Ditemukan 6225 data
315 — 210
., M.Hdipersidangan menyatakan bahwa benar keputusan objek sengketa termasukdalam ketentuan pasal 2 hurup d Undangundang Peradilan Tata Usaha Negaraakan tetapi ketentuan tersebut secara tekhnis drafting dirumus secara tidak telitidan tidak tegas dan menimbulkan banyak penafsiran dalam implementasinyakarena yang termasuk dalam sistim peradilan pidana adalah proses penegakanhukum dari saat ditetapbkan sebagai tersangka sampai dengan penjatuhan vonispidana yang berkekuatan hukum tetap sedangkan setelah
57 — 14
SHBahwa pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan jawaban langsungdatang dari para saksi dan terdakwa sendiri dan pemeriksaansistemnya tanya jawab jadi tidak ada BAP diarahan oleh Penyidik .Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa yangdimengerti oleh para saksi.Bahwa setelah selesai dibuat BAP kemudian BAP tersebut dibacakanlagi kepada para saksi dan setelah selesai dibaca kemudian para saksimembubuhkan paraf pada tiap lembarnya selanjutnya BAP tersebutditandatangani para saksi.Bahwa tekhnis
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Robinson Kindangan kepada Tergugat Ill untuk mendapatkansuatu. kepastian hak, dan oleh karena telah memenuhisyaratPertanahan, baik secara tekhnis maupun yuridis, dan karenakewenangan (kompetensi), sebagaimana ketentuan Peraturan MenteriHalaman 40 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang KetentuanketentuanMengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;3.
177 — 38
ALIMUDDIN membayarutangnya karena kami tidak mencampuri ; Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Solusinya mengenai pembayaran utang H.ALIMUDDIN karena kami hanya mengawasi kegiatan dan menerima LaporanRPH Kota Makassar ; Bahwa secara tekhnis kami tidak melakukan Pengawasan karena hanyamenerima Laporan dari RPH Kota Makassar ; Bahwa saksi selaku Sekretaris Badan Pengawas RPH tidak pernah mengur H.ALIMUDDIN, karena kami hanya berhubungan dengan Direktur Utama RPHdan Badan Pengawas tidak mencampuri Operasional
84 — 10
PST.pengangkutan, PKS dalam bisnis dan PKS mengenaikemitraan ;Bahwa saksi mengetahui syaratsyarat pembuatan PKSdengan mitra secara umum adalah menguji kelayakan Mitra,Prosedural Hukum dan sebagainya ;Bahwa mekanisme terbitnya PKSPKS adalah dari awal tentusaja dilakukan oleh Tim tekhnis bagian bisnis mengadakankontrakontra, pertemuan dan sebagainya kemudian setelahitu kemungkinankemungkinannya dan setelah itu dibuatkandrafdrafnya oleh Manager Bisnis setelah itu dianalisalebih lanjut dan setelah semua
83 — 37
HalamanBahwa pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan jawaban langsungdatang dari para saksi dan terdakwa sendiri dan pemeriksaansistemnya tanya jawab jadi tidak ada BAP diarahan oleh Penyidik .Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa yangdimengerti oleh para saksi.Bahwa setelah selesai dibuat BAP kemudian BAP tersebut dibacakanlagi kepada para saksi dan setelah selesai dibaca kemudian para saksimembubuhkan paraf pada tiap lembarnya selanjutnya BAP tersebutditandatangani para saksi.Bahwa tekhnis
192 — 19
(6 pintu x panjang lantai 11 m x lebarlantai 6,5 m)atau masingmasing seluas 447,5 m2 (gross);Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani PerjanjianPemborongan Pekerjaan untuk pembangunan mess karyawan Tergugatdengan spesifikasi tekhnis luas lantai 429m? (6 pintu x panjang lantai 11 m xlebar lantai 6,5 m) atau masingmasing seluas 447,5m?
130 — 101
peran serta perempuan) ;24Serta Pimpro ( Suparman, S.Sos. ) yang ditunjuk dengan SK Bupati Blitar No.281/2003 tanggal 20 Mei 2003 untuk proyek P2MPD dan No. 174/2003 tanggal 4 April2003 untuk proyek P3DK mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Melakukan tugas administrasi proyek dan bertanggung jawab ataspenggunaannya dikeluarkan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedumP2MPD dan peraturan lain yang relevan ;e Dengan bantuan Konsultan Management Daerah melakukan verifikasi terhadaprencana tekhnis
Terbanding/Terdakwa : AIDIL FITRI, SH.
134 — 64
SelakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Koni berdasarkan Keputusan Ketua UmumKoni Kota Samarinda Nomor : SKEP011/KONISMD/VII/2014 tentang PenetapanHal.62dari 83 hal. Put. No. 14/PID.
HARIMANSYAH
Tergugat:
1.PERSEROAN TERBATAS TRUBAINDO COAL MINING
2.ANDREAS SUAN.D.
