DAK Reguler TA. 2017.c. 1 (satu) berkas copy Lampiran III Rekapitulasi Usulan RencanaKegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari DanaAlokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2017 dengan total Rp392,422,4151 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0007983.AH.01.01.Tahun2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko

Tahun2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor 68tanggal 28 Februari 2018 tentang Berita Acara Rapat fvUmumPemegang Saham dalam PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI.1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian antara Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kab.

BB Nomor 50. 1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor1 tanggal 1 Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTArdinata Jaya Sakti Konstruksi. BB Nomor 51. 1 (Satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas PT Ardinata Jaya Sakti Konstruksi besertalampirannya.21. Dr. Ir.

Nomor 1 tanggal 1Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYASAKTI KONSTRUKSI..1 (Satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H.

Nomor 1 tanggal 1Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYASAKTI KONSTRUKSI..1 (Satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H.

EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S., yang pada pokoknyadi bawah janji menerangkan sebagai berikut :e Bahwa, site plan itu sebetulnya Suatu rencana pemanfaatan tanah oleh sipemegang hak atau yang menguasai tanah itu.

EMANUEL SUJATMOKO, S.H.,M.S Ahli memberikan pendapatnya sesuaidengan pengalaman atau pengetahuan dibawah sumpah sesuai dengan IImudan Pengetahuannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;Halaman 42 dari 74 halaman, Putusan Nomor 90/G/2020/PTUN.Sby.Bahwa Sdr.

hukumkepada DPRD adalah Perda No. 20 tahun 2000 dan pada saat ditetapkanPAK APBD yang didalamnya ada anggaran bantuan hukum, Perda tersebutmasih berlaku;Bahwa atas dasar Undangundang No. 32 tahun 2004 dan Perda No. 20tahun 2000 tersebut, sehingga saksi yakin dalam memberikan ACC/persetujuan terhadap Nota Dinas dari Terdakwa tersebut yang dimaksudunsur pemerintah daerah adalah DPRD dan Pemkab;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dipersidangan membenarkan ;19 Ahli : Emanuael Sujatmoko

tanggal 23 September 2014 ;e Majelis Hakim PN Singkawan nganjeni nahanan Rutanditahan Sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 16 Oktober2014 ;e Pengalihan Tahanan oleh Majelis Hakim dari tahanan Rutan menjaditahanan kota sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal16 Oktober 2014;e Diperpanjang olehl Ketua PN Singkawang dengan Jenis PenahananKota : Sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : MasnenGustian, SH MH, Agus Sujatmoko

Kasium Polsek Kapuas;

rupiah)) di Kembayan tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sujatmoko selaku Ps.

Kasium Polsek Kapuas;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras PolsekKembayan (24 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.128.000,00(empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)) di Kembayantanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sujatmoko selaku PsKasium Polsek Kembayan;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitungPolsek Kembayan (24 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 =Rp17.136.000,00 (tujun belas juta seratus tiga pulunh enam riburupiah) di Kembayan tanggal

Kasium Polsek Kapuas;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras PolsekKembayan (24 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.128.000,00 (empatjuta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)) di Kembayan tanggal 27 Juni2018 yang ditandatangani oleh Sujatmoko selaku Ps Kasium PolsekKembayan;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitungPolsek Kembayan (24 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 =Rp17.136.000,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah))di Kembayan tanggal

Kasium Polsek Kapuas;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras PolsekKembayan (24 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.128.000,00(empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)) di Kembayantanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sujatmoko selaku PsKasium Polsek Kembayan;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitungPolsek Kembayan (24 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 =Halaman 235 dari 240 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN PtkRp17.136.000,00 (tujun belas

pembatalan atas sistem portal yang dilakukan olehBupati Lumajang Sjahrazad Masdar melalui Putusan Tata Usaha Negara yangtelah berkekuatan hukum tetap dan sekarang ini mengenai materi dalam KSONo. 16 tahun = 2005 sedang proses keperdataan di tingkatKasasi ; 68Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan akan menyampaikannya dalam pembelaan ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa melalui PenasehatHukum telah mengajukan ahli yang bemnama EMANUEL SUJATMOKO

satu) berkas copy Lampiran Ill Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan49.50.51.52.53.34.55.56.57,Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik TA. 2017 dengan total Rp392,422,4151 (Satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0007983.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 20Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerseroanTerbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko

Nomor 1 tanggal 1Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYASAKTI KONSTRUKSI.1 (Satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H.

