Ditemukan 496 data
Urut Berdasarkan
Putus : 04-11-2014 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 135/Pdt.G/2014/PA.MS Tanggal 4 Nopember 2014 — PEMOHON
TERMOHON
30 — 8
30 — 8
Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);5. AMAR PUTUSANMENGADILI1.
Register : 23-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Mgt. Tanggal 29 Februari 2016 — Sdr HARIS SUPRAYITNO DAN Sdr DANA MARIYANA
MELAWAN
Ny SUPRIYATUN DAN Tn. HARIYANTO
98 — 26
98 — 26
PemerintahanNegera publik Indonesia melalui UPT TNPPKPemberdayaan (khususnya Para Tergugat);Bahwa sejak Register yang termaksud diatas, makatanggung jawab dan kewajiban untuk menyediakan uangrupiah bagi penyelesaian kerugian dan atau hutang piutangadalah Negara dalam hal ini adalah LembagaEksekutif,oerdasarkan (Surat Mahkamah Kontitusi RlNo.10/PAN.MK/1/2015, tanggal 11 Februari 2015, suratMahkamah Kontitusi RI No.29/PAN.MK/4/2015,tanggal 22April 2015, Surat Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :W14U/5076
Register : 19-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2012 Tanggal 16 April 2013 — YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA (YPTK PETRA) VS WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA;
76 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 20 ayat (2) huruf b, Pasal 22 ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009No.157, TLNRI No. 5076), selanjutnya disebut UU KK, jo. Pasal 31A ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 TentangMahkamah Agung (LNRI Tahun 2009 No.3, TLNRI No. 4958), selanjutnyadisebut UU MA, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011tentang Hak Uji Materiil.
PERMA
PERMA Nomor 2 Tahun 2014 487 — 212
- Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pemberi Hibah
tentangMahkamah Agung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan ~Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3;Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Register : 02-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 66/PDT/2021/PT KDI Tanggal 28 Juli 2021 — Pembanding/Tergugat : PT. MEGA FINANCE Diwakili Oleh : DANIEL WICAKSANA
Terbanding/Penggugat : MUHAMMAD ISMAIL, M.,SP.
81 — 49
Terbanding/Penggugat : MUHAMMAD ISMAIL, M.,SP.
81 — 49
Marwati DT. 5076 PH Merek Yamaha Warna AbuAbu (28). RantiIdrus DT. 4326 PF Merek Yamaha Warna Biru (29). Hasrida DT. 5394 PHMerek Honda Warna Hitam adalah milik Penggugat ;5. Menyatakan sita revindicatoir yang diletakan di atas benda objek sengketaberupa BPKB 61 unit sepeda motor sebagaimana diuraikan pada angka 4 hurufa dan b di atas adalah sah dan berharga6.
Marwati DT. 5076 PHMerek Yamaha Warna AbuAbu (28). Ranti Idrus DT. 4326 PF MerekYamaha Warna Biru (29). Hasrida DT. 5394 PH Merek Honda WarnaHitam adalah milik Penggugat ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan benda objek sengketakepada Penggugat berupa BPKB 61 unit sepeda motor sebagaimanadimaksud pada angka 4 huruf a dan b di atas yang penyerahannyadilakukan seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatanhukum tetap;Halaman 28 dari 52 hal. Put.
Register : 14-12-2023 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst Tanggal 26 Februari 2024 — Penuntut Umum:
SHOFIA MARISSA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD ABDUL AZIZ al. BONENG bin SAIKHUDIN
28 — 0
SHOFIA MARISSA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD ABDUL AZIZ al. BONENG bin SAIKHUDIN
28 — 0
- 2 (dua) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,0231 gram,
Dengan berat netto seluruhnya 1.337, 4214 Gram
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hijau muda nomor kartu sim 0831 5076 4023;
- Lembaran kertas papir;
- Sebuah bekas kotak sepatu merek warrior;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada
Register : 17-04-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — ANDI MUHAMMAD YUSUF BAKRI, S.H.I., M.H. DKK VS PRESIDEN RI
528 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
528 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
2012 tentangHak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah MahkamahAgung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) (Bukti P1);Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang HakKeuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) (Bukti P2);Fotokopi UUD Negara RI Tahun 1945 (Bukti P3);Fotokopi UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, TambahanLembaran Negara RI Nomor 5076
LembaranNegara RI Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara RINomor 5079);UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 3400) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara RITahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078);UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 5076
Register : 02-01-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/HUM/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 — ANDRI SETYA NUGRAHA., DKK VS MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;
190 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1 P/HUM/2019Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15/7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)(selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan,Mahkamah Agung oberwenang: b.
