meredaksikan Tiapperbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untukmengganti kerugian tersebut dan Pasal 1366 KUHPerdata meredaksikanSetiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkanperbuatan perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaianatau kesembronoannya;Menimbang bahwa sesudah Tahun 1919 (HR. 31 Januari 1919, PerkaraLindenbaum V Cohen), Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige

Daad)memiliki perluasan yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tatasusila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehatihatian yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan warga masyarakat atauterhadap harta benda milik orang lain;Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2018/PN Rah.Menimbang bahwa sebelum Tahun 1919, Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad) adalah perbuatan

yang bertentangan dengan undangundang atau peraturan perundangundangan (HR. 20 Pebruari 1852); PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige Daad) adalah perbuatan yang bertentangandengan undangundang ataupun melanggar hak subyektif orang lain;Menimbang, bahwa berdasar dari hal di atas, Majelis Hakimmenjabarkan Perbuatan Melanggar/Melawan Hukum menjadi beberapaelemen:1.

Adanya perbuatan;Perbuatan tersebut melawan hukum;Adanya kesalahan;Adanya kerugian;Oo Rw oNAdanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;Menimbang, bahwa unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad) bersifat kumulatif maksudnya keseluruhan unsur tersebutmerupakan satu kesatuan dan harus terpenuhi semuanya, apabila ada salahsatu Saja unsur tersebut tidak ada/tidak terbukti maka tidak dapat dikategorikansebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);Menimbang, bahwa dihubungkan

Menyatakan perbuatan Tergugat yang membuat Surat PernyataanTanah atas nama Rudi tanggal 06 Desember 2017 di atas tanah penggugatdan kemudian menguasainya merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad);6. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah obyek perkara kepadapenggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat atau tanpa dibebanikewajiban lain dalam bentuk apapun:7.

Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat telah nyatamelakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad), maka patutdan adil pula Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukumTergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalamkeadaan kosong tanpa syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalambentuk apapun, dan selanjutnya menyatakan Surat Keterangan Tanah(SKT) atas nama Tergugat I di atas tanah milik Penggugat

Menyatakan perbuatan Tergugat I menyerobot, merusak tanamtumbuh dan yang Penggugat buat di atas tanah sengketa tidakberalasan hukum dan sebagai perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad);:8.

memberitahukan bahwa totalkewajiban utang Penggugat kepadaTergugat hingga diajukan prosespendaftaran lelang melalui Tergugat Il sebesar Ro1.765.723.155,00 disisilain Tergugat telan memberikan laporan tagihan kredit terakir periode 25Desember 2015 sampai memberikan laporan tagihan kredit terakhirperiode 25 Desember 2015 sampai dengan 25 Januari 2016, atas kreditPenggugat sebesar Rp2.127.548.541,90 dengan demikian terdapatselisin tagihan sebesar Ro361.825.310.35 adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige

Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat melalui Tergugat IItelah mendaftarkan kelima jaminan milik Penggugat dan Penggugat II untukdijual secara lelang di mana total harga limit atas kelima jaminan sebesarRp2.280.000.000,00 akan tetapi nilai total nilai kKewajiban Penggugat kepadaTergugat hingga saat ini adalah sebesar Rp1.765.723.155,00 sehinggaterdapat selisin kelebihan Rp514.276.768,45 adalah perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad) dan telah menimbulkan akibat kerugian bagi ParaPenggugat

Nomor 509 PK/Pdt/2016tanpa Redelijk (tidak adanya kepatutan) serta Rechmatig (tidak sesuaidengan hukum), maka Perbuatan Tergugat dikategorikan sebagaiPerbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka terbuktilah hal tersebut merupakan faktafakta dan buktibuktiyang membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (onrechmatige daaq);10. Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka Penggugatdengan segenap kerendahan hati Mohon kepada Yth.

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) terhadap Penggugat;3.

sebesarRp80.000.000,00 (delapan pulu juta rupiah) tersebut dikenakan bungaselama 4 bulan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berartibunga setiap bulannya adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) atau sama dengan 12,5 %(dua belas koma lima persen) setiapbulannya, apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan tersebutPenggugat diwajibkan lagi membayar bunga uang kepada Tergugat sebesar5 % (lima persen) setiap bulan, perobuatan Tergugat tersebut adalahperbuatan melawan hukum (onrechmatige

Nomor 3125 K/Pdt/2014perbuatan Termohon Kasasi tersebut adalahperbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) yaitu meminjamkan uang secara pribadi (tidakberbadan hukum) dengan menarik bunga tinggi tanpa ijin pemerintahyaitu Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman adalah usahagelap/Rentenir;Dari keteranganketerangan saksi Para Pemohon Kasasi yaitu. 1. KetutSumari Artati, 2. Ketut Tirta, 3.