Nomor 1 tanggal 1Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYASAKTI KONSTRUKSI.51. 1 (Satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.52. 1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H.

Tahun2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor 1 tanggal1 Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI.1 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.

Tahun2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor 68tanggal 28 Februari 2018 tentang Berita Acara Rapat fvUmumPemegang Saham dalam PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI.1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian antara Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kab.

dilakukanmundur terhadap waktu yang lampau akan tetapitidak dapat dilakukan penilaianj maju ke waktuyang akan datang ;Bahwa NJOP hanya salah satu faktor untukmenentukan harga tanah tetapi tidak dapatdigunakan sebagai patokan harga pasar ;Bahwa penilaian yang dilakukan~ oleh PanitiaPengadaan Tanah Pemkot Samarinda tahun 2007dapat dibenarkan karena ketika itu Tim PenilaiAhli belum ada ;Bahwa register tanah di Kelurahan hanya sebagaiinformasi atau data sumber belum dapat dikatakanharga nyata;Saksi Ahli EMANUEL SUJATMOKO

EMANUEL SUJATMOKO, SH.MS, :e Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga dengan terdakwa ;e Bahwa ahli diperiksa berkaitan dengan adanya dugaanadanya penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) PengadaanBuku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang TahunAnggaran 2011; Bahwa saksi Ahli Hukum Tata Negara pada Universitas Airlangga Surabaya;Bahwa dalam pengadaan barang ada dua cara yaitu secara swakelola dansecara penyedia barang;110Bahwa dalam penyedia barang ada tiga cara

EMANUEL SUJATMOKO, SH.MS,menerangkan Balai Bahasa hanya berwenang menetapkan kelayakan darisegi bahasanya, kenyataannya dalam pengadaan buku perpustakaan SDyang terdiri dari buku Pengayaan, Referensi, Panduan Pendidik dan bukumulok terdakwa membeli bukubuku tersebut yang kelayakannya ditetapkanoleh Balai Bahasa Jawa Tengah, demikian juga untuk buku muatan lokalSMP terdakwa membeli buku Muatan Lokal SMP berdasarkan kelayakannyaditetapkan oleh Balai bahasa Jawa tengah seharusnya buku Pengayaan,Referensi

EMANUEL SUJATMOKO, S.H.,M.S Ahli memberikan pendapatnyasesuai dengan pengalaman atau pengetahuan dibawah sumpah sesuaidengan Ilmu dan Pengetahuannya yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut : 2. Bahwa kompetensi keahlian Ahli di bidang Hukum Administrasisecara umum termasuk perijinan pemerintahan daerah, berkaitan denganPutusan Perkara Nomor : 140.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Menimbang, bahwa, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang ahli Dr.EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. dan DR. AGUS SOEKARMAJI, S.H., M.H.,yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama danHalaman 229 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.kepercayaannya, 2 (dua) orang saksi TAN ALBERT TANOTO dan JAMAL, A.Md.,yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dankepercayaannya, yaitu sebagai berikut;AHLI Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S.

