"Agrarische Wet" (Saatsblad 1870 No. 55), sebagai yang termuat dalam pasal 51"Wet op de Saatsinrichting van Nederlands Indie" (SQaatsblad 1925 No. 447) danketentuan dalam ayatayat lainnya dari pasal itu;2. a. "Domienverklaring tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit " (Staatsblad 1870No. 118);b. "Algemene Domienverklaring" tersebut dalam Saatsblad 1875 No. 119A;c. "Domienverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1 dari Saatsblad 1874No. 94f;d.

untuk meminta keterangan yangjelas mengenai status tanah yang dihuni oleh para Penggugat;2) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yangdikeluarkan oleh Tergugat (d/n Kantor Agraria Kotamadya Bogor)tertanggal 2081984 maka secara resmi dinyatakan status tanah a quoadalah persil (tanah) hak EIGENDOM Perp.Nomor 150 sebatas namaHet Gouvernements Van Nederlandsch Indie, jadi bukan asset TNIAngkatan Darat;3) Bahwa dengan status tanah a quo maka para Penggugat maju kepadatahap selanjutnya yaitu

Kereta ApiIndonesia (Persero);Bahwa mengenai grondkaart, Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional / DeputiBidang HakHak atas tanah kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Barat No. 570.323594D.III tanggal 29 Oktober 1992, menegaskanbahwa :Halaman 6 dari 108 Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2020/PT SBY Tanah grondkaart SS di atas tanah hak eigendom atas nama HetGouvernement van Nederlandsch Indie sudah diperuntukan bagi kepentinganSS sekarang Perumka (PT.

Raja Wonokromo 72, Wonokromo, Surabaya atas namaHartanto Harto tertanggal 12 Oktober 1971);Bukti T/PR7 (Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 K/Kelurahan Wonokromo, Surabaya atas nama pemegang hak HartantoHarto, Gambar Situasi Nomor 219 tanggal 8 Maret 1977);Bukti T.T.1 (Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1/Kelurahan Wonokromo,atas nama HARTANTO HARTO);Bukti T.T.9 (Eigendom Verponding No. 10577, Eigenaar : GouvernementVan Ned Indie);terlinat adanya perbedaan letak tanah yang termuat di dalam

Bahwa hingga kemudian dialihnkan kepada Tergugat VII, sejak semula tanahdan bangunan Objek Gugatan secara fisik dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Hibah dari Christen Vrouwenbond In Indonesie dahulu bernamaAfdeling Nederlandsch Indie Van Den Nederlandschen Vrouwenbond TotVerhooging VanMet Zedelijk Bewustzijn sebagaimana yang sesuai danHalaman 37 dari 165 Hal Putusan Nomor 654/PDT/2017/PT.DKIternyata dalam Akta Hibah Nomor 11, tanggal 451984 (empat bulan Meitahun seribu sembilan ratus delapan puluh

EKSEPSIKURANG PIHAK.29.30.Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Objek Sengketa dalam GugatanPerbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat adalah bidang tanahyang berasal dari tanah bekas Eigendom Verponding No. 19766 atas namaDeTe Batavia Gevestigde Vereeniging Afdeling Nederiandsch Indie Van DenNederlandschen Vrouwenbond Tot Verhooging Van Het Zedelijk Bewustzijn,terletak di Jalan Menteng Raya Nomor 37, Kelurahan Kebon Sirih, KecamatanMenteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus loukota

Tahun1979 tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh NegaraBahwa terhadap tanah a quo ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknyayaitu Yayasan lkatan Wanita Kristen Indonesia (YIWKI) dan katan WanitaKristen Indonesia (IWKI) dengan dasar masingmasing mengaku selakupenerus dariChristen Vrouwendbond In Indonesia (Perkumpulan WanitaKristen Indonesia)dimana Christen Vrouwendbond tersebut sebelumnyaHalaman 42 dari 165 Hal Putusan Nomor 654/PDT/2017/PT.DKI31.32.33.adalah Afdeling Nederlandsch Indie

Verponding No. 19766 atasnama De Te Batavia Gevestigde Vereeniging Afdeling Nederlandsch IndieVan Den Nederlandschen Vrouwenbond Tot Verhooging Van Met ZedelijkBewusizijn, terletak di Jalan Menteng Raya Nomor 37, Kelurahan Kebon Sirih,Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta:Bahwa faktanya, secara fisik sejak semula tanah dan bangunan Objel Gugatandikuasai oleh Tergugat berdasarkan Hibah dari Christen VrouwenbondIniIndonesie dahulu bernama Afdeling Nederlandsch Indie

Put Perkara No : 246/Pid.Sus/2014/PN.TGsubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahanindividual: Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaituTerdakwa

Indie, dimana Nv. Deli SpoorwegMaatschappij (Nv. DSM) dan sesuai dengan Perjanjian Kontrak tertanggal 1Maret 1912 Tergugat , I dan fll berkewajiban untuk mengembalikan tanahtersebut karena telah habis masa kontraknya, dan apabila tidak lagi digunakansesuai dengan peruntukannya, kepada Penggugat ;17.Bahwa meskipun masa waktu pemakaian tanah objek perkara telah berakhirpada tahun 2002 dan peruntukannya juga tidak untuk kepentigan Nv. DeliSpoonveg Maatschappij (Nv. DSM) sekarang PT.

Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam pasal ini sejatinyamerupakan terjemahan dari unsur Hij die dalam naskah asli wetboek vanstrafrecht voor Nederlandsch Indie. Unsur ini menunjuk pada subyek hukumyang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta padadirinya tidak terdapat keadaankeadaan yang menghapuskan pidana atasperbuatan pidana yang dilakukannya.

Pengembelian Eigendom TanahTanah Partikelir menjadi tanahGouvernement van Nederlandsch Indie dimulai tahun 1913 dandiumumkan dalam Statblad 1913 Nomor 73 sedangkan Penghapusantanah Partikelir oleh Pemerintah RI terjadi tahun 1958 (UndangUndangNomor 1/1958);3.

Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945,Pasal1 :Segala Badanbadan Negara dan Peraturanperaturanyang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesiapada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakanyang baru menurut Undang Undang Dasar masihberlaku asal saja tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar tersebutPasal 2 : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945;c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan HukumPidana, dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voorNetherlands Indie

menjadi Wetboek van strafrecht (WvS), yangkemudian dikenal dengan nama Kitab Undang Undang HukumPidana;Voor Netherland Indie = untuk Hindia Belanda aturan hukum iniberlaku untuk di property perusahaan Hindia Belanda tidak berlakubagi kebenaran hukum negara The Kingdom of Netherland;d) Dekrit Presiden 5 juli 1950 Kembali ke dasar negara Pancasila danUUD 45 *;Secara Jelas dan tegas, proklamasi dan Peraturan Presiden, DekritPresiden 5 Juli 1959 memberikan amanat setelah Pancasila dan UUD45 disahkan

II jelaskansecara rinci ;Bahwa pada awalnya, perusahaan kereta api N.V Deli SpoorwegMaatscappij (DSM) sebagai bagian dari perusahaan kereta api swasta milikBelanda yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara yang tergabung dalamVereniging Van Nederlands Indische Spoor en Tramweg Maatschappij ataudisebut juga Verenigde Spoorwegbedrijft (VS) disamping keberadaanPerusahaan Kereta Api milik Pemerintah Belanda yang disebut StaatsSpoorwegen (SS), memperoleh tanahtanah tersebut dari GovernmentNederland Indie

secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

Deputi Bidang Hak Atas Tanahmenjelaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat sebagai berikut : 11.1.11.3.Tanah Grondkaart SS di atas tanah hak eigendom atasnama Het Gouvernement van Nederlandsch Indie sudahdiperuntukkan bagi kepentingan SS sekarang Perumka(PT. KAI (Persero)); Mengenai tanah Perumka sekarang PT.

Tah Tjong Kit (Djamin) (Surat BPNKanwil DKI Jakarta tertanggal 14 April 1994), yang bunyinya dapatdikutip sebagai berikut:Sehubungan degan surat Saudara tanggal 3 Januari 1994 perihal tersebutdiatas, dengan ini kami beritahukan bahwa sejaktanggal 13 Mei1930,Eigendom Verponding Nomor 6418 Akta Nomor 696, tercatat atas namaGouvernement VanNederlandsh Indie, kemudian setelah menjadiPemerintahan Negara Republik Indonesia, tanah dimaksud menjadi tanahyang langsung dikuasai oleh Negara; 13.Bahwa Surat

Bahwa sejak tanggal 13 Mei 1930 Tanah E.V. 6418 telah hapus danberubah menjadi tanah Gouvernment Van Nederlandsh Indie, yangkemudian setelah kemerdekaan menjadi tanah yang dikuasailangsung oleh Pemerintahan Negara Republik Indonesia ataumenjadi Tanah Negara, sehingga ahli waris Djamin dan KoeroeAlimoedin dan/atau Yayasan AlDjamien maupun Penggugat TidakBerhak lagi atas Tanah E.V. 6418, yang terbukti dengan :Hal. 87 dari 238 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Sel.a.

