Sel.Indonesia yang terdapat pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT) yangmembenarkan hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang sahamapabila:a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidaklangsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untukkepentingan pribadi;Cc. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawanhukum yang dilakukan

Perjanjian Jual Beli Batubara jelas dapat diterapkandoktrin Piercing the corporate veil yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2)UUPT. Terbukti Tergugat 2 melakukan kerjasama dengan Penggugatdengan itikad buruk dan tidak memenuhi kewajibannya dalampemenuhan tanggung jawab kepada Penggugat.b.

Dengandemikian dapat terbukti dengan jelas dan terang jika Tergugat 2 selakupemegang saham Tergugat 1 baik langsung maupun tidak langsungdengan itikad buruk memanfaatkan Tergugat 1 untuk kepentinganpribadi, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b UUPT Olehkarenanya, sangat layak jika Tergugat 2 dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai harta kekayaan pribadinya karena telah menyebabkanTergugat 1 tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat..

Oleh karena itu perbuatanTergugat 2 selaku pemegang saham dan pengurus dari Tergugat 1 yangmerupakan alter egonya telah terbukti menyalahi ketentuan Pasal 3 ayat(2) huruf c UUPT sehingga layak dimintakan pertanggung jawabanhingga kepada harta pribadinya.Bahwa, berdasarkan uraian fakta di atas maka sudah sangat tepat apabilaTergugat 2 didudukkan sebagai pihak tergugat dalam perkara inisehubungan peranan dan kedudukannya dalam perseroan.13.Prof.

Sehingga pribadi Tergugat Ildidudukkan sebagai Tergugat II sudah tepat karena telah memenuhiunsurunsur piercing the corporate veil sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) dan faktafakta hukum sebagaimana telah Penggugatdalilkan dalam gugatan a quo (vide poin 1 s/d 6: hal 12 gugatan aquo). Dengan kata lain, sudah selayaknya jika Tergugat II juga ikutbertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat.c.

, Penggugat adalah pemegang mandatuntuk menjalankan Tergugat; 20.Tuduhan Penggugat dalam repliknya tertanggal 20 Februari 2014menyebutkan bahwa dirinya menerima perintah kerja melalui surat dariDirektur Utama Tergugat (vide paragraph terakhir Halaman 3 Replik) ;21.Tuduhan tersebut adalah keliru, karena, pada faktanya, yang disampaikanDirektur Utama Tergugat tersebut adalah pembagian tugas dan wewenangdireksi sebagai organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroansebagaimana diamanatkan oleh UUPT

; 22.Sehubungan dengan hal ini, UndangUndang No. 40 tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas ("UUPT") mengatur apabila anggota direksi terdiri dari 2atau lebih, maka pembagian tugas dan wewenang pengurusan perseroanditetapkan berdasarkan RUPS, namun apabila RUPS tidak menetapkan, makapembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapbkan berdasarkankeputusan direksi.

Pasal 92 ayat (6) UUPT); 23.Penggugat juga sudah tidak lagi menerima gaji sebagai pekerja. Gaji yangditerima oleh Penggugat, adalah gaji sebagai direksi yang memegang mandatmenjalankan usaha Tergugat.

Sebagaimana diatur dalam UUPT, direksi dapatHal 20 dari 47 hal Putusan No: 254/PHI.G/2013/ PN JKT PSTmenerima gaji, namun gaji direksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai gaji pekerja;24.Berdasarkan halhal yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim YangTerhormat telah memiliki dasar yang cukup untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;TUNTUTAN PENGGUGAT AKAN UANG PESANGON, PENGHARGAAN MASAKERJA DAN UANG PENGGANTIAN HAK ADALAH KELIRU) DAH TIDAKBERDASAR; Tuntutan Penggugat Akan Uang Pesangon

);Bahwa gaji yang diterima oleh Penggugat adalah gaji sebagai direksi, bukangaji sebagai pekerja, sebagaimana diatur dalam UUPT bahwa direksi dapatmenerima gaji namun gaji tersebut tidak dapat dianggap sebagai gaji pekerja; .

Bawa rapat umum pemegang saham berdasarkan pasal 75 ayat 1 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan orang tertinggi dalamsuatu perseroan terbatas yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dandewan komisaris ;6. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T.

