Menyatakan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT RAS Tahun Buku 2011 Tgl. 16 Nopember 2012No. 049B/UmDirutRAS/X1I/2012 tidak sah karena HendraTanadi bukan sebagai Direktur Utama.5. Menyatakan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT RAS Tahun Buku 2011 Tgl. 16 Nopember 2012No. 049B/UmDirutRAS/XI/2012 adalah PerbuatanMelawan Hukum karena tidak menghormati prosespersidangan perkara No. 353/Pdt.G/2009/PN.JKTUT, No.186/Pdt.G/2011/PNPbr dan No. 189/Pdt.G/2011/PNPbr.6.

Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapatkuasa dari Tergugat untuk tidak melaksanakan RUPS PTRAS Tgl. 23 Nopember 2012 yang bertempat di JalanSetia Budi No. 68 sebelum adanya putusan perkara yangberkekuatan hukum tetap terhadap perkara No. 353/Pdt.G/2009/PN.JKTUT, No. 186/Pdt.G/2011/PNPbr dan No.189/Pdt.G/2011/PNPbr.7.

Faktaini dapat dilihat dalam naskah gugatan Penggugat padahalaman 3 butir 5 s/d 7:Quote :Bahwa permasalahan hukum yang terkait denganpelaksanaan RUPS ini adalah adanya gugatan diPengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register PerkaraNo. 353/Pdt.G/2009/PNJKT.UT dengan : dst ;Unquote;Bahwa amar putusan Perkara Perdata No. 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT adalah menolak gugatanpenggugat seluruhnya (onzegd).

RAS bukan selaku pribadi;Bahwa Penggugat dalam naskah gugatannya padahalaman 3 butir 8 menyatakan;Quote :Pada RUPS PT.RAS tanggal 30 November 2011 telahterjadi pengusiran paksa terhadap kuasa pemegangSaham PT.RAS (Badan Hukum PT.RCS) oleh pengurus PT.RAS sehingga menyebabkan adanya perbuatan tidakmenyenangkan ... dst.Unquote;Bahwa pada RUPS PT.

RAS tanggal 30 November 2011,Penggugat melalui orang suruhannya datang ke tempatdiselenggarakannya RUPS dengan membawa SuratPenolakan atas RUPS No.084/KDR/RCS/HO/Dir/X1/2011tanggal 8 November 2011 yang tetap ingin ikut sertadidalam RUPS. Kehendak tersebut jelas salingbertentangan (in konsisten), yakni antara menolakdengan ingin tetap hadir dalam rapat. Setelah pimpinanrapat menanyakan, sikap mana yang dipilih ?

AHU2AH.01.099934 tanggal 5Oktober 2012, sehingga seharusnya alasan penambahan modaldengan Izin Usaha Angkutan Umum yang diberikan pada Perseroanyang tidak terdaftardikKementerian Hukum dan HAM RI ini seharusnyatidak diakui oleh KementerianHukum dan HAM RI ; Bahwa sebelum RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sudahdilakukan pelunasan pembayaran saham untuk penambahan modalyang dibayarkan langsung ke Bank ; 202 022 22o2=0>Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 telah diadakan RUPS Tahunansebagaimana Akta Berita

Acara RUPS Tahunan Nomor 07 dan AktaRUPS Luar Biasa No. 08 sebagaimana Berita Acara RUPS Luar Biasa,yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH Notaris yangberkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat ; Bahwa pada RUPS Tahunan ini dilaporkan dan dimintakan pelepasantanggung jawab atas penilian modal dasar PT BLUE BIRD TAXI senilai6.000.000.000, (enam miliar) untuk untuk 2.300 (duaribu tigaratus)taksi (yang tercantum pada Laporan Pertanggung jawaban Direksiyang terakhir) atau senilai Rp

Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum Nomor: AHUAH.01.030931042 ; Bahwa pada RUPS Tahunan ini dalam hubungannya dengan laporankeuangan dengan penilaian harga per taksi Toyota usia dibawah 5tahun sebesar Rp. 2.608.695, (Dua juta enam ratus delapan ribuenam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dinilainya disebutkanCHALAS: GIPIPILAIKARL 2 xeseennsnensneaeeiteeresenentinnisaimeaneneinnenanimennennneisietminnaninniA.