Register : 15-09-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 15-01-2015
Putusan PA MAMUJU Nomor 199/Pdt.G/2014/PA.Mmj. Tanggal 23 Oktober 2014 — Penggugat
Tergugat23
12 — 9
12 — 9
widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid9050130 rtlchfcs 1af2afs24alang 1025 ltrchfcs0 f2fs24lang1033langfe 1033cgridlangnp1033langfenp1033 rtlchfcs1 afOafs26 ItrchfcsO fOfs26langOlangfe1033langnpOinsrsid9050130 PUTUSANpar pard ltrparqc li0ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid285588 rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO fOlangOlangfe 1033langnpOinsrsid9050130charrsid285588 Nomor : 5076/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlgpar pard Itrparqc li0ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid14185943
li0ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid285588 rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO fOlangOlangfe 1033langnpOinsrsid9050130charrsid285588 TENTANG DUDUK PERKARANYApar pard ltrparqj fi5701i0ri0s1360slmult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid285588 rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO fOlangOlangfe1033langnpOinsrsid9050130charrsid285588Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Oktober 2011 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5076
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 25-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2019 Tanggal 26 September 2019 — I. BPD PHRI DKI JAKARTA., II. PT. CENTRAL MEGA KENCANA VS GUBERNUR DKI JAKARTA;
342 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
342 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4958);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279).UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 1987 — 823
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Kedudukanhakim sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) mengatur,Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukankekuasaan kehakiman yang diatur dalam undangundang.
79Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,selanjutnya disebut UU Mk), Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076
Tahun1945,UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076
Register : 18-02-2013 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2013 Tanggal 20 Nopember 2014 — WISNU WIBOWO, DKK VS MENTERI TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI RI;
138 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)dinyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang : menguji peraturanHalaman 8 dari 61 halaman.
Putusan Nomor 13 P/HUM201313.14.15.16.17.18.19.20.2A;Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5076)(BuktiP2.A);Foto kopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4958)(BuktiP2.B);Foto kopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang
Register : 26-01-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 — WESLY SILALAHI, SH., MKn VS KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI;
156 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturanperundangundangan di bawah undangundang atas alasanbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yangberlaku;Pasal 20 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076),selanjutnya disebut UU KK menyatakan:Mahkamah Agung berwenang:b.
Register : 26-09-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Ptk Tanggal 22 Maret 2017 — IR. JANE ELISABETH WUYSANG, MT
lawan
1.FATMAH
2.H. SUMARGI
3.MEGAWATI SUSANTI NGADIMIN
4.WILLIAM LAHMUDIN
5.NATALIA
6.LENSIDA LAHMUDIN
7.VERY LAHMUDIN
8.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
128 — 19
128 — 19
SHM NO.5076/tahun 2012, Nama Pemegang Hak : FATMAHTanggal 28 Mei 2012, SU No. 02868/Tanjung Hulu/2012 Tanggal 1Mei 2012 dengan Luas 248 M2.3. SHM NO.5077/tahun 2012, Nama Pemegang Hak : FATMAHTanggal 28 Mei 2012, SU No. 02869/Tanjung Hulu/2012 Tanggal 1Mei 2012 dengan Luas 345 M2.4.4. SHM NO.5078/tahun 2012, Nama Pemegang Hak : FATMAHTanggal 28 Mei 2012, SU No. 02870/Tanjung Hulu/2012 Tanggal 1Mei 2012 dengan Luas 234 M2. 5.5.