AGTIKA DWISEJAHTERAyang diselenggarakan pada tanggal 26112010 sesuai denagnNotulen Rapatnya tersebutmerupakan RUPSLB yang sah dan mengikat karena telah sesuai dengankaidahkaidah yang diatur dalam UUPT baik mengenai tata carapenyelenggaraan, Kuorum kehadiran, Kuorum keputusan dan pembuatanrisalah rapatnya.

Adapun ketentuanketentuan UUPT yang telah dipenuhidalam RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut :e tata Cara penyelenggaraan : Bahwa RPUSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalamPasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut seluruh Pemegang Saham Perseroantelah hadir atau diwakili (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat I selaku kuasa dari PenggugatIl) ; Kuorum Kehadiran : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86ayat 1 juncto Pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut

ayat 4 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut telah dibuatkan atau Notulenpada tanggal 26112010 (dua puluh enam Nopember dua ribu sepuluh) dan ditandatagani olehseluruh peserta RUPSLB tersebut ;7.

Bahwa, RUPSLB maupun yang dituangkan dalam Notulen Rapat maupun PernyataanKeputusan Rapat maupun Pernyataan Keputusan Rapat telah memenuhi ketentuan yang diaturdalam UUPT ;11. Bahwa, Tergugat II telah mengakui bahwa dalam Perjanjian kerjasama telah tertuangdalam pasal 2 yang menerangkan bahwa Tergugat I akan memiliki kedudukan sebagai pemegangsaham dala PT.

Yang Ketiga, yaitu dilakukannya transaksi yang mengandung benturankepentingan yang secara jelas dan nyata merupakan pelanggaran danbertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk tidak terbatas dankhususnya terhadap: (i) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" (UUPT).Hal. 2 dari 85 hal. Put.

Ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 UUPT ;Bahwa ketentuanketentuan tersebut diatas merupakan ketentuan yangditujukan untuk mengatur tugas dan kewenangan Direksi.

Hal itu juga telahdinyatakan oleh Penggugat didalam gugatannya.Oleh karena itu, apabila terjadi perbuatanperbuatan yang melanggar dan/atautidak memenuhi ketentuan dimaksud maka sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (3)UUPT seharusnya hal itu dimintakan pertanggungjawabannya kepada anggotaDireksi KLMI (termasuk anggota direksi KLMI yang ditunjuk oleh Penggugat)dan bukannya kepada KLMI sebagai Perseroan. Ketentuan tersebut telahsecara jelas diatur dalam Pasal 85 ayat (3) UUPT.

Berdasarkan ketentuan Pasal85 ayat (3) UUPT. tersebut, Penggugat selaku pemegang saham seharusnyabertindak atas nama perseroan menggugat anggota Direksi KLMI yang karenakesalahan atau kelalaiannya telah menimbulkan kerugian pada perseroan.Namun demikian, Penggugat didalam gugatannya tidak menggugat Direksi,KLMI tetapi malah menggugat Kwang Yang Co Limited (KYM)/pemegangsaham yang lain dan KLMI.Secara lengkap bunyi ketentuan Pasal 85 ayat (3) UUPT tersebut adalahsebagai berikut :" Atas nama perseroan

Ketentuan Pasal 65 dan 66 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).Ketentuan tersebut dinyatakan oleh Penggugat didalam gugatan butirC.2.c. Pasal11 ayat 9 Anggaran Dasar KLMI.Ketentuan tersebut dijadikan dasar oleh Penggugat didalam gugatan butirC.3.2. Bahwa ketentuanketentuan tersebut diatas merupakan ketentuan yangmengatur tentang tugas dan wewenang Direksi KLMI.

SURYA PERDANA MANDIRI dan AktaNotaris No. 05 tanggal 18 September 2017, yang dibuat oleh AdeHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 66/PDT/2019/PT BNA.Yulianty, SH.Mkn adalah sah dan berkekuatan hukum (vide: Pasal 79ayat (1) UUPT);5. Bahwa selain itu, Para Penggugat telah menerima uang dari Tergugat IIlebih dari nilai saham yang telah dijual oleh Para Penggugat kepada ParaTergugat dan diduga kuat Penggugat telah melakukan penggelapanuang pajak dan perusahaan PT.

