Sulaiman yaitu bahwa pekerjaan inisecara tekhnis Terdakwa Budi Rahmadi, S.Si., yang mengerjakansedangkan segala urusan proses lelang, penawaran merupakan tanggungHal. 20 dari 79 hal. Putusan Nomor 1615 K/PID.SUS/2017jawab saksi H. Sulaiman karena memang saksi H. Sulaiman sudahberteman lama dengan saksi Albar Hasan Tanjung selaku Kepala DinasPerhubungan Provinsi Lampung dan mengenai pembiayaan keuanganuntuk proyek ini merupakan urusan dan tanggung jawab dari saksiH.

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan tekhnis Majelis Hakimperkara a quo atas penilaiannya terhadap bukti surat P1 , P2 dan P3yang telah dilakukan penilaiannya secara terpisah antara bukti suratyang satu dan yang lainnya , yang mana seharusnya menurutPembanding penilaian ketiga bukti surat di atas harus dikaitkan satudengan yang lainnya sebab ketiga bukti surat tersebut diatas salingberhubungan , dengan hubungan sebab akibat antara bukti surat yangsatu dengan yang lainnya , ditambah lagi dengan

Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah DirekturPendidikan Islam TA. 201019.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DuJ.l/479/2010 tentangPembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam DirektoratJenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.20. Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun 201021. Spesifikasi alat laboratorium IPA Mts tahun 201022.

S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010Hal 151 PUTUSAN No. 04/Pid.SusTPK/2014.PN.JKT.PST.APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor :0006/02504.1/2010.18.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 201019.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Du.l/479/2010 tentangPembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam DirektoratJenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal

S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010 APBNPLingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor0006/02504.1/2010.17.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah DirekturPendidikan Islam TA. 2010718.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DuJ.1I/479/2010 tentangPembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam DirektoratJenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.19.

Budi Murni Panca Jaya tidak pernah menggugat ke PTUN ataspencabutan izin tersebut ;Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;Saksi AGOES SOETIYONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kemitraan dan Pengembangan Usahasejak tanggal 22 Juli 2014 di Dinas Kehutanan Rokan Hulu dengan TUPOKSImembuat secara tekhnis kelengkapan Izin Usaha Perkebunan antara lain IUPB (IzinUsaha Perkebunan dan Budidaya), IUPP (Izin

(Sembilan milyard dua ratus juta rupiah);Bahwa Saksi bekerja sebagai staf tekhnis setelah proses pelelanganselesai saksi menyelesaikan proses Administrasi Sampai akhir;Bahwa perusahaan yang menang adalah PT.PKTMA ( PT.KaryaTunggal mulya Abadi ). Direkturnya PT.KTMA Pak Berto Riawan, ST.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terdapat Pengawas, Suverpisor,gambar dll;Bahwa dokumen kemajuan pekerjaan sama dengan yang dibawaAPBNP yang berhubungan dengan saksi dari PT.

Inspektorat ada membawa Tim Tekhnis;Bahwa barang barang ada dalam berita acara dititipkan ke Gudang;Bahwa saksi tidak ada melihat justifikasi teknis tentang addendum;Bahwa Saksi bekerja sebagai staf tekhnis menghitung progressuntuk pencairan dana, yang saksi teken adalah Laporan Progresskemajuan pekerjaan dan setelah ditandatangani olen Pak haryadidana bisa carr ;Bahwa setahu saksi, PT.Ramadhan Direkturnya pak M. Noor Ichsananggotanya Panji, Imam dan Ciku;Bahwa PT.

Spesipikasi Tekhnis barang / jasa.b. Harga perkiraan sendiri / HVS dan rancangan kontrak.c. Menyetujui bukti pembelian / menanda tangani kwitansi / Suratperintah kerja SPK surat perjanjian.d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasaMengandalikan pelaksana kontrakmelaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang /jasa kepada PA/KPAg. Meneyrahkan hasil pekerjaan pengadaan / Barang / jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahanh.

Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masukg. khusus untuk kelompok kerja ULP :1. Menjawab sanggahan2. Mendapat penyedia barang / jasa untuka) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paketpengadaan barang / pekerjaan Konstruksi jasa lainnyayang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000. (Seratusmilyard rupiah )b) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadanjasa konsultasi yang bernilai paling tingg!Rp.10.000.000.000,.(Ssepuluh milyard rupuah )3.

