Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN MAMUJU
Register : 06-05-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 05/Pid.Sus/2012/PN.Mu
Tanggal 24 Juli 2012 —
66 — 22
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif,maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkandakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada perbuatan para terdakwatersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasal dalamdakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar Pasal 3 Jo.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-09-2018 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1657/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 15 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M. FAJAR DIAN PRAWITAMA
Terdakwa:
HENI RESTIAWATI BINTI SUBANDI
41 — 15
  • hasil pemeriksaanLaboratorium Forensik tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadidasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapatdikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilihlangsung salah satu alternatif dari dakwaan Penuntut Umum sesuai denganfakta yang terungkap tersebut di atas, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu;melangar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 07-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 144/Pid.B/2017/PN Gto
Tanggal 7 Agustus 2017 — - AHMAD MUKID, SE alias MUKID
86 — 24
  • terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya; Bahwa terdakwa memiliki anak dan istri yang wajib dinafkahinya; Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR terdakwa didakwa melangar
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-04-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN. Sdw (Narkotika)
Tanggal 15 April 2015 — Terdakwa I SOFWAN bin ARIFULLAH (alm) Terdakwa II ARIF WIBOWO bin SUPARJA
35 — 26
  • ; Ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam duniaKesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas,dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut telah melangar Undangundangsebagaimana di atur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika; 2222022Terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa tidak keberatan danMIGIMIBENANKENINYA senses neers
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-10-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1401 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 8 Oktober 2012 — Ir. HUSNI ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sidang Pengadilan Negeri menyatakandengan tegas bahwa saksi tidak tahu kalau Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah.Bahwa Pasal 13 menyatakan dengan tegas:1 Gubenur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dilarang :a Memberikan tanah Negara dengan sesuatu hak apapun sekalipundengan sebutan sementara.b Memberikan izin mempergunakan atau menguasai tanah Negara kecualiapabila wewenang milik itu tegastegas dilimpahkan kepadanya.2 Surat keputusan yang melangar
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/Pdt.G/2014/Pn Bna
Tanggal 8 September 2014 — H. M. YUSUF A, SELAKU DIREKTUR PT. PIYEUNG JAYA PERKASA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
77 — 17
  • Bukan Perbuatan Melangar Hukum a.3.1.Bahwa dalam posita point 11 Penggugat menerangkan bahwa meskipundalam resume rapat telah menghasilkn kesimpulan untuk menuntaskana.3.2.a.3.3.a.3.4.pembayaran sisa volume hasil pekerjaan,... dst, namun hal tersebut tidakditindak lanjuti oleh Tergugat I, II dan III dst.....; Bahwa dalam peitum nomor 6 Penggugat mohon agar dinyatakan sisaharga volume pekerjan Penggugat yang belum dibayar Rp. 4 milyar lebih;Bahwa dalam petitum nomor 7 Penggugat mohon agar terhadap
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-09-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 20-05-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 233-K/PM II-08/AU/IX/2014
Tanggal 15 Desember 2014 — BARUTO LUCKY ALFIAN, KAPTEN KAL
101 — 51
  • Mohon agar Terdakwa ditahan.Menimbang, bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Pledoi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksan dan mengadiliPerkara Pidana Terdakwa untuk memutuskan sebagai berikut:Primer:1 Menyatakan Terdakwa tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanpenerlantaran atau melangar pasal 49 huruf a UU RI nomor 23 tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata Tanah
Register : 08-10-2010 — Putus : 17-03-2011 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN ATAMBUA Nomor 15/Pdt.G/2010/PN.Atb
Tanggal 17 Maret 2011 — - SISILIA LUAN LAKA - DKK Lawan - APLONIA SMALELO LUANLAKA -DKK
106 — 51
