Aberansyah, SE selaku PejabatPembuat SPP dan PJOK Kecamatan Tanjung Harapan.Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan PNPM MP di KecamatanTanjung Harapan tahun 2011 Bupati Paser menerbitkan Surat KeputusanBupati Paser Nomor: 410/KEP99/2011 tanggal 22 Pebruari 2011 tentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola DanaBantuan Langsung Masyarakat Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan pada tahun 2011 dengan menetapkansdr. M.

yang apabila disetujui maka dibuat RABsuatu kegiatan yang kemudian RAB tersebut diserahkan kepada UPKyang mengetahui PJOK dan kemudian dari kecamatan akanmemberikan surat penetapan camat (SPC) yang kemudiandiserahkan kepada UPK untuk dilakukan pencairan.

Faisyal Rizaldy,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PJO) Kabupaten dan Sadr.Aberansyah, SE selaku Pejabat Pembuat SPP dan PJOK KecamatanTanjung Harapan, dan pada tahun 2012 Bupati Paser menerbitkan SuratKeputusan Bupati Paser Nomor: 412/KEP20/2012 tanggal 16 Juli 2012tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Satuan Kerja Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kabupaten Paser Tahun2012 yang pada pokoknya menetapkan Sdr. Drs.

NO. 11/PJOK.03/2015.11.Dan perlu saya sampaikan juga, sebagai berikut :Putusan Sela Nomor 85/Pdt.G/2020/PN.KIn halaman 3 dari 20Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan apabila debiturwanprestasi (cidera janji), maka pemegang Hak Tanggungan mempunyalhak untuk menjual objek terhadap Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam positapoin lima;Hal. 13 Putusan No.110 /PDT/2018/PT.SMGTergugat dalam menjalankan usaha jasa keuangan telah sesuaidengan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan, yang menyatakan sebagai berikut:Pasal 11(1) Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjianproduk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajibmenyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan

No 1167/Pdt.G/2020/PA.Kngkarenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum dan legal standinguntuk mengajukan permohonan ini;Meimbang, bahwa berdasarkan buktin P3 dan P4 Pemohonpernah bekerja sebagai guru PJOK di Sekolah Dasar Negeri Ssemanan08 pagi Jakarta Barat, namun sejak 15 Mei 2020 telah diberhentikandengan hormat;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon menyatakan antaraPemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihandisebabkan kurang ekonomi dan Pemohon selingkuh, akibatpertengkaran

., keUPK periode 1 Mei 2009;Copy 1 (satu) lembar Alokasi Pembayaran disertai dengan bukti transaksirekening;Copy 1 (satu) bundel Keputusan Bupati No 78 Tahun 2007 tentangPenunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat PenandatanganSurat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran danPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Program NasionalPemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan(PNPMPPK) di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2007 tanggal 1Maret 2007;Hal. 9 dari 21

Kolaka dan ditunjuk sebagai Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) pada Proyek Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Kolaka; 5.

V/a Jabatan Kepala Bidang Pengembangan WilayahSarana dan Prasarana Organisasi Badan Perencanaan dan PembangunanDaerah dan Penelitian Bangsa Kabupaten Kolaka Timur telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersama sama saat menjabat sebagai Penanggung jawab OperasionalKegiatan (PJOK) tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKolaka sehingga dapat mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp.6.339.572.716, (enam milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta

KHOZINUDIN,Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PJOK) Sdr. MAULANA ASROFI,Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMND) Sdr. NURKHOLIS dan Sari.SAKDIYAH, dan Tim Monitoring Sdr. DARYONO. Dan panitia pelaksanapengadaan kayu yang terdiri dari: Sdr. NURKHOLIS, Sdr.

KHOZINUDIN,Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PJOK) Sdr. MAULANA ASROFI,Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMND) Sdr. NURKHOLIS dan Sari.Hal 22, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.SAKDIYAH, dan Tim Monitoring Sdr. DARYONO. Dan panitia pelaksanapengadaan kayu yang terdiri dari: Sdr. NURKHOLIS, Sdr.

