Ditemukan 2017 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-09-2021 — Putus : 13-04-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tjp
Tanggal 13 April 2022 — Penggugat:
1.adham
2.HAMNAWATI RUSLI
3.REFRIATI
Tergugat:
1.YULINAR
2.FARIDAH
Turut Tergugat:
1.BUPATI LIMA PULUH KOTA
2.kerapatan adat nagari
3.yenni
4.mensisi
8520
  • Penggugat:
    1.adham
    2.HAMNAWATI RUSLI
    3.REFRIATI
    Tergugat:
    1.YULINAR
    2.FARIDAH
    Turut Tergugat:
    1.BUPATI LIMA PULUH KOTA
    2.kerapatan adat nagari
    3.yenni
    4.mensisi
Putus : 27-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/PID/2016
Tanggal 27 Juli 2018 — USRIZAL bin BAS KATIB Gelar SUTAN BAGINDO
9333 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 427 K/PID/2016Waris Suku Sikumbang Hilir yaitu Terdakwa Usrizal bin Bas Katib SutanBagindo dan Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim sebagaiDatuk/Panghulu suku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk yangdiketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Sibusuk AkmalDatuk Bagindo Malano, Panghulu Suku Sikumbang Hilir Rahmad Datuk BagindoSaid dan Monti Sikumbang H Djamalus Monti Sikumbang, menerangkan bahwaInyiek Sowang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Inyiek Padang Bonai
    dari kaum suku Sikumbang Hilir diKanagarian Padang Sibusuk dengan salah satu alat bukti (P.1) kebenaransebagai harta pusako tinggi adalah berupa dokumen Ranji Inyiek Sowang(Silsilah Keturunan) yang dibuat di Padang Sibusuk tanggal 01 Februari 2008oleh seolaholah Mamak Kepala Waris Suku Sikumbang Hilir Terdakwa Usrizalbin Bas Katib Sutan Bagindo dan Drs Rahmad, MM Datuk Bagindo Said binZayadi Halim sebagai Datuk/Panghulu suku Sikumbang Hilir di KanagarianPadang Sibusuk yang diketahui oleh Ketua Kerapatan
    No. 427 K/PID/2016Bagindo dan ditandatangani dan diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari(KAN) Padang Sibusuk Akmal Datuk Bagindo Malano, Panghulu SukuSikumbang Hilir Rahmad Datuk Bagindo Said dan Monti Sikumbang H DjamalusMonti Sikumbang tersebut dalam gugatan perkara perdata di Pengadilan NegeriSawahlunto dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Perkara Perdatadalam memutus perkara dalam Putusan Perkara Perdata Nomor03/Pdt.G/2008/PN.Swl tanggal 09 September 2008 tersebut, mengakibatkanSyafrialdi
    Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 25 Maret 2006, yang dibuat olehMamak Kepala Waris Suku Sikumbang Hilir, Usrizal Sutan Bagindo selakuPihak Pertama, yang diketahui dan dibenarkan oleh ahli waris pihak pertamadan salah satunya adalah Maridun Intan Sati serta turut menyetujui NinikMamak dan Tungganai Suku Sikumbang Hilir yang termasuk di dalamnyaRahmad Datuk Bagindo Said serta Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusukdan Wali Nagari Padang Sibusuk;26.
    Bahwa oleh karena dalam dakwaan, Ranji tahun 2008 yang dibuatTerdakwa tersebut dinilai palsu, akan tetapi Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan kepalsuannya, artinya ketidakbenaran Ranji tahun 2008 yangdibuat Terdakwa tersebut tidak jelas kriteria tidak benarnya berdasarkanbukti apa, karena dakwaan ketidakbenaran Ranji tahun 2008 tersebut hanyadidasarkan pada Ranji yang dibuat oleh pihak lawan tahun 1985 yangkebenarannya juga tidak dapat diuji, lebihlebin Ranji tahun 1985 tidakdisahkan/diketahui Kerapatan
Register : 24-03-2014 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Pin
Tanggal 17 April 2014 — MEK ALIH b/d ANAS, Dkk
514
  • Guna menghindari halhal yag tidak diharapkan dari persengketaan tersebut, maka kaumPenggugat telah meminta bantuan penyelesaiannya ke Kerapatan AdatNagari Gurun Panjang dalam bulan April 2012, namun belum memberikanhasil sebagaimana diharapkan.e Ironisnya setelah Kerapatan Adat Nagari Gurun Panjang mengakhiripersidangannya mengenai persengketaan ini pihak Rosman (anak pr Tipuk)/Tergugat 7 telah menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat 8 yangditandai dengan penebangan pohonpohon kelapa dan
Register : 16-11-2016 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Pnn
Tanggal 7 Juni 2017 — DJUNAR, dkk berlawanan dengan HENI YULIANI pgl ENI, dkk
11735
  • Foto copy Surat Kerapatan Adat nagari Pelangai (KAN) tanggal 21 Januari2016 Nomor 06/KANPEL/S.KEP/I/2016, diberitanda P.4 ;Foto copy Akta Jual Beli, diberitanda P.5 ;Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2015, diberi tanda P.6 ;Foto Copy kwitansi tanggal 16 Desember 2015, diberi tanda P.7 ;ONOFoto copy surat Kepala Kepolisian Sektor 2 X 11 AnamLingkung tertanggal19 Februari 20179. foto copy Surat Proces Verbal10.
