,M.Hum, tertanggal 14 Januari 2013diberi tanda P18;24.Foto copy Petikan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Republik Indonesia Nomor: NPAK0001/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penetapan Notaris Akta Koperasiatas nama Wijayanto Setiawan, SH .

Bdgboleh mendirikan CV karena koperasi harus mempunyai suatu usahaboleh berbentuk CV atau apa saja;Bahwa Ahli tidak mengetahui adanya Surat Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah RI dengan No : 102/M.KUKM/IX/2012tanggal 21 September 2012 perihal penjelasan dan koreksi terhadapSURAT EDARAN dari Dinas Koperasi No. 90/M.KUKM/ VII 2012tanggal 16 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa suatu kopersi atauKSU tidak dibenarkan mendirikan CV, karena CV bukan merupakanbadan hukum dan harta kekayaannya

dalam AD/ART atau dalam Rapat Anggota Tahunan yaitu sekitar2X sampai 3X Simpanan pokok;Bahwa Rapat Anggota Tahunan koperasi harus dan wajib dilaporakn keDinas Koperasi;Bahawa UU NO.25 Tahun 1992 tidak mengatur tentang boleh atautidaknya suatu koperasi mendirikan CV, menurut Ahli suatu koperasiboleh mendirikan CV karena koperasi harus mempunyai suatu usahaboleh berbentuk CV atau apa saja;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah RI dengan No : 102/M.KUKM

/IX/2012tanggal 21 September 2012 perihal penjelasan dan koreksi terhadapSURAT EDARAN dari Dinas Koperasi No. 90/M.KUKM/ VII 2012tanggal 16 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa suatu kopersi atauKSU tidak dibenarkan mendirikan CV, karena CV bukan merupakanbadan hukum dan harta kekayaannya tidak dipisahkan dan tidak adakejelasan mengenai kepemilikan harta kekayaan dari CV tersebut.Bahwa apabila hibah diberikan oleh suatu institusi atau Pemerintah harusdigunakan sesuai dengan persetujuan/kesepakatan

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Nomor 17/Per/ M.KUKM/IX/2015 tentang PengawasanKoperasi dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi adalah terhadap Koperasiyang lingkup keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota di Wilayah JawaTengah.C.

Fotocopy Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahNomor : 191/PAD/M.KUKM.2/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam ArthaMulia yang selanjutnya diberi tanda P5;6. Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 008/SKAM/IV/13 tertanggal 29 April 2013yang selanjutnya diberi tanda P6;7. Fotocopy salinan Akta Jual Beli Nomor : 461/2013, tanggal 27 Mei 2013yang selanjutnya diberi tanda P7;8.

Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah RI No.67/Kep/M.KUKM/VI/2006, tanggal 26 Juni 2006, beralamat diJalan Milono Nomor 1 RT. 06 Telp/Fax. (0541) 200041, Flexi(0541) 7084111 Samarinda 75121, Kelurahan Jawa,Kecamatan, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat ;10. RUDDIYANTHO TANTRY, SH selaku Notaris di Samarinda,berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI. No. C84.HT.03.01.Th 1992, SK. Kepala Badan Pertanahan NasionalRI.

dikuasai, dan/ atau dikendalikan oleh PA/ KPA.e Disalurkan/ dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat,ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tarnbah, dan digulirkan kembalikepada masyarakat/ kelompok masyarakat (revolving fund).e Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengahdan usaha lainnya, dane Dapat ditarik kembali pada suatu saat.Bahwa dasar atau pedoman LPDBKUMKM dalam melakukan penyalurandana bergulir, yaitu :e Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No : 21/Kep/M.KUKM

dikuasai, dan/ atau dikendalikan oleh PA/ KPA.e Disalurkan/ dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat,ditagin kembali dengan atau tanpa nilai tarnbah, dan digulirkan kembalikepada masyarakat/ kelompok masyarakat (revolving fund).e =Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengahdan usaha lainnya, dane Dapat ditarik kembali pada suatu saat.Bahwa dasar atau pedoman LPDBKUMKM dalam melakukan penyalurandana bergulir, yaitu :e Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor21/Kep/M.KUKM

