Bahwa, benar selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahmempunyai harta bersama, berupa benda bergerak ( sepeda motor,sepedaangin/onthel dan perabot rumah tangga dan sebidang tanah yang di atasnyaberdiri bangunan rumah, namun nama barang tumpang tindin danjumlahnya tidak lengkap;3.

Putusan Nomor 284 K/TUN/2014dengan tanah hak milik Penggugat adalah telah bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini: Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketatersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagiPenggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karenabertumpang tindin

dengan tumpang tindih dalam hukumpertanahan terjadi sengketa tumpang tindih sertipikat hak milik, hak gunausaha, hak guna bangunan, dalam perkara a quo secara yuridisPenggugat/ Terbanding merasa mengusai tanah seluas 169,50 Ha sejaktahun 2001 belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan KabupatenSanggau, sebab penggugat belum mendaftarkan karena tidak ada datayuridis sebagai alas hak darimana Penggugat/Terbanding memiliki tanahseluas 169,50 Ha adalah tanah milik Penggugat tidak dapat dinyatakantumpang tindin

Bahwa Pembanding/Turut Tergugat menolak pertimbanganjudex facti yang menyatakan berdasarkan Alat Bukti P1, P2,lahan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yangtumpang tindin dengan Sertifikat Hak Millik TergugatKonvensvpenggugat Rekonvensi berdasarkan Peta hasil overlayyang dilakukan oleh Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensiyang disahkan oleh Kepala Desa yang diperkuat oleh keterangansaksisaksi Faustinus Kodim, Kakek Rahmat, saksi Uwes danSaksi Matius Juki, maka perbuatan Tergugat Konvensi

Kota Samarinda atas nama Pelawan (Drs.Nursyahidiyanto) ;Bahwa sebagaimana Terlawan Pemohon Sita telah kemukakan pada bagianeksepsi, bahwa jika memang benar tanah seluas : 200 M2 (persegi) yangdiakui Pelawan sebagai miliknya dengan dasar pemilikan adalah SertipikatHak Milik No.4774 tanggal 20 Juni 2008, maka jelas terbukti "salah lokasi"(error in location), sebab tanah yang dimaksud Pelawan adalah tanah yangterletak di Komplek Wijaya Kesuma Kapling Tanah Pemda TK.IProp.Kaltim, bukan masuk/tumpang tindin

Obyekperkara No. 159/PDT.Plw/2016/PN.Mks, adalah Penetapan SitaJaminan No. 300/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 15 Maret 2015 joPutusan Pengadilan Negeri Makassar No. 300/Pdt.G/2015/PN.Mkstanggal 11 April 2016, sedangkan obyek gugatan perkara No.300/Pdt.G/2015/PN.Mks, adalah Hutang Piutang.Oleh karena kedua perkara tersebut mempunyai obyek gugatan yangberbeda maka sudah tentu tidak akan terjadi tumpang tindin putusanterhadap kedua perkara tersebut.

Putusan Nomor 52 PK/TUN/2016oleh Wilayah Pertambangan PT Kalla Arebamma dengan Surat KeputusanBupati Penajam Paser Utara Nomor 545/21IUP EKS/DISTAM/V/2011tertanggal 11 Mei 2011, dan Nomor 545/04IUP EKS/DISTAM/I/2011tertanggal 20 Januari 2011, seluas 223,7 Ha;Bahwa Penggugat baru mengetahui Wilayah PertambangannyaTertumpang Tindin dengan terbitnya surat Kementerian Energy danSumber Daya Alam, Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Nomor3382/30/SDB/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 Lampiran daftar IUP

No.123/Pid.B/2015/PT.PBRMenimbang, apabila dihubungkan dengan unsur Pemakaian Surat TersebutDapat Menimbulkan Kerugian;Timbul pertanyaan apakah Terdakwa denganmengurus tanah orang tuanya yang ternyata bertimpah tindin dengan tanahpihak Tommy Rusli Idar bin Drs, Rusli Idar, yang sedang dalam prosesmenjual tanah tersebut, sehingga oleh karena ada sengketa kepemilikan tanahatas tanah aquo sehingga si pembeli gagal/tidak jadi membeli tanah tersebut;Kerugian apa yang dialami oleh pihak Tommy Rusli Idar

Antara Posita salingtumpang tindin dan tidak dibuat dengan jelas dan terang dalammenjelaskan urutan posita dalam gugatan. Dalam gugatan juga tidak dijelaskan antara Penggugat dan Tergugatmasih tinggal bersama apa sudah pisah. Karena Penggugat di LuarNegeri bilangnya untuk bekerja. Hal ini jelas gugatan tidak dibuat secarajelas dan terang.