    Adat Nagari Pelangai serta diketahui oleh 2 (Dua) OrangSaksi.Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat yang bertanda P.4berupa Foto copy Surat Kerapatan Adat nagari Pelangai (KAN) tanggal 21 Januari2016 Nomor O6/KANPEL/S.KEP/I/2016 yang menerangkan Kerapatan AdatNagari Pelangai telah memutuskan untuk memberikan persetujuan penguasaanatau memiliki tanah Objek Perkara kepada Penggugat Djunar dan terhadap suratBukti yang bertanda P.4 tersebut ditetapkan dan ditanda tangani oleh Ketua danSekretaris
    Kerapatan Adat Nagari Pelangai.Menimbang,bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengandemikian bukti P.1, P.2 , P.3, P.4 dan P.5 saling berkaitan dan bersesuaian satusama lainnya sehingganya merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat danmenentukan (volledig, bindende en beslissende, bewijskracht) dan dapat dijadikanbahan pembuktian dan pertimbangan Hukum dalam mengambil keputusan dalamPerkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat yang bertanda P.6berupa Foto Copy Surat
    Adat Nagari.Menimbang, bahwa jika ditelaah secara Hukum Adat Minang kabau yangberlaku pernyataan suatu kaum didalam suku terhadap Harta Pusaka TinggiKaumnya haruslah dinyatakan oleh seorang mamak Kepala Waris dan diketahuioleh Penghulu Pucuk suku serta seluruh anggota didalam kaumnya dan diketahuijuga oleh Kerapatan Adat nagari namun didalam Surat Bukti yang bertanda T.IT.llL2 dan TITIl.3 tersebut tidak diketahui oleh mamak kepala warisnya dan Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2016/
    Junar dan oleh karena tidak ada lagi anak perempuan yang akanmewarisi dari Objek perkara tersebut maka Tanah Objek Perkara dikuasai oleh Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Pnn Halaman 48 dari 56Penggugat Djunar hal ini bersesuaian dengan surat Bukti Penggugat yangbertanda P.1,P.2 tentang Penguasaan tanah Objek perkara oleh Penggugat Djunar .serta hal ini juga bersesuaian dengan surat Bukti yang bertanda P.4 yangmenerankang kerapatan Adat Nagari Pelangai telah menerbitkan surat
Register : 17-02-2016 — Putus : 26-08-2016 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pdp
Tanggal 26 Agustus 2016 — Penggugat - ERIZAL DT. PANDAK Tergugat - HJ. RASIMAH, DKK
13666
  • Majo Dirajo mengurus SuratsuratAlas Hak untuk mensertifikatkan seluruh tanah Objek Perkara pada tahun2006 tersebut, yang bersangkutan menyatakan dan menyampaikan kepadaKetua Kerapatan Adat Nagari Jaho (Masri Habib Dt. Majo Bosa) bahwaseluruh tanah tersebut tidak akan diperjualbelikan dan tidak akan dialihkandalam bentuk perobuatan hukum apapun kepada pihak lain yaitu kepadaorang di luar dari kaum atau suku yang bersangkutan;Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pdp.
    MajoDirajo itulah maka Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jaho bersediamenandatangani Suratsurat Alas Hak yang bersangkutan, sehingga padatahun 2006 diterbitkanlah sertifikat Hak Milik atas seluruh tanah ObjekPerkara oleh Tergugat X a.n Dhanny R. Cyssco Dt. Majo Dirajo;Hal ini telah Penggugat buktikan dalam perkara perdata Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN Pdp., yang telah diputus pada tanggal 7 Januari 2016 yakniketerangan Saksi Penggugat yaitu 1. Saksi MASRI HABIB (MASRI HABIBDT.
    Majo Dirajokepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Jaho sewaktu mengurus SuratsuratAlas Hak untuk pengurusan sertifikat Hak Milik atas seluruh tanah ObjekPerkara, maka Ninik Mamak pasukuan Sikumbang, Tim Peradilan Adat danPengurus Kerapatan Adat Nagari Jaho Kec.
    Pandak pernah mengajukankeberatan ke kantor BPN Tanah Datar; bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari, sewaktu itu Tergugat mau menjual tanahnya kepada pihak ketiga, waktu itu Kerapatan AdatNagari menyarankan kepada pihak Sikumbang untuk menjemputTergugat ke Duri dan dibawa pulang kampung untuk mencabut kembaliSurat Kuasanya, kalau tidak Penggugat akan menjalankan denganproses hukum, dan pada saat itu Tergugat tidak ada pulang kampung
    Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar tanggal10 April 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.X3;Fotocopy Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jaho Kecamatan X KotoKabupaten Tanah Datar tanggal 30 Maret 2015, telah disamakan denganaslinya diberi tanda T.X4;Fotocopy Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jaho Kecamatan X KotoKabupaten Tanah Datar tanggal 24 Maret 2015, telah disamakan denganaslinya diberi tanda T.X5;Fotocopy Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN
Register : 01-12-2009 — Putus : 28-12-2010 — Upload : 27-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 116/Pdt.G/2009/PN Pdg
Tanggal 28 Desember 2010 — AMRIS DARLIS CS melawan Thalib Glr. Sutan Marajo
10134
  • - Pembantah A (A.I, A.II, A.III) dan B (B1 s/d B.10) untuk sebagian ;- Menyatakan bahwa Pembantah - Pembantah A (A.I, A.II, A.III) dan B (B. 1 s/d B. 10) adalah Pembantah yang beriktikat baik ;- Menyatakan Pembantah A.I, A.II, A.III masing masing sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya ;- Menyatakan bantahan Pembantah adalah beralasan hukum yang sah dan berharga ;- Menyatakan Pembantah Pembantah B adalah selaku Penghulu dan orang tuo dan sebagai Ninik Mamak dalam Kerapatan
    ABU BAKAR SIDIK Gir.RAJO SUTAN, Umur 75 tahun suku Melayupekerjaan swasta alamat RT 3/RW 2 Koto Gadang Kel Bungus TimurKec Bungus Tl Kabung Kota Padang,dalam hal ini bertidak untukkepentingan tanah Ulayat Nagari,dan atas nama orang tuo sukumelayu serta selaku Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Bungus ;Selanjutnya disebut sebagai Pembantah B2;3.
