Ditemukan 562 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : india indi indah indra induk indik indin indil indit indis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 987 K/Pid/2010
Tanggal 2 Juni 2010 — DRS. JUHAL SIAHAAN
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menyangkut DPRD harusmengacu kepada konstitusi, karena sudah diatur secara tegas olehkonstitusi; Judex Facti tidak boleh menyimpangi konstitusi dalam kaitannyadengan penerapan Pasal 146 KUHP ini ; UUD 1945 adalah sumber hukumtertinggi dalam sistem perundangundangan Negara Republik Indonesia,tidak boleh disimpangi oleh UndangUndang, apalagi oleh doktrin danpendapat ahli.Apabila dilihat dari sejarah penyusunan KUHP, maka KUHP kita sekarangini adalah berasal dari Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie
    ,yang mulai berlaku untuk semua golongan penduduk di Indonesia padatahun 1918, dan kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesiaberdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 diberlakukan dengan mengubahWetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie menjadi nama Wetboekvan Strafrecht yang dapat disebut dengan Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP).Jadi berdasarkan sejarah dibuatnya KUHP tersebut, jelas bahwa KUHPdibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang sudah barang tentu isinyadisesuaikan pula antara lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 24-06-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 K/Pid/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — RAMADHAN GUMILAR Alias GUGUM Bin (alm) SAININ
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2000, Sebagai normahukum tertinggi peraturan perundangundangan dibawah UUD harusmengikuti norma yang mengikat pada UUD 1945;Bahwa Judex Facti memutus Terdakwa bersalah melakukan tindakpidana Pembunuhan Berencana dan Penganiyaan Berat denganmengacu pada dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yangmendakwa Terdakwa dengan Pasal 340 KUHP;Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama KUHP adalah aturanhukum yang dibuat pada zaman Kolonial atau dahulu yang dikenalsebagai Wetboek van straftrecht voor Nederland Indie
Pengadilan PN TAIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-11-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN TAIS Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Tas
Tanggal 8 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.MERY SUSANTI, SH
2.NELLY, S.H
Terdakwa:
OGI RIANDOLA Alias OGIK Bin Alm. EFENDI
88 — 28
  • dapat dipertanggung jawabkan sebagaisubyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 12-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 128/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : HERRY Diwakili Oleh : ANDY WIJAYA SH dan Rekan
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Palembang) Cq. Kejaksaan Negeri Palembang Cq. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Palembang
Terbanding/Turut Tergugat I : HENDRA
Terbanding/Turut Tergugat II : Mahmud Anang Jahri
Terbanding/Turut Tergugat III : Yosa Bin Nangcik
166 — 55
  • Hal.Putusan Nomor 128/PDT/2021/PTPLGmelindungi hak milik sebagaimana hukum perdata melindungi hak milikyang telah diuraikan dimuka;Sebagai materialisasi perlindungan hukum Pidana terhadap hak milik,Wvs memasukan masalanh Vermogendelicten (Kejahatan ataupelanggaran mengenai kekayaan orang) sebagai perbuatan dilarangmenurut Wetboek van Strafrecht.Berdasarkan azas Konkordantie (Concordantie Beginsel) Wetboek vanSrafrecht Belanda diberlakukan Hindia Belanda dan menjadi Wetboekvan Strafrecht voor Nerdherlands Indie
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-08-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 163/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN DAARUSSA'ADAH CIGANJUR Diwakili oleh H. ABDUL CHOLID, BA.
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM EL-SYIFA JAKARTA. Diwakili oleh AHMAD YASIR FAUZI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Intervensi:
1.Sabenih Bin Saleh
2.Komang Hadi Wiharja, ST.
