Ditemukan 5493 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 4 Januari 2016 — DADANG ERWANDA.SE Bin LILI HAMBALI;
136 — 14
  • Laporan bulanan PNBP Polres Lahat bulan April tahun 2010 Surat Edaran Kapolri No.Pol : SE/11/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008213.
    Surat Edaran Kapolri No.Pol : SE/11/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010Dikembalikan kepada Polres Lahat214. 1 (satu) bundel Akta Pengoperan Hak tanggal 02 Februari 2013 nomor 115 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT LIUS EKA BRAHMA SAPUTRA, SH, M.Kn215. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 02 Januari 2013 yang ditandatangani oleh SUWENDI sejumlah Rp. 150.000.000,00216. 1 (satu) lembar Surat jual beli tertanggal 02 Februari 2013 dengan pihak pertama atas nama SUWENDI HISADAN dan pihak kedua atas nama MURNI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2686 — 4170
  • pengamanan terhadapkemungkinan akan terjadi unjuk rasa, ekses dari kejadian di Surabaya;Bahwa setelah H plus 2 peristiwa di Surabaya, Forkopinda (Forum KoordinasiPimpinan Daerah) melakukan rapat di POLDA untuk mengantisipasi situasiHalaman 194 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKTkejadian yang mungkin terjadi ekses dari kejadian di Surabaya denganmendatangi tokohtokoh gereja dan tokohtokoh agama;Bahwa selain melaksanakan rapat internal untuk Forkopinda saksi jugamelalui WA melaporkan kepada Kapolri
    , Pejabat utama yang terkait keDirektur Intelkam, Brimob dan ke Kabareskrim tentang kejadian di Surabayadan antisipasi yang sudah saksi lakukan oleh Polda Papua secara berjenjang;Bahwa saksi melaporkan selain dengan WA, juga melakukan dengan videoconference maupun dengan telepon langsung kepada Bapak Kapolri,Wakapolri dan Kabag Intelkam;Bahwa ketika kerusuhan terjadi di periode tanggal 19 Agustus 2019 di Papuatidak ada pengrusakan fasilitas umum, tetapi pada tanggal 29 Agustus 2019saat demonsirasi
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 10-07-2023 — Putus : 01-02-2024 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN KETAPANG Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp
Tanggal 1 Februari 2024 — Penuntut Umum:
PANTER RIVAY SINAMBELA SH
Terdakwa:
PT SULTAN RAFLI MANDIRI
99 — 74
  • SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;
    36) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/7105/XI/YAN.2.11./2019 tanggal 15 November 2019 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak;
    37) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/3013/VI/YAN.2.12./2020 tanggal 23 Juni 2020 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak;
    38) 1 (satu) bundle Foto Copy Invoice penjualan Emas PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 29-01-2019 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 430/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 29 Januari 2019 — HELPINA BR SIMBOLON ALS OPUNG RAMSES NAIBAHO, DK VS PEMILU NAIBAHO
81 — 47
  • (Bukti T.VI12, Bukti T.VI12A dan T.VI13)Bahwa ada dugaan kuat dari TERGUGAT VI s/d XII bahwa PARULIANNAIBAHO dan PARULIAN HUTAJULU adalah MISTERIUS yang bertujuanmenakutnakuti dan mengintimidasi sebagaimana Surat No. 0190/TTS/II/15,tanggal 9 Februari 2015 dari Kantor TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRMkepada KAPOLRI dan KAPOLRES Samosir. (Bukti T.VI14)Benar bahwa hanya dengan surat somasi tersebut maka tanah milikTERGUGAT VI s/d XII pada waktu itu di police line secara tidak sah.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Mei 2017 — DAEN SAPUTRA, S.Ip., M.Si
71 — 16
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangHalaman 96 dari 114 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-06-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 63/PID.SUS/TPK/2015/PN Mks
Tanggal 6 Juni 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan MUH. SYAHID, ST
80 — 24
  • Penuntut Umum dalam tuntutan pidananyapada halaman 8187berpendapat telah terpenuhi, sedangkan Terdakwadalam pembelaannya pada pokoknya; Bahwa tidak ditemukan hasil auditBPKP sebagai lembaga yang berwenang mengaudit kerugian Negarasebagaimana Surat/Nota Kesepahaman antara Kejaksaan, Kapolri danBPKP Nomor; KEP109/A/JA/09/2007 No.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 10-07-2023 — Putus : 01-02-2024 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN KETAPANG Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Ktp
Tanggal 1 Februari 2024 — Penuntut Umum:
M BAYU SEGARA SH
Terdakwa:
MUHAMMAD PAMAR LUBIS
174 — 114
  • SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;
23. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/7105/XI/YAN.2.11./2019 tanggal 15 November 2019 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak;
24. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/3013/VI/YAN.2.12./2020 tanggal 23 Juni 2020 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak;
25. 1 (satu) bundle Foto Copy Invoice penjualan Emas PT.