    IIIdan B (B1 s/d B.10) untuk sebagian ; Menyatakan bahwa Pembantah Pembantah A (A.I, A.Il, A.IIl) dan B(B. 1 s/d B. 10) adalah Pembantah yang beriktikat baik ; Menyatakan Pembantah A., A.ll, A.IIl masing masing sebagaimamak kepala waris dalam kaumnya ; Menyatakan bantahan Pembantah adalah beralasan hukum yang sahdan berharga ; Menyatakan Pembantah Pembantah B adalah selaku Penghulu danorang tuo dan sebagai Ninik Mamak dalam Kerapatan AdatKenagarian Bungus adalah orang yang berhak mempertahankan danMenjaga
Putus : 15-03-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587 PK/Pdt/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — M. BE. DT. RANGKAYO BASA vs GADIS
2510 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebelumnya Penggugat telah berusaha menyampaikan persoalan inikepada Kerapatan Adat Nagari tapi selalu menemui jalan buntu, baikmelalui surat maupun dengan cara langsung menemui pihakpihakpetinggi Kerapatan Adat Nagari itu sendiri (Bukti P.9);.
    Bukti T.5, yaitu surat pernyataan dari Sawiyah tertanggal 24 April 1984;Bahwa terhadap bukti tersebut, perlu dipertanyakan siapa Sawiyahtersebut dan dalam persidangan Sawiyah tidak ada memberikankesaksiannya dan surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 24 April1984, tetapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) menandatangani tahun 2003;Bahwa Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri dapatmengenyampingkan suratsurat pernyataan dari orangorang tanpadidengar sebagai saksi menurut hukum (PN.
    Bahwa pada tahun 1990, anggota kaum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi pernah melaporkanTermohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi ke pihak kepolisian dengan laporanPengrusakan atas kuburan (pandam Pakuburan) milik kaum PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari(KAN) Tabek dan akhirnya KAN Nagari Tabek menyerahkanpermasalahan
Putus : 10-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PT PADANG Nomor 37/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 10 April 2019 — AMETRA melawan INDRA CATRI
2316
  • karena itu dijadikan sebagai pertimbanganPengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan,kecuali mengenai amar putusan pada angka 2 (dua), 3 (tiga),8 (delapan), 9(sembilan) dan 10 (sepuluh) Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa amar putusan Hakim Tingkat pertama pada angka 2(dua), yang mengabulkan tuntutan/petitum gugatan Penggugat, sekarangTerbanding pada angka 3 (tiga) yang meminta pengesahan terhadap suratpernyataan pelepasan hak tanah dari Kerapatan
    Adat Nagari Lubuk Basung danKerapatan Adat Nagari Geragahan, dan amar putusan Hakim Tingkat pertamapada angka 3 (tiga) yang mengabulkan tuntutan/petitum gugatan Penggugat,sekarang Terbanding pada angka 4 (empat) yang meminta agar Penggugat,sekarang Terbanding sah sebagai pihak yang diserahkan untuk mengelolatanah adat milik Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan AdatNagari Geragahan, seluas lebih kurang 12.000 M2 (dua belas ribu meter bujursangkar), terhadap tuntutan tersebut Pengadilan
Register : 24-06-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PT PADANG Nomor 121/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 22 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : DEIBEL EFFENDI GLR ST ISKANDAR Diwakili Oleh : DANIEL JUSARI S.H
Terbanding/Tergugat I : AFRIDA WATI Als UPIK
Terbanding/Tergugat II : YULMIATI
Terbanding/Tergugat III : GUSNAWIR ALS UJANG
Terbanding/Tergugat IV : RENO SUSANTI
Terbanding/Tergugat V : MAGDALENA
Terbanding/Tergugat VI : NAFRISON
Terbanding/Tergugat VII : MUNASRIL
Terbanding/Tergugat VIII : AFRISON Als KORI
11722
  • Nomor 121/PDT/2020/PT PDGmerugikan hakhak JuraiJurai yang lain yang juga mempunyai hak yangsama atas objek perkara.Bahwa seharusnya Judex Factie pada Pengadilan Negeri juga perlumempertimbangkan eksistensi dan kapasitas hukum Pembanding (DahuluPenggugat) sebagai Mamak Kepala Waris dari Bukti Surat P1 berupa RanjiSilsilah Keturunan Almarhumah Siti Banun, Suku Melayu, Kampung AlangLaweh, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang yang telah diakui dandisetujui oleh lembaga yang berwenang untuk itu yakni Kerapatan
    Selain itu tentang eksistensiPembanding (Dahulu Penggugat) sebagai Mamak Kepala Waris juga telahdiakui Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat resmi, yang manadapat dilinat dalam bukti P6 berupa Salinan resmi Kesimpulan PerkaraPerdata Adat Nomor 44/KAN/NNM.8.SK/2017 tertanggal 20 Juli 2016 ,yang mana lembagalembaga terkait secara langsung atau tidak langsungtelah melegitimasi eksistensi Pembanding (Dahulu Penggugat) sebagaiMamak Kepala Waris Keturunan Almarhumah Siti Banun, Suku Melayu,Kampung