224 — 479
  • Putusan Nomor: 163/G/2019/PTUNJKTJepang menduduki seluruh wilayah Indonesia yangmenyelenggarakan Pemerintahan di wilayah Indonesia adalahPemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan sebutan HetGouvernement Van Neder landsch Indie,26. Bahwa tanah bekas Eigendom Verponding Nomor : 8280 yangmenjadi tanah negara berdasarkan ketentuan UndangUndangNomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Partikelir, adalahtecatat atas nama Het Gouvernement Van Neder landsch Indie;27.
    yang objeknya 7.000 M2 atas namaSaleh Bin Derahman, yang letak objek tanahnya terletak diRT.005/RW.06, Kelurahan Ciganjur; Tanah milik adat C Nomor : 1735 Ciganjur persil 17 S.II luas960 M2 yang objeknya seluas 1.000 M2 dan persil 27 a D.IIluas 7.950 M2 yang objeknya seluas 8.000 M2 atas namaSaleh Bin Derahman, yang letak objek tanahnya terletak diRT.005/RW.06, Kelurahan Ciganjur;Bahwa ternyata terbukti Tanah Negara Bekas EigendomVerponding Nomor 8280 atas nama Het Gouvernement VanNeder landsch Indie
    Sedangkan petanya berada di Kantor Dinas Perumahan PemdaDKI, tidak ada di Kantor Kelurahan Ciganjur ;Bahwa sepengetahuan Saksi di Kantor Kelurahan Ciganjur tidak pernahada salinan atau fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah tentangtanah bekas eigendom 8280 atas nama Het Gouvernement Van Nederlandsch Indie dari tanah negara di lingkungan Kelurahan Ciganjur yangditerbitkan tahun 1980 oleh Kantor Agraria Jakara Selatan, yang adahanya surat yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan;Bahwa Saksi tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-04-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1902 K/Pid/2010
Tanggal 27 April 2011 — H. SUKARMAN AGUS
60 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan, secara turuntemurun diwariskan pada beberapa sistem hukum di negara lain, termasukInggris dalam lingkungan Common Law, dan Prancis sebagai salah satu negarapenting pada sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law);Di Indonesia, Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dominan merupakanduplikasi Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie yang pada dasarnyasama dengan KUHP Belanda (W.v.S).
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 07-04-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Tgt
Tanggal 7 April 2015 — -AKSAN DALLE Als SA’DANG Bin DALLE
42 — 9
  • dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona atau kesalahansubjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa su byekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pengadilan PN TAIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-11-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PN TAIS Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Tas
Tanggal 8 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.MERY SUSANTI, SH
2.NELLY, S.H
Terdakwa:
WAHYU ATIQO PUTRA Alias WAHYU Bin MAERAN SALINI
113 — 33
  • dapat dipertanggung jawabkan sebagaisubyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-12-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Desember 2013 — PT. KERETA API (PERSERO) Divisi Regional I Sumatera Utara-Aceh , dk vs SULTAN DELI, dalam hal ini diwakili oleh PEMANGKU SULTAN DELI¬ TENGKU HAMDY OSMAN DELIKHAN AL-HAJ, GELAR TENGKU RAJAMUDA DELI
200 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indie, dimana Nv. Deli SpoorwegMaatschappij (Nv. DSM) dan sesuai dengan Perjanjian Kontrak tertanggal 1Maret 1912 Tergugat , Il dan III berkewajiban untuk mengembalikan tanahtersebut karena telah habis masa kontraknya, dan apabila tidak lagi digunakansesuail dengan peruntukannya, kepada Penggugat;Bahwa meskipun masa waktu pemakaian tanah objek perkara telahberakhir pada tahun 2002 dan peruntukannya juga tidak untuk kepentigan Nv.Deli Spoorweg Maatschappij (Nv. DSM) sekarang PT.
Pengadilan PT PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-05-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PT PADANG Nomor 44/PDT/2019/PTPDG.