KOMPETENSI ABSOLUTBahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)(selanjutnya disebut Perma 2/2019), Pengadilan Negeri JakartaSelatan tidak berwenang untuk mengadili Gugatan Perbuatan MelawanHukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)sebagaimana diajukan oleh Penggugat;Bahwa dalam Pasal 2 ayat

(1) Perma 2/2019 menyatakan sebagaiberikut:Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Perkara Nomor : 506/Pdt/2020/PT.DKIPerkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganperadilan tata usaha negara.Bahwa yang dimaksud oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 tersebut, disebutkandalam Pasal 1 ayat (2) Perma 2/2019 yang berbunyi:Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan FungsiPemerintahan

Olehkarenanya, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh BadanPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) tunduk pada ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalam Perma 2/2019;Bahwa adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh BadanPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) diajukan sebelumtanggal diundangkannya Perma 2/2019, maka berlaku ketentuan yangdiatur dalam Ketentuan Penutup Perma 2/2019 yaitu pada Pasal 10 danPasal 11 yang menyebutkan bahwasanya terhadap Pebuatan MelawanHukum oleh Badan dan/atau Pejabat

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I atau Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II / Para Tergugat dalam hal pernyataan pailit diajukan dengan etikat buruk mengganggu / melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum merupakan perbuatan melawan hukum ( onrechmatige

Haryanto Halim adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum mengikat;Menyatakan Surat Perjanjian antara Muchammad Thalib (TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan Jaja Miharja dkk (TurutTergugat , Il, Ill, IV dan V (Para Turut Tergugat) yang dijadikan dasarmenguasai tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan TurutTergugat , Il, Ill, IV dan V (Para Turut Tergugat) telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige

Nomor 978 K/Pdt/2020dasar menguasai tanah sengketa adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat:;Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan TurutTergugat , Il, Ill, IV dan V (Para Turut Tergugat) telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dan merugikanPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaipemilik sah terhadap tanah objek sengketa dengan ukuran panjang50 m, lebar 40 m dengan luas 2.000 m?

Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun adaupaya banding, verzet maupun Kasasi ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Malang supaya memberikan putusan yang dapat dijalankanlebih dahulu sebagai berikut:1.2.3.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan jual beli atas tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum;Menyatakan hukum bahwa, penguasaan objek sengketa oleh Tergugatadalah tidak mempunyai dasar dan melakukan perbuatan melawan hukum(Onrechmatige

Menyatakan hukum bahwa, penguasaan obyek sengketa oleh Tergugatadalah tidak mempunyai dasar dan melakukan perbuatan melawan hukum(Onrechmatige daaad);4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanyauntuk menyerahkan tanah/kebun apel obyek sengketa kepada Penggugattanpa syarat apapun, atau apabila perlu dengan bantuan KepolisianRepublik Indonesia;5.

Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan tata UsahaNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.;Pasal 11:Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa OlehPengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenangmengadili.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga menyebabkangugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

yang di dalamnnya mengandung tuntutanuntuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan,atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi Sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 2 Ayat (1):Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara:Pasal 10:Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkaaperbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige

Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan tata UsahaNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 11:Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN MrhPerkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa OlehPengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenangmengadili;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga menyebabkangugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

untuk ringkasnya putusan inidianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan denganputusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yangpada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III pada pokoknya adalah PerkaraPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige

Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negerimaka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN MrhMenimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV pada pokoknya adalah PerkaraPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negerimaka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat

Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi /Para Penggugat Konpensi yang merusak dan /atau merubuhkan pagar panel milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi sebesar Rp.80.919.000,- ( delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah);4.

Gugatan a quo, Para Tergugat Rekonpensimenyatakan pagar panel yang menutup jalan Grabin sebelah selatanruntuh/roboh pada bulan Maret 2014 karena banjir (vide Gugatan angka7 halaman 6), padahal fakta yang sebenarnya adalah Para TergugatRekonpensi telah melakukan perusakan dengan cara menghancurkanpagar panel yang telah dibangun oleh Penggugat Rekonpensi di atastanah miliknya ;Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang merusak danmerobohkan pagar panel tersebut merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige

daad) yang merugikan Penggugat Rekonpensimenurut Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan :"Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkanHalaman 43 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.TNGkerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;Di dalam doktrin hukum yang berkembang mengenai unsurunsurperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dijabarkansebagaimana berikut :Pendapat Hoge Raad:Rumusan tersebut dituangkan dalam Standart Arrest

Rekonpensi yangmerubuhkan pagar panel milik Penggugat Rekonpensi yangdibangun/didirikan diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi telahmerugikan hak dari Penggugat Rekonpensi, sehingga segala perbuatanPara Tergugat Rekonpensi bukan saja telah memenuhi salah satu kriteriaadanya "Perbuatan Melawan Hukum", melainkan perbuatan dari ParaTergugat Rekonpensi tersebut jelasjelas telah memenuhi keempat unsurtersebut di atas ;Bahwa menurut ilmu hukum dan yurisprudensi tersebut, unsurunsurperbuatan melawan hukum (onrechmatige

Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para PenggugatKonpensi yang merusak dan/atau merubuhkan pagar panel milikPenggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) ;3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untukmembayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Halaman 47 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.TNGKonpensi sebesar Rp. 80.919. 000, (delapan puluh juta sembilan ratussembilan belas ribu rupiah) ;4.

Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi /Para PenggugatKonpensi yang merusak dan /atau merubuhkan pagar panel milikPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige daad);Halaman 88 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.TNG3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensiuntuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi sebesar Rp.80.919.000, ( delapan puluh jutaSembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah);4.

Bahwa Tergugat III melakukan pelelangan jaminan Sertifikat HakMilik Nomor 483 milik Penggugat yang terletak di Jalan PusponjoloBarat III/10 Semarang yang sedang dalam sengketa di PengadilanNegeri Semarang sehingga merugikan Penggugat;13.Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill tersebut di atasbenarbenar telah merugikan Penggugat sehingga jelaslah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) sebagaimanadimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;14.Bahwa kerugian Penggugat tersebut diatas

yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ;Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat II, Tergugat III telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya pada Tergugat ;6. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor483 yang dikuasai oleh Tergugat II pada Penggugat;.

BUKTIP11.Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menjual atau mengalihkan Tanahtersebut dan tidak memberikan HAK Penggugat atas 40% (empat puluh)persen dari Tanah Seluas 7.951.80M2, yaitu 3.180,72M2 adalah jelasjelas suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yangsangat merugikan Penggugat baik secara Materil maupun Immateril(moril).

Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat.3. Menyatakan Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan No.

Bahwaakibat perbuatan Tergugat yang telah memberikan jaminan berupa 3lembar cek yang temyata tidak ada dananya (kosong) serta perbuatanTergugat yang tidak mau membayar hutang sebesar Rp.15.000.000.kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2002 sampai saat ini, telahmendatangkan kerugian bagi Penggugat sehingga perbuatan Tergugatjelastelah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sesuaidengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan olehnya wajar apabilaPenggugat menuntut kerugian yang dialami

(lima juta tujuh ratus riburupiah), kepada Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad) karena telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat Rekonvensi ;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pinjamanserta tuntutan kerugian yang dialami kepada Penggugat Rekonvensi yaknisebesar : Hutang pokok Tergugat adalah Rp. 15.000.000. x bunga 14 %=Rp. 2. 100. 000.

dasarnya tindakantindakan yang dilakukan oleh Tergugat ,Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, dan Turut Tergugat IIIsebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata yang menyatakan Tiaptiap perbuatan melawan hukum yangmenimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;38.Bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige

Overheidsdaad) dalam Pasal 2 Ayat (1) menegaskan :Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pat.G/2020/PN CbiPerkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha NegaraBerdasarkan ketentuan dan halhal yang diuraikan diatas dikarenakan faktahukum telah terungkap secara tegas dan jelas bahwa untuk mengadiliPerkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,maka gugatan aquo diajukan melalui Pengadilan

Peradilan Tata Usaha Negara Para Penggugattelah keliru dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negen Cibinongkarena tuntutan Para Penggugat dalam Pokok Perkaranya Petitum poin 8Khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat yang menyatakan telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum; bahwa sebagaimana diatur dalamFeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang FedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige

Overheidsdaad) dalam Pasal 2 Ayat (1) menegaskan :Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha NegaraBerdasarkan ketentuan dan halhal yang diuraikan diatas dikarenakan faktahukum telah terungkap secara tegas dan jelas bahwa untuk mengadillPerkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,maka gugatan aquo diajukan melalui Pengadilan Negen Cibinong (Perdata)telah menyalahi kewenangan mengadili

Overheidsdaad) dalam Pasal 2 Ayat (1)menegaskan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, TurutTergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat IIl tersebut para Penggugatmengajukan bantahan dengan dalil dalil yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut: Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berhak untuk mengadili Perkara No.49/Pdt.G/2020

Bahwa tindakan Tergugat ; Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas benarbenar telah merugikan Penggugat sehingga jelaslah merupakan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige Daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365KUH Perdata.14.Bahwa kerugian Penggugat tersebut diatas sangatlah tdak dapat dinilaidengan uang tetapi karena hukum mengharuskan kerugian dinilai denganuang maka kerugian Penggugat dapat diperinci sebagai berikut :a) Kerugian Materiil: Harga tanah/bangunan SHM No.483=Rp.2.5Milyar.b) Kerugian

Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya padaTergugat I.6. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat HM No.483yang dikuasai oleh Tergugat II pada Penggugat7.

tidakmembayarkan uang pembayaran dari Penggugat dari Penggugat25Rp.1.950.000.000, pada Tergugat II (Bank Bukopin) ; sehingga hutangTergugat pada Tergugat II tidak terbayar dan tetap macet.Bahwa tanggal 18 Juni 2014 Tergugat II dan Tergugat III melelang jaminankredit Sertifikat HM No.483 dengan harga limit Rp.1.758.500.000, uangjaminan Rp.352.000.000,Bahwa tindakan Tergugat ; Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut diatasbenarbenar telah merugikan Penggugat ; sehingga jelaslah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige

kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;