    Waris Jurai Siti Inab, Ekor Waris Jurai Siti Itam.Bahwa permasalahan antara Pembanding (Dahulu Penggugat) selakuMamak Pusako/Mamak Kepala Waris dan selaku wakil dari Ekor WarisJurai Siti tam, Ekor Waris Jurai Siti Kalasun, dan Ekor Waris Jurai SitiInab dengan Para Terbanding (Dahulu Para Tergugat) selaku EkorWaris Jurai Siti Lela sudah diupayakan penyelesaiannya secara baikbaik dan kekeluargaan, bahkan sudah pernah pula Pembanding(Dahulu Penggugat) serahkan penyelesaiannya melalui Niniak Mamakpada Kerapatan
Register : 29-11-2019 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pps
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
ELBAR DIMANG
Tergugat:
1.WALTER SANDI
2.YAN TANDU
11662
  • Satu) buah bangunan penjaga gedung sarangwallet;12.Bahwa sebelumnya isteri dari bopk SARIMAN (Alm) pernah menunjukan suratperjanjian pinjam tanah untuk tempat berkebun dari Penggugat kepada Tergugat akan tetapi surat tersebut dirobek oleh Keponakan Tergugat dihadapan Isteri daribpk SARIMAN (Alm)13.Bahwa yang mendasari Perbuatan Tergugat tersebut tidak lepas dari peranDemang Kepala Adat Kahayan Hilir yang pada saat itu dijabat oleh Tergugat Il (YANTANDU) yang mana telah mengeluarkan Putusan Sidang Kerapatan
    MantirPerdamaian Let Adat Nomor:19/DKAWKKH/PP/V1/2011 tertanggal 24 Juni 2011yang pada pokoknya Memutuskan antara lain Menyatakan gugatan penggugatdapat diterima dan Menyatakan Tergugat tidak dapat diterima;14.Bahwa Kerapatan Mantir Adat Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, KabupatenPulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah setelah mengadakan rapat padaTanggal 03 Oktober 2012 yang juga dihadiri oleh Kepala Desa Buntoi sudahmenyurati Damang Kepala Adat Kahayan Hilir tersebut perihal Sanggahan atauPenolakan
    Tetapi Pihak Kabupaten mengarahkan supaya dibawa untukdiselesaikan di Pengadilan Negeri saja;16.Bahwa Tergugat dalam keterangannya waktu Sidang Kerapatan MantirPerdamaian Led Adat tanggal 20 Juni 2011 mengalaskan haknya atas kepemilikantanah adalah bahwa pada Tahun 1968 tergugat mengaku pernah berternak babi ditanah yang luasnya 20 (dua puluh) hektar dan tanah Penggugat termasuk di dalamareal tersebut;Halaman 4 dari 46Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN Pps17.Bahwa dari klarifikasi Mantan
    Bahwa yang juga dijadikan alasan oleh Tergugat (Walter Sandy) mengenaikepemilikan lahannya adalah surat pernyataan ijin pembukaan tanah ke Agrariakabupaten Kapuas tanggal 5 Desember 1968 dengan panjang 800 Meter dan Lebar250 meter atau dengan luas 20 (Dua puluh) Hektar untuk perkebunan karet danPeternakan Babi ternyata TIDAK DIKABULKAN oleh Kepala Agraria KabupatenKapuas karena lokasi tersebut adalah milik banyak orang sebagaimana SuratKeterangan Tanah Adat tertanggal 15 Maret 1921;19.Bahwa Sidang Kerapatan
    Terlebih lagi tidak jelas dimana letaknya, tidak jelas berbatasan denganSiapa saja, hal ini menunjukan bahwa putusan tersebut akan merugikan banyakpihak termasuk tanahtanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa;28.Bahwa kalau dilihat dari surat keputusan Kerapatan Mantir Perdamaian Let AdatNomor:19/DKAWKKH/PP/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011yang dijadikan pijakanoleh Tergugat untuk mengklaim atau mengakui tanah milik Penggugat danmasyarakat Desa Buntoi tentu sangatlah naif dan tidak mengherankan
Putus : 03-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1448 K/Pdt/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — DASRIL DT. RANGKAYO MULIA Melawan BUDIMAN, dan kawan-kawa
2819 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rangkayo Mulie bukanlah sebagai lakilaki tertuadalam dalam kaumnya, sehingga Penggugat tidaklah sebagai mamakkepala waris dalam kaum Penggugat, dengan alasan hukum bahwa lakilakitertua dalam kaum Penggugat sekarang ini adalah Nisar, dan Darwin Dt.Sutan Pamucak: Bahwa selanjutnya Penggugat Dasril tidaklah bergelar Dt.Rangkayo Mulie karena menurut catatan di Kerapatan Adat Nagari (KAN)Solok bahwa gelar Dt.
    Fotokopi Undangan Rapat Pleno Kerapatan Adat Lubuk Sikarah NagariSolok tanggal 3 Februari 2007. Bukti surat ini telah diberi meteraisecukupnya dan mohon diberi tanda P2;3. Fotokopi Undangan Sebagai Peserta Musda VIl LKAAM Dan Musda VBundo Kanduang Kota Solok tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 buktisurat ini telah diberi meterai secukupnya dan mohon diberi tanda P3;4.
