sertifikat hak guna bangunan No. 171atas nama tergugattergugat dinyatakan tidak dapat diterima.e Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Sip/1973,tenggal 6 Januari 1976 kaedah hukumnya:Karena pengeluaran sertifikat itu sematamata wewenangadministrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehinggapembatalannya juga wewenang administrasi, bukanPengadilan.e Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 321 K/SIP/1978tanggal 31 Januari 1981, kaedah hukumnya:Pengadilan negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak

Saleh Suaminya M.Yusuf Bin HadjiMahmud lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1970, kemudian Nenek AlmarhumahPerempuan Djamaliah Binti Hadji Saleh meninggal dunia pada tahun 1982 ;Bahwa Nenek Almarhumah Perempuan Djamaliah Binti Hadji Saleh Penggugat mendapattanah tersebut adalah pemberian Ahli waris Hadji Arif Bin Hadji Ismail tertanggal 1Januari 2605 tahun Jepang atau tahun 1944 masehi dari Surat Milik No. 466 tertanggal 24Februari 1938 sebagaimana tercatat dalam Pemerintah Swapradja Pontianak dan SuratHak

mengakui telah melakukan pembukaan hutan, makasudah pasti memiliki izin usaha membuka hutan dari pemerintah setempat yangberwenang akan tetapi Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidakmenyebutkan izin yang Para Penggugat maksud untuk menanam kelapa,jengkol, mangga , rambutan dan padi;Bahwa dikarenakan selama ini Para Penggugat menyatakan memiliki hak atastanah sehingga tidak ada yang mengganggunya pada hal berdasarkan HasilLaboratorium Forensic Kepolisian No. 617/DTF/2012 dinyatakan bahwa surathak

dari 49 hal Putusan Nomor : 02 / PDT.G/ 2014/ PN Sgl30Bahwa diatas tanah sengketa ada keluarga saksi yang dikebumikan diatas tanahsengketa ;Bahwa asal usul tanah sengketa berdasarkan cerita orang tuatua dulu bahwa tanahsengketa milik Raja Bangen, setelah Raja Bangen meninggal di jadikan tanahkuburan umum oleh masyarakat Gampong Rambong ;Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Fauzi Jamil merupakan mantan Kepala DesaGampong Rambong ;Bahwa saksi tidak mengetahui Muhammad Fauzi Jamil pernah mengeluarkan surathak

2008 dimanaWiekewati Jahja (Terdakwa I) memecat saksi sebagai karyawanApartemen Slipi ;Bahwa Terdakwa berdasarkan Akta No 29 tanggal 29 Maret 2008itu timbul akta No.17 tanggal 30 April 2011 yang dibuat olehNotaris Grace Supena Sundah, SH. untuk mengangkat Pengurusyaitu Harjadi Jahja (Terdakwa Il) sebagai Ketua priode 20112014;Bahwa selama Terdakwa II menjadi Ketua Pengurus ApartemenSlipi berdasarkan Akta Notaris No.17 tanggal 30 April 2011 telahmemerintahkan menutup ruko milik saksi dengan alasan SuratHak

Negaradiatas tanah bekas Eigendom Verponding Nomor : 5039, 5749, 5752, 5670,7734, 10152, 12218, terletak di Kampung Sumur Batu, Kelurahan SumurBatu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sejak kurang lebih 55 tahunyang lalu sampai dengan sekarang;Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor426/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, tanggal 11 Mei 2011, Warga Rukun Warga 05Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat mempunyaihak Prioritas Utama / Orang yang paling berhak Untuk mendapatkan Surathak

digunakan oleh MURSALIN ANWAR liasMURSAL untuk memenuhi keperluan pribadi MURSALIN ANWAR. aliasMURSAL diantaranya untuk membayar hutang dan membeli tanah ditempat lainserta sebagian lagi digunakan MURSALIN ANWAR alias MURSAL untukmembayar kepada masyarakat pengelola atau penggarap tanah yangsebenarnya.Bahwa status tanah yang ditunjukkan oleh MURSALIN ANWAR aliasMURSAL dan akhirnya di bebaskan oleh Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung tersebut ternyata adalah Tanah Negara yang tidak ada SuratHak