Memerintahkan agar barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor : 141/09/K/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan) Desa Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kepala Desa Mompang Julu berikut 1 (satu) lembar lampirannya;- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor : 141/03/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 tentang Pengangkatan Penangung Jawan Operasional Kegiatan (PJOK

Fotocopy Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 27/KEP/BPMD/2013 Tentang Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Di Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Tanggal 03 Januari 2013.11. Fotocopy Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 410/98/KEP/BPMD/2013 Tentang Tim Unit Pengelola Kegiatan Dana Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2013 Tanggal 20 Februari 2013.12.

Jawab Operasional Kabupaten (PJOKAB)PNPMMP Tahun 2010.Halaman 3 dari 121 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2014/PN.Plg910111213141516171819202122232425262728aDFotocopy Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 73/KEP/BPMD/ 2011Tim Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan Tahun 2011 Tanggal 17 Januari 2011.Fotocopy Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 27/KEP/BPMD/ 2013 TentangPejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

kalau tidak ditutupikekurangan dana tersebut, program PNPM di Kecamatan Pemulutan terancamdi stop;Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;MUHAMMAD ZEN, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);Bahwa pada tahun 2010 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;Bahwa tahun 2009 di Kantor Camat Pemulutan, tahun 2011 bekerja di KepalaSeksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pemulutan;Bahwa saksi sebagai PJOK

Adrian; Bahwa untuk Konsultan dibentuk oleh Propinsi; Bahwa selanjutnya dibentuk juga BPUPK (Badan Pemeriksa Unit PengelolaKegiatan), Ketuanya Hidayat Sukma sedangkan sekretaris dan anggotanyasaksi lupa namanya; Bahwa pada tahun 2011 bantuan dana untuk PNPM Mandiri KecamatanPemulutan sebesar Rp. 3 M (tiga milyar rupiah), tahun 2012 sebesar Rp. 3 M(tiga milyar rupiah), tahun 2013 Rp. 1,2 M (satu koma dua milyar rupiah),tahun 2014 sebesar Rp. 3 M (tiga milyar rupiah); Bahwa dana PNPM tersebut oleh PJOK

15 Januari 2010.Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 05/KEP/BPMD/2010 Tentang Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJOKAB)PNPMMP Tahun 2010.Fotocopy Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 73/KEP/BPMD/2011 TimUnit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri PerdesaanTahun 2011 Tanggal 17 Januari 2011.Fotocopy Keputusan Bupati Ogan ir Nomor : 27/KEP/BPMD/2013 TentangPejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.03/2016tentang Kegiatan Usaha Dan Wilayah Jaringan Kantor Bank PerkreditanRakyat Berdasarkan Modal Inti, diberi tanda bukti T.IV3;4. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, diberi tandabukti T.IV4A;5.

Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.07/2020tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat DISektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, diberi tanda buktiT.IV4B;6. Fotokopi Putusan dalam Perkara No. 06/Pdt.G/2014/PN.

Konawe Selatan tahun2013 adalah : Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) sdr. Sudirman. Fasilitator Keuangan (FK) sdri. Rahmadiayah, SE. Fasilitator Tehnis sdri.Fatria, ST. BKAD Sadr. Abu Halim. Unit Pengelolah kegiatan (UPK).Hal. 3 dari 50 hal. Put. Nomor14/PID.SUSTPK/2016/PT KDI Ketua Sdr. Jhon Tuamain. Sekretaris Sdr. Irman. Bendahara Sdr.

Konawe Selatan tahun2013 adalah : Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) sdr. Sudirman. Fasilitator Keuangan (FK) sdri. Rahmadiayah, SE. Fasilitator Tehnis sdri.Fatria, ST. BKAD Sadr. Abu Halim. Unit Pengelolah kegiatan (UPK) Ketua Sdr. Jhon Tuamain. Sekretaris Sdr. Irman. Bendahara Sdr.

Bahwa benar setiap pencairan pendanaan perguliran SPP/UEP yang sudah ditetapkandalam Surat penetapan camat, terlebih dahulu di adakan forum Musyawarah Antar Desa(MAD) perguliran setelah dilakukan verifikast kemudian diadakan MAD penetapankemudian ditetapkan SPC perguliran yang ditandatangani oleh Camat Batulicin lalu danabisa dicairan ke kelompok SPP ataupun UEP.Benar bahwa yang hadir dalam forum MAD (Musyawarah Antar Desa) pada KecamatanBatulicin adalah sebagai berikut :e BKAD nama HASRIANS YAH.e Pjok

RASYID, Bahwa benar saksi termasuk pelaku dalam program PNPMMPd Kecamatan Batulicinsebagai Badan Kerja Sama Antar Desa(BKAD) Kecamatan Batulicin, semenjak tahun2009, jabatan saksi sebagai Ketua BKAD yang ditunjuk oleh PJok sampai dengansampai dengan tahun 2010, kemudian tahun 2011 sampai dengan sekarang di tetapkanoleh SK Bupati.