    BadanPertanahan Kota Solok dan Ninik Mamak Nagari Solok dari Kerapatan AdatHal. 19 dari 30 hal. Put. No. 1448 kK/Padt/2014Lubuk Sikarah Nagari Solok tanggal 18 April 2008. Bukti Surat ini telahdiberi meterai secukupnya dan mohon diberi tanda P5;. Fotokopi Surat Kuasa dari Zulkifli Dt. Sutan Pamuncak KepadaDasril Dt. Rangkayo Mulie tanggal 8 Juni 1998;Bukti Surat ini telah diberi meterai secukupnya dan mohon diberi TandaP6;.
    Rangkayo Mulie ada tercatat di Kerapatan Adat NagariSolok dibuktikan dengan diantaranya undangan penting dari KAN NagariSolok membicarakan Adat Nagari Solok yang diundang adalah, Dasril Dt.Rangkayo Mulie;1.Nomor 017/Kals/Nag/SLK/IV2007;2. Nomor 120/KANLS/SLK/2008;3.4. Undangan dari LKAAM Nomor 17/PPM.LKAAM Bd/Kota SolokVI2007;Nomor 07/PPMUNAS/SLK/VI2007;Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 1448 kK/Padt/20145.
    Surat Pernyataan dari Anizar Khatib Panghulu tanggal 7 Agustus 2013 yangdiketahui dan disahkan Ninik Mamak Ampek Jinih Suku Nan BarampekNagari Solok dan diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Lubuk SikarahNagari Solok. Diberi tanda P16;Tanggapan atas keterangan saksi dari Para Tergugat;Saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono BatuahMengatakan tidak kenal dengan Dasril Dt. Rky Mulie, mengenai tanah,saksi tahu, yang disengketakan adalah tanah pusaka tinggi, yang punya MakAtin Dt.
Register : 26-01-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN PARIAMAN Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pmn
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Syarifudin
2.Zanibar
3.Jasri bujang
4.Asri
5.Asrizal
6.FeryAzwar
Tergugat:
1.MARDIAS
2.ELIMAN SYAHRIL
3.YET
4.ROSMA DEWITA
5.YULI AGUSTI
6.WENDRY JAMAR
7.HENDRY JAMAR
8.ELITOS SANDRA
9.AFRINALDI
10.ELFIRA SULASTRI
11129
  • Padang Pariaman tanggal 15 September 2014, telah dibubuhi meteraisecukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut dengan BuktiT.1,2,4,5,6,7,8,9,10VI ;10.Fotocopy Ranji/silsiian keturunan Taduah Suku Mandailing Desa KampungGadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman tanggal 15 Juni 2021,tertulis dibuat oleh Kepala Waris tapi tidak ada nama dan tidak ada ditandatangani, ditandatangani oleh Penghulu Suku Mandailing Mujahidin, tertulis disahkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV
    Angkat Padusunan tapitidak ada ditandatangani, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala DesaKampuang Gadang Amri Maldi, telah dibubuhi meterai secukupnya, sesuaidengan aslinya, selanjutnya disebut dengan Bukti T.1,2,4,5,6,7,8,9,10VII ;11.Fotocopy Sketsa gambar, yang tidak ada tandatangan aparatur pemerintah danaparatur Kerapatan Adat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tanpa aslinya,selanjutnya disebut dengan Bukti T.1,2,4,5,6,7,8,9,10VIII ;Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di
    Bandaro Putiahdengan bukti para Tergugat yang diberi tanda T.1,2,4,5,6,7,8,9,10VIl berupa Ranji/silsilah keturunan Taduah Suku Mandailing Desa Kampung Gadang KecamatanPariaman Timur Kota Pariaman tanggal 15 Juni 2021, tertulis dibuat oleh Kepala WarisHalaman 14 dari 41 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pmn.tapi tidak ada nama dan tidak ada ditandatangani, ditandatangani oleh Penghulu SukuMandailing Mujahidin, tertulis di sahkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) IVAngkat Padusunan tapi tidak ada
    Gadang, Amir Hosen Dt.Bandaro Putiah sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Majelis Hakim memahami benar Penggugat 1 yaitu Syarifudin adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalamkaum Para Penggugat, karena Bukti bertanda P1 berupa Ranji tersebut dalampenerbitannya telah memenuhi syarat hukum, sebagaimana pertimbangan diataskaitannya dengan tentang persyaratan suatu Ranji dapat dinilai secara hukum diantarayang pada pokoknya yaitu Pengadilan tidak dapat meyakini adanya pertalian darahjika dibuktikan
    Bandaro Putih sebagai Ketua Kerapatan Adat (KAN) IV AngkekPadusunan Kecamatan Pariaman Timur, serta diketahui oleh Amri Maldi sebagaiKepala Desa Kp.
Putus : 23-04-2013 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 40/PID.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL
Tanggal 23 April 2013 — Drs.MULKAN TAJUDIN, M.M
9944
  • Tetalusi (kerapatan benang ke arah panjang) yang kain pembanding lebih tinggidari kain pengadaan Pemda Seluma, untuk kain pengadaan seluma tidakmemenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yang disarankan.3. Teta Pakan H/Inci ( Keraparan benang ke arah lebar) yang kain pembandinglebih tinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, hasilnya masih memenuhitoleransi dari persyaratan yang disarankan.4.
    kain pembanding baik wale maupun course lebih tinggi,nomor benang yang dipakai untuk pembanding lebih halus dari pengadaansehingga harganya lebih mahal pembanding. 15Sedangkan perbandingan hasil uji training dari pengadaan dengan trainingpembanding, mutunya relatif lebih seimbang dengan alasan kerapatan kain kearah wale lebih rendah sedangkan untuk kerapatan arah course kain pembandinglebih tinggi, sehingga relatif seimbang .Atas Pengadaan yang telah dilaksanakan kemudian H.M Hadi Wasis selakurekanan
    Tetalusi (kerapatan benang ke arah panjang) yang kain pembanding lebihtinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, untuk kain pengadaan selumatidak memenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yang disarankan.c. Teta Pakan H/Inci ( Keraparan benang ke arah lebar) yang kain pembandinglebih tinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, hasilnya masih memenuhitoleransi dari persyaratan yang disarankan.d.