digunakan oleh MURSALIN ANWAR. liasMURSAL untuk memenuhi keperluan pribadi MURSALIN ANWAR. aliasMURSAL diantaranya untuk membayar hutang dan membeli tanah ditempat lainserta sebagian lagi digunakan MURSALIN ANWAR alias MURSAL untukmembayar kepada masyarakat pengelola atau penggarap tanah yangsebenarnya.Bahwa status tanah yang ditunjukkan oleh MURSALIN ANWAR aliasMURSAL dan akhirnya di bebaskan oleh Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung tersebut ternyata adalah Tanah Negara yang tidak ada SuratHak

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal31 Januari 1981 ;Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain.2.7.

objekperkara dalam perkara a quo, karena objek perkara dengan SHM No. 70 yangditerbitkan pada tanggal 21 Nopember 2006 dan sesuai surat ukur pada tanggal8 Nopember 2006 dengan Nomor 27/ Kt.Gd.Koto Anau/ 2006 dengan Luas1.010 m2 yang terletak di Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan LembangJaya Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat merupakan objek didalamperkara a quo tersebut adalah atas nama Maindar (Tergugat l), Endra (TergugatIl), Marleni (Tergugat IV), dan Malena (Tergugat V) Dimana penerbitan SuratHak

Leny Aida Shicha,SE beserta SuratHak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 3709/2014 tanggal 01September 2014 atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWATIMUR, Tbk berkedudukan di Surabaya, melalui Kantor Cabangnya diKepanjen, Kab. Malang (asli);1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 02251 tanggal 31 Maret2016 atas sebidang tanah seluas 194 m?

Leny Aida Shicha,SE beserta SuratHak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 3709/2014 tanggal O01September 2014 atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWATIMUR, Tbk berkedudukan di Surabaya, melalui Kantor Cabangnya diKepanjen, Kab. Malang (ASLI)1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 02251 tanggal 31 Maret2016 atas sebidang tanah seluas 194 m?

Leny Aida Shicha,SE beserta SuratHak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 3709/2014 tanggal 01September 2014 atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWATIMUR, Tbk berkedudukan di Surabaya, melalui Kantor Cabangnya diKepanjen, Kab. Malang (ASLI);1 (Satu) bendel dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 02251 tanggal 31 Maret2016 atas sebidang tanah seluas 194 m?

nuansarekayasa dikarenakan adanya 2 (dua) surat yang dikeluarkanbersamaan namun ditandatangani oleh Pejabat yang berbeda pula ;38.Bahwa disamping itu, Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalamperkara a quo adalah sehubungan dengan tugas dan fungsinyasecara kelembagaan pemerintahan (ex officio), yang seyogyanyaharus bersikap aktif untuk mencegah terjadinya permasalahan atastanah yang lebih lanjut serta tumpang tindih informasi terhadap statushak atas tanah, semisal : tidak melakukan proses penerbitan SuratHak

Abd.Rahman ;Bahwa menunjuk kepada bukti surat P10, surat ini sama dengan surathak garap milik saksi ;Bahwa seingat saksi pada waktu pengukuran tanah semua pihakpihakada dilapangan, pemegang redis dan juga ada Perangkat Desa Garahan ;Bahwa permohonan sertipikat saksi pada Tahun 1988, sertipikat terbitTahun 1991;Bahwa jauh jarak tanah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 200meter ;Bahwa tanah saksi tidak sama dengan tanah PT.

saat ituberada di Wilayah Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan KotaPekanbaru, dengan demikian penerbitan kedua sertifikat dimaksud telahsesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku;Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam dalil Gugatan Penggugat, bahwasuratsurat bukti hak Penggugat diterbitkan oleh Kedesaan Kualu,Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, (dalil Penggugat dalam.gugatan sedangkan berdasarkan fakta hukumnya, bahwa tanah objekdari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 301 (perubahan dari SuratHak