adalahgugatan yang berisi pernyataanpernyataan yang bertentangan satu sama lain,dan merujuk pada hasil pemahaman atas isi Surat gugatan secara keseluruhanmaka telah dapat disimpulkan bahwa gugatan yang telah diajukanPEMBANDING terhadap TERBANDING kepada Pengadilan Negeri Surabayatelah didasarkan pada kronologis waktu kejadiannya peristiwa yang menurutPEMBANDING telah merugikan kepentingan PEMBANDING khususnya, dandunia perbankan pada umumnya, dan disamping itu pula, gugatan tersebutisinya tidaklah tumpang tindin

besar yang ditimbulkan dalam pasal ini diantaranya Dapat mengkriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkotikayang seharusnya wajib diberikan hak rehabilitasi; Rentan digunakan rekayasa kasus terhadap orang yang tidaktahumenahu atau terlibat aktif dalam tindak pidananarkotika.Dimaksudkan di sini adalah rentannya Pasal ini digunakan untukmengkriminalisasi orangorang yang sebetulnya tidak terlibat dalamtindak pidana tapi dibuat rekayasa kasus seolaholah dia membawa ataumenguasai narkotika; Tumpang tindin

Penggugat (Suhariyoso) bukanlah satusatunya ahli waris dariHajjah Mas Umayah maka seharusnya yang berkualitas sebagai Penggugatbukan hanya Penggugat (Suhariyoso) tetapi juga yang menjadi Penggugatadalah seluruh ahli waris dari Hajjah Mas Umiyah seperti tersebut padaposita Nomor 9, karena tidak semua ahli waris menggugat maka Gugatanmenjadi tidak sah dan cacat hukum;Bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan adalah sebagai pemilik ataupemegang hak atas tanah sengketa, karena Gugatan berkenaan dengantumpang tindin

kepadaPenggugat Perihal Permohonan Memperoleh Surat KeteranganPendaftaran Tanah/"SKPT" (selanjutnya disebut "Surat TergugatNo. 133"); Surat Tergugat No.133 tersebut merupakan tanggapan Tergugat atassurat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat No. 124/AMIHRD/EXT/MEI/13 tanggal 6 Mei 2013 perihal Permohonan Memperoleh SKPT("Surat Penggugat No.124"); Pada butir 2 halaman pertama Surat Tergugat No.133, berbunyi sebagaiberikut: "Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut didugaoverlap/tumpang tindin

tanahgaris berwarna merah tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yangsaling berbatasan, dan ternyata kedua bidang tanah tersebut telah4.7.menindih dan masuk hampir keseluruhannya di dalam bagian Baratbidang tanah Sertipikat HGB No.15/1995 milik Penggugat; Pada tanggal 2 Juli 2013 tersebutlah Penggugat baru benarbenarmengetahui bahwa Penerbitan Keputusan TUN No.1673 dan No.1672Obyek Gugatan tersebut oleh Tergugat bukan lagi diduga overlap/tumpangtindih, tetapi benarbenar sudah overlap/tumpang tindin

milik yang tumpang tindih dengan sertifikat tanah yangsudah ada terdahulu telah menyatakan dalam putusannya bahwa: Penerbitan Sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa yangtumpang tindih dengan sertifikat kepemilikan yang sudah adamerupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangundanganyang berlaku serta melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yangPutusan Mahkamah Agung RI No.31 PK/TUN/2010 tanggal 18 Juni 2010dalam perkara gugatan tata usaha Negara pembatalan sertifikat hakmilik yang tumpang tindin

perludibuktikan dengan pemberian tanda batas oleh masing masing pemilikSertipikat baik Hak Guna Bangunan maupun Hak Milik harus dilakukanpengukuran ulang terhadap permasalahan yang dianggap overlap /tumpang tindih, untuk mengetahui batas batas mana yang overlapping danberapa luas tanahnya sebelum tahapan tahapan sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka baikpihak Penggugat maupun Tergugat Intervensi II, belum bisa menyebutbahwa tanah tersebut overlap/tumpang tindin

