Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN MUARA BULIAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-09-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN.Mbn
Tanggal 26 Mei 2015 — HENDRI Als FRENGKI Bin YUSSULAIMAN;
68 — 5
  • kasih Narkotikajenis shabu untuk terdakwa pakai sendiri;Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannnyaserta berjanji tidak akan mengulangi lagi perouatan yang melawan hukum;Menimbang, bahwa selain keterangan saksisaksi dan keterangan paraterdakwa diatas turut juga diajukan bukti surat berupa : Keterangan PengujianNomor : PM.01.06.89.12.14.2312 Tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkanoleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi yang dibuat danditanda tangani oleh Manajer Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-04-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 881 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 2 April 2015 — ABSON MAENGGA
102 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa Abson Maengga selaku pelaksana pekerjaan untuk pembangunanJembatan Sungai Saliru dan Jembatan Sungai Sanguala sebenarnya telah dilakukansesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, yang dimulai dari pelaksanaantender, kKemudian pekerjaan pembuatan pembangunan jembatan jembatan serta tatacara pembayaran, begitupun dalam perkembangan pekerjaan pembangunanJembatan Sungai Saliru dan Jembatan Sungai Sanguala hingga sampai pada bagianakhir pekerjaan ada dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 26-10-2015 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1531 K/Pdt/2013
Tanggal 26 Oktober 2015 — KOPERASI BANGUN MITRA vs. PT.TUNJUK LANGIT SEJAHTERA (TLS), dkk
435 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa konversi adalah Penyerahan Kebun sekaligus pengalihan hutangdari koperasi kepada petani plasma dengan terlebih dahulu dilakukanPenilaian Tekhnis oleh TIM Terpadu dari Pemerintah Daerah KabupatenBatang Hari berdasarkan PERDA Kabupaten Batang Hari Nomor 21Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan PembangunanPengembangan dan Pembinaan Perkebunan Kelapa Sawit PolaKemitraan Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA)(vide bukti P.57) dan SK Dirjenbun Nomor 11/KB.740/SK DjBun/03.94tentang
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2014 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 90/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 31 Maret 2015 — MANSURIADY, selaku Direktur Utama PT. MASRA INDAH PERMAI Melawan 1.1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh 3.3. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
74 — 11
  • Pase, Desa Tanjong Baroh, Kecamatan Samudera,Kabupaten Aceh Utara dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yangdibuat oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Banjirdan BadanBadan Sungai Wilayah II dan diketahui Kepala Dinas Pengairan Aceh ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/TI3 yaitu berupa Laporan HasilPemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Nomor 029.28/ALHPK/2013 tanggal23 Agustus 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana alam PekerjaanPerkuatan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 63/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr
Tanggal 19 Maret 2015 — RAMDAN YUSUF, ST.,SE., Bin YUSUF
72 — 7
  • anggaran 2012 (DAK Pendidikan DasarLuncuran 2011) dan pelaksanaan tugas PPHP bertanggung jawab keKepala Dinas Pendidikan Kab.Nunukan Drs.NIZARUDDIN ;Bahwa saksi tidak memeijliki sertifikat keahlian panitia / pejabatpenerima hasil pekerjaan ;Bahwa saksi pernah mengikuti Pelatihan pengadaan barang dan jasapemerintah di Kampus STAIN Samarinda pada tahun 2010 namunSaksi tidak dinyatakan lulus dan hanya mendapat surat keteranganpernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan Jasa ;Bahwa untuk kualifikasi tekhnis
    Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis terkait.)
    Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkanoleh Bank atau lembaga keuangan Non Bank.10) Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.e Bahwa benar sebagian dokumen memang tidak ada pada kelengkapanSPPLS seperti:1) Salinan SPD.Memang tidak ada dilampiran kelengkapan SPPLS yang diserahkan kepada Saksi tetapi ada di bagian keuangan Dinas pendidikan sehinggaSaksi tidak mencontren (tanda ada dokumen) di format PenelitianKelengkapan Dokumen SPP.2) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis
    Nunukan Nomor : 821.2 / SK50 / BKDDIII / X / 2011 tangal26 oktober 2011 dan kemudian dilantik pada 2011 berdasarkan Suratpernyataan pelantikan Nomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011tanggal 27 Oktober 2011 serta Surat pernyataan menduduki jabatannomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011 tanggal 27 Oktober2011 ;e Bahwa Tugas Pokok terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasaranapendidikan dasar dan TK/PAUD adalah membantu Kepala BiddangSarana dan Prasarana menyiapkan bahan perumusan, bahankebijakan tekhnis
    Menghimpun,mempelaajari dan menelaah serta mengola peraturanperundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tekhnis serta datadengan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.10.11.12.13.14.15.16.Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi sarana dan prasaranapendidikan dasar dan TK/PAUD sebagai pedoman dan acuan kerja.Menyiapkan bahan perimusan penetapan kebijakan operasionalpenyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar danTK/PAUD.Menyiapkan bahan perumusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2009 — Upload : 05-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37PK/PIDSUS/2008
Tanggal 14 Mei 2009 — Drs. H. MANSYUR T,M.Pd bin TAPPADUNG ; Drs. H. MUHAMMAD HALIL IBRAHIM alias HALIL bin H. IBRAHIM
62 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kesalahanadministrasi namun dapat dibenarkan oleh Hukum Administrasi Negarayang dikenal dengan FREIES ERMESSEN (Discretionary power), di manakesalahan yang dapat ditimpahkan kepada Terdakwa merupakan kesalahanyang bersifat administrasi yang termasuk ruang lingkup Hukum AdministrasiNegara dan sanksinya adalah pertanggungjawaban yang bersifatadministrasi belaka bukan pertanggungjawaban pidana sebab sesuaiketentuan huruf P lampiran Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNo.004/K/2004 (16.01.2004) tentang petunjuk tekhnis
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Waris
Putus : 23-09-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN MAUMERE Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.MMR
Tanggal 23 September 2014 — - SITI NURAMH MELAWAN H. ZAENUL HAQ, DKK
116 — 58
  • Dengan demikian kami sangat berkeberatan dan menolak jikaPenggugat menempatkan nama Desa Wairhabi sematamata sebagaipersoalan tekhnis kekeliruan pengetikan;Bahwa mengenai syarat formil gugatan telah banyak YurisprudensiMahkamah Agung menegaskan melalui kaidahkaidah hokum anima lain :e Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomar : 1149 K/Sip/19751741976 dengan kakian hokum : Oleh keno swat simenyebut denganjelas letak tanah sengketa, dapat ciiterima atas alas an Obscuur Libel;e Bahwa selain doktrin hokum dalam
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 16 Mei 2016 — SYEHUL ANWAR, S.Sos., MM ; KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
54 — 7
  • Bahwa sesuai petunjuk tekhnis Pengembangan tebu di Kab. Sampang Dinas Kehutanandan Perkebunan Kab.