Penunjukan kantor akuntan public Armandias untuk tahun buku2013 Gan TahUN ZOTE excnmmsnennnnnmsmnnnennnnsaenasnnnnnnnsaenasentnnnnemnPada RUPS Tahunan ini juga dimintakan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroanyang melakukan tindakan dan pengawasan selama tahun buku 2013(Dua ribu tiga belas) atau acquit et de charge ; Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 08 tentang RUPS LuarBiasa tanggal 11 Mei 2015, tentang Penambahan Modal PT BLUEBIRD TAXI tanggal

AHUAH.01.03.0941043,ganti nama pemegang saham 52 neem nnnBahwa pada hari yang sama dengan RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa dikeluarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor :AHU0934983.AH.01.02 Tahun 2015 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Parseroan tertanggal 21 Mei 2015 berdasarkan AktaNomor : 57 tertanggal 24 September 2013 dan telah diterima dandicatat di dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum(Sisminbakum) pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum

DimanaTerdakwa yang memimpin rapat tersebut dan dalam melakukanrapat RUPS tersebut' tidak dihadiri oleh kedua saksitersebut seharusnya berdasarkan UndangUndang No. 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 79 ayat 1direksi melakukan pemanggilan sebelum penyelenggaraan RUPSkemudian padapasal 82 = ayat (1) disebutkan bahwapemanggilan dilakukan selambat lambatnva 24 hari sebelumtanggal penyelenggaraan RUPS namun kenyataannya Terdakwatidak memberitahukan kepada saksi Paul Chan dan Tat HoiAndrew

selaku pengurus perusahaan atau melakukanpemanggilan terhadap kedua saksi tersebut di atas karenadalam RUPS pada tanggal 30 Juni 2007 telah menghasilkanperubahan susunan pengurus perseroan dan persetujuan ataspengalihan aset perseroan terbatas PT.

yang diuraikan dalam surat ukurtanggal 20 Februari 1986 Nomor 13/1986;Kemudian setelah melakukan RUPS tersebut Terdakwamenerangkan dalamAkta Notaris Slamet Soepratikno, SH JI. Pucang Anom No. 25Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2007 Nomor : 16mengenai : pernyataan keputusan rapat umum luar biasapemegang saham PT.

Tat Hoi Andrew Chan merasadirugikan disebabkan karena RUPS tersebut tanpa kehadirankedua saksi sehingga Paul Chan al, Chan Tam Hoi dan Sadr.Tat Hoi Andrew Chan sudah tidak lagi menjabat sebagaidireksi perusahaan tersebut (dihentikan dari jabatannya)juga karena salinan akta pernyataan keputusan rapat umumluar biasa pemegang saham PT. New Surabaya Nomor: 16tanggal 30 Juni 2007 (hasil notulen RUPS luar biasa yangtelah dinotariilkan oleh Sdr.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 bendel foto copylegalisir notulen RUPS dibawah tangan tanggal 20 Juni2007 dan 1 bendel fotocopy legalisir minute akta tgl 30Juni 2007 No.16 terlampir dalam perkara;4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.190/PID.B/2010/ PN.SBY. tanggal 19 Juli 2010 yang amarlengkapnya sebagai berikut1.

) yang akan diselenggarakan dalam kurun waktu 23 minggu dari hariemail dikirimkan namun hingga saat ini Pemohon II sebagai salah satupemegang saham tidak pernah menerima laporan keuangan TurutTermohon;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon II selaku komisarismengirimkan surat permohonan kepada Pemohon agar dilakukan RapatUmum Luar Biasa (RUPS LB);Bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon Il (Komisaris) makaPemohon selaku Direktur mengirimkan surat undangan RUPS LB yangdikirimkan pada

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;Halaman 19 dari 49 Penetapan Nomor 137/Padt.P/2021/PN DpsDengan demikian, tidak benar apabila Pemohon Il selaku Komisarisperusahaan mendalilkan telah menggagas adanya RUPS LB untuk pertamakalinya.

Selanjutnya, dalam dalil Para Pemohon pada poin 8 dan 9permohonan, Para Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan jawabanBojan pada tanggal 21 April 2020 tersebut diatas, Pemohon II memohondiadakan RUPS LB kepada Pemohon , yang kemudian dikabulkan olehPemohon I, dan Pemohon kemudian mengirimkan undangan RUPS LBtanggal 20 November 2020 kepada seluruh Pemegang Saham denganketentuan waktu RUPS LB akan diselenggarakan pada tanggal 07 Desember2020.