16.600 M2), sehingga terjadi over lap(tumpang tindih), bahwa penggugat (Tjong Sun Fo) sangat keberatandengan diterbitkan SPT tanggal 03 Mei 2018 oleh Lurah Sedau (TurutTergugatIl) kepada para tergugat sebab dengan dikeluarkan SPT tersebutmenjadi tumpang tindih hak penguasaan tanah yang dikuasai oleh penggugat Tjong Sun Fo, oleh karena itu dengan diterbitkan SPT para tergugat olehTurut Tergugat II yaitu SPT tanggal 03 Mei 2018, maka terdapat 2 (dua) suratpernyataan tanah (SPT) yang saling tumpang tindin

Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan tanah tanggal 03 Mei 2018seluas 5.500 M2 atas nama Djie Ka Sun dan Juli tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum karena tumpang tindin atas tanah parapenggugat seluas 16.600 M2 (1,6 Ha) dan harus dibatalkan;.

atas namaLawrensius Lawer ;Bahwa oleh karenanya terjadi tumpang tindin antara bidangtanah Penggugat dengan bidang tanah berdasarkan objeksengketa akibat Lawrensius Lawer telah meletakkan bidangtanahnya diatas bidang tanah Penggugat, berdasarkan objeksengketa atau Sertipikat Hak Milik Nomor : 2782/Simpang Barutanggal 22 Juni 1999, dan Sertipikat Hak Milik Nomor2783/Simpang Baru tanggal 22 Juni 1999 ;Bahwa objek sengketa diatas tanah Milik Penggugat yangditerbitkan oleh Tergugat jelas dan dapat dibuktikan

Bahwa Tegugat Il Intervensi membantah dan menolak dalildalil positaGugatan Penggugat point 3, 4, 5, 6 dan 7 yang pada pokoknyamenyatakan terdapatnya tumpang tindin antara bidang tanahPenggugat dengan bidang tanah milik Tegugat Il Intervensi danterbitnya Surat Nomor : 2782 dan Nomor : 2783 terletak diatas SuratPenggugat yaitu Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/PenguasaanTanah (SKPT) Nomor : 66/593/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016 ; Bahwa terhadap dalil tersebut adalah tidak benar sama sekali,malahan

maka permohonan Hak Guna Usaha tersebut dikabulkan denganditerbitkannya Surat Keputusan a quo sebagaimana telah Tergugat Iljelaskan dalam Pokok Perkara angka 3 di atas.Mengenai dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwasanya denganadanya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik IndonesiaNomor 138/HGU/BPN RI/2009 menyebabkan luas tanah izin lokasi ParaPenggugat menjadi berkurang dan tidak dapat kelola untuk kelapa sawitplasma mengandung arti bahwa Para Penggugat menganggap terjaditumpang tindin

Dalil Penggugat tersebut bukanlah serta mertaHalaman 47 dari 161 putusan Nomor 119/PDT/2020/PT SMRmembuktikan bahwa telah terjadi tumpang tindin lahan sebagaimanadidalilkannya.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan yang diajukan Penggugattidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengadaada,yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.Di sisi lain Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, manaperbuatan Tergugat IIl yang dinyatakan sebagai melanggar hukum

Bahwa berdasarkan bukti P.1 & P.214 berupa Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 43HGUSPN RI2009 diketahui arealyang dikatakan tumpang tindin adalah seluas 2.349 Ha yangmerupakan tanah objek terperkara (2.269 ha) dalam perkara aquosekaligus juga merupakan areal yang telah dikeluarkan/dilepaskan (enclave)oleh Tergugat II dan Tergugat Ill berdasarkan permohonan TERGUGAT. PEMBANDING.I.

Dan berdasarkan buktibukti sebagaimana tersebut di atasdiketahul bahwa titiktitikk koordinat yang pada lokasi tanah objek terperkaramemiliki tumpang tindih hanya pada izin lokasi milik Tergugat dan Penggugat serta sama sekali tidak memilki tumpang tindin dengan Penggugat II.

Rapak namun sekarang karena sudah ada perubahan PenetapanBatas Desa berada di Desa Cipta Graha Bukit Makmur Kecamatan Kaubun danKecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, seolah olah tanah Obyekpenyitaan telah terbukti sebagai menindin Tanah sengketa yang didalilkanmerupakan Hak Para Terbanding semula Para Penggugat sementara pada saatdiletakkan Sita Jaminan pada tanggal 30 Maret 2020 obyek sengketa yang didalilkanPara Terbanding semula Para Penggugat belum terbukti dan belum dinyatakantumpang tindin

HERMAN yangbertugasutamanya untuk memastikan apakah tanah yang akan diterbitkansertifikatnya itu tidak bermasalah tidak terdapat tumpang tindin dengansertifikat yang telah pernah diterbitkan BPN Kampar sebelumnya. MengenaiHal. 9 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017hal ini ketika di lokasi sesunggunnya SYAFRI HADI, SST. telah pernahdiberitahukan oleh Terdakwa H.