MASFUFAH Binti (Alm) MASYHUD,Bahwa benar saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi penyimpangandan penyelewengan dana unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaanmasyarakat mandiri perdesaan (UPKPNPMMPd) Kecamatan Batulicn pada tahun2013 yang dilakukan oleh Terdakwa NURUL HIDAYAH.Bahwa benar saksi sebagai PJOK Kecamatan Batulicin semenjak tahun 2012 ya ada SKpengangkatan, dan saya mendapatkan honor sebesar Rp.600.000, (enam ratus riburupiah) per bulan;Bahwa benar ~~ saksi = mengetahui

Bersama Fasilitator Kecamatan dan PjOK mensosialisasikan PNPM MandiriPerdesaan di wilayah kecamatan.e. Memonitor dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PNPMMandiri Perdesaan dari semua desa.f. Membantu penyelesaian masalah PNPM Mandiri Perdesaan yang timbul diwilayahnya.g.

Melayani urusan administratif, antara lain : menandatangani surat penetapan timverifikasi, pengurus UPK, usulan kegiatan, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPPB), Surat Penetapan Camat (SPC) dan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan(SP2K) yang dibuat oleh Ketua TPK dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PJOK), dil.h. Memantau proses pemeliharaan dan rencana pengembangan hasil kegiatan sertapengembalian pinjaman dana bergulir.it = Menilai kinerja program di desa dan kecamatan.j.

Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harusdilampiri dengan :a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulan kelompok;b) Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK;c) Hasil verifikasi;d) Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh TimPendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dandilaporkan kepada camat/PJOK;e) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telahditandatangani antara kelompok dan UPK;Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.2.

jenis kelompok;Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok;Dokumen Pengajuan Usulan Kelompok harus dilampiri daftarcalon penerima manfaat dengan copy KTP atau identitas lain;Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harusdilampiri dengan :a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulankelompok;b) Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK;c) Hasil verifikasi ;d) Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh TimPendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dandilaporkan kepada camat/PJOK

Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh TimPendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dandilaporkan kepada camat/PJOK;e.

inspektorat mengenai kelebihan bayar Pembangunan JalanProduksi 2 (dua) Titik adalah sekitar Rp. 99.911.750 (Sembilan puluhSembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu 750 rupiah), setelah dipotongbiaya tidak terduga sekitar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratusribu rupiah) maka sisanya Rp. 85.611.000 (delapan puluh lima jutaenam ratus ribu rupiah); Bahwa benar kelebihan tersebut diperuntukan untuk dana tidak terdugatersebut dengan rincian, Atas perintah keuchik memberikan kepada ;e Abu Bakar selaku PJOK

(enam ratus ribu rupiah) yang saksiserahkan kepada Keuchik pada tanggal 13 Juni 2016.Zulfitriadi, SH selaku Kapolsek sejumlah Rp. 5.000.000 (lima jutarupiah) yang diberikan oleh Keuchik yang meminta kepada saksipada tanggal 11 Juli 2016.Tarmizi selaku sekretaris Camat sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus riburupiah) pada tanggal 28 November 2016 yang saksi berikan langsungkepada yang bersangkutan di Kantor Kecamatan;Abu Bakar selaku PJOK (Penanggung Jawab OperasionalKecamatan) pada tanggal 28 November

500.000 (lima ratusribu rupiah) sebanyak 1 kali yang diberikan langsung oleh Keuchikkepada Danramil pada tanggal bulan yang saksi tidak ketahui, namunKeuchik mengambil uang tersebut pada tanggal 28 November 2016kepada saksi dengan menjelaskan bahwa uang tersebut akandiserahkan kepada Danramil Muhammad Nasir;Tarmizi selaku sekretaris Camat sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus riburupiah) pada tanggal 17 Januari 2017 yang saksi berikan langsungkepada yang bersangkutan di Kantor Kecamatan;Abu Bakar selaku PJOK