SURYA PERDANA MANDIRI dan Akta Notaris No. 05tanggal 18 September 2017, yang dibuat oleh Ade Yulianty, SH.Mknadalah sah dan berkekuatan hukum (vide: Pasal 79 ayat (1) UUPT), hal inijuga telah diakui secara tegas oleh Para Penggugat dalam gugatannyapada halaman 3 poin 9;Bahwa Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III menolak dan membantahdengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada poin 10, poin 11, poin 12dan poin 13 karena dalil tersebut tidak benar dan diduga kuat mengandungunsur tipu muslihat,

Surya Perdana Mandiri yang telah dilaksanakansecara sah dan korum serta berkekuatan hukum (vide: Pasal 79 ayat (1)Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 66/PDT/2019/PT BNA.16.17.18.19.UUPT), sehingga tidak ada permasalahan lagi dengan Hasil RUPSLB PT.Surya Perdana Mandiri tersebut;Bahwa Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill menolak dan membantahsecara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin 12 yangpada pokoknya mengatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasisebagaimana yang telah

SURYA PERDANA MANDIRI (vide: Pasal 79 ayat (1) UUPT);Bahwa justru sebaliknya Para Penggugat khususnya Penggugat yangtelah melakukan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk heid) kepadaPara Tergugat, dan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukanPenggugat tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat II selaku Direktur PT.Surya Perdana Mandiri;Bahwa selain itu, diduga kuat bahwa gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat ini merupakan suatu modus atau alasan dari Para Penggugatkhususnya Penggugat

A.Koeswati M.S/NIK 3172065111500004Alamat : Jalan Kelapa Puan Timur VI NC6/10 Kelapa GadingJakartaUtara.Bahwa berdasarkan Pasal 86 UUPT dalam hal Quorum, RUPS keduasebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tidak tercapai, maka sesuai Pasal 86 ayat(5) UUPT Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. atas permohonanPerseroan agar ditetapbkan quorum untuk RUPS ketiga agar permohonanPemohon aquo kiranya dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Menurut Pasal 82 Ayat (2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (selanjutnya UUPT), pemanggilan RUPS harus dilakukan dengan surat tercatat dan/ ataudengan iklan dalam surat kabar. Pasal 1 angka 13 UU PT menentukanselanjutnya: Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerimadan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatanganidengan menyebut tanggal penerimaan.

Terkait persetujuanini, maka UU PT mempertegasnya pula dalam Pasal 56 Ayat (3) UUPT, yaitudireksi wajid mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan haripemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khususdan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteriuntuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Pasal 1ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU, "kreditur"adalah Orang yang mempunyai piutang karenaperjanjian atau undangundang yang dapat ditagih dimuka pengadilan, atau. secara sederhana Pasal 1ayat 2 membatasi bahwa yang dapat dikategorikansebagai kreditur adalah orang;Bahwa dalam hukumperdata, Orang (person)adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum yaituindividu) dan badan hukum (rechts persoon);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas ("UUPT

Pasal 7 ayat (4) UUPT;Bef Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat 1 keliru karenaberpendapat bahwa PT Centuri Kemas Pratama adalahkreditur Pemohon PK padahal dalam pemeriksaanperkara kepailitan a quo Majelis Hakim PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menemukanbahwa tidak ada bukti pengesahan Menkumham yangmengesahkan PT Centuri Kemas Pratama sebagai badanhukum (rechts person);3.8.

Pasal 7 ayat (4) UUPT, olehkarenanya mohon Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RIyang terhormat mengabulkan permohonan' peninjauankembali a quo dan oleh karenanya membatalkan PutusanPailit No. 22/PAILIT/2010/PN.JKT.PST., tanggal 21April 2010;Majelis Hakim khilaf atau keliru dalammemeriksa alat bukti Pemohon Pailit;4.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat khilaf atau kelirukarena mendasarkan putusan pailit pada alat buktiyang tidak sah dan tidak cukup;4.2.