    kain pembanding baik wale maupun course lebih tinggi,27nomor benang yang dipakai untuk pembanding lebih halus dari pengadaansehingga harganya lebih mahal pembanding.Sedangkan perbandingan hasil uji training dari pengadaan dengan trainingpembanding, mutunya relatif lebih seimbang dengan alasan kerapatan kain kearah wale lebih rendah sedangkan untuk kerapatan arah course kain pembandinglebih tinggi, sehingga relatif seimbang .Atas pengadaan yang telah dilaksanakan kemudian H.M Hadi Wasis selakurekanan
    kain pembanding baik wale maupun course lebih tinggi, nomorbenang yang dipakai untuk pembanding lebih halus dari pengadaan sehinggaharganya lebih mahal pembanding.Sedangkan perbandingan hasil uji training dari pengadaan dengan trainingpembanding, mutunya relative lebih seimbang dengan alasan kerapatan kain kea rahwale lebih rendah sedangkan untuk kerapatan arah course kain pembanding lebihtinggi, sehingga relative seimbang.Bahwa yang sangat mennetukan mutu dan kualitas dari kain yaitu lebar dan
Putus : 07-07-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/Pdt/2015
Tanggal 7 Juli 2015 — 1. IRWIN IDROES, dkk lawan 1. RUSNIMAN, dk
5019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Regina (kakak dari ibuTergugat Ill), perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatanmelawan hukum;Bahwa selanjutnya kedua tersebut pada saat sekarang dikuasai olehTergugat II dan Tergugat III, perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebutdapat dikwalifisir sebagai perouatan melawan Hukum;Bahwa dengan tidak adanya itikad baik para Tergugat untuk menyelesaikansengketa tersebut, selanjutnya pada tahun 2010, Penggugat memintapenyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai,Kecamatan
    Dengan faktafakta tersebut di atas, Kerapatan Adat Nagari (KAN)Ampang Pulai, agar Tergugat Syamsir Yasin, Cs, mengosongkan tanahmilik pusaka Penggugat Rusniman, Cs; Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai agar Tergugat Syamsir, Csmengembalikan seluruh tanah harta pusaka milik Katap yang selama inidikuasai oleh nama tersebut diatas kepada ahli waris Katap (Rusniman,Cs) sebagai Penggugat; Kerapatan Adat nagari (KAN) Ampang Pulai menyimpulkan agarTergugat mengembalikan tanah harta pusaka Penggugat
    Rusniman, Csdan apabila Tergugat minta tebusan tanah tersebut dapatdimusyawarahkan dengan Penggugat Rusniman, Cs; KAN Ampang Pulai menolak seluruh permohonan Tergugat; Kepada Bapak Kepala Nagari serta ninik mamak Ampang Pulai dapatmembantu kelancaran, apabila Penggugat Rusniman, Cs membuat suratpernyataan (alas hak) atas tanah tersebut;Bahwa walaupun telah diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Ampang Pulai dengan mengeluarkan keputusan, tapi para Tergugat tetapsaja tidak mau melaksanakan ini
Register : 20-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Ktg
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
ALFRITS KELLAH
457
  • No 1 pada hari sabtu 29 Agustus tahun 1980 Telah diteguhkan dalam Hal Nikah yang Kudus dalam kebaktian jemaat di sidang KGPM Bangunan wuwuk, telah menikah sah secara Kristen di KERAPATAN GEREJA PROTESTAN MINAHASA (KGPM) adalah resmi ;
  • Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mendaftarkan Pengesahan Perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ke dalam buku register yang dipergunakan untuk
    No 1 padahari sabtu 29 Agustus tahun 1980 Telah diteguhkan dalam Hal Nikahyang Kudus dalam kebaktian jemaat di sidang KGPM Bangunanwuwuk, telah menikah sah secara Kristen di KERAPATAN GEREJAPROTESTAN MINAHASA (KGPM);Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 59/Pat.P/2020/PN Ktg6. Bahwa pemohon tidak mengetahui bahwa surat nikah di daftarkanpada kantor Catatan Sipil;7.
    No 1 pada hari sabtu 29 Agustus tahun1980 Telah diteguhkan dalam Hal Nikah yang Kudus dalam kebaktianjemaat di sidang KGPM Bangunan wuwuk, telah menikah sah secaraKristen di KERAPATAN GEREJA PROTESTAN MINAHASA (KGPM)adalah resmi ;c.