KTMA namun yangmengerjakan pihak lain.Bahwa untuk pembuatan HPS boleh dibuat oleh orang lain sepanjangmemiliki keahlian dan kopetensi dan perhitungan mengaju padaaturan yang berlaku.Bahwa penyusunan HPS dianggap harga wajar dengan kriteria 1).Over head maksimal 15 % , 2). terkait dengan over head jika masihwajar danBahwa PPK mengangkat Konsultan Penga was ia bekerja sesuaikontrak kerja, knususnya dalam bidang tekhnis;Bahwa PPK secara teknis bertanggung jawab atas pekerjaanKonsultan pengawas.Bahwa

Aef Syafrudin;Bahwa tugas utama saksi yaitu melaksananakan sebagian tugas Asisten,susunan tekhnis keuangan dan kepegawaian;Bahwa mengenai dana Bansos diatur di DPA Sekretariat pada Sekda;Bahwa perdanya termasuk APBD;Bahwa pada tahun 2009 saksi tidak tahu ada berapa;Bahwa untuk DPA Bansos dikelola oleh subag keuangan dan dibawah saksi,Kasubag keuangan secara fungsional bertanggung jawab kepada KPA;Bahwa susunan untuk tahun 2010 Dr.

TUTI SUSILAWATI, SE, Ak. dibawah sumpah didepan persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan ;Bahwa saksi pernah mengaudit di Pemkot Bandung;Bahwa saksi memeriksa mengenai dana Bansos tersebut sejak tanggal 27Oktober 2011 sampai 09 Februari 2012;Bahwa anggota tim Audit yaitu :Bahwa susunan tim koordinator bidang tim investigasi yaitu Pengendalianmutu, Pengendalian tekhnis;Bahwa ahli sebagai Ketua tim yang Anggota tim sebanyak 2 orang;Bahwa

menandatangani Surat keputusan Nomor:450/204/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Penerima danLampirannya seingat saksi semuanya sudah lengkap dan sudah dibuat sedemikianrupa oleh Bagian Kesra, di lembar paling depan ada pengantar yang sudah di diparaf oleh pihakpihak yang berwenang dari Bagian Kesra, dan Bagian Hukum,saksi tidak pernah membaca satu persatu semua Surat Keputusan (SK) yang saksitanda tangani dan saksi mengaku khilaf tidak membaca lampiranlampiran surattersebut ;Bahwa secara tekhnis

pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosialsaksi tidak tahu, karena sudah merupakan teknis pada bagian Kesra ; Bahwa mengenai Tim Pengkaji dalam kegiatan Bansos, seharusnyabertanggungjawab kepada dan melaporkan hasilnya kepada Bupati tapi untuktim pengkaji Bansos keagamaan 2010 tidak pernah ada laporan dari Tim Pengkajikepada saksi selaku Bupati ; Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Abd.Rohman selakuKabag.Kesra. untuk mencairkan dana Bansos keagamaan 2010 karena itu halyang bersifat tekhnis

Bukti T.Intv18 : Pedoman Teknis Admninistrasi dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI. Tahun2008, huruf F angka 2 butir a. (Fotokopi): 19. Bukti T.Intv19 : Buku Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Soemaryono, S.H. dan Anna Erliyana, .H., M.H., PT.Primedia PustakaKelompok Gramedia Majalah. Jakarta Tahun 1999, halaman 68 dan halaman 69. (Fotokopi): 20.

dan memiliki tanah yangbersangkutan yaitu ahli warisnya baru di alinkan ke pihak lain.Bahwa benar Untuk prosedur atau aturan baku untuk penangansertifikat yang bermasalah tidak ada aturan bakunya, tetapi dalampelaksanaannya pihak kantor BPN Purbalingga untuk sertifikatyang masih dalam sengketa dipisahkan tersendiri dan apabilatanah tersebut ada yang bersengketa akan ditangani oleh seksisengketa konflik dan perkara, sehingga untuk permasalahansekarang ini belum ditangani karena masih menyangkut tekhnis

(verbalisan) ; 53Bahwa saksi bertugas di kesatuan Polres di Jembrana sebagai petugasidentifikasi reskrim polres Jembrana bertugas sejak tahun 1998 sampaidengan sekarang ;Bahwa tugas identifikasi yaitu memberikan bantuan tekhnis kepada fungsireskrim dari polsekpolsek sekitar dalam pengolahan TKP dan melakukanpemotretan pada waktu rekonstruksi di TKP; Bahwa untuk melakukan tugastugas tersebut ada surat perintah dari atasan,dan setiap ada olah TKP saksi harus turun langsung kelapangan tanpa harusmenunggu

Bahwa kalau permohonan itu belum lengkap, belum dinaikan keatasan, tetapi dikembalikan ke Pemerakarsa;Bahwa maksudnya verifikasi dalam hal ini adalah verifikasi dokumen;Bahwa saksi tidak kelapangan yang mengecek lapangan itu tugasAccount Officer;Bahwa pada tahun 20072008 ada yang mengajukankreditRevitalisasi Perkebunan;Bahwa persyaratan kredit Revitalisasi Perkebunan itu yang pertamaharus ada SK penetapan dari Bupati, ada penetapan para petani,permohonan dari calon peminjam, rekomendasidari Dinas tekhnis