dikuasai, dan/ atau dikendalikan oleh PA/ KPA.e Disalurkan/ dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat,ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tarnbah, dan digulirkan kembalikepada masyarakat/ kelompok masyarakat (revolving fund).e Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil,menengah dan usaha lainnya, dane Dapat ditarik kembali pada suatu saat.Bahwa dasar atau pedoman LPDBKUMKM dalam melakukan penyalurandana bergulir, yaitu :e Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No : 21/Kep/M.KUKM

kesalahanTerbanding dan Turut Terbanding karena seharusnya TurutTerbandinglah yang melaporkan Perjanjian Kerja Sama antaraPembanding dengan Terbanding kepada Pamdam /BB, Kepala StafAD ataupun Menteri Keungan sebagaimana Peraturan MenteriPertahanan RI Nomor 45 Tahun 2014 angka 12, 13, 14, 15, 16, dan 17karena seharus Pimpinan Pomdam tahu mengenai persyaratan untukpemakaian aset sebagaimana keterangan saksi Jones manurung yangdiajukan oleh Terbanding;Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Permen KUMKM Nomor11/Per/M.KUKM

tidak memerlukan jjindari pihak manapun, (2) Untuk usaha yang dibiayai modal penyertaantetap memerlukan Ijin usaha dari instansi yang berwenang;Bahwa oleh karena perjanjian kerjasama antara Pembanding danTerbanding sebagaimana di maksud pada poin 1 dibuat dandilaksanakan berdasarkan persetujuan Komandam Pomdam 1/BB (TurutTerbanding) yang dahulu dijabat Kolonel Com Hadi Santoso S.H. makaperjanjian tersebut sah secara hukum karena telah sesuai dengan Pasal11 ayat 1 dan 2 Permen KUMKM Nomor 11/Per/M.KUKM

nasabah KSU Artha Jaya MAndiri tidak menjadi anggota koperasikarena tidak ada buku daftar anggota koperasi KSU Artha Jaya Mandiri diRembang dan tidak ada buku simpanan wajib dan simpanan pokok bagianggota;bahwa tidak diperbolehkan menarik dana bukan dari anggota dan itudiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1992 tentangpelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan peraturanHalaman 43 dari 78 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN.RbgMenteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 15/Per/M.KUKM

Jaya Mandiri cabang Rembang tidak memiliki bukudaftar Anggota hanya buku daftar setoran nasabah; Bahwa benar Terdakwa pernah menulis surat keterangan yangmenyatakan kesanggupan mencairkan dana yang telah jatuh tempotetapi tidak pernah terlaksana; Bahwa benar kopreasi tdak diperbolehkan menarik dana bukan darianggota dan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1992tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi danperaturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor15/Per/M.KUKM

Bahwa Penggugat adalah Ketua Koperasi Jasa Cakrawala ArthaSejahtera yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian KoperasiCakrawala Artha Sejahtera No 50, tanggal 18 Januari 2017, KeputusanMenteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor003292/BH/M.KUKM.2/I/2017, tanggal 31 Januari 2017 tentangPengesahan Akta Pendirian Koperasi Jasa Cakrawala Artha Sejahtera,SIUP Nomor : 171/0804/PK/III/2017, tertanggal 17 Maret 2017, TDPKoperasi Nomor : 08.04.2.49.179, tanggal 17 Maret 2017, SuratRekomendasi Jasa

Bahwa dengan demkian, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelan(Pemohon) diragukan legalitasnya karena berdasarkan ketentuan Pasal 58 UUNo.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pemberlakuan Surat KeputusanBersama No:351.1/KMK.010/2009, =No:900639 A Tahun 2009,No:01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan No:11/43A/KEP.GB1/2009 Tentang StrategiPengembangan Lembaga Keuangan Mikro, pemerintah mewajibkan semuaLPD untuk mengalin bentukan LPD kedalam bentuk lembaga keuangantertentu, menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang PengawasanKoperasi dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi adalah terhadapKoperasi yang lingkup keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota diWilayah Jawa Tengah.c.