Tanggal 2 Mei 2019 — H. BASRIZAL KOTO, dkk. Melawan : PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO),
117 — 54
  • Dasar hukum Gronkaart sendiriberasal dari Staatsblad Van Nederlandsch Indie Tahun 1890 No. 55 tentangAgrarische Wet dan Nomor 118 tentang 118 tentang Agrische Besluit, yangmana dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa semua yangdianggap sebagai tanah negara yang digunakan dengan suatu fungsitertentu dapat dibuktikan dengan Grondkaart;DASAR KEPEMILIKAN TANAH PEMBANDING I YANG BERASALDARI EIGENDOM VERPONDINGNomor' 1529/Seb Nomr 1650/SebADALAHPALSU &TIDAK BENAR.6.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 11-12-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 250/Pid.B/2014/PN.Tgt
Tanggal 11 Desember 2014 — -MUHAMMAD WAWAN Bin DAHLAN
51 — 6
  • dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 07-09-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 229/PDT/2016/PT MKS
Tanggal 28 Nopember 2016 — Pembanding/Tergugat : ADRIANA, Ahli Waris BULU PUANG,dkk
Terbanding/Penggugat : AGUSTINA SONDOK LANGI'
33 — 14
  • Agrarische Wet (Staatsblad 1870 No.55) sebagai yang termuat dalam pasal51Wet p de Staatsinrichting van Nederlands Indie (Staatsblad 1925 No.447)dan ketentuan dalam ayatayat lainnya dari pasal itu;2. a. Domeinverklaring tersebut dalam pasal 1 Agrarisch Besluit(Staatsblad1870 No.118);Hal 21 dari 39 hal No.229/PDT/2016b. Algemene Domeinverklaring tersebut dalamStaatsblad 1875 No.119A;c. Domeinverklaring untuk Sumatera tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad1874 No.94f;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK vs. PELCIK RASITA SITEPU, DKK
216 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa status tanahyang diberikan ijin untuk terbitnya SIPPT adalah tanah Eigendom 15550tertulis atas nama Government Van Nedherlandsch Indie seluas 15.445M2 ( TIl Inv4a);Bahwa pada tanggal 14 Mei 1998 melalui suratnya dengan No.1.711.52/341/31/SIPPT 1998 Kantor Wilayah BPN DKI Jakartamemberikan rekomendasi untuk SIPPT seluas 18.175 M2 di JalanPramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat atas namaTergugat Il Intervensi.
    Dalam rekomendasi tersebut dinyatakanbahwa status tanah yang diberikan ijin untuk terbitnya SIPPT adalahtanah Eigendom 15550 tertulis atas nama Government VanNedherlandsch Indie seluas 15.445 M2( T.II Inv6) ;Bahwa pada Bulan Maret 2009 melalui surat No.01/BTW/III/2009Tergugat Il Intervensi mengajukan permohonan pernerbitan SIPPTkepada Gubernur DKI cq Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKIJakarta (T.II Inv9 );Bahwa Kepala Dinas Tata Ruang melalui surat No.225/1.711.534tanggal 20 April 2009 kepada Tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 12-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA., II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO;
314 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Soemadipradja dan Romli Atmasasmita dalambuku Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, sebagai berikut:Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalamperaturan perundangundangan Indonesia, pertama kalinyatermuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunanKUHP dibuat berdasarkan Wetboek van straftrecht voorNederlandsch Indie, yang Hukum Pidana itu sendiri;2.6.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 31-01-2019 — Putus : 26-04-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 18/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 26 April 2019 — Pembanding/Penggugat III : WELMINA INGAMITA MBALU Diwakili Oleh : HENHANY K NGGEBU, SH
Pembanding/Penggugat I : DAVID MBALU Diwakili Oleh : HENHANY K NGGEBU, SH
Pembanding/Penggugat IV : GERTOREDA MALELAK MBALU Diwakili Oleh : HENHANY K NGGEBU, SH
Pembanding/Penggugat II : GERSON MBALU Diwakili Oleh : HENHANY K NGGEBU, SH
Terbanding/Tergugat V : MIKSAR SEUK
Terbanding/Tergugat III : MARIANA ADU SEUK
Terbanding/Tergugat XVIII : TAROCI SOPA
Terbanding/Tergugat I : ANGKELINA SEUK
Terbanding/Tergugat XVI : ALBERT HANAS
Terbanding/Tergugat XIV : SAMUEL SEUK
Terbanding/Tergugat XII : GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA GPDI MARANATHA LAKI
