Bahwa PT MAJ tidak pernah memberikan pelatihan danbimbingan tekhnis tentang manajeman perkebunan9. Bahwa PT MAJ tidak pernah memberikan penjelasan tentangutang piutang terhadap kopbun Kelumpang Bersama10. Bahwa PT. MAJ tidak amanah sesuai janji dalam spk (SuratPerjanjian Kerjasama).11. Bahwa PT MAG tidak adil dengan konsep kemitraan dimana PTMAJ telah mendapatkan hasil kurang lebih 80 milyar (delapan puluhmilyar) sedangkan KopBun baru menerima dana talangan sebesarkurang lebih 3,6 miliar.12.

Selanjutnya sesuai dengan Pedoman Tekhnis Administrasi dan TekhnisPeradilan Perdata Buku Il Edisi tahun 2007 yang dikeluarkan olehMahkamah Agung, pada halaman 50 menentukan sebagai berikut:"1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeriberwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:C. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antaratergugat tergugat adalah sebagai yang berhutang danpenjaminnya."

Identifikasi kebutuhan tekhnis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, Pendidikan,danKesehatan yang diperlukan;11.

Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama dengan FK dan pelaku PNPM PPK lainnyayang bertujuan untuk membahas kemajuan kegiatan masalah masalah dan penyelesainnya;Pidana No. 19/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG Hal 55 dari 12456Membuat laporan bulanan kegiatan PNPM PPK ke tingkat PNPM PPK kabupaten dengantembusan kepada Camat;Melaksanakan pelaksanaan Tekhnis dan Administrasi;Melakukan pengawasandan evaluasi terhadap kinerja UPK dan TPK;Bersama FK memfasilitasi pelaksanaan MAD;Memantau dan/memfasilitasi kegiatan

kalaupun Majelis Hakim Banding memang dengan sengaja tidakmemeriksa dan mempertimbangkan sama sekali bukti tambahan yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Banding, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagaipelanggaran atas AsasAsas Umum Peradilan Tata Usaha Negara yangseharusnya dipatuhi hakim dalam memeriksa perkara, yaitu AsasImparsialitas (tidak memihak) dan Asas Kesempatan untuk membela diri(Audi et Alteram Partem), sebagaimana yang telah diatur dalamPedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis Peradilan Tata UsahaNegara, Buku Il, Edisi 2007, halaman 860, yang diterbitkan olehMahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2009:AB.

Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGUGT 12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor belawan dengan spesifikasitekhnik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture SiemensDetail Material Sesuai catalogue 3.60175 Belawan 2 Gas TurbineSiemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.60175 dan drawing3.6105309424/5153 Gas Turbine Siemens.2. Type gas Turbine adalah V 94.2.3.

PalBahwa dokumendokumen yang saksi tandatangani adalah LaporanKemajuan Pekerjaan Pelaksanaan dan CCO;Bahwa terdapat beberapa kegiatan dimana tugas saksi adalah selakukoordinator tekhnis dari paket pekerjaan tersebut.Bahwa mengenai Addendum yaitu permintaan dari Kontraktor pelaksanakepada Kepala Dinas bahwa kondisi dilapangan tidak sesuai denganperencanaan dan atas persetujuaan Kepala Dinas agar dibuatkanAddendum;Bahwa pada gambar rencana bangunan ditempatkan dilokasi yang datar,Kenyataan dilapangan

PalBahwa, saksi selaku koordinator tekhnis tidak melakukan penghitungananggaran biaya dalam addendum;Bahwa selaku koordinator tekhnis, saksi menyetujui menandatangani CCOyang mengurangi item pekerjaan bangunan utama karena berdasarkanhasil rapat evaluasi pekerjan, hasil pengukuran lapangan.

dalam mengelola pinjaman bergulir agar sesualdengan kebijakan dan ketentuan yang telah dibuat oleh LKM/BKM.Melakukan pengawasan / pemeriksaan terhadap seluruh kegiatanpengelolaan pinjaman bergulir baik di UPK maupun KSM;Bekerjasama dengan LKM / BKM, relawan dan perangkat desauntuk mensosialisasikan kegiatan pinjaman bergulir;Bekerjasama dengan relawan dan para perangkat kelurahan/desauntuk membantu pengumpulan angsuran pinjaman.Tanggungjawab pengawas sesuai dengan yang dituangkan dalampetunjuk tekhnis

