Ditemukan 398 data
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
DAVID YULIADI Bin DASRIL
113 — 39
Pengertian tersebut diatur dalam Undangundang Nomor17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalamundangundang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikirantentang keuangan negara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tigasub bidang, yaitu : sub didang pengolaan fiskal, Sub bidang pengelolaanmoneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.Ahli menerangkan bahwa Paket Undangundang Keuangan Negaramengatur
170 — 71
Halmahera Utara dalammenyelenggarakan kebijakan Pemerintahan didang PemerintahanDesa;Bahwa pada tahun 2015 Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. HalmaheraUtara ada memperoleh bantuan anggaran dari Pemerintah yangbersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi DanaDesa (ADD);Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Anggarandan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab.
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
DEDI IRAWAN Bin ABDUL HADI
106 — 30
Pengertiantersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 1 angka 1.Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangannegara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu :sub didang pengolaan fiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.Bahwa Paket Undangundang Keuangan Negara mengatur secarakomprehensif pengelolaan
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
PANJI PRADANA BIN BAMBANG SUKOCO
123 — 35
Pengertiantersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 1 angka 1.Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangannegara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu :sub didang pengolaan fiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.Bahwa Paket Undangundang Keuangan Negara mengatur secarakomprehensif pengelolaan
176 — 61
Pengertian tersebut diatur dalam Undangundang Nomor17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalamundangundang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikirantentang keuangan negara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tigasub bidang, yaitu : sub didang pengolaan fiskal, Sub bidang pengelolaanmoneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.Ahli menerangkan bahwa Paket Undangundang Keuangan Negaramengatur
156 — 57
Halmahera Utara dalammenyelenggarakan kebijakan Pemerintahan didang PemerintahanDesa;Bahwa pada tahun 2015 Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. HalmaheraUtara ada memperoleh bantuan anggaran dari Pemerintah yangbersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi DanaDesa (ADD);Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Anggarandan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab.
165 — 780 — Berkekuatan Hukum Tetap
sidang, baik dengan tujuan untukpenyempurnaan maupun untuk tidak ~=melanjutkanpenuntutannya;(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanyasatu kali selambatlambatnya tujuh har sebelum sidangdimulai;(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan iamenyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihathukum dan penyidik;FAKTANYA:Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan tidak mengadakanperubahan surat dakwaan hingga batas waktu yang ditentukanoleh KUHAP, yakni 7 (tujuh) hari sebelum didang
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
IMAM PUJI SANTOSO, BSc
180 — 33
Bahwa sebagaimana yang terkandung dalam undangundang Nomor 17/2003tentang keuangan negara, pemikiran tentang kKeuangan negara, pengelolaankeuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu : sub didang pengolaanfiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaankekayaan negara yang dipisahkan.
346 — 84
masa lalu (sebelum berlakunya Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalamberbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi KeuanganNegara, Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam UndangundangNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangannegara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang,yaitu : sub didang
461 — 313
Kepada Bank Indonesia Direktorat Pengawasan Bank I, nomor: 768/Century/D/X/07tanggal 24 Oktober 2007, perihal : MREALISASIPENJUALAN AYDA PERIODE 1 JANUARI 30SEPTEMBER 2007, diamana dalam lampiran surattersebut dilaporkan penjualan atas 44 didang tanah di Jl.Boulevard Kelapa gading dimaksud.
576 — 246
Didang AnalisisMengenai Dampak Lingkungan di bidang Pengendalian dan PecegahanDampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Palu dan tugasseharihari adalah mengelola data lingkungan di sub. Bidang Analisismengenai Dampak Lingkungan dan melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh pimpinan.Bahwa saksi beKerja sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.Bahwa saksi mengetahui Perusahaan Yakni PT.
169 — 58
Pada saat ini, pengertiantersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 1 angka 1.Bahwa dalam undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang KeuanganNegara, pemikiran tentang keuangan negara, pengelolaan keuangannegara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu:1. sub didang pengolaan fiskal;2. Sub bidang pengelolaan moneter;3.
258 — 993 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp250.000.000,00. 1 (satu)bukti paraf Bon;1 (satu) lembar surat bon tanggal 13022008 sebesarRp60.000.000,00 atas perintah Bupati : Disetor kepada Zulfahmi sebesar Rp25.000.000,00 untukMusda Muhamadia; Disetor kepada Topen Rp30.000.000,00 untuk HUT PSMTI diDang Purnama;1 (satu) lembar surat bon tanggal 15022008 sebesarRp500.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepadaDrs. H.R. Thamsir Rachman, M.M.
153 — 60
di masa lalu(sebelum berlakunya Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait denganpengelolaan/administrasi Keuangan Negara.Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undangundang Nomor17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal angka 1 ;Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangannegara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang,yaitu : sub didang
442 — 1205
tinta warna biru :SUMARY PROYEK TAHUN JAMAK APBD 2013 KABUIPATEN KUTA) KARTA NEGARARef : Perpres 70 tahun 2012 terkait Fasal 22 dan 23 perpres 24 tabass 2010 Kose lulary PROYEK va) ogy iuk PEMENANGKONTRAK Realeasl2011 aPgOP 2013 Poringkatan Jalan Joegicang Menlu Jalan lakarta SBU: Jala Aaya, Jalan Engturgan termasuh PT.KARYATAMA 1 40700 ' 2 100,000. 000.020;LOM lmerivuanersyenctnenceay 6 KO aunt suKngreianset casa SAHARA) eBwONDNPemborgunan Jalan Pendekat Pe Stat Jembatan ing SOU: Bidang Sigil, Sub Didang
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
495 — 92
Pada saat ini,pengertian tersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.187Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangannegara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang,yaitu: sub didang pengolaan fiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dansub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.Bahwa ketentuan perundangundangan dan turunannya yang mengaturpengelolaan
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1089 — 2941
Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1angka 1.Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentangkeuangan negara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tigasub bidang, yaitu: sub didang pengolaan fiskal, Sub bidangpengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negarayang dipisahkan.Bahwa ketentuan perundangundangan dan turunannya yangmengatur pengelolaan
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
792 — 1711
di masa lalu(sebelum berlakunya Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait denganpengelolaan/administrasi Keuangan Negara.Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam UndangundangNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangannegara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang,yaitu : sub didang