berdasarkan alas Hak EigendomNomor 12322 jo Surat Ukur Nomor 105 tertanggal 28 Oktober 1895 jo SuratHak Tanah Nomor 1516 tertanggal 23 November 1915 yang tertulis atasnama Johannes Olivier yang setempat sekarang dikenal Jalan JatinegaraBarat Nomor 149 Rt.010/Rw.003, Kelurahan Balimester, KecamatanJatinegara, Jakarta Timur;Mencermati permohonan dari Penggugat , Penggugat II dan Penggugat IIIsebagaimana dikutip di atas terlihat adanya kesalahan Penggugat ,Penggugat II dan Penggugat III dalam menunjuk

denganukuran bangunan 10 meter x 14,2 meter dan teras berukuran 10 meter x5,8 meter terdiri dari 1 lantai setengah dilengkapi dengan aliran listrik PLN,air PAM, lantai keramik, atap genteng dengan keadaan ruangan terdiri dari 3kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang dapur, 3 kamar mandi(toilet), lantai atas untuk jemuran kain/pakaian yang terletak di KomplekPerumahan Padang Hijau Blok F No. 45 Desa Sumber Melati Diski,Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan alas hak SuratHak

Karenafaktanya yang benar adalah tanah dan bangunan yangterletak di Jalan Dago Nomor 37 Bandung dahulunyatercatat berasal dari tanah bekas Hak EigendomVerponding No. 860 dicoret menjadi No. 1493 seb,Meetbrief tanggal 28 September 1909 No. 292 (splitsingdari Meetbrief tanggal 28 September 1909 No. 290), SuratHak Tanah tanggal 8 Oktober 1921 No. 803, luas 6.280 m?tertulis atas nama NV.

Bahwa yang paling penting adalah,dahulu Jokasi tanah dan bangunan tanah tersebut adalah tanah bekas Hak EigendomVerponding No. 860 dicoret menjadi No. 1493 seb, Meetbrief tanggal 28 September1909 No. 292 (splitsing dari Meetbrief tanggal 28 September 1909 No. 290), SuratHak Tanah tanggal 8 Oktober 1921 No. 803, luas 6.280 m?

(Penggugat) danABDUL MADJID (Tergugat) mempunyai toko / konter hp yang berada dijalan gotongroyongtersebut.Bahwa benar, saksi tidak tahu luas dari toko / konter hp tersebut akan tetapitoko / konter hp dibangun diatas tanah milik pengairan dengan surat hakpakai dan yang mengeluarkan juga pengairan.Bahwa benar, saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugatmempunyai konter yang berada di jalan Gotongroyong selain itu, saksitidak tahu luasnya, akan tetapitanah tersebut milik Pengairan dengan surathak

Sulton ( ayah Tergugat dalam rekonpensi ) yang SuratHak Milik/ Sertipikat tanah tersebut masih menjadi jaminan hutangdisalah satu perbankan adalah dibangun dengan biaya yang dikeluarkanoleh Tumiran alias H. Sulton ( ayah Tergugat dalam rekonpensi ) sebagaipengembangan dari UD Kelapa Agung milik Tumiran alias H. Sulton( ayah Tergugat dalam rekonpensi ) yang berdomisili di desa Banyuputihkecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.

Seharusnya Penggugat sebelum padatuntutannya poin 7 yang menyatakan segala bentuk surat menyurat, Surathak kepemilikan dokumen apapun yang diterbitkan adalah tidak sah dantidak berkekuatan Hukum (lumpuh) atau cacat Hukum seyogyanya KuasaHukum Penggugat ajukan dulu judical Review ke Mahkamah Konstitusi.Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat tersebut paraPenggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa para Tergugat yang menguasai sepenuhnya objek perkara,karena

Bahwa surat kepemilikan tanah atas nama TurutTergugat (Ernawati) atau atas nama orang lain dan atau siapasaja yang merasa menguasai Tanah Objek Sengketa yaitu SuratHak Milik (SHM) No.00625 seluas kurang lebin 157 meterpersegi dan atas nama AKHMAD MAHMUDIN dan TARMUTIterletak di Wonokerto Kec.Bandar dan ataupun suratsurat yanglahir dari sebab lelang pada tanggal 23 Desember 2019 layakuntuk dinyatakan Cacat Hukum dan BATAL DEMI HUKUMsehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.15.