksa (Dwangsom), terbitan Mahkamah Agung,Jakarta : 1992, jilid , Halaman 27).Berdasarkan dalildalil Tergugat IIl yang tercantum padaButir (13.1) sampai dengan (13.3) tersebut diatas, dalildalilPenggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sampaidengan Tergugat VIII harus dihukum untuk membayaruang paksa (dwangsom
(Harifin A.Tumpa, SH dalam bukunya UangPaksa (Dwangsom), Terbitan Mahkamah Agung, Jakarta : 1992,Jilid , halaman 27) ;Berdasarkan atas dalildalil Tergugat IV di dalam butir (a) s/d (c)tersebut di atas, dalildalil Penggugat yang menyatakan bahwaTergugat sampai dengan Tergugat VIII harus dihukum untukmembayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat,masingmasing sebesar Rp. 10.000.000, adalah dalildalil yangtidak mempunai landasan yuridis sama sekali , karena hukumanuang paksa (dwangsom) tersebut oleh
Putus : 28-11-2008 — Upload : 09-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191PK/PDT/2008 Tanggal 28 Nopember 2008 — PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM
NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI
RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU, Cq. DINAS TATA KOTA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI RIAU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAERAH KOTA PEKANBARU ; P.T. MAKMUR PAPAN PERMATA ; C.V. TIEKA JAYA ; KOLEMAN dahulu KHO BUN HUAT ; KARYANTO dahulu KWEK JANG TEK ; HASYIM SUDIYONO, dkk.
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung yangditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.Hatta Ali, S.H., M.H. dan H. Dirwoto, S.H., HakimHakim Agungsebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., PaniteraPengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./M. Hatta Ali, S.H. Dr. Harifin A.
Putus : 29-11-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04 PK/PID.SUS/2010 Tanggal 29 Nopember 2010 — H. AHMAD SALEH bin H. KURDI ;
79 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.SUNARYO, SH.MH. NIP. 040044338Hal. 91 dari 91 hal. Put. No. 04PK/PID.SUS/2010
Register : 30-10-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Gns Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
177 — 447
177 — 447
Harifin A Tumpa, S.H. dalam bukunya yang berjudul WemahamiEksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya diIndonesia, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,halaman 17, bahwa suatu uang paksa hanya dapat dimintakanapabila dalam gugatan tidak diajukan tuntutan sejumlah uang.
Harifin A Tumpa, S.H.dalam bukunya yang berjudul Wenguak Roh Keadilan Dalam PutusanHakim Perdata, Penerbit CV Tanjung Agung, Jakarta, 2012, halaman98, menyatakan hal sebagai berikut:DISAYANGKAN DALAM PRAKTEKNYA SERING DITEMUKANPERMINTAAN UANG PAKSA TANPA MENGHIRAUKANPERATURAN TERKAIT PENGENAANNYA.
Register : 24-06-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PA KUPANG Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 50
126 — 50
Oktober 2020 dengan menolak permohonan sita, bahwa di dalam gugatanPenggugat tidak ditemukan adanya indikasi tidak baik dari Tergugat Intervensiatau Tergugat II Intervensi untuk memindahkan atau menghilangkan objekperkara, maka oleh karena itu) Majelis Hakim menolak sita jaminan(Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat dan yang seharusnyadimohon adalah sita marital;Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan uang paksa (dwangsom)Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Harifin
Register : 09-10-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 64/PID.SUS/2017/PT BJM Tanggal 30 Oktober 2017 — Rahmawati Binti H. Zakaria (Alm)
45 — 18
45 — 18
Harifin A. Tumpa,SH., MH dalam Komentar & Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika halaman 257 berarti bahwa harus ada maksud terhadap barangtertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yangnilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima yangberarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.
Register : 20-06-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 815/Pdt.G/2019/PA.Bgr Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 9
42 — 9
HARIFIN A.
Putus : 02-10-2013 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/Pid/2011 Tanggal 2 Oktober 2013 — POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
1927 — 2348 — Berkekuatan Hukum Tetap
1927 — 2348 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin Tumpa, S.H., MH.Sedangkan dalam perkara No. 84/PENINJAUAN KEMBALI/Pid/2006 dimanaMahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan olehJAKSA PENUNTUT UMUM, susunan Majelis Hakim yang memutus perkaratersebut adalah sebagai berikut : Ketua : Iskandar Kamil, S.H. Anggota : Djoko Sarwoko, S.H., M.H. Anggota : M.
