Berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obatyang berasal dari tanaman atau bukan tahaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedaiam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam undangundang ini;nono Menimbang, Bahwa Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor35 Tahuri

,Selanjutnya terkait dengan hal tersebut, permohonan ParaPENGGUGAT untuk dilakukan Sita Jaminan (conservatoir beslagterhadap obyek sengketa yang dikuasai dan dikeloka oleh PerumPerhutani (TERGUGAT Il) sebagai BUMN tidak rnungkin dilakukankarena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasai 50 UndangUndang Nomor : 1 Tahuri 2004 tentang Perbendaharaan Negara yangmenegaskan sbb :Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :a. uang atau surat berharga milik Negara/daerah, baik yang beradainstansi

Hal ini baru diketahui oleh Penggugat Rekonvensi setelah 6 tahunmeninggalnya I Made Subrata yang meninggal pada tahuri i999 sebab pada saat ituPenggugat Rekonvensi dilaporkan kepada Kepolisian Risort Mataram pada tahun2005 oleh I Gusti Made Arka sebagai orang yang menguasai tanah orang lain tanpaijin, sehingga mulai saat itulah Penggugat Rekonvensi baru mengetahui senOiriBahwa Tanah Sisa milik Almarhum I Nengah Wirya seluas : + 400 m2,yangterletak di JI. Kartini, Gang Komodo VI , No. 4.

No 3065/P.dt.G/2020/PA.Slw bahwa saksi membangun rumah SANITI tersebut dengan dibantu 6orang masing masing bernama Tahuri, Said, Dasmun, Daryono,Suhadi dan Samsul; bahwa saksi kenal tukang di desa Dermasandi yang bernama Drajaddan Sukiadi, namun baik Drajad dan Sukiadi tidak ikut membangunrumah SANITI tersebut;bahwa kurang lebih sekitar 29 hari rumah tersebut selesai dibangun;bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa baik material dan ongkostukang adalah uang dari SANITI; Bahwa waktu membangun rumah tersebut

/2020/PA.Slw Bahwa saksi mengetahui sendiri ibu SANITI yang membayartanah pak ROID tersebut;Menimbang, bahwa materi keterangan saksi keempat dari paraTergugat yang bernama YUNUS bin SUJAD, pada pokoknya sebagai berikut bahwa saksi akan menerangkan tentang obyek sengketa dan obyeksengketa II; bahwa sekitar tahun 1976 saksi sebagai tukang batu yang membangunrumah dengan ukuran kirakira 7 M x 19 M milik SANITI; bahwa saksi membangun rumah SANITI tersebut dengan dibantu 6 orangmasing masing bernama Tahuri

sesuai kemampuannya;Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Esnawati Bin UmamHamami,saksi Ali Bin Romidi, saksi Rifin Bin Mujono, saksi Dirham Bin Toni Safudin,saksi Karno Dessiyun dan saksi Turijo Bin Mujono serta keterangan Terdakwadiperkuat dengan alat bukti lain berupa suratsurat dan adanya barang bukti dalampersidangan diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Esnawati BintiUmah Hamami menikah pada tanggal 21 Maret 2014 dan telah dikarunia anak yangbernama Fariz Naufal 1 (satu) tahuri

Bank RakyatIndonesia (Tbk) berkedudukan di Jakarta;4 Bahwa Tergugat IV dalam memproses semua permohonan peralihan Hak atasHak Milik No. 885/Baturetno berdasarkan permohonan dari Pemohon yangtelah dilengkapi persyaratan secara formal lengkap dan diketahui oleh Pejabatyang berwenang dan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sesuaiketentuan yang terdapat dalam UU No. 5 Tahuri 1960, PP No. 24 Tahun 1997dan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sehingga proses peralihan hak atastanah sah menurut hukum;

BDGdengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengankepentingan publik.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 14 Tahuri 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik yang menyatakanBadan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badanlain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraannegara, yarg sebagian atau seiuruh dananya bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belan;a Negara dan/atau Anggaran Pendapatan danBelanja

tanggal dan bulannya saksi tidak ingat; ,bahwa isteri pertama Taryono yang bernama Tuminah telah meninggal =~dunia pada tahun 1973 karena sakit, dengan meninggalkan 3 oranganak yang bernaa SANITI, SUGIYANTO dan SUHARTI;bahwa saksi akan menerangkan tentang obyek sengketa dan obyeksengketa II;bahwa sekitar tahun 1976 saksi sebagai tukang batu yang membangunrumah dengan ukuran kirakira 7 M kali 19M milik SANITI:bahwa saksi membangun rumah SANITI tersebut dengan dibantu 6orang masing masing bernama Tahuri

S g 7bahwa saksi akan menerangkan tentang obyek sengketa dan obyeksengketa II;bahwa sekitar tahun 1976 saksi sebagai tukang batu yang membangunrumah dengan ukuran kirakira 7 M x 19 M milik SANITI;bahwa saksi membangun rumah SANITI tersebut dengan dibantu 6 orangmasing masing bernama Tahuri, Said, Dasmun, Daryono, Suhadi danSamsul;bahwa saksi kenal tukang di desa Dermasandi yang bernama Drajad danSukiadi, namun baik Drajad dan Sukiadi tidak ikut membangun rumahSANITI tersebut;bahwa kurang lebih sekitar

Dengandemikian gugatan isteri telah bertentangan dengan Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahuri 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanyagugatan tersebut harus di tolak.Tergugat telah memaafkan segala kesalahan dan perbuatanPenggugat Kemudian, Tergugat tidak ingin berpisah yangdikarenakan Tergugat bermaksud untuk menyelamatkanPenggugat serta rumah tangga, mengingat seorang anak yang masihkecil dan butuh perhatian maupun kasih sayang dari kedua orangtua Kandung.

MengabulkanPermohonanPemohonuntuk sebagian:1.1PenjelasanPasal55 ayat(2)UndangUndangNomor21Tahun2008 tentang Perbankan Syariah (LembaranNegara RepublikindonesiaTahun 2008Nomor 94,TambahanLembaranNegaraRepublikindonesiaNomor 4867)bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublikindonesiaTahun1945,1.2PenjelasanPasal55 = ayat(2) UndangUndangNomor 21Tahun2008tentangPerbankanSyariah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahuri 2008Nomor94, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4867) tidak:mempunyaikekuatan

., dan kemudianHalaman 12 dari 51 Putusan Nomor: 9/PDT/2019/PT.BDG.dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBandung pada tanggal S Maret 2007 sebagalmana Kutipan AktaPerkawinan No. 130/2007, kiranya dapat Para Tergugat tanggapisebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahuri 1974tentang Perkawinan ("UUP"), disebutkan perkawinan yangdilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masingmasingagamanya adalah sah;Bahwa namun dernikian dalam Pasal 2 ayat (2) TTUPmenegaskan

Permendagri Nomor : 3 Tahun 1979, tanah bekas EigendomVerponding 17004 seluas 248 m*, Surat Hak Tanah No. 210 tanggal21031940 terletak di Jalan Ogan No. 4 Surabaya tersebut sejaktanggal 24 September 1980 telah berstatus menjadi tanah yangdikuasai oleh Negara, akan tetapi oleh karena bangunan rumah yangberdiri di atasnya adalah milik Penggugat, maka sesuai KeppresNomor 32 Tahuri 1979 jo Permendagri Nomor 3 Tahun 1979, tanahbekas Eigendom Verponding 17004 seluas 248 m2, Prioritas Utamauntuk memperoleh

Peredaran usaha yang dilaporkan Pemohon Banding di SPTPPh Badan Tahuri 2008 sudah sesuai dengan peredaran usaha bersih yangdisajikan Pemohon Banding dalam laporan keuangan yang telah diaudit olehAuditor Independen (KAP Enrst & Young);Bahwa data dan informasi yang disampaikan Pemohon Banding dalam SuratKeberatan dan Surat Penjelasan Pemohon Banding kepada Peneliti Keberatanterkait arus uang bukanlah data dan informasi baru.

., dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal S Maret 2007 sebagalmanaKutipan Akta Perkawinan No. 130/2007, kiranya dapat Para Tergugattanggapi sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahuri 1974 tentangPerkawinan ("UUP"), disebutkan perkawinan yang dilaksanakan sesuaidengan tata cara dan hukum masingmasing agamanya adalah sah;Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017/PN Bdg Bahwa namun dernikian dalam Pasal 2 ayat (2) TTUP

No. 1920K/Pid.Sus/2008Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan No : ,Tahuri : 2002, M. A : 03, tertanggal 10 April 2002 ;Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan Nomor :Tahun : 2002, M. A : 04, tertanggal 10 April 2002 ;Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), Kegiatan : RehabilitasiHutan dan Lahan, Oleh Kelompok : Mau Maju, Nomor : 030/RHUIV/2002tertanggal 15 April 2002 ;Surat Bukti, Nomor:K. =/P/2002, M.

Tokong ;Berita Acara Pembayaran Uang Kerja (BAPUK), KegiatanRehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kelompok Tani : Mau MauDusun Kelaug, Nomor : /RHL/ IV/2002 tertanggal 10 April 2002 ;Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha Kehutanan No : ,Tahuri : 2002, M. A : 03, tertanggal 10 April 2002 ;Kwitansi Penggunaan Dana Kegiatan Aneka Usaha KehutananNomor : Tahun : 2002, M. A: 04, tertanggal 10 April 2002 ;Hal. 108 dari 116 hal. Put.

SmdgRekonvensi/Pemohon seperdua bagian secar Menetapkan Utang ber4.1 Utang untuk mod Sumedang sebe4.2 Utang kepada S barang ke Tokp sebesar Rp.270 delapan puluh ri4.3 Sisa kredit 1 (Ss RUSH 1,5S (F7p Minibus, Tahuri Bensin, Warna BPKB:L1313452 setiap bulan sep pulu dua ribu tujadalahutang yang ' Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi/Termohori lunas;Menghukum Tergugat Penggugat dalam F menyelesaikan utang d nomor 4masingmp diperhitungkan dari Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi/Termohondiktum nomor 3; Menghukum

Saksi mengetahul Tergugat pada tahuri 2000 membeli tafiah seluas 2210 m2 di Tarumajaya Bekasidan saksi juga yang menjadi makelarnya. Saksi pernah mendengar cerita daril Tergugat bahwa uang yang dipakai membeli tanah di desaSukaringin Kecamatan Babelan tersebut di atas berasal dari hasH menjual rumah Tergugat di TebetJakarta.

wanprestasi atau cidera janji ataskewajiban pembayaran hutangnya kepada Terlawan Il ;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan telah wanprestasi / cidera janjiterhadap Tergugat, maka Terlawan Il berdasarkan sertipikat Hak Tanggungantelah mengajukan permohonan lelang kepada pelaksana lelang Kantor KPKNL,(Terlawan IV) sesuai bukti T.IV1Surat permohonan lelang Nomor : Surat Nomor017/KdalUgbl/14 tanggal 14 Maret 2014 terhadap objek jaminan sebagaimanaditegaskan dalam ketentuan pasal 6 Undangundang No. 4 Tahuri

CahayaGemilang Indah Cemerlang (Tergugat II) adalah tidak sah dan harusdibatalkan Maka terhadap dalil tersebut diatas sangat jelas bahwa Para Penggugatmempermasalahkan keabsahan Penerbitan Sertipikat Hak GunaBangunan No. 55 Desa (SHGB No. 55) Tanjung Pasir atas nama PT.Cahaya Gemilang Indah Cemerlana (PT CGIC) dan minta Pembatalankepada Turut Tergugat tentunya hal tersebut termasuk kedalamkewenangan Badan Pejabat TUN / Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN).Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahuri

Bahwa, PENGGUGAT datang ke sarana pelayanan kesehatan Rumah25Sakit Rajawali atas keinginan sendiri untuk mengobati penyakit*matayang dialaminya, sehingga Pihak Rumah Sakit Rajawali sebagaipenyelenggara Jasa pelayanan Kesehatan mengarahkanPENGGUGAT untuk diperiicsa/diberikan pelayanan kesehatan olehTERGUGAT I (dalam rentang waktu setidaknya tahuri 1992).Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No, 749/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis, maka menurut ketentuanPasal 10:(1).