Ditemukan 409 data
84 — 24
Sedangkan untuk syarat materiil bukan merupakan kewenanganKementerian Hukum Dan HAM RI karena Kemenkum Dan HAM RI hanyamenerima pemeriksaan syarat formil Bahwa menurut Ahli, setelah Ahli melihat dan memperhatikan denganseksama pada Akta Penyataan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.Hardlent Medika Husada No.17tanggal 17 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris EKOCAHYONO, SH, pada saat RUPS sdr.dr.Hardi Soetanto adalah sebagaiDewan Komisaris dan sebagai dirinya sendiri selaku pemegang
BOBY MOKOGINTA, SH
Terdakwa:
HARIS BUDIARSO
307 — 128
BENEDIKTUS ANDYWIDYANTO mengecheck di KEMENKUM HAM;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwamenyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan sebagian keterangansaksi dan sebagian tidak tahu;Saksi 11. AAN RUSTIAWAN; Bahwa saksi mengenal sdr FELIX BELANUSA PIETER sekitar bulanJanuari 2014 di Bogor di rumah saksi, saat pertemuan pembahasanpembelian saham PT.MULTI SARAN PERKASA yang saksi kenal dari sdr.H. IMANSYAH; Bahwa saksi mengenal sdr.
BOBY MOKOGINTA, SH
Terdakwa:
HARIS BUDIARSO
409 — 158
BENEDIKTUS ANDYWIDYANTO mengecheck di KEMENKUM HAM;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwamenyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan sebagian keterangansaksi dan sebagian tidak tahu;Saksi 11. AAN RUSTIAWAN; Bahwa saksi mengenal sdr FELIX BELANUSA PIETER sekitar bulanJanuari 2014 di Bogor di rumah saksi, saat pertemuan pembahasanpembelian saham PT.MULTI SARAN PERKASA yang saksi kenal dari sdr.H. IMANSYAH; Bahwa saksi mengenal sdr.
232 — 487
direktoran penyidikan yang menruskandengan disposisi KPK untuk menindak lanjuti surat dari kementrianhukum dan HAM yang dikirimkan kepada KPK yang intinya bahwapemerintah Inggris Raya meminta bantuan untk menindak lanjuti daripermintaan Inggris dalam perkara yang bernama yang bernamaInnospec Limited yang mana perkara Innospec Limited adalah CrownCourt dari Irak yang berlangsung dari beberapa yuridiksi dari disposisiyang saksi terima direktur penyelidikan segera membuat telaah danmengkaji dari surat Kemenkum
Pembanding/Tergugat III : LUCIANA TIRTAMAN, SH, Notaris
Pembanding/Tergugat I : NY.Dr. MARIA ROSALIA LEANY M A RSA, M.Si. als. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA.
Pembanding/Tergugat IV : MARAH HASYIR, SH, Notaris Kabupaten Sukabumi
Pembanding/Tergugat II : PT. BANTAR GADUNG SEJATI,
Pembanding/Tergugat IX : DEDI SUPARDI, selaku Ketua Panitya Penjualan aset tanah PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG (disingkat PT. BANTAR GADUNG),
Terbanding/Penggugat V : NY. MIRAWATY
Terbanding/Penggugat III : HANNY KURNYATAN,
Terbanding/Penggugat I : PT. BANTAR GADUNG, dalam hal ini diwakili oleh Nv. MARTYA M. SUNGGI als. Nv. TEE GIOK NIP, dalam jabatannya selaku Komisaris (berdasarkan akta pernyataan keputusan Nomor 38 tanggal 10 Desember 2004)
Terbanding/Penggugat IV : JEFFRY EKO.