Il, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihakdalam perkara a quo padahal hubungan hukum yang terjadi hanyaantara PT Maestro Wisatama Indonesia Indonesia (PemohonKasasi) dengan Miki Travel (Hongkong) Limited (Termohon Kasasi)dan bukan dengan Tergugat Il, Tergugat Ill selaku direkturPemohon Kasasi dan Tergugat IV selaku Komisaris PemohonKasasi;Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (4) danPasal 14 ayat (1) Jo. ayat (8) Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

) yang secara tegasmenyatakan sebagai berikut:Pasal 7 ayat (4) UUPT menyatakan sebagai berikut:4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggalditerbitkannya Keputusan Menteri mengenai Pengesahan BadanHukum Perseroan;Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UUPT menyatakan sebagai berikut:(1)..

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelahPerseroan menjadi badan hukum;Konsekuensi hukum dari ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 14ayat (1) jo ayat (3) UUPT tersebut di atas adalah setelah perseroanterbatas mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman makadetik itupula perseroan terbatas tersebut menyandang hak dankewajiban selaku subjek hukum dengan kata lain segala hubunganhukum yang dibuat oleh perseroan terbatas tersebut dengan

No.941 kK/Pdt/20142007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang secara tegasmenyatakan sebagai berikut:Pasal 7 ayat (4) UUPT menyatakan sebagai berikut:4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggalditerbitkannya Keputusan Menteri mengenai Pengesahan BadanHukum Perseroan;Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UUPT menyatakan sebagai berikut:(1)..

Adapun kedudukanPemohon Kasasi, dan Tergugat Ill selaku direksi hanya bertindaksebagai kuasa atau perwakilan menurut hukum untuk bertindakuntuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut (wettelijkevertegenwoordig) atau legal mandatory (legal representative)berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 UUPT sedangkan TergugatIV hanya bertindak selaku komisaris yang hanya berwenangmelakukan pengawasan perseroan;Menteri Kehakiman Republik Indonersia berdasasrkan SuratKeputusan Menteri Kehakiman Nomor C28773.

paketkertas warna coklat berisi daun yang diduga merupakan narkotika jenisganja didalam kantong plastik warna hitam dengan berat bruttokeseluruhan 50,45 gram )berat netto keseluruhan 30,8704 gram) yangdisimpan di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa,dimana terdakwa sebelumnya telah menjual (satu) paket dari 11 (sebelas)paket kertas warna coklat berisi daun yang diduga merupakan narkotikajenis ganja tersebut ;e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :170 H/VI/2013/UUPT

paketkertas warna coklat berisi daun yang diduga merupakan narkotika jenisganja didalam kantong plastik warna hitam dengan berat bruttokeseluruhan 50,45 gram (berat netto keseluruhan 30,8704 gram) yangdisimpan di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa,dimana terdakwa sebelumnya telah menjual (satu) paket dari 11 (sebelas)paket kertas warna coklat berisi daun yang diduga merupakan narkotikajenis ganja tersebut ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeiksaan Laboratoris Nomor :170 H/VII/2013/UUPT

pribadi (persoonlijk) atau sebagaiBadan Hukum (recht persoon), penafsiran Majelis Hakim tersebutmembuktikan adanya ke raguraguan menafsirkan kedudukan HatmanPasak, apakah sebagai Pribadi atau sebagai Badan Hukum, padahaldalam gugatan Pembanding sudah menjelaskan kedudukan HatmanPasak sebagai Direktur PT Talenta Pesona Grata bertindak untuk dan atasnama PT Talenta Pesona Grata yaang karena jabatannya sebagaaldirektur, dimana berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU NO 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT

kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan sesuai dengan anggaran Dasar, dan oleh karena kedudukanHatman Pasak sebagai Direktur PT Talenta Pesona Grata, maka tidak adapenafsiran lain bahwa Hatman Pasak dengan jabatannya sebagai DirekturPT Talenta Pesona Grata bertanggung jawab penuh membayar hutanghutang Perusahaan khususnya kepada Pembanding sebagaimana uraiangugatan Pembanding;Kemudian berdasakan Pasal 97 ayat (3) UUPT

yangdipersoalkan oleh Pembanding dahulu Penggugat adalah : tentangkelangsungan RUPS yang dihadiri oleh Pembanding namun dimintapenundaan sampai adanya kesepahaman masalah teknispenyelenggaraan RUPS namun Para Terbanding dahulu ParaTergugat tetap melanjutkan RUPS tersebut dan hal itu telahmelanggar ketentuan (peraturan) yang akhirnya menimbulkankerugian bagi Penggugat;Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telahbertentangan dengan Undang undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT

) tidak menetapkan jangkawaktu jabatan Direksi dan Dewan Komisaris (DK).Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) UUPT hanya menyatakanbahwa anggota Direksi dan DK diangkat untuk jangkawaktutertentu dan dapat diangkat kembali.Lebin lanjut dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT inidijelaskan:Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktutertentu, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masaJabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula,kecuali dengan pengangkatan

(Pasal105 ayat (1) UUPT)Bahwa Pembanding dahulu Penggugat tidak diberi Kesempatanuntuk Membela Diri saat Pemberhentian Direksi melalui RUPStanggal 28 September 2018;Hal ini bertentangan dengan Pasal 105 ayat (3) UUPT yang kamikutip selengkapnya sebagai berikut :Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusandi luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahuterlebih

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan prinsip hukum dimana forumtertinggi dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas adalah RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan bahkan merujuk pada Pasal 138 ayat4 UUPT "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf adiajuhan setelah permohonan terlebih dahulu meminta data atau keterangankepada perseroan dalam RUPS dan perseroan tidak memberikan data atauketerangan tersebut", permohonan a quo hanya bisa diajukan apabilaHalaman 11 dari 17 hal. Put.

dimintakan dalam RUPS dan RUPS tidak memberikan, namunfaktanya Termohon Kasasi justru dengan sengaja tidak menghadiri RUPSLBtanggal 16 Januari 2014 (vide bukti T16), dimana dalam RUPSLB tersebutpihak Pemohon Kasasi telah mempersiapkan semua data, informasi danbahkan keteranganketerangan yang diperlukan oleh Termohon Kasasisebagaimana yang dinyatakan secara tegas dan jelas oleh Pemohon Kasasimelalui surat tertanggal 10 Juli 2013 (vide bukti T18), maka dengan tetapberpegangan pada ketentuan hukum UUPT

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 138 ayat 4 danayat 5 UUPT, maka pertimbangan Judex Facti yang menyatakanpermohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah adalah wajar dandilandasi itikad baik sebagaimana dinyatakan dalam alinea 3 dan 4 halaman30 adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang telah diajukanoleh Pemohon Kasasi;Halaman 12 dari 17 hal. Put.

AHUAH.01.030088175 tertanggal 14 Februari 2020;Bahwa Para Penggugat juga belum mendapatkan salinan RisalahRUPSLB tertanggal 10 Februari 2020 dari Tergugat I, VII, Vill dan IXpadahal Para Penggugat telah menggunakan haknya denganmenyampaikan surat Nomor Ref:016/GRPRUPS/03/2020 tanggal 27Maret 2020 perihal Permintaan Akta, AHU dan Notulen Rapat RUPSLBTergugat sesuai dengan Pasal 100 ayat (3) UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi :Atas permohonan tertulis dari

,demikian juga Tergugat XIll, Tergugat XIV dan Tergugat XV dapatmengkoreksi pemberian kuasa ini sehingga Tergugat XIl sebagaiKomisaris menjalankan Perseroan sesuai dengan aturan UUPT dan tidakmalah melanggar UUPT yang seharusnya dijadikan pedoman dalammenjalankan kepengurusan;Bahwa jelas perbuatan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XIll, Tergugat XIV, Tergugat XV, TurutTergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, dengan dibantuoleh Tergugat

Responsibility (bertanggung jawab)Bahwa menurut UUPT salah satu organ perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, selain Direksi dan Komisaris dimana setiappemegang saham mempunyai hak yang sama berdasarkan Pasal 53ayat (2) UUPT menyatakan prinsip perlakuan yang sama (equal protection) diantara Pemegang Saham yang menyatakan :Setiap Saham dalam klarifikasi yang sama memberikan kepadapemegangnya hak yang sama.Pada prinsipnya Pada prinsipnya, hakhak dari pemegang saham dalamsuatu perseroan adalah sebagai

Menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang ini;Bahwa berangkat dari penjabaran hakhak sebagaimana yang ditentukandalam UUPT 2007 tersebut jelas undangundang melindungi hakdaripada setiap pemegang saham yang salah satunya adalah untukmenghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, sehingga siapa puntidak berhak mengintervensi ataupun menghakimi pemegang sahamsaham atas suara yang dikeluarkannya tersebut;Pada faktanya Penyelenggaraan RUPSLB 10 Februari 2020 yangbermata acarakan :i.

Bahwa PARA TERGUGAT membantah dalil PARA PENGGUGAT padanomor 23, 24 dan 25 gugatan, halaman 15 yang menyoalkan pemberiankuasa dari TERGUGAT V kepada TERGUGAT XII dengan asumsi Pasal85 ayat (4) UUPT 2007 adalah keliru, mengingat pemberian kuasa yangdilakukan oleh TERGUGAT V kepada Tn. Edward Hasan adalahpemberian kuasa kepada pribadi Tn.

Sesuai ketentuan Pasal 146 ayat (2) UUPT, Pemohon mengajukankepada Pengadilan Negeri Batam agar menunjuk dan mengangkat :Lotty Siagian, S.H., beralamat di Jalan Delman Elok II/2, Tanah Kusir,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Likuidator, diberikan hak dankewajiban untuk mengurus, melakukan perbuatan, tindakan untukmenyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembubaranbeserta likuidasi harta PT.

TS ROS dan/atau UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT),Termohon 1 telah menanggapi setiap dan seluruh undangan yangdiberikan oleh Pemohon baik yang Pemohon langsung layangkanataupun melalui Kuasa Hukumnya (vide SomasiSomasi), dalam bentukmenghadiri agenda pertemuan yang disertai dengan memberikanlaporanlaporan yang diperlukan untuk itu.

TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayat (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; atau ;b.

TS ROS dan/atau UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT),Termohon 1 telah memberikan setiap dan seluruh laporan kegiatan PT.TS ROS kepada Termohon 2, sehingga Termohon 1 telah menjalankantugas, pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya ;Bahwa sepengetahuan Termohon 2, bahwa Termohon 1. telahmenanggapi setiap dan seluruh undangan yang diberikan olehPemohon baik yang Pemohon langsung layangkan ataupun melaluiKuasa Hukumnya (vide SomasiSomasi), dalam bentuk menghadiriagenda

TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayata (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Karena menurut hukum perseroan (UndangundangNo.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (UUPT), setoran modalsaham yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincianyang menerangkan nilai atau harga, status dan lainlain serta harus dilakukanpenilaian dengan nilai wajar oleh pihak independen (pasal 34 UUPT).

Sesuai pasal 1 ayat (1) UUPT, menyatakan,Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukumyang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,Oleh karena Penggugat telah sepakat dengan Tergugat dan Tergugat Iluntuk mendirikan suatu badan hukum yaitu PT PGA, di mana Penggugatadalah pemegang saham mayoritas sebesar 34% sahamdan Penggugatjuga yang menjabat sebagai Direktur Utama, membuktikan dalil Penggugatyang menyatakan telah diajak ikut serta sebagai pemegang

Berdasarkan Pasal 68 UUPT tersebut di atas, terobukti PT PGA bukanlahperusahaan yang masuk dalam kategori 6 (enam) perusahaan yang wajibdiaudit oleh akuntan publik.;Hal 28 dari 83 hal PutNomor: 582/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT.12.Bahwa PT PGA sebagai perusahaan tertutup cukup diaudit secarainternal. Oleh karena itu Tergugat dan Tergugat Il telah menunjuk bapakOngki Soesatyo untuk melakukan audit dan membuat laporan keuangan PTPGA untuk tahun 2011, 2012, dan 2013.

UUPT mengatur Penyelenggaraan RUPSLB dapat dilakukan setiapsaat.Bahwa tidak ada ketentuan dalam UUPT yang mengatur bahwapenyelenggaran RUPSLB harus didahului dengan penyelenggaraan RUPSTahunan terlebih dahulu.; Bahwa Pasal 78 UUPT, berbunyi, RUPS J/ainnya atau RUPSLB dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganperseroan; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sangat jelas bahwa Tergugat Hal 29 dari 83 hal PutNomor: 582/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT.dan Tergugat Il berhaksewaktuwaktumelaksanakan

saham;dane. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesankekayaan.Bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) UUPT tersebut di atas jo.

Bahwa Penggugat kurang tepat memahami kedudukan Surat PenerimaanPemberitahuan Nomor : AHUAH.01.030099458 tanggal 16 November 2016perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPT.Mempawah Permai Lestari (selanjutnya disebut objek sengketa), karenaapabila merujuk Pasal 21 ayat (3) UndangUndang No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang menyatakan:Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)cukup diberitahukan kepada Menteri;Ketentuan

Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUNJKTkeperdataan, hal ini diatur pada Pasal 61 ayat (1) UUPT yang menyatakan*Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroanke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS,Direksi, dan/atau Dewan komisans;. Bahwa perlu diketahui perubahan direksi dan komisaris yang diputuskandalam RUPS LB PT.

Mempawah Permai Lestari tanggal 25 April 2016sepenuhnya wewenang RUPS LB sebagai organ tertinggi bukan menjadiwewenang dari Tergugat, hal ini diatur dalam Pasal 94 ayat (1) UUPT yangmenyatakan (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS";Selanjutnya juga diatur mengenai berlakunya perubahan direksi yang diaturdalam Pasal 94 ayat (5) dan (6) UUPT yang menyatakan :(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian

Bahwa dalil pada surat gugatan angka romawi IV angka 22 halman 910, hal inimemperlihatkan ketidakmengertian Penggugat karena apa yan diatur padaPasal 51 dan 52 UUPT tidak ada kaitannya dengan objek sengketa, namunhanya mengatur mengenai hak seseorang atas kepemilikan saham pada suatuperseroan terbatas sehingga sudah sepatutnya diabaikan;.

Direksi juga berwenangmewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan(Pasal 98 ayat 1 UUPT). Dan dalam hal anggota Direksi terdirilebin dari 1 (Satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroanadalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalamanggaran dasar (Pasal 98 ayat 2 UUPT);.

Subekti kepada Muliadi &Partners adalah sah dan mengikat sesuai dengan UUPT, karena yangbersangkutan bertindak mewakili Terlawan berdasarkan Surat KuasaDireksi yang dilengkapi dengan hak substitusi yang memberikan hak dankewenangan untuk menguasakan kuasa yang diterima dari DireksiTerlawan kepada pihak yang ditunjuk ic.

Muliadi & Partners;Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 103 UUPT yangmenyebutkan bahwa Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (Satu)orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk danatas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimanadiuraikan dalam surat kuasa. Oleh karenya, sepanjang Teddy M.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), Pengertian Direksi adalah: Direksi adalah organperseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan,sesuai denganmaksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Direksi juga berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan (Pasal 98 ayat 1 UUPT).

Dan dalam hal anggota Direksiterdiri lebih dari 1 (Satu) orang, yang berwenang mewakili perseroanadalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggarandasar (Pasal 98 ayat 2 UUPT).d. Mahkamah Agung melalui buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan, pada hal 53 bagian f poin d, telah memberikan petunjuk bahwadalam hal perwakilan bagi pihakpihak yang bersengketa (perdata) diHal. 30 dari 56 hal.

Nyonya Lisa Jauhanes sebagai pemegang 150 lembar saham.Dalildalil seperti ini adalah dalil asal comot tanpa dapatdibuktikan diuraikan oleh Penggugat pasal mana dalam UUPT dan UU Penanaman Modal yang dilanggar oleh karenanyadalil angka 8 huruf a dalam posita gugatan Penggugatharuslah ditolak dan dikesampingkan.. Dalam dalil angka 8 huruf b posita gugatannya Penggugatsecara sesat menyatakan bahwa dikarenakan Akta Nomor 65maka PT.

Surat Nomor 61 bukanlah suatu bentuk pengawasan dannasihat sebagaimana diungkapkan secara sesat oleh Penggugat dalam posita angka 7 gugatannya yang disusun secaraaSalasalan tanpa dapat dibuktikan dan diuraikan oleh Penggugat oleh karenanya dalil semacam ini haruslah ditolak dandikesampingkan.3.Penggugat dalam dalil angka 9 posita gugatannya kembalimenyatakan bahwa Surat Nomor 61 bertentangan dengan UUPT dan Anggaran Dasar serta merupakan suatu bentuk konspirasi Para Tergugat, yang secara tegas Para

Perlu Tergugat Il luruskan bahwa pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur Utama Perseroan bukanlah didasarkan pada Pasal 105 ayat (1) UU PT sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat, yang secara tegas TergugatIl tolak, namun didasarkan pada Pasal 106 ayat (1) UUPT, yang mengatur:Halaman 41 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIAnggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementaraoleh Dewan Komisaris dengan menyebutkanalasannya..

(iii) Perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan(iv) Dan halhal lain yang perlu dibahas/dibicarakanAgar dapat menjadi perhatian bahwa Pasal 106 ayat (5) UUPT tidak ada memberikan batasan ataupun larangan terkaitagenda rapat RUPS.

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat menguraikan danmembuktikan dalilnya serta tidak ada satupun Pasal dalamUU PT dan Anggaran Dasar yang dilanggar oleh Tergugat IIHalaman 56 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIVil.dalam penyelenggaran RUPSLB maka sudah sewajarnyaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquomenyatakan bahwa RUPSLB tertanggal 30 April 2015 adalahRUPSLB yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan UUPT oleh karenanya Akta Nomor 17 tertanggal 30 April 2015adalah akta

Bahwa Penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) danuntuk penyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT. 7. Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat menyatakan sebagaianggota pemegang saham dari PT.

adalah sah karena telah melalui proses pemanggilan parapemegang saham dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum RUPSdiselenggarakan, yang mengagendakan pengunduran diri Direktur Utamapada saat itu Almarhum Arnold Gultom dengan alasan kesehatan. 10.Bahwa RUPSLB pada tanggal 12 Oktober 2011 diselenggarakan11.berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 093/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 29 September 2011 dengan agendapemilinan pengurus perseroan, penyesuaian Anggaran Dasar perseroandengan UUPT

Bahwa UndangUndang No. 1 Tahun 1995 yang telah diubahsebagaimana UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT), dalam Pasal 142 huruf fmenegaskan:Pembubaran perseroan terjadi karena dicabutnya izin usaha perseroansehingga mewajibkan perseroan melakukan likudasi sesuai ketentuanperundangundangan;Bahwa menurut Penjelasan Pasal 142 huruf f UUPT, menegaskanbahwa:yang dimaksud dengan dicabutnya izin usaha perseroan sehinggamewajibkan perseroan melakukan likuidasi

adalah ketentuan yang tidakmemungkinkan perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izinusahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usahaperasuransian;Artinya sejak dicabutnya izin usaha Bank Pinaesaan, maka BankPinaesaan selaku perseroan yang bergerak dibidang perbankan harusSTOP. tidak boleh mengalihnkan ke usaha lain dan tidak dapat lagimelakukan perbuatan hukum sebagai bank, kecuali diperlukan untukmembereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi (videPasal 142 ayat (2) UUPT

);Bahwa pemberian bunga terhadap suatu hutang pokok adalah bentukperbuatan hukum perbankan yang diatur tegas dalam UURI No. 7 Tahun1992 yang telah diubah dengan UURI No. 10 Tahun 1998 tentangPerbankan dalam Pasal 1 Angka 11, namun pada saat Bank tersebutdalam proses likuidasi maka perbuatan hukum berupa pengenaan bungaharus terhenti, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (2) UUPT,yang berbunyi:perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukanuntuk membereskan semua urusan

perseroan dalam rangka likuidasi;Selain itu pengenaan bunga tidak terdapat dalam tugas dan tanggungjawab Tim Likuidasi dalam melakukan pemberesan, hal ini sebagaimanaketentuan Pasal 149 ayat (1) UUPT menegaskan kewajiban Likuidatordalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proseslikuidasi meliputi pelaksanaani.