Pengadilan PN SINTANG Pidana Umum
Register : 11-05-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN SINTANG Nomor 97/Pid.B/2021/PN Stg
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ANDI TRI SAPUTRO, SH, MH
Terdakwa:
1.EDY RAHMAN
2.HADI MULYANI
3.PARLI
56 — 12
  • Undangundang;Bahwa jika ada seseorang yang melakukan perbuatan untukmenghalanghalangi seorang wartawan dalam melakukan tugasjurnalistik dapat dipidana;Bahwa setahu saksi, perbuatan untuk menghalanghalangi seorangwartawan dalam melakukan tugas jurnalistik menurut pasal 18 ayat (1)undangundang pers diancam pidana 2 (dua) tahun penjara dan dendaRp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Bahwa para Terdakwa berhak untuk melaporkan perbuatan tersebut;Bahwa seingat saksi pernah ada koordinasi antara Kapolri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — PT GRAHA SARANA DUTA (GSD) VS 1. AJI SUPRIAJI, DKK
70 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiridari: a. data personel/karyawan badan usaha, b. daftar pengguna jasayang menjadi pelanggan (client), c. data Satpam yang dikelola dan d.kegiatan usaha yang dijalankan;Bahwa Tergugat Il (PT Graha Sarana Duta) dan Tergugat III (KoperasiSarana Sejahtera) telah melanggar ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64yang menyatakan dan menegaskan, Setiap badan usaha hanya dapatmelaksanakan kegiatan usaha jasa pengamanan setelah mendapatsurat izin operasional dari Kapolri
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata Agama
Register : 01-10-2019 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
121 — 41
  • objeksengketa bukanlah melalui Lembaga Kepolisian melainkan melaluiPengadilan Agama oleh karena seluruh peristiwaperistiwa yangmelatarbelakangi dalam koridor dari hukum perdata, layaknyaseperti tidak mengerti hukum saja Penggugat Konvensi padahalmenggunakan Kuasa Hukum dalam melaporkan atau aduan padaLembaga Kepolisian, pertanyaan mendasar apakah LembagaKepolisian dapat membagI objek sengketa melaluikewenangannya padahal berdasar UndangUndang Kepolisianberikut peranturan turunannya seperti Peraturan Kapolri
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Umum
Register : 18-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh
Tanggal 11 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.Marwan Arifin, S.H.
2.Aguslan, S.H.
3.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
4.Syahrianto Subuki, SH
5.Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H.
Terdakwa:
1.Ramadhan Alias Madan Bin Djamaluddin
2.Yopi Wijaya Putra Alias Yopi
3.Ilham Saputra Jaya, SH Alias Ilham Killing Bin Muhammad Said
4.Apriaji Alias Aji Bin Mustarim
5.Nikson Aleksander Alfa Bin Muksin
6.Kasman, S.Pd Alias Kasman Bin Hasan Buro
7.Irpan Alias Irpan Bin Yunus
8.Andi Fale Alias Andi Bin Abd. Latief
9.La Ntawu, ST Alias Tawu Bin La Jiiba
142 — 72
  • Fale ikut saling dorongdengan sekuriti dan petugas kepolisian; Bahwa setelah dorongdorongan tidak terkendali ada lemparHalaman 46 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unhlemparan sehingga Saksi mundur kemudian Dalmas dari Polda maju kedepan, kemudian massa mundur ke arah pasar cina nanti pada pukul17.00 WITA ada pembakaran mobil kemudian pada pukul 17.30 WITAmassa sudah tidak terkendali; Bahwa tidak ada izin yang keluar dari kepolisian terkaitpelaksanaan aksi demonstrasi karena ada maklumat Kapolri
Pengadilan PN SAMARINDA
Register : 12-03-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 10/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 2 Agustus 2012 —
37 — 4
  • MoU antara BPKP dengan Kapolri dan MoU antara BPKP dengan KPK, namunAhli tidak ingat lagi tanggal MoU nya;Bahwa menurut pendapat Ahli, BPKP boleh melakukan perhitungan kerugiankeuangan negara tanpa adanya permintaan dari instansi yang membutuhkan ;Bahwa Laporan perhitungan kerugian keuangan Negara yang datadatanyabersumber dari instansi yang meminta, hanyalah sebagai pelengkap dakwaan atausebagai pedoman untuk menghitung kerugian keuangan Negara ;Bahwa bilamana data yang disampaikan oleh instansi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 22-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 22 Desember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA vs PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), dk.
120 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pejabat yang berwenang segera menetapkan pemenang lelang dan mengeluarkansurat penetapan penyedia barang/jasa, serta menyampikannya kepada panitia/pejabat pengadaan selambatlambatnya:1 Lima hari kerja untuk penetapan oleh pengguna barang/jasa;2 Empat belas hari kerja untuk penetapan oleh Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/ DirekturUtama BUMN/BUMD.Ketentuan butir a) dan butir b) terhitung sejak surat usulan penetapan pemenanglelang tersebut
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 14-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 08-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Februari 2019 — Pemohon:
H. Abdul Latif, ST. SH.MH
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi
149 — 80
  • Peraturan Mahkejapol misalnyatahun 1983 Mahkamah Agung, Kehakiman dan Kepolisian serta Kejaksaanmemahami bukti permulaan itu cukup satu alat bukti ditambah denganlaporan, pada hal kita tahu laporan itu bukan alat bukti, misalnya ituMahkejapol itu kemudian juga didalam peraturan Kapolri tentang ManagemenPenyidikan juga memahami bukti permulaan seperti itu, beberapa putusanpengadilan juga mengikuti pendapat Mahkejapol, itulah kemudian diujiapakah sebenarnya itu cukup satu alat bukti atau dua alat bukti
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 224/Pdt.G./Plw./2016/PN.Blb.