Putus : 26-08-2020 — Upload : 21-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 622 K/Pid/2020
Tanggal 26 Agustus 2020 — SYAHWIRMAN Pgl SAWER bin BAHAR (Alm)
9050 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANDO RAJO; Foto copy surat yang dikeluarkan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam tanggal 14Agustus 2015 tentang Daftar Nama/Gelar Ninik Mamak NAN LAPANHalaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 622 K/Pid/2020BALEH KOTO GADANG, TAPIAN KANDIH BESERTA URANG TUOADAT YANG TERDAFTAR DI KAN SALAREN AIA, KecamatanPALEMBAYAN, Kabupaten AGAM;(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JAMARUSTI Datuk BandoRajo); 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel PS 120 tanpa
    BANDO RAJO; Foto copy surat yang dikeluarkan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam tanggal 14Agustus 2015 tentang Daftar Nama/Gelar Ninik Mamak NAN LAPANBALEH KOTO GADANG, TAPIAN KANDIH BESERTA URANG TUOADAT YANG TERDAFTAR DI KAN SALAREN AIA, KecamatanPALEMBAYAN, Kabupaten AGAM;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Jamarusti Datuk Bando Rajo; 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel PS 120 tanpa plat nomor polisidengan bak terbuat dari kayu, Nomor Rangka
Putus : 27-02-2014 — Upload : 19-03-2014
Putusan PN SOLOK Nomor - 22/Pdt.G/2013/PN. Slk
Tanggal 27 Februari 2014 — Majo Indo selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sulit Air − Walinagari Sulit Air − Pemerintah Negara RI cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta cq Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat di Padang cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok
9422
  • Majo Indo selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sulit Air Walinagari Sulit Air Pemerintah Negara RI cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta cq Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat di Padang cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok
    Majo Indo selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) SulitAir ; Alamat : Jl. Balai Lamo Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas,Kabupaten Solok, selanjutnya disebut Tergugat 5 ;Walinagari Sulit Air ; Alamat : JI. Balai Lamo Sulit Air, selanjutnyadisebut Tergugat 6 ;dalam perkara ini Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 memberikan kuasakepada Yenrizal, S.H., dan Yusmanita, S.H., Advokat/Pengacara dariKantor Hukum Yenrizal, S.H., Advocates & Legal Contultant, beralamat diJIn.
    Kerapatan Adat Nagari Sulit Air menanggapi Surat Kepala Kantordengan Surat tanggal 31 Maret 2012 No. 132/KANSA/2012berkesimpulan sebagai berikut :Mengakui dan menyatakan bahwa 3 (tiga) bidang tanah yangtercantum dalam surat adalah Hak Pusako Tinggi dari KaumAlm.
    Naruba, danJanisar, yang di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawahsumpah menurut tata cara agamanya masingmasing, yang pada pokoknyasebagai berikut :1.Rahmat gelar Mangkuto BungsuBahwa Penggugat 1 dan Tergugat 1 samasama bersuku Simabur ;Bahwa yang menjadi mamak kepala waris di kaum Penggugat adalahBasrullah Permata Sati dan merupakan anak kemenakan dariPenggugat 1 ;Bahwa Tergugat 1 merupakan anak kemenakan dari Datuk EndangPahlawan dan sekaum serta seharta pusaka ;31Bahwa Ketua Kerapatan
    Polong Sati ;Bahwa saat ini Ketua Kerapatan Adat Nagari Solok Air dijabat olehNasrul Dt. Majo Indo ;Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akanmenanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat 1 sampaidengan 6 berkeberatan, yaitu :e Pemilik obyek perkara bukanlah Polong Sati melainkanTergugat 1 ;e Obyek perkara tidak berbatas sepadan dengan tanah DatukEndang Pahlawan melainkan dengan tanah Tergugat 1 ;Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;4.
    Polong Sati sedangkan sekarangdijabat oleh Penggugat 1 ;Bahwa Samsulbahri bermamak kemenakan dengan Penggugat 2 ;Bahwa saksi pernah mendengar Jalinar dan Syamsidar merupakankeluarga dari Penggugat 2 ;39e Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat 1 dan Tergugat1;e Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Tergugat 1 ;e Bahwa saksi pernah mendengar nama Linun ;e Bahwa saat ini yang menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat NagariSulit Air adalah Datuk Majo Indo ;e Bahwa 4 Jinih suku Simabur Bodi di
Register : 27-12-2017 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 45/Pdt.G/2017/PN LBB
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.MAHDALENA
3.Kepala Kantor BPN Agam
4.SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
10518
  • Bahwa Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat NagariGeragahan (selanjutnya disebut KAN Lubuk Basung dan KAN Geragahan)mempunyai sebidang tanah adat (bekas pasar serikat nagari Lubuk Basungdan nagari Garagahan) seluas +12.000 M yang terletak di KelurahanPasar Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dengan batasbatassebagai berikut:1. Barat : berbatas dengan tanah perumahan Sy. Dt. Batu Basa2. Timur : berbatas dengan tanah Pemda Agam dan tanah Nagari LubukBasung3.
    MajelisHakim berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari eksepsi Tergugat III danIV tersebut, perlu adanya pembuktian lebih lanjut sehingga akan dipertimbangkanbersamaan dalam pokok perkara;Menimbang, bahwa dengan demikian dalildalil eksepsi dari Tergugat IIIdan IV haruslah ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang padapokoknya:Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mendalilkan dalam positagugatannya pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut: Bahwa Kerapatan
    Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan Adat NagariGeragahan mempunyai sebidang tanah adat seluas +12.000 M yang terletakdi Kelurahan Pasar Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, denganbatasbatas sebagai berikut: Barat : berbatas dengan tanah perumahan Sy.