Terbanding/Tergugat X : ABRAHAM DAE
Terbanding/Tergugat VIII : MARKUS SOPA
Terbanding/Tergugat VI : JOKSON SEUK
Terbanding/Tergugat IV : ARIFIN SEUK
Terbanding/Tergugat XIX : ELISABET SOPA
Terbanding/Tergugat II : DORTIA SEUK
Terbanding/Tergugat XVII : JON HANAS
Terbanding/Tergugat XV : MAKLON PAH
Terbanding/Tergugat XIII : PEM
94 — 72
  • Bukti Pemb. 1, yaitu :Foto copy Surat AFSCHRIFT, No. 22 EXRTACT UIT HAIPEGISTER DER BESLUITEN VAN DEN GOUVORNOURGENERAL VAN NETHERLANDS INDIE, BUITENZONG, 13April 1877 (Petikan dari Daftar Surat Keputusan GubernurDjenderal Hindia Belanda, Buitenzong, 13 April 1877, Nomor :22) ;2. Bukti Pemb. 2 yaitu :Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 14-07-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 134/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat:
FERRY SUTIAWAN KOSASIH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
Intervensi:
PT. Retnus Utama (diwakili oleh Jack Iskandar)
923 — 1124
  • dari fotokopi);Kohir Eigendom Verponding No.5725 atas namaGouvernement Van Nederlansch Indie. (Fotokopi darifotokopi);Halaman 61 dari 79 halaman Putusan Nomor: 134/G/2020/PTUNJKT.27. Bukti T.Il.Intv24b:28. Bukti T.Il.Intv24c:Terjemahan Resmi Kohir Eigendom Verponding No.5725atas nama Gouvernement Van Nederlansch Indie.(Fotokopi dari fotokopi);Meet Brief Eigendom Eigendom Verponding No.5725.(Fotokopi dari fotokopi);29. Bukti T.ll.Intv24d: Terjemahan Resmi Meet Brief Eigendom Verponding30.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Waris
Putus : 09-10-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 333/PDT.G/2014/PN.JK.TIM
Tanggal 9 Oktober 2014 — YAYAT SUDRAJAT LAWAN 1.PEMERINTAH R.I. Cq.KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I
138 — 19
  • kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagiandalam pokok perkara a quo, baik secara explisit maupun inplisit.2.Bahwa Tergugat Il menolak seluruh dalildalil yang diajukan Penggugat, kecualiyang secara tegastegas diakuinya.Hal 16 dari 43 Putusan Perdata No.333/Pdt.G/2013/PN.Jkt Tim3.Bahwa tanah obyek gugatan yaitu Eigendom Verponding Nomor 6497, Nomor6498, Nomor 6499 yang dipecah menjadi Eigendom Verponding Nomor 8850 danNomor 8851 sesuai dokumen yang ada, tercatat atas nama GOUVERNEMENTVAN NEDERLANDSCH INDIE
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 12-06-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 07/G/2014/PTUN.Dps
Tanggal 4 Nopember 2014 — Penggugat I :
- HJ. MARSITI
Penggugat II :
- SITI SUMARSIH
Penggugat III :
- LILIK WAHYUNI IDRAWATI, SH
Penggugat IV :
- NANIK RAMAYANI ERAWATI
Penggugat VV :
- LINA INDRA DEWI, SE
Tergugat :
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
Tergugat II Intervensi :
- KEPALA DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
76 — 24
  • Bukti TIL INT07Gubernur atau Bupati/Walikota (setelah dicocokkanternyata sesuai dengan fotocopy) ; Uittreksel uit het Register der Besluiten van denGouverneur Generaal van Nedherlandsch Indie No. 28,29 sten Mei 1927 ( disertai terjemahan dan peta ) tentangKutipan...Kutipan dari daftar putusanputusan dari GubernurJenderal Hindia Belanda (setelah dicocokkan ternyatasesuai dengan aslinya) ; Keputusan Menteri Pertanian No.821/KptsII/UM/II/1982,tanggal 10 November 1982 (Disertai Peta Provinsi Bali)tentang
Pengadilan PN TAIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-11-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN TAIS Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Tas
Tanggal 8 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.SARI PRILIYANA, S.H.
2.DODI YANSAH PUTRA, S.H.
Terdakwa:
ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD Bin MUKTAR
98 — 26
  • dapat dipertanggung jawabkan sebagaisubyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan PT PALANGKARAYA
Register : 16-10-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 52/PDT/2017/PT PLK
Tanggal 5 Desember 2017 —
95 — 58
  • Agrarische Wet (S.187055) sebagai yang termuat dalam Pasal 51 Wetop de Siaatsinrichting van Nederlands Indie. (S.1925447) danketentuan dalam ayatayat lainnya dari pasal itu ;2.e.