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-01-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 26-10-2011
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 09/Pid.B/2011/PN.BS
Tanggal 9 Juni 2011 — MICHELIA EKA PUTRI, S.Pi Pgl. MICE
139 — 21
  • Dodong Bin Zoebiruntuk memalsukan tanda tangan Ketua UPK, Ketua Forum MANdan tanda tangan terdakwa sendiri bahkan menggunakan sliptersebut padahal terdakwa mengetahui tanda tangan yang adaitu. adalah palsu') merupakan perbuatan melawan hukum karenamelanggar pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat danberdasarkan Petunjuk Tekhnis Operasional PNPM ( PTO) sertaStandar Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam KhususKelompok Perempuan (SPP)Unit Penggelola Kegiatan (UPK)sungai tarab BAB I Prinsip Dan Aturan
    sebanyak Rp.288.769.185 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuhratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan lima rupiah)yang merupakan uang pengembalian SPP yang disetor kelompokyang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekeningpengembalian SPP pada BPR Balerong Bunta, untuk di gunakansaksi Afri Joni Zoebir untuk berjudi dan keperluan lainnya,adalah perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan denganpasal 3 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang KeuanganNegara dan bertentangan dengan Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 15-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 276/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Maret 2017 — ALOY RACHMAT;DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
204 — 123
  • (Fotokopi sesuai dengan asili);Salinan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara NomorPER03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis PelaksanaanLelang (Pasal 14). (Fotokopi dari fotokopi);bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya, Tergugattelah mengajukan bukti berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikansebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T1 sampai dengan T17, adalahsebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-05-2011 — Upload : 16-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2475 K/Pdt/2010
Tanggal 10 Mei 2011 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bea & Cukai Cq. Direktorat Jenderal Bea & Cukai Kantor Wilayah XI Jawa Timur Cq. Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai Tipe A 2 Juanda VS UNISERVE TRADING & FORWARDING PTE.LTD, DK
136 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak memenuhi persyaratan impor dari instansi tekhnis ;2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabilauntuk barang tersebut telah diajukan PIB dan telah dilakukanpemeriksaan fisik barang ;Bahwa atas barangbarang yang dikirim oleh Penggugat tersebut,importir atau pemilik barang belum pernah mengajukan PIB (PemberitahuanImpor Barang) ;Dengan demikian atas barang yang dikirim olen Penggugat yangberupa silver (perak butiran) yang ternyata tidak sesuai dengan pesanankarena salah
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 13-06-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 213/PDT/2012/PT MKS
Tanggal 24 Juli 2012 — Pembanding/Penggugat : M. Yusuf Buro Diwakili Oleh : H. Harla Ratda, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : Dra. Asni Mangina Apt
Terbanding/Tergugat : H. Achmad Ridha, SH
Terbanding/Tergugat : Hudaya
Terbanding/Tergugat : Direksi PTP Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I Burau
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu
43 — 75
  • sengketa II(Pong Kulambu), dimana terjadi perbedaan angka luas dalam BukuTanah seluas + 21,037,5 M2 sedangkan di dalam lampiran GambarSituasi adalah + 4.1037 M2 (angka 4 berobah menjadi angka 2).Bahwa sebagai bukti dari keberadaan bukti surat TI, Il, IIl2 berupaSertifikat Hak Milik No. 7 Tahun 1977 atas nama Pangiu Mangina BAadalah cacat dimana luas di dalam Gambar Situasi adalah seluas +155.700 M2, namun setelah dihitung luas dari SHM tersebut yangsesungguhnya adalah 163.750 M2.Bahwa didalam system tekhnis
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum Pencurian
Putus : 24-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 364/Pid.B/2016/PN.Rhl
Tanggal 24 Oktober 2016 — RIDWAN SITINJAK Alias JONJANG JPU : MARULITUA J SITANGGANG SH
36 — 38
  • lebihkurang Rp.220.000.000, (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) hinggaRp.240.000.000, (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur diatas dinyatakanterpenuhi;Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain adalah sesuatu barang/benda itu selurunnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Pengadilan PN CIAMIS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PN CIAMIS Nomor 23/PDT.G/2016/PN CMS
Tanggal 10 Agustus 2017 — AYO SAHYO LAWAN PT. Bank DANAMON Tbk. DSP PANGANDARAN DKK
98 — 10
