Ditemukan 4988 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipinang sipisang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 19-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
276 — 267
  • Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 7 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplinbagi:a.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-02-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 9 Februari 2016 — SUHANTORO, SE.Akt., MM. Bin MASHADI (TERDAKWA)
88 — 29
  • ., M.M.adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa tengah Nomor : 821.1/ 9231/ 1992tanggal 24 Nopember 1992 dan selanjutnya Terdakwa telah diangkat sebagaiKepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (PLTD) Kasda Kota Semarang sesuaidengan Petikan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 821.2/ 26/2014 tentang Pemberhentian, Pengangkatan/Penunjukkan Dalam JabatanStruktural Eselon Ill, IV, Dan V Di Lingkungan Pemerintah Kota
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 25 Maret 2015 — Drs. MUH. ARSAD, M.M. bin SEPPE
196 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan Pemohon Kasasi mengirimSMS kepada korban sebagai Bupati Kepulauan Selayar yang tidakmematuhi dan melaksanakan putusan PTUN yang telah memperolehkekuatan hukum tetap dan memenangkan Pemohon Kasasi /Terdakwa bahkan korban telah memberhentikan Pemohon Kasasisebagai Pegawai Negeri Sipil serta memberhentikan pembayaran gajiPembanding/Terdakwa sebagai hak seorang Pegawai Negeri Sipilyang harus dibayarkan oleh Negara.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
ROHANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
91 — 72
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;65Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 89/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
TRIE DESKA RUSMAN, S.T.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
107 — 71
  • Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Pegawai Negeri Sipilyang tersandung hukum pidana An. Drs. Sohardi Safri, MM Nip.19630913 198508 1 002 dkk sebanyak 25 (dua puluh lima) orangtermasuk Penggugat diundang rapat di ruang Bupati SelumaHalaman 39Putusan No.89/G/2019/PTUN.BKLyang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dengansurat undangan tanggal 28 Desember 2018. Berkoordinasi dengan pihakpihak terkait 1.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 06-11-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 08-01-2018
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 114– K / PM I-03 / AD / XI / 2017
Tanggal 14 Desember 2017 — Praka Hendriyanto Dachi
125 — 90
  • Bahwa pada saat Saksi6 dibangunkan tidak langsung berdiriuntuk keluar cafe melainkan masih keadaan mengantuk dan beradadi kursi, setelah kurang lebih 5 menit rasa ngantuk agak berkurang,Saksi6 menyusul keluar cafe, sesampainya di parkiran sepedamotor Saksi6 sudah tidak melihat Terdakwa atau kawan orang sipilyang samasama masuk ke cafe Platinum pada saat itu, yangSaksi6 lihat pada pada saat keluar dari dalam cafe Platinumsebelah kanan ada sekumpulan orang yang tidak Saksi6 kenalsedang cekcok mulut
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 39/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. SANUSI YAHYA, M.M
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
244 — 160
  • belumlah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku, oleh karena ituPENGGUGAT telah mengajukan kembali Upaya Banding kepadaGubernur Aceh selaku atasan TERGUGAT dengan Surat PENGGUGATNomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019 perihal Banding Terhadap SuratBupati Aceh Timur Nomor : 800/4952 tanggal 20 Juni 2019M/16 SyawalHalaman 3 dari 71 HalamanPutusan Perkara Nomor 39/G/2019/PTUN.BNA1440H perihal Penjelasan Terhadap Pengajuan Keberatan Saudara Ir.Sanusi, M.M Atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 02-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 181/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si
Tergugat:
Walikota Probolinggo
185 — 88
  • Pegawai Negeri Sipilyang tidak ditetapkan dalam suatu kelas jabatan/non job,akan kehilangan hak atas tunjangan Kkinerja danpendapatan lain yang sah;Berdasarkan Pasal 18 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwaJabatan ASN terdiri atas:a. Jabatan Administrasi;b. Jabatan Fungsional; danc. Jabatan PimpinanTinggi.Selanjutnya dalam Pasal 14 UndangUndang tersebutditentukan bahwa Jabatan Administrasi terdiri dari :a. Jabatan Administrator;b. Jabatan Pengawas; danc.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 54/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
EMI SULANI, S. Pd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
111 — 229
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA TANJUNG PANDAN Perdata Agama
Register : 28-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA TANJUNG PANDAN Nomor 0111/Pdt.P/2018/PA.TDN
Tanggal 26 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
18 — 8
  • Penduduk (KTP) atasnama pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon Ilyang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10)dan (P.11) serta keterangan 2 (dua) orang saksi dihadapan majelis hakim yangsaling bersesuaian yang menerangkan bahwa para pemohon telah memelukagama Islam dan calon anak angkatnya telah beragama Islam sebagaimanaagama orang tua kandungnya, sebagaimana Pasal 1 ayat 13 PeraturanPresiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Pendaftaran Sipilyang
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 24-09-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 22/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 14 Januari 2020 — Penggugat:
Nusirwan, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
292 — 119
  • Negara; Yang bunyinya adalah : Pasal 53 Ayat 1 : Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.Bertentangan dengan , Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 28-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019
Tanggal 20 Februari 2020 —
359 — 664
  • Menurut Pasal 89Ayat (1) KUHAP bahwa apabila suatu peristiwa pidanadilakukan secara bersamasama oleh orangorang sipilyang tunduk pada lingkungan Peradilan Umum dengananggota TNI yang tunduk pada Peradilan Militer, dalamtindak pidana seperti itu terdapat koneksi antar orang sipildan anggota TNI.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 58/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
CORNELIUS BERNARD ROBERT
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
208 — 304
  • 1974, begituHalaman 36 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMDpula diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undangundang No. 43Tahun 1999 serta Undangundang No. 5 Tahun 2014 danPeraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;Bahwa surat Kepala BKN tersebut ditindaklanjutidengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri No. 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 danKepala Badan Kepegawaian Negara No. 153 KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 22-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2018
Tanggal 4 April 2018 — Oditur:
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Roso
57 — 36
  • Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam rumahtersebut, Saksi menemukan 2 (dua) orang warga sipilyang tidak Saksi kenal dalam keadaan tangan di borgoldan satu orang lagi diamankan karena mencobamelakukan perlawanan.7.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 29-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH
Terdakwa:
Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI
139 — 28
  • yang telahdilakukannya.Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatasbila dihubungkan dengan pengertian pegawai negeri sebagaimanatermaktub dalam Pasal 1 butir 2 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa Drs.NURHASAN, MM dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA SOA SIO Perdata Agama Perceraian
Register : 03-05-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PA SOA SIO Nomor 81/Pdt.G/2016/PA.SS
Tanggal 19 Oktober 2016 — 2 pihak
21 — 15
  • nafkah bagi anaknya;Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya,menurut ketentuan hukum batasan pengertian seseorang dapat dianggapdewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik danmental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 15/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD RABIN, S.E., M.M.
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
139 — 45
  • dalildalil Penggugat pada angka13, 14, 15, dan 16 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, denganalasan sebagai berikut :a. bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dilingkungan Pemerintanh Kota Pangkalpinang dikarenakanPenggugat telah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidanadalam jabatan dan terhadap Penggugat telah ada putusan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);b. bahwa adanya aturan yang mengatur terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-04-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2264 K/Pdt/2012
Tanggal 30 April 2013 — LIM KWANG YAUW, DKK >< MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO, DKK
140 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan mendapatkan keterangan yang/dan menegaskan ketidakbenaranakta perkawinan dengan diperolehnya keterangan bahwa sebagaimana hasilpemeriksaan Kantor Catatan Sipil DuisoburgHomberg adalah benarbenarpalsu malah ditambahi dengan embelembel Petugas Pegawai Catatan Sipilyang menandatanganinya, yaitu Bapak Marsman pada tahun 1987 telahmemasuki usiapensiun dan tidak lagi membuat dan menandatangani akta diKantor Catatan Sipil (bukti P7);Bahwa ternyata bahwa pembuat akta tersebut, yaitu Bapak Marsman padatahun
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
SUBHAN, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
127 — 68
  • Bahwa kebijakan nasional terkaitdengan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipilyang telan dihukum pidana penjara karena melakukan tindakpidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut,tertuang dalam:a.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 63/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
H. M. NASIR B, Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
272 — 226
  • Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat,didasarkan atas adanya usulan dari Sekretaris Daerah KabupatenLombok Timur selaku Pejabat Yang Berwenang (PyB) sesuai NotaDinas Nomor:800/1777/ KPSDM/2019, tanggal 26 April 2019,Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;9.2.