Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0071/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12

Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya;Pendidikan minimal SLTA;Memiliki kemampuan dibidang administrasi dan kKeuangan;Dapat diterima oleh masyarakat;Bukan Pegawai Negeri, staf kKecamatan atau aparat desa;~o9 29 5Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan.Halaman 4 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2015/PT GTO.Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional(PTO) PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola

rupiah);Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kas SPKP UPK PNPM ManadiriPerdesaan Kecamatan Kwandang menjadi tidak mencukupi untuk dilakukanpencairan dana perguliran SPKP, yang seharusnya dilakukan pada akhir bulanMei 2014, sehingga tidak bisa menggulirkan dana SPKP kepada kelompokperempuan yang proposal pinjamannya telah disetujui, yang berakibatkepentingan masyarakat menjadi tidak terlayani;Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Petunjuk Teknis OperasionalPenjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis

,pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harus Memilikisikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya;Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO)PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPK adalahUnit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasional danProsedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, damaBAB

,pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harus Memilikisikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya;Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO)Halaman 28 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2015/PT GTO.PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPK adalahUnit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasional danProsedur (SOP

Pelabuhan II (Persero) Cabang Panjang (Tergugat) denganDPW APBMI Cabang Panjang tentang Tekhnis Pelaksanaan Penanganan bongkar muat diterminal curah kering (TCK) dan Non Terminal Curah Kering (NTCK) Pelabuhan PanjangNomor : 026/APBMI/LPG/VI/2012 dan Nomor : HK.566/7/6/C.Pjg12 tanggal 13 Juli2012, dimana isi kesepakatan bersama tersebut intinya menyepakati 2 (dua) hal antara lainsebagaimana yang telah disebutkan dalam poin 10 gugatan aquo.Bahwa Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani dan disetujui

bertentangan dengan kesusilaan artinya kesepakatan tersebuttidak bertentangan dengan moral, norma / tata krama yang berlaku di masyarakatserta kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum artinya tidakbertentangan dengan keamanan negara, dan tidak menimbulkan keresahan dalammasyarakat.Bahwa dari jawabanjawaban tergugat tersebut diatas, maka kesepakatan bersama antaraPenggugat dan Tergugat Nomor : 026/APBMI/Lpg/VII/2012 dan Nomor : HK. 566/7/6/C.Pjg12 tanggal 13 Juli 2012 tentang Tekhnis

membayar seluruh tunggakan piutang tersebutdiatas.Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusansebagai berikut :PRIMAIRDALAM EKSEPSIe Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARAe Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnyae Menyatakan Kesepakatan Bersama Nomor : 026 / APBMI/LPG/VII/2012 dan nomor :HK.566/7/6/C.Pjg12 tanggal 13 Juli 2012 tentang Tekhnis

PELINDO II (Persero) cabang Panjang), dikaitkandengan jawaban tergugat pada point dimana tergugat adalah merupakan BUMN yangberbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnyaatau paling sedikit 51 sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuanutamanya adalah mengejar keuntungan, maka kesepakatan bersama antara PT.Pelabuhan II (Persero) Cabang Panjang (Tergugat) dengan DPW APBMI CabangPanjang tentang Tekhnis Pelaksanaan Penanganan bongkar muat di terminal

Tentang kesepakatan kerja sama :Nomor : 026/APBMI/Lpg/VH/2012 dan Nomor :HK. 566/7/6/C.Pjg12 tanggal 13 Juli 2012 tentang Tekhnis Pelaksanaan Penanganan BongkarMuat di Terminal Curah kering (TCK) dan Non Terminal Curah Kering (NTCK) adalahmerupakan bentuk kerjasama dalam kegiatan bongkar muat barang dengan pola bagi hasil tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakuMenimbang bahwa oleh karena pembagian share handling tersebut tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.13.12.10

beralasan dan tidak bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karenaanak yang bernama BAIQ RITA SARI WIDYA NINGRUM PRIHATIN adalahorang yang masih terkualifisir sebagai orang yang belum dewasa danberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 477 K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkan bahwahak perwalian akan berakhir dengan sendirinya setelah anakberusiah 18 tahun, maka dengan memperhatikan ketentuan dalambuku Pedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis Peradilan PerdataUmum tahun 2007 hal 45 angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapatpermohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukumsehingga patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankankepada Pemohon ;Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 dan Pasal 1320, 330 dan Pasal 1330 KUHPerdata sertaperaturan perundangundangan lain yang

PATTALASANG menghubungiTerdakwa, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidupdan H.PATTALASANG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia (H.PATTALASANG) yang akan melaksanakan proyek yang merupakan aspirasidari Komisi B DPRD Kabupaten Selayar tersebut, selanjutnya Terdakwamengangkat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu H.PATTALASANG membawa 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV. Maiwa, CV.Bimantara, dan CV.