Jalan Simpang Tugu AMDSelingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BiuplanConsultant:1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis PeningkatanJalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilih, Lokasi:Jalan Rena PanjangNepal Jungur, Jalan Thalang PanjangTanahAbangPs Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana PTCeremonapratama Total Engineering;Hal. 53 dari 89 hal

RI dalam bentuk pertimbangan tekhnis dandaftar Nominative nama, lalu jika disetujui oleh Menpan akan dikeluarkanpersetujuan penetapan alokasi formasinya dengan lampiran daftar Nominativedari BKN, yang diserahkan kepada instansi pusat atau daerah sabagai dasaruntuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke BKN (Kanreg) ; Bahwa terkait dengan penjelasan ahli tentang prosedur pengangkatanHonorer KI menjadi PNS, maka 171 (seratus tujuh puluh satu) orang di Kab.Bombana menurut aturan sesuai dengan PP No

Pulau Panjang terhadapkegiatan budidaya rumput laut yang dilakukan oleh KWDHarapan Maju dan ternyata disana tidak ada kegiatanbudidaya rumput laut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebutdiatas, para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangansaksi yang menyatakan tidak mengetahui tentang PedomanTekhnis Nomor: 56/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal 11 Agustus2004 dan Penetapan Nomor: 79/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal25 Agustus 2004 karena seluruh dokumen tentang pencairanmerujuk kepada Pedoman Tekhnis

Paiman karena kelompoktani mereka yang layak untuk mendapat proyek tersebut;Bahwa untuk lahan tersebut tidak mesti ada sertipikat, asal adapengelola lahan tersebut;Bahwa untuk pengelolaan lahan tersebut ada Tim Pendamping,yaitu Tim Tekhnis;Bahwa saksi tidak tahu lagi untuk pengajuan tahap keduapencairan yang 100%;Bahwa menurut peraturan menteri kehutanan untuk proyek inibersifat swakelola;Bahwa sebelum proyek dilaksanakan ada dilakukan survey olehUniversitas Jambi;Bahwa saksi tahu ada tandatangan

effisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*.b) Pasal 12 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut, Hemat, Tidak mewah, Effisien, dan sesuai dengan kebutuhan tekhnis

Tekhnik, namunterdakwa mengatakan bahwa dana Tahap I = (pertama)tersebut sudah habis dibagikan untuk desa desalainnya, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untukmenunda pencairan dana Tahap I (pertama) di DesaLegong tersebut ;Bahwa pencairan dana yang dilakukan~ oleh terdakwatersebut sudah diketahui UPK Kecamatan, sedangkanpencairan dana PNPM.MP untuk Pembangunan PenampunganAir Bersih di Dusun Kreka Desa Legong yang dilakukanoleh terdakwa selaku Fasilitator Tekhnik tidak sesuaidengan Petunjuk Tekhnis

Kolaka Utara sampai bulan Juli 2017;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pembangunan DesaBatu Api yaitu Membantu kepala Desa dibidang tekhnis dan administratifpelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa, melaksanakanHalaman 49 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PN.Kditugastugas pembangunan yang diperintahkan oleh kepala desa danpendataan perkembangan pembangunan desa;Bahwa sebagai Kaur Pembangunan Desa Batu Api, saksi menerimatunjangan sejak TA. 2015 sampai dengan

memperhitungkan dan mendeskripsikan kerugian Non Fisik meliputibiaya transaksi yang terdiri dari biaya pindah, biaya pengosongan, biayaBPHTB dana biaya PPAT, masa tunggu, solatium, kerusakan fisik lainnya danfactor lainnya, kerugian/premi lainnya dikarenakan atribut knusus, meskipunnilai yang muncul bersifat Tunggal include dengan nilai fisik tanah danbangunan milik Para Penggugat.Dengan tidak dirinci nilai ganti kerugian non fisik bukan berarti non fisik tidakdinilai, tetapi hal tersebut hanya masalah tekhnis

.; Keberatan /Alasan Banding Kelima beeeeeaeeeees Bahwa Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.2/Pdt.G/2018/Pn.Enr tertanggal 6 september 2018 telah amat salah dan kelirudalam menilai, memahami, dan memaknai pedoman tekhnis Administrasi danTekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Knusus Mahkamah Agung RepublikIndonesia seperti yang tertuang pada Halaman lima puluh Ill huruf F tentangKuasa / Wakil Kuasa.