Foto copy Sertifikat Hak Milik No.5076 atas nama Ny. Fatmah, diberi tandabukti T.l & Ik3 ;4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.5077 atas nama Ny. Fatmah, diberi tandabukti T.l & Ik4 ;5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.5078 atas nama Ny. Fatmah, diberi tandabukti T.1 & Ik5 ;6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.5079 atas nama Ny. Fatmah, diberi tandabukti T.1 & IL6 ;7.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 2029 — 1055
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
putusannya bersifat final untuk menguji undangundangterhadap UndangUndang Dasar...Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk:a. menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, ....Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076
Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076);5. AMAR PUTUSANMengadili,1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;2.
Register : 05-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2018 Tanggal 7 Mei 2018 — JOHN BINSAR SIMALANGO (KETUA DEWAN PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) GATEWAY AHMAD YANI BANDUNG) VS PRESIDEN RI;
144 — 769 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 769 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturanperundangundangan di bawah undangundang atas alasanbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yangberlaku;Pasal 20 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076),selanjutnya disebut UU KK menyatakan:Mahkamah Agung berwenang:b.
Putus : 01-12-2008 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 629/Pdt.G/2008/PN.SBY Tanggal 1 Desember 2008 —
28 — 7
28 — 7
5078 6071/Bbtn/2005,101005 32 ALIM Babatan/ 097 4144SUTRISNO Wiyung34 5079 6072/Bbtn/2005,101005 335 ALIM Babatan/ 098 4144SUTRISNO Wiyung35 5080 6073/Bbtn/2005,101005 360 ALIM Babatan/ 099 4144SUTRISNO Wiyung36 5081 6074/Bbtn/2005,101005 360 ALIM Babatan/ O100 4144SUTRISNO Wiyung37 5082 6075/Bbtn/2005,101005 475 ALIM Babatan/ O101 4144SUTRISNO Wiyung38 5074 6067/Bbtn/2005,101005 264 ALIM Babatan/ O101a 4144SUTRISNO Wiyung39 5075 6068/Bbtn/2005,101005 250 ALIM Babatan/ O101b 4144SUTRISNO Wiyung40 5076
Bbtn/2005,101005 32 JALIM Babatan/ 097 4144SUTRISNO Wiyung34 5079 6072/Bbtn/2005,101005 335 JALIM Babatan/ 098 4144SUTRISNO Wiyung35 5080 6073/Bbtn/2005,101005 360 JALIM Babatan/ 099 4144SUTRISNO Wiyung36 5081 6074/Bbtn/2005,101005 360 JALIM Babatan/ 0100 4144SUTRISNO Wiyung37 5082 6075/Bbtn/2005,101005 475 JALIM Babatan/ O101 4144SUTRISNO Wiyung38 5074 6067/Bbtn/2005,101005 264 JALIM Babatan/ O101la 4144SUTRISNO Wiyung39 5075 6068/Bbtn/2005,101005 250 JALIM Babatan/ O101b 4144SUTRISNO Wiyung40 5076
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 Tahun 2013 1360 — 467
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), sertaPasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076
Register : 02-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2020 Tanggal 6 Agustus 2020 — SUPRIYONO VS KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI;
475 — 605 — Berkekuatan Hukum Tetap
475 — 605 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keduaatas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), menyatakanMahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundangundangan di bawah undangundang terhadap undangundang;2.4 Serta Pasal 20 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5076
Putus : 26-09-2019 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2019 Tanggal 26 September 2019 — TM LUTHFI YAZID, S.H., LL.M., CIL., CLI., Dkk VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI RISET,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
272 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
272 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
A ayat (1) UndangUndangD 1945menyatakan:Mahkamah Agung berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi,menguji peraturan perundangundangan di bawah UndangUndang terhadap undangundang dan mempunyai wewenanglainnya yang diberikan oleh UndangUndang;Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diaturkembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076