Bahwa kewenangan pembinaan dan pengawasan Tergugat Illsebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Jis.Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah NomorHalaman 32, Putusan Nomor 46/Pdt/2020/PT SMG17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi dan PeraturanDaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang PedomanPengelolaan Koperasi adalah terhadap Koperasi yang lingkupkeanggotaannya lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Tengah.C.

Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihakketiga.Berkaitan dengan wilayah operasional dan izin operasional yang telahhabis, adalah tidak benar, bahwa Koperasi ESGEEF878" telahmengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan Akta PeryataanKeputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Esgeef878"*Nomor 03, tanggal 27 Pebruari 2019 dengan Surat Keputusan MenteriKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor001161/PAD/M.KUKM.2/VIII/2019

Rasuna Said, Kav. 34, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK/M.KUKM/X1/2016, tanggal 2 November 2016 dan selanjutnyaIr. Meliadi Sembiring, Msc berdasarkan surat kuasa tersebutmemberi Kuasa Subtitusi Kepada:1. Muhammad Joni, S.H., M.H.;2. Rachmat Gunawan Lubis, S.H.;3. Zulchaina Tanamas, S.H. ;Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Joni& Tanamas, beralamat kantor di Gedung Dana Graha, SuiteHalaman 4 dari 40 halaman.

AMPA PASSAMULA tersebuttidak sah karena cacat administrasi.Hal ini bertentangan dengan:= Pasal 10 PERMEN Koperasi dan UMKM Nomor1/PER/M.KUKM/1/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan,Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan PerubahanAnggaran Dasar Koperasi : Koperasi Memperoleh Badan HukumSetelah Mendapat Pengesahan Oleh Menteri Atau Pejabat YangBerwenang.Bahwa berdasarkan dokumen RAT (Rapat Anggota Tahunan) Tanggal 20Maret 2012 jumlah anggota KSP PRIMA SEJAHTERA Sebanyak 2100anggota, Hal ini bertentangan

dan d Pelaksanaan anggaran belanja negaradidasarkan atas prinsipprinsip sebagai berikut :Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yangdisyaratkan;Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiapdepartemen/lembaga/pemerintah daerah;Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkanatas hak dan buktibukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.Peraturan Menteri Negera Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINomor O1/ Per/ M.KUKM

Hal tersebutseharusnya dilakukan pencatatan oleh MUHAMMAD IRPAN, S.SOSnamun hal tersebut tidak diakukan.Hal ini bertentangan dengan := Pasal 10 PERMEN Koperasi dan UMKM Nomor1/PER/M.KUKM/1/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan,Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan PerubahanAnggaran Dasar Koperasi : Koperasi Memperoleh Badan HukumSetelah Mendapat Pengesahan Oleh Menteri Atau Pejabat YangBerwenang.Bahwa berdasarkan dokumen RAT (Rapat Anggota Tahunan) Tanggal 20Maret 2012 jumlah anggota KSP PRIMA SEJAHTERA

prinsipprinsip sebagai berikut : Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yangdisyaratkan; Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiapdepartemen/lembaga/pemerintah daerah;Halaman 38 Putusan Nomor 129/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Makassar Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkanatas hak dan buktibukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.6) Peraturan Menteri Negera Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINomor O1/ Per/ M.KUKM

., tanggal 08 November 2021 nomor 26, tentang pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi Unit Desa Dharma Tani;- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 000776/PAD/M.KUKM.2/X/2018, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Koperasi Unit Desa Dharma Tanim yang ditanda tangani oleh Plt. Deputi Bidang Kelembagaan, Sdr.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari program tersebut kemudian KementerianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengeluarkanPeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia Nomor : 02/PER/M.KUKM/II/2011 tentang PedomanPenyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan untukmelaksanakan peraturan tersebut kemudian dikeluarkan Peraturan DeputiMenteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Bahwa sebagai tindak lanjut dari program tersebut kemudianKementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 02/PER/M.KUKM/II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program BantuanPengembangan Koperasi dan untuk melaksanakan peraturan tersebutkemudian dikeluarkan Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran danJaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia