Ditemukan 6228 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-03-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 03-04-2018
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 4/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN Tanggal 27 Maret 2018 — Drs. H. SULISTIANTO, MSi.,Cs VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
330 — 396
330 — 396
regulator, KPU Provinsi sebagai Suvervisi dan KPUD sebagaipelaksana, biasanya kesalahan itu terletak pada kesalahan penyelenggara padatingkat desa atau kecamatan (PPS, PPK) dalam menginterprestasi perintah atauaturan aturan PKPU RI dikarenakan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia(SDM); Bahwa, data pendukung untuk paslon ada dua yaitu Administrasi dan Verifikasifaktual imi yang dilakukan kedesadesa kepada pendukung yang telahmenyerahkan KTP; Bahwa, KPU Kabupaten tidak bisa membuat regulasi aturan tekhnis
Register : 26-02-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 173/Pid.B/2018/PN Dps Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
Ketut Yulia Wirasningrum,SH
Terdakwa:
Kade Citra Dewi
101 — 48
Ketut Yulia Wirasningrum,SH
Terdakwa:
Kade Citra Dewi
101 — 48
Bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB merupakandokumen penting, spesifikasi tekhnis dan pengadaannya ditetapkan olehPolri, BPKB berbentuk buku berukuran 17 x 12 cm, dengan lembar kulitberwarna Coklat tua dan tulisan hitam, serta dibubuhi Nomor BPKB ,BPKBterdiri atas 10 halaman dengan warna dasar coklat, untuk mencegahpemalsuan BPKB juga dilengkapi dengan tanda air dengan lambang Tribrata,benang pengaman (hologram) dan skener (hologram skener).
Register : 19-12-2014 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 914/Pdt.G/2014/PN Dps. Tanggal 24 Agustus 2015 — ADE CHAERANI NUR SAFITRI MELAWAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BALI RESORT & LEISURE (PT. BALI RESORT & LEISURE COMPANY);
166 — 91
166 — 91
Dalam Sidang Arbitrase di Singapore InternationalArbitration Centre, 4 September 2014, selanjutnya dibeeri tanda T23;Foto Copy sesuai dengan aslinya Putusan Perkara No. 658/Pdt.G/2014/PN.Dps, tanggal 9 April 2015, selanjutnya diberi tanda T24;Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor : 30311/1/IPPB/PMA/2014, tanggal 27 Oktober 2014, selanjutnyadiberi tanda T25;Foto copy (tanpa asli) yang diambil dari Internet berupa Petunjuk MahkamahAgung berkaitan dengan persoalan tekhnis
Register : 14-10-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 118/G/2020/PTUN.BDG Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
320 — 158
320 — 158
Sunadi secara pribadiHalaman 63 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDGsebagai wakif perseorangan, bukan atas nama lembaga ataubukan wakif lembaga;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasamelakukan wakaf dalam Pasal 8 tersebut di atas tidak harusdimaknai bahwa sang Wakif melakukan tindakan yang bersifattekhnis dalam mengurus halhal administratif terkait terbitnya IkrarWakaf dan tindakan tekhnis lainnya.
Register : 09-05-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 07-10-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 85/G/2014/PTUN.SBY. Tanggal 23 Oktober 2014 — PT. DARMO GREEN LAND MELAWAN WALIKOTA SURABAYA Sebagai Tergugat 1, KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA Sebagai Tergugat II, 3. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMERINTAH KOTA SURABAYA Tergugat III
141 — 86
141 — 86
misalnyapembongkaran, terhadap putusan yang inkracht maka pejabat Tata UsahaNegara tidak dapat lagi mengeluarkan putusan yang sama; e Bahwa, sebagaimana putusan No. 12/G/2013/PTUN.SBY. pada halaman 64alinia ke 1: Menimbang, bahwa dari alasan surat gugatan Penggugat padaangka 5 dan angka 6 secara tersirat bahwa fasilitas umum termasuk tempatkeberadaan pagar yang riilnya adalah tembok Bukti P16 gambar 5b belumdiserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya karena belum terpenuhinyasyarat administratif dan tekhnis
Register : 18-06-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 05-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 140/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 10 Desember 2015 — FELIPUS MANOGAR, dkk ; KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP)
111 — 38
111 — 38
Perhubungan RI Nomor KM 20 Tahun 2010 maka Pertibtar STIPtersebut telah cacat hukum dan tidak berlaku lagi;Halaman 66 dari 81 halaman Putusan Nomor :140/G/2015/PTUNJKTMenimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut diatasMajelis Hakim tidak sependapat oleh karena Pertibtar STIP Jakarta tersebutbelum pernah dicabut atau belum pernah diganti, meskipun Statuta STIPtersebut mengalami pergantian dan statuta dimaksud tidak cukup mengatursecara lengkap mengenai tata tertio taruna maka ketentuan tekhnis
Register : 21-01-2013 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 26/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM Tanggal 2 April 2014 — MUHAMAD ALI ALKAF Cs
Vs
EDY HARYANTO Cs
53 — 19
53 — 19
Secara hukum, Risalah Lelang, Nomor : 009/2012, Tanggai 27Januari 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat,oleh karena lelang yang dilaksanakan pada tanggai 27 Januari2012, baik dari segi administrasi maupun tekhnis pelaksanaannyatelah sesuai dengan ketentuan/peraturan hukum yang berlaku.Bahwa TERGUGAT Il menolak dan/atau tidak dapat menerima daliPARA PENGGUGAT (PENGGUGAT .
