Ditemukan 5537 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Penelusuran terkait : Benny alamsyah Sh. Mh vs kepala kepolisian republik indonesia (kapolri);;
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 23-04-2012 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Pkl
Tanggal 10 April 2013 — Hj. MARTHA ERMALIANA M E L A W A N Hj. K A Y A T I
59 — 17
  • Foto copy dari copy surat ditujukan kepada KAPOLRI u.b Bapak DANKORS SERSEMabes Polri, tanggal 9 Januari,tentang Mohon bantuan dan perlindungan Hukumterhadap kejahatan Jabatan Membuat dan mengunakan Penetapan PengampuanASPAL dan dugaan Rencana Pembunuhan ( bukti P.33 ) ;34. Foto copy Akta No.7 tahun 1974,tanggal 3 Oktober 1974,tentang KUASA dibuatdihadapan K.Soenario Notaris dan pejabat pembuat Akta Tanah di Pekalongan ( buktiP.34) ;35.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 15-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 55/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.Sel
Tanggal 9 Juli 2015 — Dr. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDIN, MM. Dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. Asmar Oemar Saleh, 2. Nasiruddin Pasigai, 3. M. Ilyas Ismail, 4. Muhammad Iskandar, 5. Jonson Panjaitan, 6. Robinson, 7. Deny Hariyatna, 8. Ilham Adhyatama, Kesemuanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang tergabung pada AOS & PARTNERS beralamat di Kompleks Triloka I nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 11 Juni 2015 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; M e l a w a n KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ('KPK”), Cq. Pimpinan KPK dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-38/01-55/06/2015 tanggal 24 Juni 2015 diwakili/dikuasakan kepada Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Rasmala Aritonang, S.H., M.H., Zainal Abidin, S.H., M.H., Kristanti Yuni Purwanti, S.H.,M.H. Imam Akbar Wahyu N, S.H. dan Nancy Setiawati Silalahi, S.H. masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya disebut TERMOHON;
427 — 497
  • Mungkinkah karena seorang ILHAM ARIEFSIRAJUDDIN, bukanlah siapasiapa, ia hanya seoranga warga negarayang biasa yang tidak lagi mempunyai kedudukan, pangkat dan jabatan,ia bukan seoarang calon Kapolri atau Wakapolri sehingga TERMOHONtelah menutup mata hatinya dengan penuh dendam kusumat yangmembara yang memaksakan kembali PEMOHON menjadi Tersangkameskipun sudah ada putusan yang final dan mengikat.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 17-07-2024 — Putus : 21-08-2024 — Upload : 21-08-2024
Putusan PT MANADO Nomor 95/PDT/2024/PT MND
Tanggal 21 Agustus 2024 — K E P A L A KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Terbanding/Turut Tergugat I : KAPOLRI cq. Kabareskrim cq. Direktorat II Ekonomi Khusus/Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus)
Terbanding/Turut Tergugat II : Jaksa Agung RI cq. Kepala Kejaksaam Tinggi DKI Jakarta cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Ny. M. A. L. Putong-Ekel
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cq. PT.