Mitra Usaha Mandiri Desa Gondangmanisadalah sebagai berikut :a.Menerima, mengolah, mengidentifikasikan jenis pengaduan dariwarga masyarakat terhadap kinerja BKM;Menyampaikan kepada pengurus BKM untuk dilakukanmusyawarah penyelesaiannya terhadap pengaduan yangdisampaikan oleh warga masyarakat Desa Gondangmanis;Menyampaikan hasil musyawarah penyelesaiannya kepada wargamasyarakat pengadu;Membangun sikap dan perilaku masyarakat untuk membangunkepercayaan terhadap kinerja BKM.Sesuai dengan petunjuk tekhnis

persidangan.Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakanketerangannya tersebut benar dan sesuai dengan keterangan yang diberikandi persidangan.Bahwa r saksi sebagai Kepala Desa Gondangmanis Kecamatan BaeKabupaten Kudus periode tahun 20132019.Bahwa dalam struktur Kepengurusan BKM saksi menjabat sebagai DewanPenasehat dan Pengawas UPK dan BKM Mitra Usaha Mandiri DesaGondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sejak saksi menjabatsebagai kepala Desa Tahun 2007.Bahwa berdasarkan petunjuk tekhnis

mengelola pinjaman bergulir agar sesuaidengan kebijakan dan ketentuan yang telah dibuat oleh LKM/BKM.Melakukan pengawasan / pemeriksaan terhadap seluruh kegiatanpengelolaan pinjaman bergulir baik di UPK maupun KSM;Bekerjasama dengan LKM / BKM, relawan dan perangkat desa untukmensosialisasikan kegiatan pinjaman bergulir;Bekerjasama dengan relawan dan para perangkat kelurahan/desa untukmembantu pengumpulan angsuran pinjaman.Sedangkan tanggungjawab pengawas sesuai dengan yang dituangkan dalampetunjuk tekhnis

Saksi MUHAJIRINe Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepadapenyidik dan keterangannya benar semua ,;e Bahwa saksi tahu proyek sarana prasarana peningkatan kesehatanPuskesmas Rasanae Timur tahun 2009 karena saksi adalah sebagaitenaga tekhnis pada proyektersebut ; e Bahwa yang melibatkan saksi dalam proyek sarana prasaranapeningkatan kesehatan Puskesmas Rasanae Timur tahun 2009adalah Syafrudin,ST dan saksi bertugas membuat gambar perencanaan ,;Bahwa saksi tidak ingat ada berapa paket

Kwartet NineKonsultan dan saksi adalah sebagai tenaga tekhnis sedangkandirekturnya adalah Ir. Abdul Rasul ;Bahwa saksi sebagai konsultan perencana bukan atas perintah dariIr. Abdul Rasul selaku direktur CV. Kwartet Nine Konsultan melainkanatas perintah dariSyafrudin,ST ; Bahwa saksi tidak ada perjanjian antara Ir.

Ec WIDODO SURYANT ORO, MM, menerangkan sebagai berikut: Bahwa, benar Saksi bekerja di PNS (Pegawai Negeri Sipil) DinasPerdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya alamat JI.Arif RachmanHakim No.99 Surabaya No.Telp. (031) 5945343, dan Saksi bekerja sejaktanggal lupa bulan Juli 2013 dan menjabat sebagai Kepala Dinas (foto copySkep menyusul) dengan tugas dan tanggung jawab: menjalankan tugas danfungsi dinas tekhnis di bidang perdagangan dan perindustrian, sebagaimanadiatur dalam Perda Nomor.: 8 Tahun

persidangan telahdisumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa, benar Saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di DinasPerdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya alamat JI.Arif RachmanHakim No.99 Surabaya dan bekerja sejak tanggal lupa bulan DesemberTahun 1997 dan jabatan Saksi sekarang Kepala Bidang Promosi danPendaftaran Perusahaan (dasar legalitas Skep Walikota Surabaya/untukidentitas nomor Skep Saksi lupa) dan dengan tugas serta tanggung jawab:Pemrosesan Tekhnis

November 2014;

1112 06443yang dikeluarkan pada tanggal 07 November 2014;6 (enam) lembar yang dilegalisir Foto Copy Daftar Kuantitas dan HargaCV Marcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Rekapitulasi Harga CVMarcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Formulir RekapitulasiPerhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) CV Marcyan MoraMandiri tanggal 07 November 2014;5 (lima) lembar yang dilegalisir Foto Copy Spesifikasi Tekhnis

6451112 06443 yang dikeluarkan pada tanggal 07 November 2014;6 (enam) lembar yang dilegalisir Foto Copy Daftar Kuantitas danHarga CV Marcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Rekapitulasi Harga CVMarcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Formulir RekapitulasiPerhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) CV MarcyanMora Mandiri tanggal 07 November 2014;5 (lima) lembar yang dilegalisir Foto Copy Spesifikasi Tekhnis

Syahriani, MSi. dan saat untuk Pelelangan penyediaAppraisal saat itu saksi juga sebagai Unit Spesifikasi Tekhnis (Unit ST).Bahwa Sepengetahuan saksi yang meminta untuk penyedia Appraisal adalah PanitiaP2T yang bersurat ke Kantor Pusat PT. Angkasa Pura I (Persero) di Jakarta. Pada saatdibentuk panitia pelelangan yang ditunjuk adalah sdr.

AKHMAD ZAENURI, S.Sossebagai ketua Panitia dikarenakan pada saat itu dia menjabat sebagai Kepala UnitPengadaan sehingga secara ex offlcio melekat karena jabatan sebagai panitia pengadaan.Bahwa sebagai Unit ST (Unit Spesifikasi Tekhnis) yang saksi lakukane Pada tanggal 11 Januari 2011 RKAP dari Kantor Pusat untuk pembebasan lahansebesar Rp. 250 Milyar dimana didalamnya sudah termasuk biaya operasional panitiaRp. 1,4 Milyar dan honor panitia sebesar Rp. 131.600.000, totalnya sebesar Rp.1.531.600.000

Syarat tekhnis pelaksanaan pekerjaan : Terdiri atas proposal tekhnis yang memuat pemahaman dan tanggapan ataskerangka acuan kerja ; Daftar tenaga ahli dan pendukung yang dilampiri dengan riwayat hidup (copysertifikat dan copy KTP yang bersangkutan) Pada pelaksanaan jasa konsultasi penilaian ini diperlukan tenaga ahli dibidangpenilaian dengan persyaratan terdaftar dalam MAPI/GAPI sebagai berikut : Tenaga ahli penilai Tim Leader (Penilai Senior Properti, Penilai Ahli Bisnis, AhliHukum) dan Volume pekerjaannnya

Hitungan tekhnis RAB/EE;c. Rencana Kerja dan syaratsyarat;d. Dokumen pengadaan Barang dan Jasa.Softcopy digunakan Panitia Pengadaan untuk di Upload di LPSEdalam rangka pelaksanaan proses lelang, sedangkan dokumenhardcopy digunakan kelengkapan dokumen.Bahwa saksi kenal dengan Sdra.

Seluma adalah sebesarRp.490.461.000, (empat ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluhsatu ribu rupiah); Bahwa produk yang dihasilkan atau yang dibuat oleh konsultan perencanaPerkara Nomor :92/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 74 dari 196 Halamanatas perencanaan kegiatan adalah :=" Gambar Rencana RAB EE" Spesifikasi tekhnis* Bill Of Quantity (BQ) Laporan Pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir.Bahwa setahu saksi pelaksanaan perencanaan atas kegiatan tersebut telahselesai sekira bulan September

Seluma, tidak pernahmeminta izin baik secara lisan maupun tertulis kepada saksi selaku KepalaDinas PU Kota Bengkulu baik secara pribadi maupun kedinasan;Bahwa prosedur penggunaan personil antar Kabupaten dan Kota baikdalam penugasan bidang pekerjaan sesuai dengan keahlian pegawai yangbersangkutan, sedangkan sesuai dengan prosedur yang benar adalahpemberian izin dan permintaan izin harus melalui Bupati atau Walikotasementara SKPD tekhnis hanya memberikan penelaahan dan saran sesuaibidang dan kompetensi

SelumaT.A.2013 tersebut adalah dilaksanakan dengan full EProc, dimanapengumuman dilaksanakan melalui website/ portal pengadaan nasional diLPSE, sedangkan proses pendaftaran, pemasukan dokumen penawaran dansistem evaluasi dilaksanakan menggunakan LPSE, dimana berdasarkandokumen penawaran yang masuk selanjutnya dilakukan koreksi aritmatik,evaluasi administrasi, evaluasi tekhnis, dan evaluasi harga, biaya kemudiandilanjutkan dengan evaluasi isian dokumen kualifikasi, dimana perusahaanyang memenuhi syarat