    HGB atas tanah HakPengelolaan dan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) diberikan dengankeputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkanusul pemegang HPL kepada calon pemegang HPL;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Surat Pernyataan Pelepasanhak atas tanah tanggal 20 Mei 1988 dan bukti P2 Keputusan Adat Nagari LubukBasung dan Kerapatan Adat Nagari Geragahan tanggal 20 Mei 1988 padakeputusan tersebut menyaratkan keputusan bersama kerapatan Adat NagariLubuk Basung
    Agam, dan terhadap syarat ini sudah dilaksanakan oleh Pemerintahdaerah Tinggkat Il Agam;Menimbang, bahwa atas pelepasan hak tersebut oleh PemerintahKabupaten Tingkat Il Agam, berdasarkan bukti P3 Keputusan PertanahanHalaman 24 PUTUSAN Nomor 45/Pdt.G/2017/PN LbbNasional Nomor 81/HP/BPN/89 tanggal 5 Mei 1989 tentang pemberian hakPengelolaan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat Il Agam sebagai dasarpelepasan dari bekas pemegang hak sesuai dengan bukti kKeputusan kerapatanAdat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan
Putus : 06-09-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1730 K/Pdt/2016
Tanggal 6 September 2016 — 1. FAKHRUR RAZI gelar Dt. BARBANGSO, 2. Hj. RAUDAH NUR DJAMIL, 3. ZUBAIDAH DJAMIL, 4. ZUHARMI VS 1. S. Dt MANGKUDUN SURAU KARIKIA, 2. NASLIMAR panggilan SINAIH, 3. YUSWARDI panggilan BILA, 4. ANWAR ST PANGULU, 5. ZURAINA, 6. ZULARDI
5528 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2016 baru Terhadap perselisihan yangterjadi telah ditempuh upayapenyelesaian secara adatmelalui Kerapatan AdatNagari Jaho, Kecamatan XKoto, Kabupaten TanahDatar Terhadap perselisihan yangterjadi telah ditempuh upayapenyelesaian secara adatmelalui Kerapatan AdatNagari Jaho, Kecamatan XKoto, Kabupaten Tanah Datar Tergugat melanggarkeputusan KAN(sesuai bukti suratP.6 dan keterangansaksi Salman DtRang Kayo Basa,Awar Dt Kayo) Pengadilan Tinggi Padang lalai dalam mengoreksi fakta yang terungkappada pemeriksaan
    antara objek perkara dengankaum Para Tergugat;Alat bukti surat P.3cBahwa berdasarkan bukti surat P.3.c, telah terbukti pihak Zuraidaselaku pemegang gadai atas objek sengketa telah menerimatebusan gadai dari pihak Penggugat dan objek sengketadikembalikan kepada pihak Penggugat selaku pemilikasalnya/yang punya objek perkara;Alat bukti surat P.6.Bahwa berdasarkan bukti tersebut telah terbukti perselisihan yangterjadi antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh upayapenyelesaian secara adat melalui Kerapatan
    Hal ini bersesuaiandengan bukti surat P.6 berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat NagariJaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang menyatakanbahwa kedua belah pihak tidak dapat menunjukkan bukti baik secaratertulis maupun bedasarkan keterangan saksisaksi bahwa sawah objekperkara sudah dibeli oleh nenek moyang mereka dari Dt Maninjun;Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, terlinat sebuahkekeliruan yang sepenuhnya dijadikan sebagai pertimbangan olehPengadilan Tinggi Padang dalam memutus
    berhak atas objekperkara adalah alat bukti yang sah yang dihadirkan padapersidangan perkara a quo, adapun dalam perkara a quoPemohon/Penggugat telah menghadirkan alat bukti yang sah untukmembuktikan kepemilikan atas objek perkara;2) Bahwa Judex Facti telah keliru menelaah alat bukti surat P.6, karenaberdasarkan alat bukti surat P.6 telah secara tegas dinyatakan yangberhak atas objek perkara adalah kaum Pemohon/Penggugat,sebagaimana terdapat pada Penetapan kedua angka 4, yangmenerangkan ...maka Kerapatan
Putus : 22-09-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/Pdt/2015
Tanggal 22 September 2015 — BUSTANUDIN, DK VS NAZAR GLR. SIDI, DKK
5018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diduga keras ada perekayasaan seolaholah Sanyum Nuri (alm) adalahsekaum, seharta sepusaka, segolok segadai, sehina semalu dengan kaumPenggugat, dengan cara membuat Surat Pengangkatan Mamak Kepala Warisatas nama Sanyum Nuri (alm) tanggal 20 Februari 1955 dan termasuk denganmembuat Surat Keterangan Wali Nagari Sunur tanggal 1 September 1963Nomor Ist/IX/63, sedangkan menurut wanh nan bajawek, pusako nanbatolong, dan bukti ranji Penggugat termasuk berdasarkan buktibukti lain,seperti bukti Keputusan Kerapatan
    Adat Nagari Sunur tanggal 10 Februari1991 yang diperkuat lagi dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sunurtanggal 28 April 2013 Nomor 01/KAN/SN/IV2013, yang akan Penggugatbuktikan dalam perkara ini nantinya, antara kaum Pengugat dengan SanyumNuri (alm), tidak ada sangkut pautnya sama sekali menurut hukum AdatMinangkabau, sesuku tya, akan tetapi tidak seranji seketurunan, tidak sehartasepusaka, tidak segolok segadai, tidak sehina semalu dan tidak seberatsepikul, sehingga dengan demikian adil dan
    Rekonvensimengklainm bahwa Penggugat Rekonvensi tidak seranji, seketurunan,seharta sepusaka, segolok segadal, sehina sema/lu menurut Hukum AdatMinangkabau, sedangkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor22/1954/PN Prm., antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensiadalah orang yang seranji dan Sanjoem Nuri adalah Mamak Kepala Warisdalam kaum berdasarkan Surat Pengangkatan Waris tanggal 20 Februari1955 dan termasuk Surat Keterangan Wali Nagari tanggal 1 September1963 Nomor 1st/IX/1963 dan juga bukti Kerapatan