• Bukit Kalisari Artha Makmur, namundikarenakan tempat yang direncanakan sudah penuh dan tidak adatempat lagi maka sebelum rapat dimulai Panitia Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) memindahkan tempatRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) ke BintangHotel dengan jarak dari tempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak menghadiri rapat sehingga Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 maret 2020 Penggugat kembali mengirimsurat

  Undang Undang No 40 tahun 2007Pasal 82 ayat 3 :Dalam panggilan RUPS dicantumkantanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalamRUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.Bahwa berpindahnya lokasi RUPS LB tanggal 2Maret 2020 tersebut sudah diakui sendiri oleh Penggugatsebagaimana dalam Gugatannya sehingga sangat tidakberasalan jika dikatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidakhadir

  dalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020, justru malahsebaliknya Penggugat tidak hadir dalam ditempat RUPS LBtersebut yang seharusnya Penggugat mengkonfirmasi terlebihdahulu lokasi yang akan dilakukan RUPS LB tersebut sebelummengirimkan undangan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I.Sehingga dengan demikian, dalil penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadirdalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020 tersebut adalah tidakbenar dan tidak berdasarkan fakta, mengingat Tergugat danTurut Tergugat

  ;Bahwa RUPS yang pertama dilakukan di aula Hotel UtamaRaya kemudian kami pindah di Hotel Bintang, RUPS keduadilakukan di Hotel Banyuglugur;Bahwa hasil RUPS semua pihak hadir dan menghasilkan BeritaAcara terkait materi kKeuangan dan rekonstruksi dan laporankeuangan;Bahwa yang mengusulkan RUPS itu adalah dari Dwi BudiParanata;Bahwa di RUPS pertama Dwi Budi Paranata hadir tapi dari MeiSuryawandan B.

  BukitKalisari Artha Makmur tanpa adanya Berita Acara RUPS yang isinya padapokoknya untuk melaksanakan Audit Keuangan PT.

• yang sah untuk meminta penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan;ll.B.

  Permohonan Pemohon untuk Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang18.Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 80 ayat (3) UU PT mengatur sebagaiberikut:*Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat jugaketentuan mengenal:Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai permohonan pemegang saham, jangkawaktu. pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketuarapat,sesual dengan atau tanpa terikat

  ),dimanasecarasubtansialatas duaistilah tersebut memiliki karakteristik perbedaan pembahasan,halmanasesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 menyatakan bahwa: Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

  (Perseroan Terbatas) yang berbunyi :Penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapatdilakukan atas permintaan :1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalampasal 78 ayat 2 dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78ayat 4 dengan didahului pemanggilan RUPS.2.

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, Kuorum kehadiran dan atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tampa terikat pada ketentuanUndangundang ini atau anggaran dasar, dan ataub.

• ., yang dimohonkan banding, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

• Menolak gugatan Provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak seluruh eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;
• Menyatakan bahwa RUPS-LB PT.

  RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

  Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

  kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

  keputusan RUPS, Direksi,dan.

  Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

• Aktadimaksud dibuat oleh Notaris berdasarkan hasil RUPS atau RUPS LB yangtelah disepakati oleh para pemegang saham dan tercapai kuorum.

  Namun demikian apabila Penggugat hendakmempermasalahkan mekanisme RUPS Tahunan dan RUPS Luar BiasaPT. Golden Bird Metro tanggal 12 Mei 2015 dan juga hasil keputusannya,maka Penggugat dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri.

  Golden Bird Metro merupakan akta otentikdan sah berlaku secara hukum, yang juga dihadiri olen Penggugat sesuaidaftar hadir dan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar BiasaPT.

  Golden Bird Metro merupakan akta otentik dan masih sahberlaku secara hukum dan merupakan keputusan RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa PT. Golden Bird Metro tanggal 12 Mei 2015, yangdihadiri oleh Penggugat dan Penggugat juga mengakui bahwapenyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT.

  Panggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa melalui iklanpada Harian Suara Karya tertanggal 21 April 2015.Bahwa pemanggilan/undangan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasasebagaimana dimaksud pada angka 5.3 di atas telah memenuhiketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, yaitu Pasal82 UU PT, yang mengatur sebagai berikut :Pasal 82 UU PT(1)(2)(3)(4)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal

• Berbagai rencana kerja maupun alokasianggaran TERMOHON tidak pernah terlebih dahulu meminta masukan dariPEMOHON, bahkan tidak pernah diadakan RUPS maupun disampaikan dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;5 Bahwa adalah hak PEMOHON untuk mengetahui kondisi serta arah tujuanTERMOHON.

  Bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh TERMOHONsebagaimana terbukti dalam ketentuan Pasal 78 UU PT:(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;(2) RUPS tahunan wayjib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;(3) Dalam RUPS tahunan, harusdiajukan semuadokumen darilaporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) ;33.

  Namun senyatanya RUPS tidak pernahdiadakan ;Hal 8 dari 35 halaman, penetapan pencabuatn perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS34.

  RUPS PERTAMA dan RUPS tahunan telah melewati batas masa waktuyang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, dimana RUPS Pertama seyogyanya dilangsungkanpada 31 Juni 2016 dan RUPS Tahunan yang seyogyanya dilangsungkanpada tanggal 31 Desember 2016, namun sampai saat ini RUPS belumdiadakan oleh TERMOHON ;AO. Bahwa TERMOHON telah melanggar prinsipprinsip tata kelolaperusahaan, sebagaimana diindikasikan dari :a. TERMOHON selalu menutup diri (Not Transparent).

  , baik itu RUPS pertama (VidePasal 13 Ayat (2) Undangundang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)maupun RUPS tahunan atau RUPS lainnya (Vide Pasal 78 Ayat (1) UndangundangNo 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum belum pernah diadakannya RUPS,maka mutatis mutandis diketahui bahwa PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesiajuga belum pernah melaporkan seluruh kegiatan usahanya, baik itu mengenai neracakeuangan, kegiatan perusahaan, laporan pelaksanaan tanggungjawab

• Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejaka. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)c. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ataud. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan sebagaimanadimaksud dalam ayat (3)6). RUPS dapat mencabut Keputusan pemberhentian sementara tersebutatau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan batal7).

  Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota direksiyang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri6. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut7. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementaraanggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya8.

  Oleh karena tidak pernah di selenggarakan RUPS maka secaraotomatis Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan membela diriuntuk memberikan penjelasan baik dalam RUPS maupun diluar RUPS Oleh karena dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelahpenonaktifan Pengugat tidak pernah diadakan RUPS untuk mengambilkeputusan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut maka menurut hukum pemberhentian sementaraPengguat berdasarkan surat Internal Memo Nomor: 363/BAS/IX /2015tanggal

  Sohor Gang Sederhana RukoNomor: 10 Pontianak berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS ) sebagaimana salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 7tanggal 22 April 2015 dibuat dihadapan Notaris Agung Sri Sadhono, SHNotaris di Pontianak ;4.

  diri dalam RUPS terkecuali TERGUGATmenyelengarakan RUPS untuk membahas pemberhentian sementaraPENGGUGAT, sehingga karena itu pemberhentian sementaraPENGGUGAT berdasarkan Surat Internal Memo Nomor363/BAS/IX/2015, tanggal 22 September 2015 bukan merupakantindakan penyalahgunaankekuasaan/keadaanyang menguntungTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dansebaliknyamerugikanPENGGUGAT ;5.

• RUPS LB dilakukan melaui video conference telan sesuai denganketentuan pasal 77 ayat (1) UU PT;2.14.3. RUPS LB PT. PMS dihadiri oleh para pemegang saham ataukuasanya sebesar 67,5 % pemegang saham sehingga telahmemenuhi ketentuan kuorum RUPS LB sebagaimana diatur dalampasal 86 ayat (1) UU PT;Hal. 18 dari 50 hal.Putusan No.32/Padt.G/2020/PN.Kka.2.15.2.16.2.17.2.18.2.19.2.14.4. RUPS LB PT.

  PMS sejak awal Maret 2018;Bahwa sepengetahuan saksi RUPS Luar Biasa PT.

  Dalam hal ini anggota Direksi dapatdiberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Keputusankeputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratansebagai anggota Direksi, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroanatau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS;Menimbang, bahwa Keputusan RUPS untuk memberhentikan Direksitersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikan

  kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS.

  PMS melalui video Conference karena tidak dapatdilaksanakan RUPS LB secara tatap muka langsung diakibatkan pandemi covid19.Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima olen para pemegang sahamtermasuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat Il dan atas undangan RUPS LBtersebut Penggugat dan Turut Tergugat II mengirimkan Surat kepada DewanKomisaris PT. PMS tertanggal 6 Juni 2020 yang pada intinya menyampaikan tidakdapat mengikuti RUPS LB PT.

• Agriconberkewajiban untuk menyerahkan 2 (dua) buah Notulen hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Juni 2009 kepada pihak PT.

  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Juni 2009dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Juni2009 sehinggaPT.

  No. 1624 K/Pid/2011jumlah suara yang hadir hanya 52% namun berdasarkan ketentuan Pasal 10ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas mengatur bahwa RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 54 (satu perdua) dari jumlahseluruh saham dengan hak suara hadir dapat diwakili, sehingga dengankeluarnya M. Mansyur Dahlan, SH.MH. dan Drs.

  No. 1624 K/Pid/2011 Notulen RUPS Tahunan 2008 tanggal 25 Juni 2009;Dikembalikan kepada PT. Agricon;6.

• Tentang permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi;Bahwa organ perseroan terbatas yang memiliki kKewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lain(untuk selanjutnya disebut RUPSLB) adalah direksi.

  Nomor 3570 K/Pdt/201616.17.18.19.RUPS (vide Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007).RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana yangditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (vide Pasal 80 ayat (5));Bahwa penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dari KetuaPengadilan Negeri bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat(vide Pasal 80 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas).

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/atau;b.

  mengenai:a) Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan atau;b) Perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadirdalam RUPS;Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak dapat menyatakan bahwaTermohon Kasasi/Termohon telah menyelenggarakan

  RUPS sehinggapermohonan RUPS dengan mata acara yang lebin khusus dari ParaPemohon Kasasi/Para Pemohon menjadi tidak beralasan hukum;Bahwa dengan adanya pengakuan menyepakati tidak perlu menyampaikanlaporan keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 dari TermohonKasasi/Termohon.

• TGMbersama undangan lainnya telah melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ;Bahwa, RUPS ini telah dibuatkan Akta berupa PernyataanKeputusan Rapat (PKR) oleh dan di hadapan Notaris diPalangka Raya, Ibu ELLYS NATHALINA , SH.

  aktif di Kantor Perseroan terlebih lagi telah berhutangsecara pribadi di dalam Perseroan yang hingga mengajukangugatan sekarang ini belum pernah melunasinya ;bahwa Pasal 8 ayat (2) Anggaran dasar Perseroanmenyebutkan : Istilah RUPS dalam Anggaran Dasarberarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa :bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) menyebutkan :Dalam RUPS Tahunan :a.

  Wajib meminta persetujuan RUPS untuk :1. Mengalihkan kekayaan persroan, atau2.

  Dalam hallaporan Keuangan yang desdiakan ternyata tidak benar dan / ataumenyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggungrenteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali terbuktibahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.Menimbang bahwa mengenai pelaksanaan RUPS, Undangundang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa Direksimenyelenggarakan RUPS atau RUPS lainnya dengan didahului olehpemanggilan RUPS.

  Direksi wajib melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 ( lima belas ) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

• Menyatakan barang bukti berupa :Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadcir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.

  Cipto Mangunkusumo KelurahanPeninggilan Utara Kecamatan Ciledug Tangerang tertanggalTangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) PT. Kesatria Wicaksana hari Jumat tanggal 17Pebruari 2012.

  FC KTP atas nama TARKIM sedangkan untuk KTP Sar.MUHAMAD SATIBI diserahkan KTP aslinya ;b. 1 (satu) lembar Berita Acara RUPS PT. Kesatria Wicaksanatrtanggal 17 Februari 2012 ;c. Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Kesatria Wicakana tertanggal 17 Februari 2012 ;d. 1 (satu) bundel Dokumen Legalitas Perusahaan PT. KesatriaWicaksana tanggal 25 April 2002 yang dibuatkan di NotarisWiwik Asriwahyuni Santoso, SHe Bahwa benar yang terjadi setelan Sdr.

  Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) PT. Kesatria Wicaksana, tertanggal 7 Februari 2012.2. Asli 1 (satu) lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham( RUPS) PT. Kesatria Wicaksana 17 Februari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) Bundel Akta Penderian Perseroan Terbatas No.6 tanggal 15 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris WIWIKASRIWAHYUNINGSI SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan dan RapatPemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

  Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari2012.2. Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan TerbatasNo. 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan RapatPemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

• Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu.""Pasal 16"1 ."2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu."

  "(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

  Pada tanggal 18 Maret 2021, Pemohon melalui kuasanya sekali lagimelakukan kunjungan kepada Alamat Terdaftar Termohon untukmenyampaikan surat Permintaan RUPS kepada Direksi (Lihat Bukti P6)dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

  i:"Pasal 80"(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:"a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuail dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;"Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan

  kepada Direksi (BuktiP6) dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

• Lainlain yang dianggap perlu ; Bahwa pada RUPS pertama dan RUPS kedua hanya dihadiri olehpemegang saham bernama Ny.

  pertama dan RUPS kedua pada PT.

  ;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiridari 2 jenis yakni RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dalam praktik seringdikenal sebagai RUPS luar biasa; Bahwa RUPS tahunan diadakan dalamwaktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkanRUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untukkepentingan Perseroan (vide Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 79 ayat (1) UndangundangNomor

  40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwaDireksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului Pemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS diadakan (vide Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UUNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa

  panggilan RUPS harus puladicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorHalaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Kdlperseroan, mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hariRUPS diadakan dan perseroan wajib memberikan salinan bahan yang akandibicarakan kepada pemegang saham secara cumacuma;Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh KuasaPemohon yaitu surat bukti bertanda P23, P24

• Bahwa adapun isi ketentuan Pasal 78 ayat 1 dan 4 UndangUndangRI Nomor 40 Tahun 2007 adalah berbunyi sebagai berikut:Pasal 78:(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;((C)(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;c.

  tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebihbesar;c.

  Bahwa RUPS Tahunan Termohon Kasasi yang dimaksud dalamnotulen RUPS Termohon Kasasi bertanggal 27 Maret 2009 tersebut,terbukti cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum, sebab:e Surat Undangan RUPS adalah mengenai RUPS Tahunan tidakada agenda rapat tentang perubahan anggaran dasar, danundangan tersebut bukan RUPS Luar Biasa dengan agendakhusus perubahan anggaran dasar Termohon Kasasi ;e Telah merubah dan atau menambah agenda rapat tanpa dihadiridan disetujui oleh semua pemegang saham (khususnya

  82:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidaksesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sahjika semua pemegang saham dengan hak suara hadir dandiwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengansuara bulat;Adapun penjelasan

  Nomor 2870 K/Pdt/2013(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;e.

• Hal ini sejalan denganpendapat M.Yahya Harahap, SH Mantan Hakim Agung dalam buku RuangLingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Sinar Grafika,2005,Bahwa Penetapan Kuorum No. 218 dan Penetapan Kuorum No. 85 hanyamerupakan ijin dari pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS. Bahwadalam Penetapan Kuorum RUPS dinyatakan RUPS harus dilaksanakandalam tenggang waktu 14 hari setelah pemanggilan Rapat.

  RUPS No. 11 tahun 2012 dilaksanakan tidak didasarkan padaAktaAkta Berita Acara RUPS Tergugat sebelumnya melainkandidasarkan pada Anggaran Dasar Tergugat dan UndangUndangPerseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.Bahwa Pelaksanaan RUPS Tergugat sama sekali tidak dilaksanakansecara melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Para Penggugatpada Poin 2 Gugatan, sebab pada kenyataannya sebagAlmanadicatatkan dalam Akta RUPS Tergugat No. 11, tanggal 25 Januari2012, RUPS tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan

  Bahwa dalam Gugatannya ParaPenggugat juga meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkanAktaakta RUPS PT.

  Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam halmenyelenggarakan RUPS.