  • waris kepada ahli warisnya yang tidak dibantah yaituPenggugat I sampai dengan Penggugat XII dan Tergugat I serta Tergugat II, maka beralasanhukum apabila petitum gugatan Para Penggugat angka 3 untuk dikabulkan =;61Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi hukum bahwa tanah obyek sengketa telahditetapkan sebagai harta warisan Markus Luanlaka dan Juliana Goru Mali sebagaimanapetitum angka 3 diatas, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat I yang ingin menguasaitanah sengketa secara sendiri adalah telah melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-01-2014 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519 K/TUN/2013
Tanggal 27 Januari 2014 — KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG VS 1. ISMIRYADI., 2. DRS. H. ABU BAKAR, MM
90 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • April 2013, Para Penggugat telah melaporkan Tergugat keDewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) sesuai denganpengaduan Nomor 75/IP/LDKPP/2013 tertangal 8 April 2013 dan Tergugattelah dipanggil dan disidangkan sebanyak 2 kali yakni pada Tanggal 23April 2013 dan 30 April 2013 di DKPP;Bahwa DKPP dalam putusannya yang dibacakan pada Tanggal 16 Mei2013 telah memecat Ketua (Riwan Nevo Setiyawan, S.Sos) dan 2komisioner (lvan Fikri, SH dan Saiful Karim, Amd) KPU KotaPangkalpinang, karena telah terbukti melangar
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 604/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 1 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : ROBERTUS MANURUNG, S.H., M.H., C.L.A
Terbanding/Tergugat I : PT. ORIX Indonesia Finance
Terbanding/Tergugat II : TAKEHISA KANEDA
Terbanding/Tergugat III : LUKMAN BOENJAMIN
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN
186 — 105
  • (a) Adanya perbuatan yang bersifat melangar hukum, yang menurutyurisprudensi tetap adalah :(i) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengankewajiban hukum si pembuat; atau(ii) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar haksubyektif orang lain; atau(iil) Perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) yang melanggar kaidah tatasusila; atau(iv) Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan denganasas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yang seharusnya
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 29-11-2012 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 16-10-2013
Putusan PN TARUTUNG Nomor 206 /Pid.B/2012/PN.Trt.
Tanggal 10 April 2013 — PIDANA - Dr. TIMBANG MANUASA SIMANJUNTAK, Sp.B alias OP. MAKARIOS
496 — 208
  • Bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah kami bacakan padapersidangan terdahulu melangar pasal 266 ayat (2) KUHP atau melanggar pasal263 ayat (1) KUHP dan dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan didepanpersidangan dengan membuktikan pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana telahkami uraikan pada surat tuntutan yang pada intinya kami bukan mendakwakanatas perbuatan terdakwa atas terbitnya sertifikat 591 atau sertifikat 609melainkan mendakwakan atas perbuatan terdakwa terhadap penandatangananoleh
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2015 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 134/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 26 Juli 2016 — - Ny. ASMARANI PURBA (PENGGUGAT I) - Ir. RAHMAWATI PURBA, (PENGGUGAT II) - DELIMA PURBA (PENGGUGAT III) - MERDEKA BANGUN (TERGUGAT I) - Pemerintah Republik Indonesia Qq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Qq. Pemerintah Kota Medan Qq. Kantor Camat Kecamatan Medan Baru Qq. Kantor Lurah Kelurahan Merdeka (TERGUGAT II) - RATNA PURBA (PENGGUGAT III) - Pemerintah Republik Indonesia Qq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Qq. Pemerintah Kota Medan Qq. Kantor Camat Kecamatan Medan Baru (PENGGUGAT IV)
64 — 14
  • Nawar Br Bangun bukan hanya Para Penggugat danTergugat III sehingga posita dengan petitum berbeda;Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yangmengalihkan sub B objek perkara kepada Tergugat IIl merupakanPerbuatan Melangar Hukum, kemudian Para Penggugat mendalilkanbahwa Tergugat ataupun setiap orang yang memperoleh hak dariHalaman 41 dari 48, Putusan Perdata Nomor. 134/Padt.G/2015/PN.Mdn.Tergugat untuk mengosongkan dan meninggakan sub C objek perkaradan bukan terhadap Sub B Objek
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 31-01-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 01-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 47/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 30 April 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN Persero Tbk. Diwakili Oleh : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN Persero Tbk.