Register : 15-06-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 191 /Pid.B/2016/PN.Cjr Tanggal 31 Agustus 2016 — AHMID BIN SARMITA
55 — 21
55 — 21
untuk penunjang budidaya.Bahwa tugas dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam JawaBarat adalah:Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasipengeloaan kawasan Cagar Alam, suaka margasatwa, taman wisata alam,dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluarkawasan konservasi.pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dantaman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa lia didalam dan diluarkawasan konservasi.Kordinasi tekhnis
Register : 21-07-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PA PELAIHARI Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Plh Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
166 — 40
166 — 40
Rekonvensi padabagian petitum nomor 4 menuntut agar Penggugat Rekonvensi membayar biayaperkara ini;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara ini akan dipertimbangkankemudian pada bagian akhir pertimbangan putusan ini yaitu pada bagianKonvensi dan Rekonvensi;Gugatan Tergugat RekonvensiMenimbang, bahwa dalam repliknya/jawabannya Tergugat Rekonvensimenyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dengan itikad baik bersedia membagihartaharta bersama tersebut pada posita angka 2 jawaban TergugatRekonvensi dengan tekhnis
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Srl Tanggal 8 Maret 2017 — HAFIZ Bin H. M. TAHER;
427 — 79
427 — 79
perkebunan ;Bahwa perusahan perkebunan yang ada diwilayah Kabupaten Sarolangunada 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan. 36 (tiga puluh enam) perusahaanbergerak dibidang perkebunan sawit dan 1 (satu) perusahaan bergerakdibidang perkebunan karet luasan izinnya dari 30.000 sampai dengan200.000 Hektare, yang dikelola oleh masyarakat kurang lebih 50.000Hektare ;Bahwa untuk kegiatan perkebunan masyarakat secata finansial tidak ada,apabila kegiatan perkebunan nantinya sudah eksis dalam artian sudahdikelola secara tekhnis
Register : 29-01-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 20/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
DRS. SUMIRIN SANGSUDIARSO
Tergugat:
WALI KOTA ADMINISTRATIF KOTA JAKARTA PUSAT
Intervensi:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
194 — 243
DRS. SUMIRIN SANGSUDIARSO
Tergugat:
WALI KOTA ADMINISTRATIF KOTA JAKARTA PUSAT
Intervensi:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
194 — 243
Saksi telah menjelaskan Pak Sumirin tinggal di tempat itu sejak tahun1964 dan Pak Sumirin ditunjuk oleh Fakultas Tehknik Ambon, saksi tahu dariAyah saya dulu di Proyek Ambon itu, dan sebagai Kepala Proyek jadimenempati Rumah No. 41 A, setelah ayah saya menjadi Menteri Riset Nasionalitu tetap menempati disitu, beliau diberi rumah yang lain tidak mau;Halaman 50 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2020/PTUNJKTBahwa, ayah Saksi tinggal disitu yang saya tahu ayah sebagai Kepala Proyekdan secara tekhnis
Register : 15-10-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 66/G/2012/PTUN-MDN Tanggal 16 Januari 2013 — SYAMSUL BAHRI, ST : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANGSIDIMPUAN
166 — 90
166 — 90
jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaankesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa Juncto Pasal 20menyebutkan bahwa ayat (1) Pemeriksaan kemampuan sehat jasmanidan rohani secara menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan bagipasangan calon hanya dapat dilakukan oleh Tim Dokter PemeriksaKhusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit umum pemerintahberdasarkan rekomendesi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat ;ayat (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengacu kepada panduan tekhnis
Register : 02-01-2019 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 4/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI Tanggal 7 Juni 2018 — - TERDAKWA : RIDWAN Bin LABAI.