bibit kayu hitam kepada Kelompok MasyarakatDesa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratusD EISEN); nn 2 nn nnn nnn nnn nn nner nnn een nen nn nnn enna nnn nnen enna nana nn nenenanenenanaeeBahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBDP) Kabupaten Selayar tahun 2010 dianggarkan kembali pengadaanbibit kayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayarsebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwamenunjuk Panitia Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

bibit kayu hitamkepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan100% (SeratusD EISEN); nn 2 non nn nnn nnn nn nner nnn nn ene nn nnn nnn nnn enna enna nn nnnnnnnenananenenanansBahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBDP) Kabupaten Selayar tahun 2010 dianggarkan kembali pengadaanbibit kayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten SelayarsebesarRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menunjukPanitia Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon danPemohon Il pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3,P4 dan P5yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama MUHAMMAD NUR HOZIN bin H.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasaHalaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0077/Padt.P/2017/PA.Srogdirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang

ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0078/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon

Spesifikasi tekhnis barang dan jasa ;b. Harga perkiraan sendiri (HPS) ;c.

Peserta yangmenyampaikan lebih dari 1 (satu) penawaran yang digugurkan ;Bahwa Spesifikasi Tekhnis serta jumlah barang (volume) yang PT.MAYINDOtawarkan beserta harga penawaran dalam Pengadaan Alat Uji KendaraanHal. 7 dari58 hal. Put.

Nomor 220 PK/Pid.Sus/2015bermotor STATIS dan alat ujiKendaraan bermotor MOBILE/keliling di DinasPerhubungan, Komunikasi , dan Informatika Kota Tanggerang Selatan TahunAnggaran 2011 yaitu, sebagai berikut :Untuk Alat Uji Kendaraan Bermotor Statis : HARGASATUANNO SPESIFIKASI TEKHNIS VOLUME PENAWARAN(Rp)I. PENGADAAN ALAT UJI PKBA. ALAT UTAMA UJI KENDARAAN BERMOTOR :1.

Spesifikasi tekhnis barang dan jasa ;b. Harga perkiraan sendiri (HPS) ;c. Rencana Kontrak ; Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa ;Hal. 19 dari 58 hal. Put.

Nomor 220 PK/Pid.Sus/2015 HARGA SATUAN (Type KALM 1000 D)MerkNegara AsalMax Load/ AxleType Plate L x WIxOSensorDimensi (Lx W x H)PrinterKetebalan kertasInterfaceCharacters supportedKorea lyasakaKorea10.000 Kg1.140 x 700 mm710x 2.990 mmLoad3.800 x 820 x 495 mmTMU220 D76/69.57.5mmSerial or ParallelAlphanumeric atau NO SPESIFIKASI TEKHNIS VOLUME PENAWARAN(Rp)PENGADAAN ALAT UJI PKBA.

Pelawanmengakui adalah sebagai suami dari Turut Terlawan Tereksekusi (N/ GUST/AYU MADE AGUSTINI) yang notabene sebagai pihak Termohoneksekusi/Turut Tergugat dalam perkara a quo, sehingga terhadapHalaman 10 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.Tabperlawanan dari pelawan tersebut tidak dibenarkan dan tidak dapat diterimasesuai ketentuan dalam hukum acara perdata, karena hartaharta bersamamerupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggung bersamasuami dan istri (Vide, Pedoman Tekhnis

Administrasi Dan Tekhnis PeradilanUmum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI,Jakarta 2008, hal. 101 103).Dan Konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10K/Pdt/1984tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:Pelavan adalah Istri/Suami Tergugat dalam Putusan PengadilanNegeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang dilawan, perlawanannyatidak dapat diteima2.

Pelawankarena Pelawan tidak punya kapasitas (legal standing) untuk mengajukanperlawanan dalam perkara ini karena sebagaimana telah diakuinya bahwaPelawan adalah sebagai suami dari pihak Termohon eksekusi/TurutTergugat (NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI) sehingga terhadapperlawanan dari pelawan tersebut tidak dibenarkan dan tidak dapat diterimasesuai ketentuan dalam hukum acara perdata, karena hartaharta bersamamerupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggung bersamasuami dan istri (Vide, Pedoman Tekhnis

Administrasi Dan Tekhnis PeradilanUmum Dan Perdata Khusus Buku Il Edisi 2007, Mahkamah Agung Rl,Jakarta 2008, hal. 101 103).Dan Konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.10K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:Pelawan adalah Istri/Suami Tergugat dalam Putusan PengadilanNegeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang dilawan, perlawanannyatidak dapat diterima ;Bahwa Terlawan pengeksekusi & Il menolak perlawanan Pelawan karenadalildalil yang dikemukan Pelawan dalam perlawanannya

Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Umum Dan PerdataKhusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2008, hal. 101 103).Dan Konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10K/Pdt/1984tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Perlawanan No.176/Pdt.Plw/2014/PN.TabPelanan adalah IstriiSuami Tergugat dalam Putusan PengadilanNegeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang dilawan, perlawanannyatidak dapat diteima2.