Terbanding/Penggugat II : Nv. MARTYA M. SUNGGI als. Nv, TEE GIOK NIO,
Turut Terbanding/Tergugat XII : SEPTI SUNGGI, als. Ny.TEE HWEE NIO,
Tur
102 — 73
Bantar Gadung melakukan pembaharuan perubahansemestinya, in casu mengenai modal susunan pemegang saham dankomposisi saham, susunan pengurus, karena modal di bawah ketentuanHalaman 71 dari 114 Putusan Perdata Nomor 628/Pdt/2016/PT.BDG.modal minimal Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32 UU No.AO Tahun 2007), beberapa pemegang saham telah meninggal dunia, jugatidak pernah melakukan penyesuaian menurut UU No. 1 Tahun 1995,untuk diajukan penyesuaian ke Kemenkum dan HAM guan memenuhikewajiban
DYMAS ADJI WIBOWO
Terdakwa:
1.RIZFAN ABUDAERI, SE
2.NINIK DAMAYANTI, S. Pd
99 — 11
XI/2017 tanggal 25 November 2017, Sadri.NINIK DAMAYANTI, SPd diberhentikan dari jabatannya sebagaiBendahara YPIM dan selanjutnya telah diangkat Pengurus Yayasan yangbaru pada tanggal 25 November 2017 dengan Surat Keputusan KetuaPembina Yayasan Putera Indonesia Malang No. 045/F/SK/YPIM/XI/2017tentang SUSUNAN PENGURUS YAYASAN PUTERA INDONESIAMALANG Periode tahun 2017 2021 yang telah di Aktakan dalam AktaNotaris No.1 tanggal 04 Desember 2017 dan telah tersimpan dalamSistem Administrasi Badan Hukum KEMENKUM
, SPd diberhentikan dari jabatannya sebagaiBendahara YPIM dan selanjutnya telah diangkat Pengurus Yayasan yangbaru pada tanggal 25 November 2017 dengan Surat Keputusan KetuaHalaman 49 dari 166 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN MigPembina Yayasan Putera Indonesia Malang No. 045/F/SK/YPIM/XI/2017tentang SUSUNAN PENGURUS YAYASAN PUTERA INDONESIAMALANG Periode tahun 2017 2021 yang telah di Aktakan dalam AktaNotaris No.1 tanggal 04 Desember 2017 dan telah tersimpan dalamSistem Administrasi Badan Hukum KEMENKUM
323 — 233
orang perorangan, secara bersamasamaterhadap Perseroan, apabila ada kerugian sebagai akibat dari ketidak adilan danketidak wajaran dalam RUPS itu yang menyebabkan kerugian;Bahwa PT yang dibuat berdasarkan pada Surat Kuasa yang pembuatannyadiragukan ke absahannya, maka jika PT ini sudah mendapatkan legalitas dariKemenkum Ham dapat dikatakan sudah sah, namun persoalan mengenaipenggunaan Surat Kuasa yang tidak sah muncul ketika PT sudah beroprasi danmendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkum
212 — 212
didalamLapas , secara tegas telah diatur dalam Prosedur Tata Tertib (PROTAB) didalamLapas, dimana apabila adanya perbuatan tidak baik yang dilakukan Narapidana ,maka Petugas Pemasyarakatan akan melakukan Pemeriksaan dan memproses atasperbuatan tersebut, apabila terbukti adanya perbuatan tidak baik atau melawanhukum maka Narapidana tersebut akan dicatat dalam Register F ( Catatan tentangPerbuatan Tata Tertib Narapidana di dalam Lapas ), dan Petugas Pemasyarakatanakan mengajukan surat ke Kantor Wilayah Kemenkum
218 — 99
Bantar Gadung melakukan pembaharuan perubahan semestinya, in casu mengenai modal susunan pemegang saham danHalaman 71 dari 149 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2015/PN.Bgrkomposisi saham, susunan pengurus, karena modal di bawahketentuan modal minimal Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)(Pasal 32 UU No. 40 Tahun 2007), beberapa pemegang saham telahmeninggal dunia, juga tidak pernah melakukan penyesuaian menurutUU No. 1 Tahun 1995, untuk diajukan penyesuaian ke Kemenkum danHAM guan memenuhi kewajiban menurut
167 — 11
MH, lahir di Pangkal Pinang, 18 Maret 1953, pekerjaan Pensiunan Jaksa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan KEMENKUM HAM Pria Dewasa Tangerang, Jl. Veteran Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Dipl.-Ing, Harjadi Jahja, SH, MH. Advokat, beralamat di Apartemen Slipi Tower 1 Lantai 8E, Jl.
WAHYUNINGSIH
Tergugat:
1.Dr. SANUSI, SP.O.G.
2.RUMAH SAKIT BERSALIN ANGGREK MAS
3.RUMAH SAKIT MH. THAMRIN SALEMBA
4.Dr. CUT DIAH TRIS MANANTI, Sp.O.G.
377 — 374
NomorM.HH.02.HN.03.03 Tahun 2013, dan telah berbadanhukum berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.IDirjen AHU No.71.AH.01.07 Tahun 2014 tanggal 03 Maret2014.Dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan H.Saabun Nomor 1 (Margasatwa Raya), Kelurahan JatiPadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari2016, Selanjutnya disebut sebagal..............Lseeseeeees PENGGUGAT;MELAWAN :1. Dr.
80 — 11
Gelora Megah Sejahtera terdaftardalam lembaran negara Kemenkum Ham atau tidak. PT. Gelora MegahSejahtera berada di Jakarta.Bahwa saksi hanya mengetahui direktur utamanya adalah saksi Suwandidan untuk pengurus yang lain saksi tidak mengetahui.Bahwa yang memberikan kuasa dari PT. Gelora Megah Sejahtera adalahsaksi Suwandi selaku direktur utama PT.
116 — 41
Gelora Megah Sejahtera terdaftar dalamlembaran negara Kemenkum Ham atau tidak. PT. Gelora Megah Sejahtera beradadi Jakarta.Bahwa saksi hanya mengetahui direktur utamanya adalah saksi Suwandi dan untukpengurus yang lain saksi tidak mengetahui.Bahwa yang memberikan kuasa dari PT. Gelora Megah Sejahtera adalah saksiSuwandi selaku direktur utama PT.