149 — 34
149 — 34
Pengadaan Komputer layar sentuh (Touch Screen) tahun2010 diawali dengan proses pelelangan dimana sebelumnya oleh PanitiaPengadaan telah disusun dan ditetapbkandokumen pelelangan umum pekerjaanpemasokan barang sebagai dasar acuan dalam mengikuti proses lelang,penyusunan dokumen penawaran dan kontrak, yang berisikan BAB InstruksiKepada Peserta lelang, BAB II Data Lelang, BAB III Syarat Umum Kontrak, BABIV Syarat Khusus Kontrak, BAB V Bentuk Surat Penawaran, jaminan danlampiran, BAB VI Spesifikasi Tekhnis
Putus : 28-06-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 956/Pdt.G/2017/PN.Sby Tanggal 28 Juni 2018 — JC. KRISJANTO WIDJAJA
melawan
PT. BANK JTrust INDONESIA, Tbk Dkk
174 — 58
174 — 58
*Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor:140/PDT.G/2016/PN.SMR halaman 62 dan 63, menyatakan:*"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya mengajukangugatan untuk mewakili
Register : 24-09-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum: AGUSTINA KRISTIANA DEKUANAN, SH. MH
Terdakwa: HERLINA YULIANA MALAIKOSA
332 — 231
332 — 231
pada tahun berikutnyadengan tetap membuat pertanggungjawaban penggunaanya.Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.3.HANS KAWA,S.PiBahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Sekolah pada SDNegeri Kopa Kab.Alor, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.BBahwa Jabatan saksi sekarang adalah Kasubbag Program, evaluasi danpelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang diangkat dengan SKBupati Alor sejak Desember 2016, dan selain itu saksi juga mendapat tugastambahan sebagai Anggota Tim Tekhnis
Register : 09-03-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Pps Tanggal 14 April 2020 — Penuntut Umum:
AGUNG TRI WAHYUDIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.RADIE Als SIANG Bin RAMANG Alm
2.NUNU Als TANDO Bin UNDIK
3.JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO
319 — 80
AGUNG TRI WAHYUDIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.RADIE Als SIANG Bin RAMANG Alm
2.NUNU Als TANDO Bin UNDIK
3.JUJON Als BAPAK ABEL Bin SUTARJO
319 — 80
Kalimantan Tengah yang kemudiandilimpahkan ke UPT KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI dan Ahli ditunjukKepala sesuai UPT KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI surat perintah tugastersebut diatas untuk melaksanakan tekhnis pengukuran dan penetapanvolume kayu bulat, kKeterangan sebagai Ahli dalam perkara yang ditanganioleh Polres Pulang Pisau.
Putus : 16-04-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 24/Pid. Sus/ TP.Korupsi/2013/PN.PTK. Tanggal 16 April 2014 — ABDUL HAMID BIN ABANG ABU BAKAR
46 — 19
46 — 19
sebagai pejabat Pelaksana teknisKegiatan (PPTK) di Dinas Pekerjaan Umum kabupaten melawi telahmelakukan beberapa perbuatan yang melawan hukum yaitu :1 Bahwa terdakwa telah melaksanakan kegiatan Pembangunanworkshop terlebihn dahulu di Dinas Pekerjaan Umum kabupatenMelalaw untuk anggaran tahun 2007 dan anggaran tahun 2008 ,dandilaksanakan sebelum proses lelangdilakukan ; 2.Bahwa terdakwa telah membebankan PPN sebesar 10 % atas hargaSatuan pembesian atas harga satuan pembesian pondasi dalamrencana tekhnis
Putus : 05-12-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 872 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 5 Desember 2012 — ABDULLAH
61 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
adanya perubahan pekerjaandan perubahan pelaksanaan pekerjaan ;Bahwa mengubah specifikasi pekerjaan tersebut adalah masukdalam lingkup perubahan kegiatan pekerjaan menurut pendapatsaya iya masuk sebagai perubahan kegiatan, namun untukmerubah specifikasi pekerjaaan yang selanjutnya tertuang dalamaddendum kontrak harus melalui syarat yakni harus adapermintaan secara tertulis dari rekanan yang ditujukan kepadaKuasa Pengguna Anggaran sehingga oleh Kuasa PenggunaAnggaran melakukan justifikasi secara tekhnis
Putus : 24-06-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 24 Juni 2015 — Drs. ONGGUNG SILABAN
67 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan Tim Crusing sehingga mengenyampingkan SK Nomor 44 tahun 2005karena SK ini dianggap menimbulkan masalah di lapangan yaitu dalam SKNomor 44 tidak menunjukkan atau tidak memiliki batas yang jelas, dansecara tekhnis sangat meragukan di lapangan, sehingga kemudian denganalasan tersebut Tim Crusing melakukan Overlay dengan menerapkanRegister Nomor 41 dan kemudian dibenarkan oleh Terdakwa dalam pemberian izin kepada sdr. Swanto Banjarnahor, padahal sesungguhnya alasanHal. 55 dari 60 hal. Put.
Register : 15-06-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 190 /Pid.B/2016/PN.Cjr Tanggal 31 Agustus 2016 — SUTARDIN BIN SAMAN
43 — 6
43 — 6
untuk penunjang budidaya.Bahwa tugas dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam JawaBarat adalah:Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasipengeloaan kawasan Cagar Alam, suaka margasatwa, taman wisata alam,dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluarkawasan konservasi.pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dantaman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa lia didalam dan diluarkawasan konservasi.Kordinasi tekhnis