  RUPS Tergugat Tahun 2012 dan Akta RUPS Tergugat no.1166.67.68.Tertanggal 25 Januari 2012 adalah SahBahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalildalil ParaPenggugat yang diuraikan dalam poin 38 Gugatan.Bahwa sebagAlmana Tergugat IV jelaskan di atas, oleh karenapelaksanaan RUPS Tergugat Tahun 2012 telah melalui mekanismeyang diatur di dalam Anggaran Dasar Tergugat dan ketentuanperundangundangan yang berlaku maka RUPS Tergugat Tahun2012 adalah sah.Bahwa pada kenyataannya RUPS Tergugat yang dilaksanakan

• Bahwa sejak didirikannya PT KDEpada tanggal 02 Februari 2011 sampaidengan didaftarkannya Gugatan aquo, Para Tergugat tidak pernah11.melakukan penyusunan rencana kerja dan menyampaikan LaporanTahunan kepada RUPS serta penyelenggaraan RUPS Tahunansebagaimana diamatkan UUPT dan Anggaran Dasar.Bahwa menurut hukum Para Tergugatbertugas dan bertanggung jawabuntuk menyusun rencana kerja dan menyampaikan Laporan Tahunankepada RUPS sebagaimana diamanatkan Pasal 63 jo. Pasal 66 jo.

  PT KDE RUPS sebagaimana diamanatkandalam Pasal 63 jo.

  Sampai gugatan a quo didaftarkan di Kantor Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat, PENGGUGAT BELUM PERNAH BERINISIATIPUNTUK MENYELENGGARAKAN RUPS LUAR BIASA DIMAKSUD.Jangankan berinisiatip untuk meminta diselenggarakan RUPS LuarBiasa, DIUNDANG UNTUK HADIR DI DALAM RUPS LUAR BIASAYANG PERNAH DISELENGGARAKANPUN PENGGUGAT JUGATIDAK BERKENAN UNTUK MENGHADIRINYA, dan justru mengajukangugatan di pengadilan (Bukti T7)6.

  RUPS tidak terselenggara karena Penggugat pernah diundang untukmelakukan RUPSLB tidak berkenan hadir; (Bukti T7)c.

  Foto copy Surat Undangan RUPS No.169/XI/KDE/2015, tanggal 17November 2015 tanggal 17 November 2015 kepada BEATRICE ELsebagai Direktur PT. Kaisheng Energy, diberi tanda T.1, TT.I, TT.3, TT.41;2. Foto copy Surat Undangan RUPS No. Surat Undangan RUPS No.170/X!l/KDE/2015, tanggal 17 November 2015 tanggal 17 November 2015 kepadaBEATRICE EL sebagai Direktur PT. Kaisheng Dinamika Energy, diberitanda T.I, TT.I,TT.3, TT.41.1;3.

• Tahun2008,berkedudukan di Kota Palangka Raya dan perubahannya ternyatadalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa Nomor : 07 Tanggal 23 Juli 2008 dan perubahan berikutnyaHalaman 1 dari 17.Putusan Nomor 24/PDT/2018/PT PLKternyata dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa Nomor : 21 Tanggal 18 Desember 2008 serta perubahanterakhir ternyata dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa Akta Nomor : 15 Tanggal 29 Juli 2016 dimanakomposisi pemegang

  TGMNomor : 26 Tanggal 22 Agustus 2016 dimana disebutkan Penggugat Ilmemberikan persetujuan lewat Hand phone Penggugat I.Bahwa sebagaimana lazimnya yang menjadi Ketua Rapat pada RUPSseharusnya adalah salah satu anggota Dewan Komisaris PT atau Penggugatll, namun dalam hal terdapat permintaan dari pemegang saham atau DewanKomisaris untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danDireksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79

  Dan Ketua Pengadilan nantinyaakan menetapkan pemberian ijin untuk menyelenggarakan RUPS apabilapemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhidan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar (Pasal 80 ayat (2) UUPT).Bahwa kepemilikan atas suatu saham memberikan hak pada pemilik sahamyakni Para Penggugat hakhak tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPTyakni :a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima Pembayaran Deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.

  KMI.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UndangUndang Nomor : 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas ditaskan bahwa RUPS menmilikikewenangan yang tidak dimiliki Direksi maupun Dewan Komisaris tetapikewenangan tersebut dibatasi oleh undangundang.Bahwa dalam RUPS pemegang saham memiliki hak untuk memperolehketerangan yang berkaitan dengan PT, sepanjang berhubungan dengan mataacara rapat PT dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT, maka RUPSdalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan

  kecuali semuapemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS serta menyetujuipenambahan mata acara rapat keputusan penambahan mata acara rapat iniharus disetujui dengan suara bulat.Bahwa dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tanggal 12Agustrus 2016 yang ternyata berdasarkan Akta Nomor : 26 Tanggal 22Agustus 2016 Notaris Ellys Nattalina, S.H.