55 — 27
  • K E P A L A KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
    Terbanding/Turut Tergugat I : KAPOLRI cq. Kabareskrim cq. Direktorat II Ekonomi Khusus/Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus)
    Terbanding/Turut Tergugat II : Jaksa Agung RI cq. Kepala Kejaksaam Tinggi DKI Jakarta cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
    Terbanding/Turut Tergugat III : Ny. M. A. L. Putong-Ekel
    Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cq. PT.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 08-10-2014 — Upload : 27-10-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 588/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 8 Oktober 2014 — Thomas Muslim Hasibuan alias Thomas
264 — 90
  • Putusan.No. 588/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.melakukan penjagaan/Pengamanan di Bank CIMB Niaga sejak Awal Bulan Agustus 2010 s/dkejadian perampokan di Bank CIMB Niaga Medan kemudian setahu saksi almarhum Suamisaksi yang bernama BRIPTU MANUEL SIMANJUNTAK sejak diangkat menjadi anggotaPolri berdasarkan Skep Keputusan Kapolri tentang Pengangkatan Prajurit Tamtama NomorSkep/490/VITI/2003 tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan Almarhum Meninggal Dunia di BankCIMB Niaga Medan ditugaskan di Sat Brimoda Polda SUMUT
    dengan Jabatan Anggota danterakhir mendapat kenaikan pangkat Luar Biasa Anumerta (BRIGADIR POLISI) denganNomor Skep Kapolri Nomor : KEP/511/VII/2010, tanggal 20 Agustus 2010.Bahwa benar, menurut saksi selain Almarhum suami saksi yang bernama BRIPTU MANUELSIMANJUNTAK ada konban yang lain yaitu 2 (orang ) anggota Satpam Bank CIMB NiagaMedan (luka tembak) tetpi saksi tidak mengetahui siapanamanya.Bahwa benar, menurut saksi dengan adanya kejadian perampokan di Bank CIMB Niaga Medanpada tanggal 18 Agustus
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-07-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 113/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat:
Faisal Agita Firmansyah
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
645 — 1410
  • Pemberhentian Taruna/Taruni Akpoldan PPSS, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Akpol.Menimbang, bahwa berpedoman pada UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijabarkan lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang PemberhentianAnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/74/X1/2003, tanggal 10 November 2003tentang PokokPokok LapisLapis Pembinaan Sumber
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tahun 2013
3158 — 1945
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Ketidakbebasan dari pengaruh politik di Indonesia telah terbukti dariproses rekrutment untuk mengisi posisi dan jabatan Jaksa Agung yang setingkatjabatan Menteri, dan rekrutmen Hakim Agung dan jabatan Kapolri melalui fit andproper test lembaga perwakilan rakyat;Peristiwa yang terjadi pada Antasari Azhar, dan mungkin masih banyaklagi perkara; boleh jadi adalah akibat dari ketidakbebasannya Hukum daripengaruh Politik (baca, Kekuasaan).
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-06-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Pbr
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
PANDAPOTAN SIMANJUNTAK Als PANDAPOTAN
216 — 48
  • Tenayan Raya sebagai anggota buser yang bertugasdilapangan dan dalam hal ini saksi baru bergabung di dalam team buserlebih Kurang 6 (enam) bulan belakangan ini;Bahwa tugas saksi sebagai anggota polisi bertugas sebagai anggotabuser yang bertugas di lapangan adalah melakukan penyelidikan danpenyidikan terhadap dugaan tindak pidana;Bahwa dasar hukum dari melakukan penyelidikan dan penyidikanterhadap dugaan tindak pidana adalah UU RI Nomor 2 Tahun 2002tentang Kepolisian kemudian berdasarkan peraturan kapolri
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 04-08-2011 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 434 /PDT.G /2011/PN.JKT.Sel
Tanggal 10 Januari 2013 —
240 — 191
  • Untuk peradilandalam perkara pidana atas permintaan Kapolri, Jaksa Agung atau MA dan setelahdiberikan ijin Pimpinan BI (pasal 42), 4. Untuk perkara Perdata antara Bank dengannasabahnya atas permintaan Pengadilan dan setelah diberikan ijin Direksi Bank ybs(pasal 43), 5. Untuk tukarmenukar informasi antar bank atas permintaan bank lainnyadan setelah diberikan ijin oleh Direksi Bank ybs (pasal 44), 6. Atas permintaan,persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan (pasal 44A ayat 1) dan 7.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata
Register : 16-09-2010 — Putus : 12-07-2011 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN SAMPIT Nomor 47/PDT.G/2010/PN.Spt
Tanggal 12 Juli 2011 — PT. LONGFIRE IRON MINING (PT.LIM) Vs PT. MENTAYA IRON ORE MINING (PT.MIOM), Dkk
176 — 46
  • LIM) kepada Preddy NorchamT.253 P144 : Fotokopy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/1236/III/2010 untuk Pembelian danPenggunaan Bahan Peledak.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 17 Januari 2017 — MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH
111 — 29
  • Menkopolhukam telah melakukan sosialisasi ke daerah bersamadengan Jaksa Agung, Kapolri, ketua KPK, kepala BPKP untukmenjelaskan upayaupaya terobosan dalam rangka pelaksanaanpembangunan dan penyerapan anggaran.b. Tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan(TP4) telah disusun oleh Jaksa Agung untuk membantu mengurangikemungkinan adanya tuduhan korupsi, contoh 60 hari sejak hasilaudit BPK setelah selesai dilakukan maka dapat dilakukan klarifikasimengenai hasil audit tersebut.
    Polisi dan Kejaksaan tidak akanmengganggu atau melakukan interfensi hingga prosesnya selesai,hal ini penting agar tidak akan ketakutan untuk melakukanpenyerapan anggaran.Halaman 156 dari 284 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PN AmbPresiden mengharapkan para Gubernur, Bupati, Walikota tidak melakukantindakan penyelewengan dan Presiden telah memerintahkan Jaksa Agungdan Kapolri agar permasalahan yang bersifat administrasi dapat dikenakansanksi ganti rugi namun Presiden tidak akan meniolerir para kepala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Perusakan
Putus : 19-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 871 K/PID/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — SUKISARI
154 — 430 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 TentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyiPenyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam haldan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untukmencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan gunamenemukan tersangkanya.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Skt
Tanggal 24 Oktober 2017 — Pemohon:
Drs. Rudy Indijarto , S.Akt
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
142 — 55
  • Kemudian bukti permulaan ituditafsirkan dalam keputusan Kapolri/ Perkap tahun 1984, cukup 1 alatbukti ditambah laporan.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 02-09-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 378/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. INTER WHEELLER DUNIA Diwakili Oleh : PT. INTER WHEELLER DUNIA
Terbanding/Tergugat : BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PURWOREJO
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank BPD Jateng
Terbanding/Turut Tergugat III : TUSIMAN TORO
Terbanding/Turut Tergugat XXI : PT. Bank Danamon Tbk., Up. Bank Danamon Kantor Cabang Utama
Terbanding/Turut Tergugat XXII : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : YAN SUDARYANTO
Terbanding/Turut Tergugat XXIV : DEBY SETYA KUMALAWATI
Terbanding/Turut Tergugat XXV : OLIVIA MONICA
Terbanding/Turut Tergugat XXVI : LUSIANTO BUDOSENO
Terbanding/Turut Tergugat XXVII : HERMAN PRATIKNO
Terbanding/Turut Tergugat XXVIII : MUDZAKIR
Terbanding/Turut Tergugat XXIX : KOSIYAH
Terbanding/Turut Tergugat XXX : YAN WIBOWO SANTOSO
Terbanding/Turut Tergugat XXXI : PT. BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat XXXII : LUKMAN SANTORO
Terbanding/Turut Tergugat XXXIII : AMIR FAISAL
Terbanding/Turut Tergugat XXXIV : CHEN DJOO SIANG
Terbanding/Turut Tergugat XXXV : CHEN DJOO OEE ING
Terbanding/Turut Tergugat XXXVI : NYOO KWI THAIJ
Terbanding/Turut Tergugat XXXVII : TAN LANG ING
77 — 57
  • Bahwa surat taguran Ill Tergugat bernomor : 303/3637/2020tanggal 13 April 2020 yang akan melaksanakan eksekusi berupapembongkaran ruko plaza purworejo pada tanggal 23 Apri 2020, selaintidak berdasarkan ketentuan hukum, juga nyata nyata sikap Tergugat yangdemikian TIDAK MENGINDAHKAN Intruksi Presiden agar masyarakat#DirumahSaja #WFH #PSBB dll, juga MAKLUMAT Kapolri Nomor :Mak/2/III/2020 agar kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massadalam jumlah banyak baik ditempat umum dan dilingkungan sendiriditiadakan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
REZA, S.T
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
94 — 64
  • ,C.L.ABahwa Ahli adalah sebagai ahli pada bidang ilmu forensik pidana dan saatini adalah sebagai staf ahli Kapolri sudah selama sekitar 30 tahun;Bahwa Ahli sudah banyak memberikan pendapat dalam persidanganperkara pidana di seluruh Indonesia;Bahwa lembaga pra peradilan masuk ke dalam sistem peradilan diIndonesia dengan tujuan untuk melakukan pegawasan dan kontrolterhadap penyidik yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikanagar tidak melanggar prosesproses yang telah di atur di dalam KUHAP;Halaman
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 03-03-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 345/Pid.B/2016/PN JKT.PST
Tanggal 22 Nopember 2016 — Pidana - AHMAD AZMIR SAHARA Bin SUWARYONO, Dkk
220 — 66