Penentuan apakah memang benar masih adahubungan hukum antara Pengugat dengan objek tanah yang diakui telahdibebaskan tersebut menjadi lebih krusial lagi untuk kepastian hukum ke depanbagi pihak mana pun dan stakeholder terkaittentu dalam kaitan bagaimanahukum pertanahan mampu menunjang kemajuan perekonomian nasional dalammenciptakan ease of doing bussinesskarena sebagaimana diterangkan oleh Dr.EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S, satu diantara ahli Penggugat, apabila suatulahan sudah dibebaskan maka akan

tanggal 23 September 2014 ;e Majelis Hakim PN Singkawan nganjeni nahanan Rutanditahan Sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 16 Oktober2014 ;e Pengalihan Tahanan oleh Majelis Hakim dari tahanan Rutan menjaditahanan kota sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal16 Oktober 2014;e Diperpanjang olehl Ketua PN Singkawang dengan Jenis PenahananKota : Sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : MasnenGustian, SH MH, Agus Sujatmoko

Emanuel Sujatmoko, SH., MS. serta Perda No. 8 Tahun 2003tanggal 01 = April 2003 tentang APBD tahun 2003, yangkonsideransinya pada point 14 masih mengacu, kepada PP No. 110Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (Lembaran Negara RItahun 2000 No. 211, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4029).Dengan demikian mereka Terdakwa bersamasama dengan H.

EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.H., yang pada pokoknya dibawah janji menerangkan sebagai berikut: Bahwa, terkait dengan banding yang telah melampaui bataswaktu atau lebih, sesuai dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014semua Keputusan Tata Usaha Negara;Halaman 60 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBY Bahwa, keberatan banding administrasi itu ditujukan kepadapejabat yang menerbitkan keputusan, kemudian banding administrasiapabila si pemohon itu masih merasa dirugikan kepentingannya

EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.H., yang pada pokoknya dibawah janji menerangkan sebagai berikut: Bahwa, terkait dengan banding yang telah melampaui bataswaktu atau lebih, sesuai dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014semua Keputusan Tata Usaha Negara;Halaman 60 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBY Bahwa, keberatan banding administrasi itu ditujukan kepadapejabat yang menerbitkan keputusan, kemudian banding administrasiapabila si pemohon itu masih merasa dirugikan kepentingannya

awal tahun 2008 sudah tidak menjabat; Bahwa sapi dikandang mantup tersebut termasuk asset daerah karena sudah di laporan ;e Bahwa saksi mengetahui adanya penyusutan jumlah sapi dan selama menjabat tidakpernah menjual ;31e Bahwa dalam proposal diterima semua ;e Bahwa pada tahun 2009 tidak ada pakan sapi sampai dengan sekarang sepi Bahwa tidak pernah dijual sapi bisa habis karena produksi dan tidak seimbang ; Atasketerangan saksi tersebut diatas, erdakwa menyatakan tidak keberatan ;e Ahli IMANUEL SUJATMOKO

pemegang hak yang bersangkutan,maka tanah tersebut seharusnya didaftar di Kantor Pertanahan KotaBanjarmasin sebelum dilakukan penyertaan modal kepada pihak ketigasehingga dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan UndangUndangNo.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, dengandemikian karena tanah Pasar Antasari tersebut belum bersertifikat, makatidak dapat dijadikan objek perjanjian dengan pihak ketiga ;Selain itu dengan mengutip pendapat ahli Hukum Administrasi Negara, Dr.IMANUEL SUJATMOKO

Emanuel Sujatmoko, SH.MS. : Ahli diperiksa didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : 22222222 o nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cn nn ennaBahwa Keuangan Negara dalam arti pusat dan Pemerintah Daerah cakupanya luas karenamenyangkut perbendaharaan Negata.Bahwa pengertian keuangan Negara cakupannya atau pengertiaannya lebih luas dari pengertianuang Negara, uang Negara bagian dari keuangan Negara.

EMMANUEL SUJATMOKO dinyatakan antara lain :Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai denganuang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapatdijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;Apabila anggaran dari Pemerintah tidak mencukupi pengelolaan pendidikan tersebut,maka pemerintah dapat dengan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pesertadidik secara merata dibebani untuk membayar sumbangan pengelolaan pendidikan

Agus Sujatmoko,SH ,2.Ahmad Husen,S.E,SH, 3.HelmyAlJufri,S.Sy ,M.Si,4. Jhon S.E Panggabean ,SH.MH ,5.R.Kabul Pujianto,SHKesemuanya adalah Advokat di Kantor Hukum ESHA & Partners, beralamatdi ALAYDRUS BUILDING 3rd Floor, JI.