( Kaur Kesra) Desa bagik PayungPerihal : Panggilan Dinaspoor cee ee ee ee eee ee ee ee ee ee ee Copy sesuai dengan aslinya Surat dari LembagaKetahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa BagikBuktiBukti8BuktiBukti10Bukti 11BuktiBukti13Bukti14BuktiT 7T T943Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok TimurNomor 01/LKMD/BGP/I/2011 tanggal 03 Januari 2011yang ditujukan kepada Kepala Desa Bagik Payungdengan Perihal : Tanggapan/Pernyataan oer eee ee Copy sesuai dengan aslinya Suratdari Manager Unit Pelayanan Tekhnis

Jasa Pemerintahyang selanjutnya disebut dengan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaanadalah layanan yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.Ayat 18: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrakadalah penanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) denganPenyedia atau pelaksana Swakelola.Bahwa setelah Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)menerima dokumen penawaran dan atau syarat lelang serta mengevaluasidokumen penawaran tekhnis

dengan penempatan di ProvinsiMaluku ;Bahwa ahli bekerja pada Kantor Dinas Energi Sumber Daya MineralProvinsi Maluku sejak januari 2017 sampai dengan sekarang denganJabatan sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba.Bahwa tugas dan wewenang ahli sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatanPimpinan Tinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di LingkunganDinas ESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunandan pelaksanaan kebijakan tekhnis

Gst.Bahwa setahu saksi proyek tersebut tidak 100% selesai karena kontrak telahdiputus;Bahwa setahu saksi ada kendala yang dialami Penggugat ketika mengerjakanRenovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional dan kendala tersebut tidaktermasuk dalam kontrak hanya bersifat non tekhnis;Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan proyek tersebut mulai pengerjaannya;Bahwa setahu saksi Proyek Pembangunan Renovasi Kios Tertutup PasarTradisional belum selesai dan juga belum diserah terimakan kepadaTergugat;Bahwa Proyek Pembangunan

Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 disebutkan Pasal 23 ayat 5 huruf c, selanjutnyaUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara didalamjuncto Pasal 87 ayat 4 huruf b dan didalam Pasal 250 huruf b disebutkan jugabahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat apabiladipidana dengan hukuman penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap dan terbitlan Peraturan Pemerintah BadanKepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk tekhnis

sembilan puluhenam ribu rupiah);17.Dengan Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut datas adalahmerupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKANjika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketasebagaimana Risalah Lelang Nomor 1602/2016 tertanggal 20 Septemberadalah telah sesuai telah sah dan tidak berntentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan denganalasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanaBukullPedoman Tekhnis

merujuk pada ketentuan Pasal 100 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011, maka kedudukan Keputusan Presiden a quo merupakan kebijakan Presidenyang dimaknai sebagai peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan UndangUndang atau Peraturan Pemerintah.4 Dengan demikian bahwa anggapan Para Pemohon yang menjadikan Pancasiladan UUD 1945 sebagai batu uji dalam pengujian Keputusan Presiden No. 3Tahun 1997 merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat karena kedudukanPancasila dan UUD 1945 bukan sebagai norma hukum tekhnis

Selanjutnya klarifikasi dan Negosiasi tekhnis dan biayaterakhir Aploud Berita Acara hasil pelelangan.Berita Acara hasil Pelelangan berkas hasil lelang diserahkan kembali keSatker PSPLP untuk diterbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang danJasa dan penandatanganan kontrak.Bahwa menurut saksi tidak ada melakukan klarifikasi terhadap PT.SantikaKusuma Agung sebagaimana yang tercantum didalam dokumenprakualifikasi dimana didalam dokumen PT.

Selanjutnya klarifikasi dan Negosiasi tekhnis dan biayaterakhir Aploud Berita Acara hasil pelelangan.Putusan Nomor : 106/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 37 dari 1154.Bahwa setelah di Upluoad Berita Acara hasil Pelelangan berkas hasil lelangdiserahkan kembali ke Sataker PSPLP untuk diterbitkan surat PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa dan penandatanganan kontrak.Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi terhadap alamat PT.SantikaKusuma Agung sebagaimana yang tercantum didalam dokumenprakualifikasi dimana