3.NEDI
4.ALMANTO, S.H
5.PEMERINTAH KAMPUNG BESIQ
121 — 61
positapositatersebut diatas, PENGGUGAT sungguh yakin dan memiliki alasan yang kuatberdasarkan fakta dan pristwa hukum yang tidak dapat dibatahkebenarannya untuk meminta pertanggungjawaban TERGUGAT yangdengan melawan hukum telah melakukan serangkaian perbuatan dan/atautindakan yang dengan sengaja bermaksud untuk menghilangkan hakkeperdataan PENGGUGAT atas lahan kelola seluas 100 ha yang olehTERGUGAT dilakukan pembayaran kepada pihak lain (TERGUGAT 11,TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) yang dibantu secara tekhnis
68 — 11
seorang berusaha melepaskan kekuasaanHalaman 59 dari 75 Putusan Nomor 25/ Pid.B/ 2019 / PN.Kobmatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
60 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu, dalam21rangka melaksanakan pekerjaan tersebut telah ditunjuk DepartemenPerhubungan sebagai departemen tekhnis yang mengelola perhubungankhususnya perkeretapian di Indonesia ;Bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah Menteri Perhubugan RepublikIndonesia yang memimpin Departemen Perhubungan R.I. yang bertindaksebagai penanggungjawab pembangunan rel ganda Proyek DoubleDouble Track yang dimulai dari Stasiun Manggarai Kota Jakarta Selatansampai dengan Cikarang Kabupaten Bekasi, dan untuk melaksankanproyek
62 — 13
Bahwa Terhadap pekerjaan rehabilitasi waduk tanjungan sudah pernahdilakukan survey yang dilakukan sekitar bulan Agustus 2011 yang terdiridari 3 (tiga) orang yaitu Kasi Perencanaan Tekhnis (Dian Sugeng), StafPerencanaan Tekhnis (AGUS MINTARKO) dan staf dari UPT PengairanCab. Gedek (MANSYUR).
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
URAY ANDRIZAR, S.Sos.,MT
198 — 22
72 dari hal 165 Putusan No. 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Ptktersebut setelah diperiksa kemudian dilakukan penyerahan barang dari PPK Sdr.MUHAMMAD ILYAS kepada saya selaku Petugas Penyimpan dan Pengurus Barangdengan menanda tangani Berita Acara Penyerahan Barang .Bahwa dalam Berita Acara Penyerahan jumlah barang yang saya terimakesemuanya dalam keadaan baik dan lengkap namun secara spesifikasi sayaapakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau tidak saya tidak mengetahui karenasaya tidak mengerti secara tekhnis
keluarga dengannya, baik karena hubungan darahmaupun hubungan pekerjaan.Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya di BAPPenyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.Bahwa saksi sebagai Bendahara pada Dinas Perindagkop dan UKM KotaSingkawang sejak Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan WalikotaSingkawang Nomor 212 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012;Halaman 77 dari hal 165 Putusan No. 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.PtkBahwa tata cara pembayaran tersebut pada awalnya PPTK (PejabatPelaksanaan Tekhnis
68 — 13
Bumi Indah dengan nilai penawaran Rp. 455.969.000,00Bahwa namanama peserta lelang yang memenuhi syaratsyaratadministrasi, syarat tekhnis, dan berapaharga penawaran yang diajukanpara peserta lelang adalah :Kecamatan Bale Endah :e CV. Cipta Mandiri.e CV. Karya Trista Asri.e Bugel Aktifa jaya.Kecamatan Soreang :e CV. Cipta Mandiri.e CV. Karya Trista Asri.e CV. Harta Jaya.Kecamatan Pangalengan :e CV.
108 — 37
Pos Indonesia(PERSERO), dan juga berdasarkan Surat Nomor : 346/Teknologi/0712tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Budhi Setyawan selaku SVPTeknologi Informasi Terdakwa ditunjuk sebagai Penanggungjawab SatuanTugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tahun2013.Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2013, diadakan lelang ke IV denganmengundang enam perusahaan yang LULUS evaluasi Tekhnis pada proseslelang ke III dan melakukan aanwijzing, dengan perusahaan yang diundanghadir
ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
SULKARNAIN SINAPOY, S.Sos
137 — 75
Konawe Utara serta beberapaKepala SKPD pada instansi tekhnis yang terkait;Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah anggaran pengadaan tanahtahun 2015 terlaksana sesuai dengan jumlah anggaran atau tidak;Bahwa saksi mengatakan tidak benar keterangan dari terdakwa pada berita acarapemeriksaan penyidik pada point 15, yang mengatakan bahwa Terdakwa padatanggal 3 Februari 2015 pernah menyerahkan dana kepada saksi sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Bahwa pada tahun 2015 ketika kegiatan pengadaan
Abdullah Syafei,
Tergugat:
1.PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II,
126 — 89
penjualan itu terlebih dahuludaripada KrediturKreditur yang lain...Bahwa FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKAN jikapelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Obyek Sengketasebagaimana Risalah Lelang No.28/2017 tertanggal 11 Januari 2011 adalahtelah sah, sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan dengan alasanapapun, hal tersebut sejalan pula dengan Petunjuk Mahkamah AgungRepublik Indonesia sebagaimana Buku II Pedoman Tekhnis
RADITYO, SH
Terdakwa:
FIFIN LESTARI
188 — 102
Manggeasi, Dompu, 22-8-2016 yang menerima Muhammad Adam;
- 1 ( satu ) lembar kwitansi terima dari bendahara, uang sejumlah Rp. 10.050.000, untuk pembayaran pembelian pasir hodo 9m3 x 320.000, batu klai / alam 12m3 x 170.000 dan untuk pelunasan hak pekerjaan SPAL 41 M Dusun Manggeasi, Dompu 13-8-2016 yang menerima uang MUHAMMAD ADAM;
- Keputusan kepala Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Nomor : 015/Pem/213/IX/2016, Tentang Pengurus Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
105 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MH. selaku PPK dan Fani Fahlevi selaku KoordinatorPelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK) kegiatan Redistribusi Tanah ObjekLandreform pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tidak melakukanIdentifikasi berupa penelitian dan pengecekan ulang dengan mencocokandata yang diusulkan dengan Dokumen SK Kinag/Buku Pal A yang ada diKanwil BPN Provinsi Banten yang menjadi kewajibannya tetapi DadiRahmanhadi, SH.