Honor PJOK 1.100.000,00e. Honor Staf PJOK 1.400.000,00f. Honor Panitia Pengadaan 6.000.000,00g. Monitoring Lapangan 9.720.000,002. Belanja Barang dan Jasa 152.124.000,00a. Alat tulis kantor 4.469.000,00b. Dokumentasi 3.480.000,00C. Jasa pengumuman lelang 5.000.000,00d. Penggandaan/pelaporan 2.500.000,00e. Makan dan minum rapat 3.900.000,00f. Sewa mobilitas darat 70.000.000,00g. Perjalanan dinas 62.775.000,003. Belanja Modal 8.220.601.000,00a. Konstruksi jalan Desa Mekarsari 4.090.601.000,00b.

Honor PJOK 1.100.000,00e. Honor Staf PJOK 1.400.000,00f. Honor Panitia Pengadaan 6.000.000,00g. Monitoring Lapangan 9.720.000,002. Belanja Barang dan Jasa 152.124.000,00a Alat tulis kantor 4.469.000,00b Dokumentasi 3.480.000,00Cc. Jasa pengumuman lelang 5.000.000,00d Penggandaan/pelaporan 2.500.000,00e Makan dan minum rapat 3.900.000,00f Sewa mobilitas darat 70.000.000,00g. Perjalanan dinas 62.775.000,003.

Jambi, yaitu Nataluddin, S.E., M.si, dengan dilampirkan laporanhasil pekerjaan pengawasan dan surat keterangan dari PJOK(Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) Kab. Muaro Jambi, yaitu :Ferdy;Bahwa selain saksi yang menandatangani, juga ditandatangani olehPJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) Kab. Muaro Jambi;Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Kab.

Kosambi Laksana Mandiri, yaknisaksi sendiri (ALI AbiE); Bahwa saksi hanya tahu struktur kepanitiaan pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi,yakni: Ketua PPK adalah Rahmat Wiradi Surya, SH, PJOK BPBDKabupaten Ferdi, Bendahara adalah Ersan; Bahwa saksi tahu nilai kontrak adalah sebesar Rp3.888.889.000,00(tigamilyar delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapanpuluh sembilan ribu rupiah); Bahwa saksi tahu lama masa kerja adalah selama 150(seratus lima puluh

Bahwa dalam menjalankan sistem Perbankan telah melakukanketentuanketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturanperundangundangan dan menaati prinsip kehatihatian perbankansesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 TentangPerbankan dan PJOK Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang PenerapanManajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, hal itu terbukti dalamdalil Penggugat Point B Nomor 4 jika Tergugat II mengasuransikanDebitur (Almarhum) sebagaimana ketentuan dalam peraturanperundangundangan;7.

dari 79 Putusan Nomor 0/Padt.G/2021/PA.BtmUndang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan:(Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupanmodal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas,solvabitilas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, danwajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehatihatian) danTergugat Il sudah menjalankan manajemen risiko terhadap kreditsebagaimana diatur dalam PJOK

Risiko stratejik) kemudian dalamPenjelasan Atas PJOK Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang PenerapanManajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat pada Pasal 3 ayat 1 (a)Risiko kredit; yang dimaksud dengan Risiko kredit adalah Risiko akibatkegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepadaBPR.

majelis daliltersebut tidak beralasan karena menurut ketentuan dalam pasal 6 huruf aPeraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tersebut bantuan pengamananeksekusi jaminan fidusia dari kepolisian itu bisa dilakukan jika dimintakan atauHalaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pat.G/2019/PN Tsmdimohonkan oleh Pihak yang akan melaksanakan eksekusi jadi sifatnya tidakwajib tetapi dapat dimintakan jika memang benarbenar dibutuhkan;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwadalam PJOK

No. 210 K/Pid.Sus/2017Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP KecamatanWirobrajan dengan Ketua BKM SEMERU Patangpuluhan (sdr.Sutopo).Bahwa dana bantuan tersebut dikucurkan ke BKM SEMERU dalam 3tahap melalui Rekening BKM SEMERU Patangpuluhan Nomor22.02.1.070613 pada Bank BPD Cabang Senopati Yogyakarta sebagaiberikut : Tahap Bulan Sebesar (Rp)1. Maret 2000 100.000.000,2. September 2000 100.000.000,3. September 2000 50.000.000,Jumlah 250.000.000.