Jika mengacu pada jawaban General Manager saat itu yangmenyatakan RUPS LB akan dilaksanakan 23 minggu kedepan dari tanggal21 April 2020, maka seharusnya RUPS LB terlaksana pada paling lama pada12 May 2020 dan bukanlah O07 Desember 2020, sehingga dalil ParaPemohon yang menyatakan bahwa Pemohon II adalah pihak yang pertamamemohon adanya RUPS LB yang terjadi pada tanggal 07 Desember adalahtidak benar adanya dan hanyalah sebuah alasan semata agar terlihatmenjalankan tugasnya sebagai seorang Komisaris

perusahaan.Selanjutnya, setelah Termohon mengirimkan surat permohonan RUPS LBkepada PT.

Sampang Mandiri Perkasa(selanjutnya disebut PT.SMP) yang diangkat berdasarkan hasil RUPS PT.

ditolak;e Bahwa saksi diangkat komisaris utama adalah hasil RUPS, pada RUPS luar biasasaksi mendapat rekomendasi dari Bupati secara tertulis No. 500/504/434/2011tentang pengangkatan Badan Usaha Milik Daerahy, namun saat RUPS saksi tidakhadir;Halaman 83 dari 220 Putusan No: 05/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBy8484Bahwa RUPS tanggal 29 saksi tidak datang, dalam perjalanan ada perubahansetelah akta No. 15;Bahwa saksi pernah bertemu saudara Hari Utomo, pertama di RUPS bulan April2012, kemudian di RUPS 20 Mei

yang mengundang PT GSM, RUPS di Pendopo;e Bahwa dalam RUPS ada laporan keuangan 2012 atau tidak saksi lupa;e Bahwa tahun 2012 PT.

ada pint deviden jangan dibagi dullu, saat RUPS belumdibagi karena ada keputusan tersebut, point 4 minta dana talangan yang esensinyapinjaman yang nantinya akan diperhitungkan, karena PT GSM pemegang saham 51% semenamena naruk orang tidak bisa dan itu tertera dalam RUPS dan muncul 3nama maupun RUPS tangga 30 Desember yang memecat jawahir, kami menaruhdireksi juga tidak boleh, kami sebagai minoritas tidak bisa apaapa;Bahwa dana pinjaman dari PT Asa itu adalah setelah RUPS;Bahwa saksi tidak pernah

Sampang MandiriPerkasa (selanjutnya disebut PT.SMP) yang diangkat berdasarkan hasil RUPS PT.

Bahwa namun sejak tahun buku 2006 sampai dengan 2011 TERGUGAT tidak lagi membagikan Dividen dari Net Income (Laba Bersih) kepadaPENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :1.Pada tahun buku 2006 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 14.663.797.558,Pada tahun buku 2007 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 11.815.571.039,Pada tahun buku 2008 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 14.253.933.857,Pada tahun buku 2009 RUPS Tahunan menentukan

Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 7.280.021.917,Pada tahun buku 2010 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 20.405.166.722,Pada tahun buku 2011 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 21.339.131.537,Hal. 3 dari 91 hal.

Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 5yang menyatakan bahwa Penggugat telah meminta haknya berupadeviden yang telah di tentukan dalam RUPS pada tahun 2006 2011, jelas Penggugat telah keliru atau memang sengajamengaburkan fakta adanya RUPS yang seolaholah telah terjadidari tahun 2006 2011.Faktanya RUPS yang pernah diadakan adalah hanya untuk tahun2006 dan 2008.

Pasal 79ayat (1) UUPT yang mewajibkan direksi untuk menyelenggarakan RUPSTahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yangdidahului dengan pemanggilan RUPS, di mana Pasal 79 ayat (5)UUPT mewajibkan direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

dalam Tergugat memiliki peranan besar dalam menentukan besaran dan cara pembayarandividen dalam sebuah RUPS Tahunan.

Sari Mutiaratanggal 29 Oktober 2016 maka sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (5)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,maka Keputusan RUPS tertanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta BeritaAcara Rapat Perseroan PT.

Pasal 82 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para PemegangSaham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

Saham (RUPS LB) pada tanggal 29 Oktober 2016sesual Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.