Register : 18-02-2019 — Putus : 28-06-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pol Tanggal 28 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 72
73 — 72
Kantor Agraria danTata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Mamasa, AlamatKantor Jalan Rante Katoan (buntu kasisi), Kelurahan Mamasa, KecamatanMamasa, Kabupaten Mamasa, walaupun tidak menguasai secara langsungterhadap tanah obyek sengketa akan tetapi Turut Tergugat Il sebagai pihakyang telah mengeluarkan atau menerbitkan sertipikat terhadap tanah obyeksengketa tersebut di atas;Bahwa berdasarkan anotasi dari Harifin A.
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikanpada pelatinan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26,menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu. dia harusmembuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
Register : 13-09-2019 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Mtr Tanggal 7 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 51
41 — 51
Di mana Menurut Harifin Tumpa dalam bukunya yang berjudulMemahami Eksistensi Uang Paksa (dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia. Uang paksa (dwangsom) adalah hukuman yangdijatunkan oleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaransejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. UangPaksa (dwangsom) tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang.
Register : 14-02-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 91/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 6 Juli 2017 — HARDI WIJAYA >< BANK INDONESIA CS
184 — 154
184 — 154
Negeri PERKARA PERDATA PERKARA KASASINo. 562K/Pdt/2006Majelis Hakim :Ketua : Harifin H. Tumpa, SH, MHAnggota : Prof. Dr. H. Muchsin, SHAAnggota : 1 Made Tara, SH Isi Putusan tanggal 22 September 2006antara lain: Hal 70 dari 126 halaman put perk No. 91/PDT/2017/PT.DKI. Menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi: Hardi WidjajaKusuma tersebut. PERKARA PERDATA IX. No. 277/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst.X. No. 315/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst. Majelis Hakim :Ketua : Sirande Palayukan, S.H.Anggota : Pramodana K.
Register : 08-08-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN KUTACANE Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ktn Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 14
126 — 14
(Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Vang Paksa (Dwangsom)dan Implementasinya di Indonesia, Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2010), sehingga gugatan yang demikian sudah sepatutnyauntuk ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.10.
Register : 15-09-2014 — Putus : 04-07-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 351/Pid.B/2013/PN.SUNGG Tanggal 4 Juli 2014 — SUPIRMAN DG. SIAJANG (terdakwa)
HERAWATI (JPU)
94 — 24
94 — 24
,S.H sebagai Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh HARIFIN SANRANG, S.H.sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dihadapanTerdakwa;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,ERNAWATI ANWAR:.S.H. HASRAWATI YUNUS, S.H.,M.H. MOHAMAD SHOLEH, S.H.,.M.H.Panitera Pengganti,SAHARUDDIN RAHMAN, S.H.Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 351/Pid.B/2013/PN.SUNGG
Putus : 20-01-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 980 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 20 Januari 2016 — HENDRA SAPUTRA
234 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
234 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setiap kali hakim akan memeriksa dan mengadili suatu perkaramaka pada waktu bersamaan itu pula dan sekaligus Hakim berkedudukansebagai seorang Terdakwa yang sedang diperiksa dan diadili oleh masyarakatdan Negara;Mantan Ketua Mahkamah Agung RI Dr HARIFIN A TUMPA dalam pidatosambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional MA (Jakarta 18September 2011) dan Prof Muladi dalam "Hakim Harus Adil"(http://nasionalpress.com, 3 Oktober 2011) mengemukakan, bahwa :"Hakim adalah agen perubahan (agent of change
Register : 19-12-2014 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN BAUBAU Nomor 363/Pid.B/2014/PN.Bau Tanggal 6 Mei 2015 —
162 — 84
162 — 84
Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H. MantanKetua Mahkamah AgungRepublik Indonesia, pada Wisuda Universitas Krisnadwipayana tanggal 8 April2010 di JCC Jakarta, dalam orasinyayang berjudul "Keadilan prosedural dankeadilan substansial merupakan dua sisi yang sama pentingnya dalampenegakan hukum". Beliau menyampaikan seringkali orang terkadangmempertentangkan kepastian hukum dan keadilan;Beliau menjelaskan lebih jauh, "Penegakan hukum harus melalui prosesyang akan berakhir dengan adanya putusan hakim.
Putus : 18-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 — RIDWAN VS PT KALTIM PRIMA COAL
53 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A.Tumpa, S.H. M.H., dalam buku Memahami Eksistensi Uang Paksa(Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia pada halaman 3, yangmenyatakan bahwa Penerapan dwangsom ini hanya dimungkinkan padaputusan comdemnatoir yang bukan merupakan pembayaran sejumlahuang, lebih lanjut pada halaman 25 menyatakan bahwa Kesemuaputusan yang berisi penghukuman tersebut, kecuali hukumanpembayaran sejumlah uang, dapat disertai suatu hukuman tambahanberupa pembayaran uang paksa (dwangsom).;6.