HERMAN yang bertugas utamanya untuk memastikan apakahtanah yang akan diterbitkan sertifikatnya itu tidak bermasalah; tidak terdapattumpang tindin dengan sertifikat yang telah pernah diterbitkan BPN Kamparsebelumnya. Mengenai hal ini ketika di lokasi sesungguhnya SYAFRI HADI,SST. telah pernah diberitahukan oleh Terdakwa H.

No. 763 K/PID/2017pertimbangan putusannya pada halaman 34 telah tidak menerapkanperaturan tentang hukum pembuktian dimana Majelis Hakim PengadilanTinggi Pekanbaru banya mendasarkan pada pertimbangan bahwakarena telah terjadi tumpang tindin kepemilikan atas obyek tanahsengketa, maka Umar dan Yap Ling Li sebagai pemilik yang baru untukmempertahankan haknya dalam mengajukan gugatan sengketakepemilikan dalam perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Bkndengan menggugat ahli waris H.

Bahwa Para Penggugat mengetahui di atas tanahnya tersebut telahterjadi tumpang tindin dengan tanah berdasarkan atas alas hak lain,yaitu : Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, dan Obyek Sengketa III,setelah tanah milik Para Penggugat dipagari oleh orang tidak dikenaldan orang tersebut mengklaim tanah milik Para Penggugat yangberdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1385 /Kelurahan Sambirejo, Gambar Situasi Tanggal 1 5 1995 No. 3146 /1995 seluas + 550 m* atas nama ELISA MARIANI WIJAYA danSertipikat

Sehingga, jika ELISA MARIANIWIJAYA merasa objek miliknya tumpang tindin dengan objekmilik PARA TERGUGAT Il INTERVENSI, maka menurut sifatKTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUNseseorang yang bernama ELISA MARIANI WIJAYA harusmengajukan gugatan terpisah atau tersendiri bukansebagaimana Gugatan dalam perkara a quo;Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.SMG hal 29Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas terbukti PARAPENGGUGAT telah mencampur adukkan kepentingankepemilikan atas dua Objek yang berbeda

atas nama Haji Nurohman (vide bukti T3) melaluiproses jual beli (vide bukti TIlint.11, bukti TIIlint.21 dan bukti TIIint.31);Bahwa dalam pemeriksaan persidangan dengan agendapembuktian disampaikan oleh Tergugat berupa plotting peta bidang tanah(vide bukti T12) yang membuktikan adanya tumpang tindin beberapasertipikat dalam bidang tanah yang sama yaitu :e Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1385 / KelurahanSambirejo, Gambar Situasi Tanggal 1 5 1995 No. 3146 / 1995seluas + 550 m2 atas nama ELISA

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriPalembang pada halaman 18 alenia keempat, bahwapengajuan gugatan perkara ini termasuk prematur, sebaiknyadiajukan setelah ada putusan perkara kasasi tersebut, agartidak terjadi tumpang tindin putusan, adalah keliru, karenaobjek gugatan tanah perkara ini sudah digusur dan mau dibuatperumahan, sesuai sewaktu diadakan Pemeriksaan Setempat(PS), dan dikuasai oleh keponakan dari Terbanding / semulaTergugat bernama Drs.RIDUAN, yang mendapat kuasa dariTerbanding

RegisterNomor : 398 K/ TUN/2013 tanggal 22 Oktober 2013, telah dinazegelen dandilegalisir diberi tanda P5 ;Foto Copy Surat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional KantorPertanahan Kota Medan, Nomor : 615/12. 71200/IV/2015 tanggal 16 April2015, yang menyatakan Sertifikat atas nama Tandeanus, BSC (i.c PemohonPraperadilan ) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1869/Padang BulanSelayang , Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan tidak benar tumpangHalaman 14 dari 21 Putusan No. 16/Pra.Pid/2016/PN.Mdn10.11.tindin

menerangkan setelah uji coba tanamanserail wangi tidak berlanjut lagi di atas tanah sengketa kemudiandibangunsebuah gedung kerohanian.Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah orangtua Penggugat digantirugi oleh pihak lain;Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak pernah diperjual belikan kepadaHalaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Padt.G/2019/PN Smrpihak manapun .Bahwa setahu saksi lahan peternakan seluas sekitar 5 (lima) hektar milikPemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak ada bertumpah tindin