• , atau RUPS Luar Biasa, namunhal tersebut hingga saat ini tidak ditanggapi secara positif oleh Termohon,sehingga apabila hal tersebut dibiarkan tidak menutup kemungkinanperusahaan akan semakin terpuruk dan gulung tikar;Bahwa, untuk menyikapi halhal tersebut Para Pemohon telah mengirimkansurat undangan kepada Termohon, untuk melakukan RUPS Luar Biasasebagaimana yang tertuang dalam surat tertanggal 12 September 2016,Halaman 5 dari 19 hal.Put.

  , menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Dengan demikian Para Pemohon mempunyai hak secara hukum untukmenyelenggarakan RUPSLB sendiri dengan tujuan: Untuk tercapainya keabsahan kepengurusan perusahaan (adanyakepastian hukum tentang kepengurusan yang sah).

  Jangka waktu pemanggilan RUPS selambatlambatnya selama 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang saham sah dengan kehadiran sekurangkurangnya % (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan;c. Rapat Umum Pemegang saham dapat mengambil keputusan sahsekurangkurangnya dengan persetujuan 2 (satu perdua) dari jumlahsaham dikeluarkan;d.

  Jangka waktu pemanggilan RUPS selambatlambatnya selama 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang saham sah dengan kehadiran sekurangkurangnya 7% (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan.c. Rapat Umum Pemegang saham dapat mengambil keputusan sahsekurangkurangnya dengan persetujuan 2 (satu perdua) dari jumlahsaham dikeluarkan;d.

  tidak mengikat dan bataldemi hukum;Bahwa justru dengan adanya perkara tersebut yang belum mempunyaikekuatan hukum yang tetap seharusnya Judex Facti Pengadilan NegeriBandung Kls A Knusus menolak permohonan RUPS yang diajukan olehPara Termohon Kasasi karena apabila diijinkan diknawatirkan akanmenimbulkan permasalahan baru di PT Natatex Prima;Bahwa benar RUPS sebagai pemegang saham tentu harus campur tanganuntuk memastikan perusahaan yang dimanajemeni oleh Direksi sertadiawasi oleh Dewan Komisaris

• ;Bukti T8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 82 K/Pid/201924.25.26.2/.28.29.30.31.32.33.34.untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017untuk Safii;Bukti T8

  .g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017untuk Safii;Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;Bukti T8.1 : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018untuk Safii;Bukti T9 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT.

• IchsanSuadi maupun Kuasanya tidak hadir dalam RUPS;maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar ketentuanPasal 79 ayat (5) UU PT yang mengatur ketentuan :Pasal 79 ayat (5) UU PT:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4.

  RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill,kecuali UU dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar;Pasal 87 UU PT:(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;(2)Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapal, keputusan adalahsah jika disetujui lebih dari % (Satu perdua) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan

  kecuali UU dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwakeputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebihbesar;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87 UU PT, RUPS barudapat diselenggarakan jika %2 (Satu perdua) dari seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili oleh kuasa;Dalam hal ini berarti jumlan saham yang dimiliki para pemegang sahamdengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS harus mencapai50%;Sedangkan RUPS tersebut baru dapat mengambil keputusan yang

  Bahwa oleh karena RUPS tidak memenuhi ketentuan pengambilankeputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 87 UU PT, makaRUPS tidak berhasil mengambil keputusan, dan tentu saja tidak adakeputusan RUPS yang dapat diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI, sehingga terhadap :a.

  Citra Gading Asritama Nomor 32 tanggal 25 Oktober 2019 yangdibuat di hadapan Mochammad Bernhard, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor;menjadi cacad hukum oleh karena RUPS tidak memenuhi ketentuanpengambilan keputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 87UU PT, sehingga RUPS tidak berhasil mengambil keputusan, dengandemikian maka tentu saja tidak ada keputusan RUPS yang dapatdiberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;8.