pensiunnya diusia 60tahun sesuai dengan ketentuan dan untuk lebih meyakinkan saksi lalu saksidisposisikan ke BKPSDM :Bahwa hal ini saksi sampaikan kepada Penggugat begitu juga dengan disposisisaksi ;Bahwa tanggapan dari Penggugat ketika saksi sampaikan hal itu, Penggugatmasih beranggapan bahwa pensiunnya itu diusia 60 tahun dan aturannya jugabelum dibaca secara tuntas kemudian Penggugat berniat melakukan konsultasidengan temannya di BKN untuk mempertanyakan terkait dengan ketentuan itulalu secara tekhnis

saksi limpahkan kKeBKPSDM guna diberikan penjelasansecara tekhnis sesuai dengan kewenangannya lalu tidak lama kemudiankeluarlah pertimbangan tekhnis dari BKN ternyata Penggugat diakhir bulanJanuari 2021 telah melengkapi berkas usulan pensiunnya keBKPSDM untukditeruskan kekantor Regional IV BKN Makassar ;Bahwa saksi pernah melihat surat usulan dari BKPSDM berupa Telaahan Staf ;Bahwa benar surat yang dimaksud itu sesuai dengan Bukti T11 yaitu TelaahanStaf ;Bahwa tindakan selanjutnya setelan ada Telaahan

Staf, kemudian usulanBKPSDM itu diteruskan kekantor BKN untuk permohonan pertimbangan tekhnistentang pemberhentian dengan hormat pensiun Penggugat lalu keluarlahpertimbangan tekhnisnya dan saksi juga tidak melihat pertimbangan tekhnis ituHalaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.

Mks.dan yang saksi lihat hanya SK pemberhentian pensiunnya tercantumpertimbangan tekhnis Nomor: PD27313000034, tanggal 12 Maret 2021;Bahwa saksi tidak pernah melihat pertimbangan tekhnis itu dan saksi hanyamelinat SK pemberhentiannya saja oleh karena saksi yang paraf laluditandatangani oleh Bupati kemudian terbitlan SK Bupati ini berdasarkanketentuan bahwa setelah terbitnya SK pemberhentian itu maka gaji yangbersangkutan harus diberhentikan pada bulan berikutnya setelah berlakunya SKpemberhentian

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian dan Keuangan,No.37/PP/2019 tentang petunjuk tekhnis pengalihan pengelolaanadministrasi belanja PNS pusat kepada satuan kerja, dalam ketentuan umumnomor urut. 20 dijelaskan bahwa Surat Keterangan PenghentianPembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulandihentikannya pembayaran gaji yang dibuat atau dikeluarkan PA atau kuasaPA berdasarkan SK yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dandiketahui oleh KPPN setempat lalu

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan serta 2Halm. 6(dua) orang saksi masingmasing bernama SAKSI NIKAH, umur 45 tahun,agama

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhnwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondodengan Nomor B12

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon Il pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15September 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4 dan P5yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama SAUDI bin SAPEK, umur 60 tahun, agamaIslam, pekerjaan

penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkaraini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondodengan Nomor : KK

Siwa Huring Jaya.Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembukaan penawaran oleh PanitiaPengadaan barang / jasa Di RSUD Kabupaten Bekasi terdapat sebanyak 3 (tiga)perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, dimana setelah melewatitahapan berupa evaluasi penilaian administrasi, evaluasi tekhnis, evaluasi penilaianharga dan evaluasi penilaian kualifikasi terhadap 3 (tiga) penyedia barang dan jasahalaman 4 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.

Msi. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untukhadir pada pertemuan di Rumah makan Talaga Saefood Cikarang KabupatenBekasi pada tanggal 30 Desember 2013, dan didalam pertemuan tersebut Terdakwa dr. Sahroni SH.

Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis, harga terhadap penawaran yangmasuk;7. Menjawab sanggahan;8. Menetapkan Penyedia barang / jasa untuk pelelangan atau penunjukanlangsung untuk paket pengadaan barang / jasa lainnya yang bernilai paling tinggiRp. 100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah);9.

Siwa Huring Jaya.Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembukaan penawaran oleh PanitiaPengadaan barang / jasa Di RSUD Kabupaten Bekasi terdapat sebanyak 3 (tiga)perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, dimana setelah melewatitahapan berupa evaluasi penilaian administrasi, evaluasi tekhnis, evaluasi penilaianharga dan evaluasi penilaian kualifikasi terhadap 3 (tiga) penyedia barang dan jasatersebut, ditetapkan sebagai calon pemenang dengan nilai penawaran sebagaiberikut :1. CV.

Yang juga dikemukakan dalamBuku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum,yang menegaskan bahwa: Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapatdilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka Hakimberpendapat: Bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan olehPenggugat, sangatlan beralasan dan untuk memenuhi persyaratan itu yangtelah ditentukan maka patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut