Ditemukan 454 data
INDAH WAHYUNINGSIH
Tergugat:
1.ARDIYAH
2.ROBIATUL ADAWIYAH
3.PT. Bank Panin ,Tbk
4.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Wilayah DJKN JATIM, KPKNL
5.R. ROBBY PRAMADI ISWAHONO, SE.SH,Mkn
6.EKO ISMANTO, SH
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota Pasuruan
71 — 12
., MH, Asep Suryadi, Hasya IlmaAdhana, SH, Evisari Eresti Melani, Haenry Waskito Jati, SH,Sujatmoko, Andiar Suryanto, Reydo Kuswurniawan, FadliHamonangan, Dinta Cahaya Sari, SH / 19860109 200901 2006, Pangkat/golongan Penata /IIIC, Jabatan Pelaksana padaBiro Bantuan Hukum Sekretariat Jederal, KementerianKeuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal13 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan HukumPengadilan Negeri Pasuruan tanggal 17 September 2018Selanjutnya Disebut Sebagai Tergugat IV;R.
HARY WIBOWO, SH.,MH.
Terdakwa:
NUR AZIZAH Binti DAMI DARJI
63 — 24
tanggal 25Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 22 November 2017sampai dengan tanggal 22 Januari 2018Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejaktanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejaktanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Agus Sujatmoko
, SH Advokatdan Penasehat Hukum pada AGUS SUJATMOKO,SH & Rekan, Lawyerand Legal Consultan beralamat di JI.
DWI PORWANTI SUBAGIO, SH
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
135 — 75
EMANUEL SUJATMOKO, S.H.,M.S Ahli memberikan pendapatnyasesuai dengan pengalaman atau pengetahuan dibawah sumpah sesuaiPutusan Perkara Nomor : 115.
147 — 7
NASIR, Alamat Di Jalan Wonobaru, Gang Mediosari , Nomor 5, RT. 002/RW. 015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, KotaPontianak;Selanjutnya dibebut sebagai .................05 TERGUGAT IX;WIRTO, Alamat Di Jalan Wonobaru, Gang Mediosari Ill, Nomor 5, RT. 003/RW. 015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, KotaPontianak;Selanjutnya dibebut sebagai ................04 TERGUGAT X;Dalam hal ini Tergugat sampai dengan Tergugat X telah memberi kuasakhusus kepada AGUS SUJATMOKO, S.H., dan
42 — 12
Emanuel Sujatmoko, S.H.,M.S. yang menerangkan Terhadap RAPBDes Desa Sawr yang sudahmendapat persetujuan BPD namun di dalam pengajawantahannya tidakmendapat evaluasi baik dari kabupaten maupun kecamatan. ApakahRAPBDes tersebut dapat diimplementasikan menjadi APBDesmengingat Pemerintah Desa Sawr yang dalam hal ini dikepalai oleh NurHalaman 108 dari 149, Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.
EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S.: bahwa ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak1982 sampai sekarang; bahwa ahli telah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli dalamperkara korupsi baik pada tingkat penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan,maupun di depan sidang Pengadilan; bahwa dana kompensasi (kekayaan desa) harus masuk dalam Kas Desa;bahwa sesuai dengan peraturan Desa pengelolaan kekayaan desa harusmelalui Kas Desa yaitu APBDes; bahwa keabsahan APBDes ialah apakah yang
77 — 53
EMANUEL SUJATMOKO,SH.MS., sedangkan Tergugat dan ParaTEPQUUG IE, Ure soos as ses son as orn as aTergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahiwalaupun telah diberikan waktu) yang cukup untuk itu,sedangkan untuk keterangan saksi selengkapnya dimuat dalamBerita Acara Sidang ; Menimbang, bahwa setelah mencermati buktibuktiSurat serta ahli yang disampaikan baik oleh Para Penggugat,Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Pengadilan memperolehfaktafakta sebagai berikute Bahwa telah terjadi
PT. SENA SANJAYA MAKMUR SEJAHTERA & PT. INTI RIMBA PERSADA (KSO)
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II
251 — 1150
Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., yang telah memberikan pendapatnyadi bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa menurut Ahli tindakan faktual itu merupakan bagian dari tindakanpemerintah yang dibedakan menjadi dua: tindakan hukum dan tindakanfaktual/ nyata (feitelijk handelingen), tindakan hukum adalah tindakan yangditujukan untuk melahirkan akibat hukum, akibat hukum adalah suatutindakan yang dapat melahirkan atau meniadakan hubungan hukum,tindakan hukum dibagi dua: tindakan
EDWARD S.J SANTOSO,S.H,M.H
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI
Intervensi:
ADI TJIPTO UTOMO
314 — 605
EMANUEL SUJATMOKO,S.H.
MARISCA MUKTI WIDJOJO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
141 — 63
EMANUEL SUJATMOKO, S.H.
106 — 32
EMANUEL SUJATMOKO, SH.MS, ~ dibawah = sumpahdipersidanganmemberikan pendapat / pengetahuannya yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa yang bersangkutan dimintai keterangan sebagai AHLI berkaitandengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Saranadan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus TahunAnggaran 20042005;Bahwa ahli juga sebagai Dosen FH Unair bidang administrasi PemerintahanDaerah dan Pengadaan Barang;Bahwa Hukum Administrasi juga disebut hukum pemerintah
Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., selaku Ahli Hukum Pidana dariUniversitas Airlangga memberikan pendapat:a. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan sarana dan sarana pendidikanKabupaten Kudus Tahun 2004 dan 2005 yang dilaksanakan olehCV. Gani & Son Surabaya, tidakdapatdidasarkanpadaPerjanjianKerjasamaantaraPemerintahKabupaten Kudus dengan CV.
EMANUEL SUJATMOKO, SH.MS, CV.Gani & Son selaku pihak penyedia barang dan jasa ditegaskan tidak berhak ataskeuntungan dari hasil pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikanyang kontrak kerjanya didasari dari adanya suatu perjanjian kerjasama antaraPemerintah Kabupaten Kudus dengan CV. Gani & Son, hal tersebut mengingatbahwa pengadaan tersebut cacat prosedur sehingga pengadaan tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan."
Emanuel Sujatmoko, SH.MS., pengadaan barang berupa sarana prasarana pendidikan tahun20042005 di Kabupaten Kudus tidak dapat didasarkan pada Perjanjiankerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan CV. Gani & Son,melainkan harus tunduk pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003,meskipun perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh terdakwa denganCV. Gani & Son mendapat persetujuaan DPRD Kab.
59 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.
PT. SENA SANJAYA MAKMUR SEJAHTERA & PT. INTI RIMBA PERSADA (KSO)
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II
259 — 196
Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., yang telah memberikan pendapatnyadi bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa menurut Ahli tindakan faktual itu merupakan bagian dari tindakanpemerintah yang dibedakan menjadi dua: tindakan hukum dan tindakanfaktual/ nyata (feitelijk handelingen), tindakan hukum adalah tindakan yangditujukan untuk melahirkan akibat hukum, akibat hukum adalah suatutindakan yang dapat melahirkan atau meniadakan hubungan hukum,tindakan hukum dibagi dua: tindakan
163 — 56
2004,diperbuat dihadapan HARLINA,SH, Notaris/PPAT menerangkantelahBahwa bukti P23 berupa Surat Pelepasan Hak Dengan GantiRugi yang menerangkan telah terjadi jual beli atas sebidang tanahseluas + 99.840 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara,Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Sungai Kanan, DesaSampean, antara pihak pertama /yang melepaskan hak AliSwistono, dengan pihak kedua/yang menerima hak Sudarsono ;Bahwa bukti P24 berupa Akta Pernyataan No.52 tanggal 26Maret 2014, diperbuat dinhadapan Notaris Sujatmoko
Terbanding/Tergugat : FADJARDJAJA MUKTIADJI SUKARNO
Terbanding/Turut Tergugat XIII : GANIS SUJATMOKO, S.Sos
Terbanding/Turut Tergugat XXI : SUWARNI
Terbanding/Turut Tergugat XXII : MOCH SYAKOER AFFANDI
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : SANTA REZKY SONARU
Terbanding/Turut Tergugat XXIV : FIRMINA TRI RAHAYU J
Terbanding/Turut Tergugat XXV : YUNANI, Spd
Terbanding/Turut Tergugat XXVI : ERLIS KRISNAWATI, B.Sc
Terbanding
43 — 41
TUTI KUSWINDARTI Diwakili Oleh : HANS EDWARD HEHAKAYA, SH, MH
Terbanding/Tergugat : FADJARDJAJA MUKTIADJI SUKARNO
Terbanding/Turut Tergugat XIII : GANIS SUJATMOKO, S.Sos
Terbanding/Turut Tergugat XXI : SUWARNI
Terbanding/Turut Tergugat XXII : MOCH SYAKOER AFFANDI
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : SANTA REZKY SONARU
Terbanding/Turut Tergugat XXIV : FIRMINA TRI RAHAYU J
Terbanding/Turut Tergugat XXV : YUNANI, Spd
Terbanding/Turut Tergugat XXVI : ERLIS KRISNAWATI, B.Sc
Terbanding
179 — 91
EMANUEL SUJATMOKO,S.H., M.S, sebagai berikut :Didalam ranah Hukum Adminitrasi, Administrasi itu diartikan sebagai Pemerintah,dengan demikian Tindakan Admunitrasi adalah Tindakan Pemerintah, TindakanPemerintah itu bisa menjadi 2 (dua), yaitu dua macam tindakan, tindakan biasa(feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum (rechtshandelingen).Tindakan Hukum ini terbagi 2 (dua), yaitu Tindakan Hukum Publik dan ada TindakanHukum Privat.Tindakan Hukum Publik ada bersegi satu dan ada yang bersegi dua.
ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.,
Tergugat:
KEPALA DAERAH KABUPATEN GRESIK
582 — 607
EMANUEL SUJATMOKO, S.H.,M.S Ahli memberikan pendapatnya sesuaidengan pengalaman atau pengetahuan dibawah sumpah sesuai dengan IImudan Pengetahuannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;Halaman 42 dari 74 halaman, Putusan Nomor 90/G/2020/PTUN.Sby.Bahwa Sdr.
MULYANTO
Termohon:
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya
100 — 72
EMANUEL SUJATMOKO,~ S.H.
PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA diwakili oleh RONALD SINATRA
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
PT. GRIYA PRIMA AMANDA diwakili oleh ARI HUTOMO
111 — 48
EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S., yang pada pokoknyadi bawah janji menerangkan sebagai berikut :e Bahwa, site plan itu sebetulnya Suatu rencana pemanfaatan tanah oleh sipemegang hak atau yang menguasai tanah itu.
105 — 11
hukumkepada DPRD adalah Perda No. 20 tahun 2000 dan pada saat ditetapkanPAK APBD yang didalamnya ada anggaran bantuan hukum, Perda tersebutmasih berlaku;Bahwa atas dasar Undangundang No. 32 tahun 2004 dan Perda No. 20tahun 2000 tersebut, sehingga saksi yakin dalam memberikan ACC/persetujuan terhadap Nota Dinas dari Terdakwa tersebut yang dimaksudunsur pemerintah daerah adalah DPRD dan Pemkab;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dipersidangan membenarkan ;19 Ahli : Emanuael Sujatmoko
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
204 — 50
DAK Reguler TA. 2017.c. 1 (Satu) berkas copy Lampiran III Rekapitulasi Usulan RencanaKegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari DanaAlokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2017 dengan total Rp392,422,4151 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0007983.AH.01.01.Tahun2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko
Nomor 1 tanggal1 Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI.1 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H.
BB Nomor 50. 1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor1 tanggal 1 Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTArdinata Jaya Sakti Konstruksi. BB Nomor 51. 1 (Satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas PT Ardinata Jaya Sakti Konstruksi besertalampirannya.Ir.
Nomor 1 tanggal 1Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYASAKTI KONSTRUKSI.1 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29Hal 281 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn52.53.34.55.56.5f.58.59.60.61.Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H.
Nomor 1 tanggal 1Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYASAKTI KONSTRUKSI.1 (Satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal29 Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H.