226 — 1188
Pertamamelaporkan sampai kemenkum ham, kemudian setelah dapat melakukanpemberesan, atas pemberesan itu dia akan mengadakan rubs terus dia akanmempertanggungjawabkan selama sebagai intimidator.kalaupertanggungjawaban diterima kejaksaan artinya tugastugas dia sudah selesai ,dan persetujuan itu akan diberitahukan kepada mentri.Bahwa saksi tidak tahu apabila ternyata dalam proses intimidasi itu baru tahappertama, tahap kedua belum dilakukan ;Bahwa akta tidak bisa diaktakan apabila tidak disetujui dengan
229 — 135
Bukti bertanda P19 adalah Surat Kemenkum Ham RI., Dir Jen AdministrasiHukum Umum tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT. Gunung Madu Plantations ;Menimbang, selain bukti surat, Pembanding dahulu Penggugat jugamenghadirkan dua orang saksi dan satu orang ahli yaitu saksi SRI SEPTIOSEPTARINI dan saksi LIM THIAM BENG serta ahli Dr. GUNAWAN WIDJAJA,S.H., M.H. M.Kn.
467 — 315
., M.H. selaku Dirjend AHU Kemenkum HAMRI.;Bahwa susunan Direksi PT.
NININ ARMIANTI NATSIR, SH
Terdakwa:
Syaiful Kasim
192 — 0
Memo internal nomor 150 tanggal 14 November 2019 Pembayaran Akta Perubahan dan Kemenkum HAM + Bukti Transfer Rp.5.000.000;
Memo internal nomor 016 Tanggal 31 Januari 2020 Perihal Pembayaran Akta Perubahan Dan Kemenkum HAM + Bukti Transfer ke rekening Firman Adnan Pakaya Rp. 6.500.000;
Memo internal nomor 020 Tanggal 06 Februari 2020 Perihal Pembayaran Akta Perubahan Dan Kemenkum HAM + Bukti Transfer ke rekening Firman Adnan Pakaya Rp. 1.500.000;
625 — 250
ratus delapan puluh)ssebesar 95% saham; Tergugat Il : 20 (dua puluh)saham atau sebSusunan Pengurus Direktur Utama : Tergugat Il; Direktur : Wang Xiangyang; Komisaris : Zhao Gang;Bahwa namun, terhadap akta perubahan kepemilikan saham dansusunan kepengurusan tersebut, Tergugat selaku Notaris dalam waktu30 (tiga puluh) hari sejak Akta dibuat, tidak melaksanakan kewajibannyauntuk melakukan pemberitahuan atas perubahan yang terjadi pada TurutTergugat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia(Kemenkum
Terbanding/Terdakwa : Adriansyah Pulubuhu
144 — 198
- 159 Memo internal nomor 147 tanggal 11 November 2019 Permohonan petty cash + Bukti Kwitansi RP.707.500160 Memo internal nomor 148 tanggal 11 November 2019 Permohonan petty cash + bukti Kwitansi Rp.750.000161 Memo internal nomor 149 tanggal 14 November 2019 Permohonan Uang Muka Pembelian Peralatan, dan Bahan Pabrik MK Pulubala + Bukti Transfer ke Adriansyah Rp.12.000.000162 Memo internal nomor 150 tanggal 14 November 2019 Pembayaran Akta Perubahan dan Kemenkum
Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 1.000.000
202 Memo internal nomor 014 Tanggal 30 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 7.000.000203 Memo internal nomor 015 Tanggal 31 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Akuntan Publik + Bukti Transfer ke Rekening Kantor Akuntan Publik Yakub Ratan Rp. 5.000.000204 Memo internal nomor 016 Tanggal 31 Januari 2020 Perihal Pembayaran Akta Perubahan Dan KemenkumMuka Pembelian Kelapa untuk Pabrik Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke rekening Agus Napu Rp.2.000.000
206 Memo internal nomor 018 Tanggal 05 Februari 2020 Permohonan Uang Muka Pembelian Kelapa untuk Pabrik Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke rekening Agus Napu Rp. 2.500.000207 Memo internal nomor 019 Tanggal 06 Februari 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Transfer Rp. 677.000208 Memo internal nomor 020 Tanggal 06 Februari 2020 Perihal Pembayaran Akta Perubahan Dan Kemenkum
NININ ARMIANTI NATSIR, SH
Terdakwa:
Adriansyah Pulubuhu
155 — 149
Memo internal nomor 150 tanggal 14 November 2019 Pembayaran Akta Perubahan dan Kemenkum HAM + Bukti Transfer Rp.5.000.000
Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 1.000.000
Pembelian Kelapa untuk Pabrik Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke rekening Agus Napu Rp. 2.000.000