Terbanding/Penggugat I : RUSDIN
Terbanding/Penggugat II : A. JAYANTI RAMLI
181 — 107
  • yangdalam hal ini dapat dilihat dari citra foto satelit pada Kantor BadanPertanahan Makassar ;Bahwa halhal sebagaimana diuraikan dan dibuktikan di atas telahmenimbulkan pertanyaan pada d iri Penggugat Rekonpensi mengenaikeabsahan dari penguasaan oleh Para Tergugat Rekonpensi atas lahanyang disewakan kepada Penggugat Rekonpensi tersebut;Bahwa terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lahan yang dibuat danditandatangani antara Penggugat Rekonpensi dan Para TergugatRekonpensi adalah BATAL DEMI HUKUM, karena telah melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2830 K/Pdt./2015
Tanggal 16 Februari 2016 — FAUSTA SUSIATI, DKK VS ADE ILLAWATI, DK
103 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ade Illawati, namunapakah dalam memperoleh Akta Kelahiran itu, mekanisme danpersyaratannya sudah benar dan tidak melangar hukum;Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah memberi pertimbanganhukum untuk mengetahui asalusul seseorang dengan memakaiPasal 55 (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, PengadilanTinggi Semarang lupa atau meniadakan pembahasan pasal atau ayatberikutnya, yaitu Pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, yang menyatakan: Bila Akta Kelahiran tersebut dalam ayat (1)pasal ini tidak
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 18-05-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN SELONG Nomor 33 /Pdt.G/2011/PN.SEL
Tanggal 12 Januari 2012 — LALU MUHAMMAD, S. Pt MELAWAN H.L. MAHRIP, DKK
37 — 21
  • Pebruari 2011, Desa Dasan Lekong, KecamatanSukamulia, Kabupaten Lombok Timur atas nama tergugat I adalahperbuatan melawan hukum dan atau melanggar hukum danberakibat menimbulkan kerugian bagi penggugat dan negarasebesar Rp. 225.000.000,(dua ratus dua puluh lima juta rupiah).1130.31,32.33,Bahwa karena sertifikat hak milik No.2370, luas 606 M2 tertanggal28 Pebruari 2011, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia,Kabupaten Lombok Timur atas nama tergugat I diterbitkan atasperbuatan melawan hukum dan/atau melangar
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 11/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Trisuma Atika Jaya
Termohon:
Bupati Morowali
172 — 105
  • dalam hal iniTermohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakan keweananganyang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yangmelanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakandengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidakDiskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegangIUP satu dengan pemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-12-2009 — Putus : 13-10-2010 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 490/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Oktober 2010 — Y. HARYO UNGGUL ,Cs >< Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Menteri Pertahanan Republik Indonesia
98 — 67
  • TNI AD telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum .Bahwa untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melangar hukumharus memenuhi unsur unsur perbuatan melanggar hukum yaitu :a Perbuatan Melawan Hukumb. Adanya KerugianCc Adanya Kesalahand Hubungan kausal antara perbuatan dankerugian Ad. a.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 10-06-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Tjb
Tanggal 8 Juni 2017 — - GUNAWAN ALIAS SIGUN
37 — 9
  • sebagaimana dakwaan yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu alternatif kKesatu melanggar Pasal 114ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga melanggar Pasal 113ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika atau kKeempat melangar
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
I NYOMAN ADIWIJAYA, S.SOS.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
137 — 55
  • Bahwa demikian pula terhadapdijadikannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu dasar hukummengigat dalam obyek sengketa sudah tepat dan benar, karena padasaat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yaitu pada tanggal 29April 2019 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2huruf c angka 3) yang intinya menyatakan bahwa berlaku surutnya obyeksengketa telah melangar pasal
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 08-08-2024 — Upload : 16-08-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bpp
Tanggal 8 Agustus 2024 — Penggugat:
1.ARMANIAH
2.BEKTI SYARWONO
3.DJOKO SUSILO, S.T.
4.MISINAH
5.USMAN EFFENDI
6.VICKY STANDLY PAATH
7.JANTJE PANGAJOW
8.FADJAR RAMADHANI
9.NARNO
10.VERONICA LAURENCIA SURIYATI
11.LINDA BUDIARTI, SE
12.SUMARNI
Tergugat:
KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) VI MULAWARMAN
91 — 91

  • MENGADILI

    DALAM KONVENSI

    DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan eksepsiTergugattidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melangar Hukum;
    1. Menyatakan PENGGUGAT 1 adalah pemilik sah atas tanah yang