  • Oleh karenanya, Tergugat selaku Penjualsekaligus Kreditur yang beritikad baik dan Tergugat Ill selaku Pembeliyang beritikad baik haruslah dilindungi hakhak dan kepentingankepentingannya secara hukum (Vide Petunjuk Mahkamah Agungsebagaimana Buku Il Pedoman Tekhnis Adminstrasi dan PeradilanPerdata Umum dan Perdata Khusus mahkamah Agung RI hal. 100lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlakutidak dapat dibatalkan).Berdasarkan fakta hukum sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat diatas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-04-2006 — Upload : 16-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2297K/PID/2005
Tanggal 19 April 2006 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI TANJUNG PlNANG vs. Drs. ASEP NANA SURYANA
75 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sari & Co secara bertahap yaitu :Uang muka sebesar Rp.193.204.216,MC sebesar Rp.415.477.899,MC II sebesar Rp.329.879.513,MC IIl sebesar Rp. 49.397.980,Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kembali maupunmelakukan opname fisik dilapangan secara tekhnis back up datayang diajukan kontraktor sebagai persyaratan pencairan danadengan hasil pekerjaan fisik dilapangan Terdakwa hanya melihatsecara kasat mata hasil pekerjaan dilapangan padahal menurutketentuan Pasalpasal 67 ayat (1) Keppres Nomor : 16 Tahun1994
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-01-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 04/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Maret 2017 — M.GUSSEYN UMAR, SH.FCBArb CS >< PT.BUKIT DARMO PROPERTY TBK
273 — 166
  • Satrio, yang dihadirkan oleh Penggugat samasekali tidak dipertimbangkan.Hal ini dapat dilihatdalam pertimbangan putusan para Tergugathalaman 100 paragraf terakhir dikutip, sbb:Menimbang bahwa Notulen Rapat tanggal 01 Mei 2010 olehPemohon ditolak sebagai amandemen atas SPK dengan alasanbahwa notulen rapat sematamata merupakan catatancatatantentang halhal tekhnis lapangan yang dibicarakan pendapattersebut ditunjang oleh pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon(Ir.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 23-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 6/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 27 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : ANDY SIMON
Terbanding/Tergugat : PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. di Jakarta Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan
63 — 30
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.Per.03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang Pasal 6ayat 5 poin e;5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15PBI/2012 Pasal ayat 26;6. Menyatakan status kredit Penggugat kepada Tergugat belum masukkategori bermasalah serta belum masuk kategori wanprestasi;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 17-03-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — MUHAMMAD RIJAL, SH VS BUPATI KOLAKA DAN ALFIYAN;
85 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangdisaksikan sekurangkurangnya 2 (dua) saksi dari masyarakat sekitar lokasitanah yang ketentuan tersebut tidaklan bertentangan dengan ketentuan yangHalaman 33 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah junctis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah maupun peraturan petunjuk tekhnis
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 19-04-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-06-2021
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 67-K/PM.III-12/AD/IV/2021
Tanggal 16 Juni 2021 — Oditur:
Andi Hermanto, S.H.
Terdakwa:
Eko Karnawan
78 — 59
  • Bahwa pada Juli 2016 Saksi mendapat jabatansebagai Daunit UP3M Lumajang yang memillikitanggung jawab yaitu. melaksanakan kegiatanGakkumplintatid dan pengawalan WIP, VIP TNI,Materiil maupun Personel Militer di wilayah HukumUP3M Lumajang yang secara tekhnis dibawahDenpom V/3 Malang dan secara Taktis dibawahHal 24 dari 60 hal Putusan Nomor 67K/ PM IIl12 / AD /1IV/ 2021Kodim 0821/Lumajang.Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November2020 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi berada dirumahnya dengan alamat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 12-02-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
SEPRINA GINTING
Tergugat:
YAYASAN WESTIN DAMENLOU
68 — 21
  • Bahwa selain itu, pada bagian pedoman tekhnis peradilan di lingkunganPengadilan Hubungan Industrial ditentukan bahwa serikat pekerja / serikatburuh dan organisasi pengusaha yang terdaftar dapat bertindak sebagaikuasa hukum di PHI untuk mewakili anggotanya (pasal 87 UndangundangHalaman 9 dari 41 Putusan Nomor : 44/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PSTNo.2 tahun 2004) merupakan ketentuan khusus (/ex specialis) danmemberi /egal standing kepada Pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruhdan Organisasi Pengusaha untuk