Tanggal 31 Mei 2017 — - NY. OEY HUEI BENG ( PELAWAN ) - PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. CABANG UTAMA BANDUNG ( TERLAWAN I ) - 2. OEY HAN BING(TERLAWAN II ) - 3. OEY TIAUW SIOE( TERLAWAN III ) -
140 — 31
  • terima Surat yang ditujukan ke Wakil Ketua MahkamahAgung Bidang Yudisial, diberi tanda PLW6.6;Fotocopy di nazegel tanda terima surat yang ditujukan ke Wakil Ketua MahkamahAgung Bidang Non Yudisial, diber tanda PLW6.7;Fotocopy di nazegel tanda tehma surat laporan yang ditujukan ke BadanPengawas Mahkamah Agung RI, diberi tanda PLW6.8;Fotocopy di nazegel tanda terima surat laporan yang ditujukan ke MenteriKeuangan Rl, diberi tanda PLW6.9;Fotocopy di nazegel tanda terima surat laporan yang ditujukan ke KAPOLRI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1517 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 April 2015 — ISTUTI INDARTI
60 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • olehperaturan perundangundangan yang sederajat atau yang lebih tinggi;Peraturan Perundangundangan baru mengesampingkan peraturan perundangundangan lama;Peraturan perundangundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanperundangundangan yang lebih rendah;Peraturan Perundangundangan yang bersifat khusus mengesampingkanperaturan perundangundangan yang bersifat umum;Setiap jenis peraturan perundangundangan materinya berbeda;14 Bahwa betul diketahui adanya Nota Kesepahaman yang dibuat antara JaksaAgung RI, Kapolri
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-03-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 2 Agustus 2012 — SENTOT SUGIYONO, ST.MT Alias SENTOT Bin SUTIKNO (Alm)
46 — 10
  • Melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atau disebut dengan auditterbatas ;Untuk menghitung besarnya kerugian kuangan Negara hanyalah didasarkanatas datadata yang diperoleh dari instansi yang meminta atau yangmembutuhkan ;Bahwa BPKP adalah instani yang berwenang untuk menghitung kerugian keuanganNegara, untuk menghitung kerugian keuangan Negara ada Memorandum OfUnderstanding (MoU) antara BPKP dengan Kejaksaan Agung, MoU antara BPKPdengan Kapolri dan MoU antara BPKP dengan KPK, namun Ahli tidak
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-03-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 11/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 2 Agustus 2012 — MARGARETA UNJUNG LERANG
60 — 30
  • Melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atau disebut denganaudit terbatas ;Untuk menghitung besarnya kerugian kuangan Negara hanyalahdidasarkan atas datadata yang diperoleh dari instansi yang meminta atauyang membutuhkan ;Bahwa BPKP adalah instani yang berwenang untuk menghitung kerugiankeuangan Negara, untuk menghitung kerugian keuangan Negara adaMemorandum Of Understanding (MoU) antara BPKP dengan Kejaksaan Agung,MoU antara BPKP dengan Kapolri dan MoU antara BPKP dengan KPK, namunAhli tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-09-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447 K/PID.SUS/2013
Tanggal 12 September 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian ; H. RAMLAN ZAS, S.H. M.H.;
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang systempengendalian Intern Pemerintah mengatur :BPKP berperan menjadi pengawasinternal terhadap keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputikegiatan yang bersifat lintas sektoral dan mempunyai tugas pokok : a.mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan danpembangunan b. menyelenggarakan pengawasan pembangunan jo keputusanPresiden Nomor 31 Tahun 1983.Kewenangan BPKP juga diatur dalam pasal 6huruf a Undangundang nomor 30 Tahun 2002 jo nota Kesepahaman antarajaksa agung RI, Kapolri
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 726/Pid.B/2016/PN.Bls
Tanggal 9 Mei 2017 — R. EKA MUHAMMAD SATYA PRAWIRA R.E. Als EKA Bin RUDI
90 — 35
  • EKA,LISMA dan ANOM;Bahwa dalam poin 4 BAP saksi mengenai pengawasan internal, apabilaada anggota yang bermasalah dan apabila pelanggaran dilingkunganinternal Polda Riau;Bahwa Peraturan Kapolri adalah yang menjadi panduan dalam Polri;Bahwa ada Perkap No.13 tahun 2016 tentang pembuatan laporan PolisiModel A;Bahwa perbedaan laporan polisi Model A dan Model B, Model A setiapanggota Polri yang melakukan tindak pidana, sedangkan Model B apabilayang melakukan warga sipil;Bahwa terhadap keterangan ini yang