  • tapibalik berkumpul lagi;Bahwa tidak ada pembiacaraan sebelum ada penangkapan dan tidakpemukulan, penamparan terhadap buruh yang ditangkap, tidak ada barangyang saksi ambil ataurampas.Bahwa tidak ada perlawanan dari orang yang Saksi tangkap;Bahwa tugas Saksi saat di lapangan yang spesifik adalah menerimatangkapan dan dibawa ke mobil tahanan;Bahwa hanya Terdakwa Hasyim yang Saksi bawa ke mobil tahanan ;Hal 25 dari 76 hal Putusan No.345/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.Bahwa Saksi belum pernah baca Peraturan Kapolri
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 165/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 12 Juli 2016 — Pembanding/Penggugat : Yeti Herawati Diwakili Oleh : HENRI SIAGIAN, S.H
Terbanding/Tergugat : Departemen Pertahanan dan Keamanan/ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/ Siliwangi
Terbanding/Tergugat : ADE HERIAWAN
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Markas Besar TNI AD, Cq. KODAM III Siliwangi Cq. KOREM 062 TARUMANEGARA
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl, Cq. Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT,
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Garut Cq. KANTOR KECAMATAN TAROGONG KALER
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Garut Cq. Kantor Kecamatan Garut Cq. KANTOR KEPALA DESA RANCABANGO
Turut Terbanding/Penggugat : Eli Winarti
Turut Terbanding/Penggugat : Ida farida
Turut Terbanding/Penggugat : Bebe
42 — 23
  • B/2488/6/3/0/Set tanggal 13September 1975 tentang Penyelesaian tanahtanahyang dahulu diambil oleh Jepang dimana surat iniditujukan kepada Kasad, Kasal, Kasau dan Kapolri.5) Surat Kepala StafTNIADNo B/1939/XII/1975 tanggal6Desember1975 tentang Penyelesaian tanahtanahyang dahulu diambil oleh Jepang, dimana surat iniditujukan kapada Pangdam s.d. X dan PangdamPutusan Nomor 165/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 37 dari 11515.Xll s.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/PID.SUS/2016
Tanggal 3 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi II/Terdakwa : dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars binti H. Mulyadi ; Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang
74 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri danBPKP Nomor : Kep109/A/J A/09/2007. Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentangKerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan PengelolaanKeuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasukDana Budgeter jo. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara(PAN) Nomor PER/220/M.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 08-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID/2021/PT KPG
Tanggal 31 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
239 — 158
  • Peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan dan dari penyidikan kePenetapan Tersangka tidak dilakukan mekanismes gelar perkarasebagaimana ketentuan Pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor6 Tahun 2019;Gelar perkara yang dilakukan sebagaimana bukti 21 menunjukkan bahwa2.5.para peserta yang hadir pada tanggal 23 September dalam gelarperkara dari penyelidikan ke penyidikan adalah sama dengan pesertayang hadir dalam gelar perkara Penetapan Ridolf Djami Bili/Terdakwasebagai Tersangka, sehingga gelar
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2014 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 460/Pdt.G/2014/PN Bdg.
Tanggal 15 Oktober 2015 — YETI HERAWATI,dkk LAWAN Pemerintah Republik Indonesia Cq. Markas Besar (MABES) TNI AD cq. KODAM III SILIWANGI
53 — 28
  • B/2488/16/3/10/Set tanggal 13September 1975 tentang Penyelesaian tanahtanahyang dahulu diambil oleh Jepang dimana surat iniditujukan kepada Kasad, Kasal, Kasau dan Kapolri.)Surat Kepala Staf TNI AD No. B/1939/XII/1975tanggal 6 Desember 1975 tentang Penyelesaiantanahtanah yang dahulu diambil oleh Jepang,dimana surat ini ditujukan kapada Pangdam s.d. Xdan Pangdam XIl s.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1529 K/PID.SUS/2010
Tanggal 20 September 2010 — JAKSA/-PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA
42 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Kapolri No. B/249/IV/2005 tertanggal 29 April 2005 tentangKetentuan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah dengan carapenunjukkan langsung ;28. Notulen Rapat Kerja Komisi D DPRD Kabupetan Sleman dengan DinasPendidikan, Dewan Pendidikan, PT. Balai Pustaka (Persero) tertanggal26 Juli 2005 ;29.