Tah Tjong Kit (Djamin) (Selanjutnya disebutsebagai Surat BPN Kanwil DKI Jakarta tertanggal 14 April 1994),yang bunyinya dapat dikutip sebagai berikut:Sehubungan degan surat Saudara tanggal 3 Januari 1994 perihaltersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa sejak tanggal 13Mei 1930, Eigendom Verponding Nomor 6418 AktaNomor 696,tercatat atas nama Gouvernement Van Nederlandsh Indie, kKemudiansetelahmenjadiPemerintahan Negara Republik Indonesia,tanahdimaksud menjadi tanah yang langsung dikuasai

yang terletak dipinggir jalan Raya PasarMinggu, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, yangdahulunya disebut dengan Tanah Kalibata, tertulis atas nama KoeroeAlimoedin, petani yang meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1853,ahli waris Almarhum Djamien, pribumi yang meninggal dunia padatanggal 28 Juli1851 di Cililitan Batavia) berdasarkan isi keteranganSurat BPN Kanwil DKI Jakarta tertanggal 14 April 1994, pada tanggal13 Mei 1930 telah hapus dan menjadi Tanah Gouvernement VanNederlandsh Indie

dilakukannyasecara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dantidak ada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

MASKAPAI INDIE;2. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2003 ibu GRIET PATRASTARANDUNG bertindak untuk atas diri sendiri dan atas namaIbu H.A. ASIA MOCHTAR memberikan kuasa kepada M. ISHAKKALIA;3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2005 M. ISHAK KALIAmemberikan pengalihan kuasa kepada H. ABDUL WAHID PMberdasarkan Akta Pengalihan Kuasa No. 36, dibuat dihadapanHalaman 24 dari Halaman 76 Putusan Praperadilan No. 98/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel. an Abdul WahidNotaris H.M.

AFDAL GAZALI, S.H. untuk mengurus beberapalokasi tanah termasuk di Jalan Samratulangi No. 10 MentengJakarta Pusat dengan dasar alas hak E.V No.13491 NV.MASKAPAI INDIE yang sudah menjadi warkah SHM No.98/Menteng atas nama BONAFACIUS HUTAGALUNG;4.

Foto copy Scan Eigendom Verponding E. 150 atas nama Nji Mas SitiAminah atau Nji Mas Entjeh alias Osah/ John Hendry van Blommestein/ NvBlomkring/Nederlands Indie, diberi tanda T.713.12. Foto copy Surat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Notaris RofiuddinS.H., M.KN. atas nama Tergugat VI (Irfan) Nomor : 06 tertanggal 15 Agustus2018, diberi tanda T.714.Bukti bukti T.71, sampai dengan T.714.

Bahwa berdasarkan informasi dari Bank Indonesia tentangpemberlakuan mata uang di republik Indonesia yaitu pada tahun 1851dipakai mata uang Gulden yang berlogo huruf f, pada masa pendudukanjepang tahun 19431944 disebut sen,50bertandatangan tersebut bisa dipandang selaku saksi sipadan atau saksibatas;Menimbang, bahwa surat keterangan tanggal 4 Juni 1936 (T.A.B.II.2) dapatMajelis Simpulkan bahwa surat keterangan tanggal 4 Juni 1936 (T.A.B.II.2) adalahakta dibawah tangan ditulis di atas segel VAN NED INDIE

Staatsblad van Nederlndsch Indie Nomor 159 tahun 1940 tanggal 24September 1940 (Lembaran Negara Hindia Belanda) yang diterjemahkantanggal 26 Januari 1981 tentang Batas Wilayah Pelabuhan, pemisahan wilayah Kepentingan Angkatan Laut.c.

Soenarto Soerodibroto dalam bukunya yang berjudulterjemahan dari Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undangundang Hukum Pidana(KUHP) dari jaman penjajahan Belanda di Indonesia (Nederlandsch Indie)mengemukanakan halhal sebagai berikut : = Kejahatan dalam pasal 335 KUHP ayat 1 ke1 KUHP dikatakan sudah sempurnaapabila sang obyek sudah merasa terpaksa melakukan yang dipaksakan olehpelaku ; = Paksaan secara melawan hukum tersebut dilakukan dengan kekerasan, atauancaman kekerasan atau dengan perbuatan lain

Bahwa Eigendom Verponding No. 6418 yang dijadikan dasar bagi Tergugatuntuk mengklaim tersebut, faktanya telah hapus sejak tanggal 13 Mei 1930 danmenjadi tanah milik Gouvemement Van Nederlandsh Indie dan setelahRepublik Indonesia merdeka tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasailangsung oleh Negara atau menjadi Tanah Negara, hal mana sesuai denganSurat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1116/1984 tertanggal 12 Desember1984 yang diterbitkan Kantor Agraria Daerah Khusus Ibukota Jakarta di JakartaSelatan