Untuk pelatinan bagi pengelola institusiinstitusi masyarakat.Bahwa kesepakatan penyaluran dana sebesar Rp250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan(P2KP) tersebut kepada BKM SEMERU dituangkan dalam SuratPerjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) tanpa tanggal yang ditandatanganiPenanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP KecamatanWirobrajan dengan Ketua BKM SEMERU Patangpuluhan (sdr.Sutopo).Bahwa dana bantuan tersebut dikucurkan ke BKM SEMERU dalam

Menyiapkan kelengkapan dokumen Laporan Penyelesaian PelaksanaanKegiatan (LP2K) dan diajukan ke PJOK untuk diadakan pemeriksaanlapangan.16Menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka revisi kegiatan jikaterjadi perubahan pekerjaan dari rencana yang sudah ditetapkan.Menyelenggarakan dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban danaPNPMMP dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan danamelalui pertemuan musyawarah Desa dan menempelkan di papanppaninformasi.Menyelenggarakan dan melaporkan

Susiyanto, Sekretaris UPKRp.16.800.000, Nur Azizah Bendahara Rp. 5.726.000, Suryadi KetuaBPUPK Rp.10.000.000,Suwarli, PJOK, Rp. 8.000.000,Total Rp.39.026.000..Namun fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai fakta hukumyang menggambarkan kronologis kejadian perkara yang sesungguhnyaadalah sebagai berikut :Tidak terbukti adanya peran Terdakwa NUR AZIZAH Binti DAMI DARJImembuat Kelompok fiktif bersamasama sdr.

5.640.000Sungai SelamatJUMLAH TOTAL 34.380.000Bahwa terdakwa NUR AZIZAH Binti DAMI DARJI melakukanpinjaman bersama dengan pengurus UPK PNPMMPd lainnya untukmengakomodir kepentingan pribadinya dengan mengatasnamakansalah satu kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) yaitu KSPPCahaya Hati yang sebenarnya tidak lolos seleksi administrasi denganperincian sebagai berikut: Pengurus Jabatan PinjamanSusiyanto Sekretaris UPK 16.800.000Nur Azizah Bendahara UPK 5.726.000Suryadi Ketua BPUPK 10.000.000Suwarli PJOK

5.640.000Sungai SelamatJUMLAH TOTAL 34.380.000 Bahwa terdakwa NUR AZIZAH Binti DAMI DARJI melakukanpinjaman bersama dengan pengurus UPK PNPMMPd lainnya untukmengakomodir kepentingan pribadinya dengan mengatasnamakansalah satu kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) yaitu KSPPCahaya Hati yang sebenarnya tidak lolos seleksi administrasi denganperincian sebagai berikut: Pengurus Jabatan PinjamanSusiyanto Sekretaris UPK 16.800.000Nur Azizah Bendahara UPK 5.726.000Suryadi Ketua BPUPK 10.000.000Suwarli PJOK

binti Darmi Darji bersamasama denganpengurus UPK lainnya (bendahara, Susiyanto, sekretaris UPK, Suryadi, BP UKP danPJOK)Simpan Pinjam Perempuan Cahaya Hati melakukan pinjaman KSPP sampai denganSuwarli, dengan menggunakan nama (mengatasnamakan) Kelompokjumlah Rp.39.026.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua puluh enam ribu rupiah)dengan perincian masingmasing mendapat; Pengurus Jabatan PinjamanSusiyanto Sekretaris UPK 16.800.000Nur Azizah Bendahara UPK 5.726.000Suryadi Ketua BPUPK 10.000.000Suwarli PJOK

Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2017/PN.PtkSR646/PW14/5/2015 tanggal 22 Desember 2015, terdakwa Nur Azizah bintiDarmi Darji, bersamasama dengan pengurus UPK PNPMMPd menggunakan namakelompok simpan pinjam perempuan (KSPP) untuk melakukan pinjaman dan digunakanuntuk kepentingan pribadi masingmasing pengurus dengan perincian sebagai berikut; Pengurus Jabatan PinjamanSusiyanto Sekretaris UPK 16.800.000Nur Azizah Bendahara UPK 5.726.000Suryadi Ketua BPUPK 10.000.000Suwarli PJOK 8.000.000JUMLAH 39.026.000