Sari MutiaraNomor: 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Sari Mutiara yangdilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor TurutTergugat di JI. Prof. HM Yamin SH Nomor: 6A, Medan yang dipimpinoleh Tuan Parlindungan Purba adalah tidak sah maka patut danberalasan secara hukum Pengadilan membatalkan Hasi keputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Pasal82 ayat (1) dan (2) undangundang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas yang menyatakan :Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para Pemegang Sahamdengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

PancuranMas belum pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dan mengeluarkan Surat Saham seperti tersebut dalam Akta No.2 Tahun 2002 tentang Pendirian PT. Pancuran Mas yang dibuatdihadapan Fatimah Saleh, S.H., Notaris di Indramayu untuk dan atasnama Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;9.

Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan tindakanatau perbuatan yang bagaimana dari Tergugat dan Tergugat II yangdapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menurutPenggugat bahwa Tergugat dengan tidak pernah melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan tidak mengeluarkan saham danTergugat Il telah mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama RumahSakit PMC tanpa hasil dari RUPS tersebut dalam point 8 surat gugatanPenggugat tersebut ditambah lagi ada uraian yang membingungkanaktenya

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan perbuatanmelawan hukum dari Tergugat adalah selaku Direktur Utama PT.Pancuran Mas tidak melaksanakan RUPS dan tidak mengeluarkansaham seperti tersebut dalam Akte No. 2 Tahun 2002 (point 8) tentangHal. 10 dari 23 hal. Put. No. 761 K/Pdt/2012pendirian PT.

Pancuran MasIndramayu telah berbadan hukum maka terhadappenyertaan modal sebagai suatu saham khususnyaterhadap barang tidak bergerak in casu Tanah harusdisahkan dalam RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambatHal. 18 dari 23 hal. Put.

Pancuran Mas, yangtelah berbadan hukum namun belummenyelenggarakan RUPS;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan ataspendapat Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyakarena pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi yangHal. 22 dari 23 hal. Put.

keputusan RUPS LB, tanggal 30 April 2015 tidak dapat disepakatisecara musyawarah oleh peserta rapat, sehingga dilakukan Voting untukmengambil keputusan rapat.

Sehingga dengandemikian Keputusan RUPS LB PT. Fortune Forest tanggal 30 April 2015tidak sah;RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalamrapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalahsah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiranHalaman 4 dari 20 hal. Put.

Nomor 1015 K/Pdt/201713.14.15.16.17.dan/atau ketentuan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;Bahwa dalam RUPS LB yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2015 itutelah dihadiri baik oleh Tergugat II dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamsebanyak 275.000 saham (55%) maupun Penggugat dan Penggugat IIsebagai pemegang saham 225.000 saham (45%) PT. Fortune Forest, dengandemikian kuorum RUPS untuk merubah anggaran dasar Perseroan terpenuhikarena hadir 100% saham yang diterbitkan oleh PT.

Fortune Forest, karena Dewan Direksi tidakmenyusun laporan tahunan untuk diperiksa oleh pemegang saham dantidak pula mengadakan RUPS sebagaimana di atur dalam AnggaranDasar PT.

FortuneForest adalah batal demi hukum;e Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi keberatan danmenyatakan pada pokoknya bahwa RUPS LB PT. Fortune Forest tanggal30 April 2015 adalah sah karena telah memenuhi gorum rapat sebagaimanaditentukan oleh UndangUndang Perseroan Terbatas;e Bahwa terhadap dua pendapat di atas, Mahkamah Agung sependapatdengan alasan Pemohon Kasasi, RUPS LB PT.

SIERAF TEKNIK PERKASA;Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut hanya dihadiri oleh Tergugat1, Tergugat2dan DJULI EDY MURYADI, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dari Tergugat1.Dalam rapat tersebut tidak pernah dihadiri oleh Penggugat1 selaku pemegang 55,04 %lalaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY11.12.13.14.saham perseroan maupun Penggugat2 selaku pemegang 0,96 % saham perseroan.Oleh karena itu RUPS LB tersebut tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkankarena bertentangan dengan Pasal

Yang benar, masakepengurusan Penggugat I selaku Direktur Perseroan (selama 5 tahun) telahberakhir terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014, dan juga sejak Penggugat Idiangkat menjadi pengurus tidak permah melaksanakan RUPS Perseroan,meskipun Tergugat I telah sering meminta untuk dilaksanakan RUPS PerseroanP.T.

SIERAF TEKNIK PERKASA;Padahal selaku pengurus perseroan, Penggugat I seharusnya secara berkalamelaksanakan RUPS Perseroan, baik RUPS tahunan dan atau RUPS 5 tahunanuntuk membuat pertanggungjawaban selama melakukan pengurusan perseroan;lalaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY10.11.12.13.14.Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Nomor 10 yang menyatakan RUPSLuar Biasa hanya dihadiri oleh kuasa dari Tergugat sebagai pemegang saham 550(lima ratus lima puluh) saham perseroan;Dan yang

benar RUPS Luar Biasa dilaksanakan oleh P.T.

SIERAF TEKNIK PERKASA adalah sebagai akibatsikap Tergugat Rekonpensi I yang tidak melakukan RUPS selama masakepengurusannya, sehingga berdasarkan Undangundang Perseroan Terbatas No.40Tahun 2007 Penggugat I Rekonpensi diberi hak dan wewenang untukmelaksanakan RUPS;Dan sikap Tergugat I Rekonpensi yang demikian dapat dikualifikasikan telahmelakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW;Bahwa pada saat RUPS diselenggarkan oleh Perseroan, RUPS memutuskan untukmemberhentikan Tergugat

Bahwa judex facti telah Kkeliru) menerapkan hukum denganmempertimbangkan seolaholah jual beli saham dengan Akta No.37 telahmendapat persetujuan RUPS yang diadakan pada tanggal 8 April 2003kekeliruan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : RUPS tanggal 8 April 2003 ini berisi pernyataan para pemegang sahamdapat menyetujui rencana penjualan saham kepada Termohon Kasasi ,jadi bukan RUPS untuk melakukan jual beli saham kepada TermohonKasasi ; Pasal 52 (3) UUPT menytakan : dalam hal ini pemindahan hak

Barartiharus dilakukan RUPS persetujuan pemindahan/penjualan saham terlebihdahulu, baru kemudian dilakukan pelaksanaan jual beli saham selambatlambatnya 90 hari sejak persetujuan tersebut diberikan (bandingkandengan Pasal 59 UU No.40/2007) ; Dengan demikian, di samping RUPS Persetujuan Penjualan Saham, harusdilakukan lagi RUPS mengenai pelaksanaan jual beli saham yangkemudian dituangkan dalam Akta jual beli saham ; Yang terjadi pada RUPS tanggal 8 April 2003 hanyalah RUPS PersetujuanPemegang Saham

untuk menjual saham itu kepada Termohon Kasasi dan bukan mengenai pelaksanaan jual beli saham yang seharusnyadilakukan RUPS lagi khusus untuk pelaksanaan jual beli saham ini ; Oleh karena RUPS tentang pelaksanaan jual beli saham tidak atau belumada, maka jual beli saham dengan Akta No.37 telah melanggar prosedurjual beli saham, sehingga Akta No.37 tidak sah dan batal demi hukum atauharus dibatalkan ;.

Bahwa judex facti telah keliru menerapkan RUPS Persetujuan PenjualanSaham, kekeliruan mana dapat dijelaskan sebagai berikut : Pasal 52 UU No.1/1995 menyatakan : pemberian persetujuan ataupenolakan pemindahan hak atas saham, memerlukan persetujuan organperseroan. Berarti jual beli saham harus mendapat persetujuan dari paraHal. 15 dari 21 hal. Put.

RUPS tak mungkinmenjual saham, karena jual beli saham dituangkan dalam akta otentik, apabilapenjual mendalilkan bahwa pembeli belum membayar harga saham, makapenjual wajib membuktikannya ;Hal. 19 dari 21 hal. Put.

untuk memberhentikanPenggugat sebagai Direktur (anggota Direksi) sebagaimana tercantumdalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Nomor 02tanggal 2 November 2015 dibuat oleh Aulia Taufani, Notaris diKabupaten Tangerang (Akta RUPS Pemberhentian Sebagai Direktur).Akta RUPS Pemberhentian Sebagai Direktur ini telah dicatat dalamSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia berdasarkan Surat Nomor AHUAH.01.030978129 tertanggal6 November 2015;Selanjutnya, keputusan RUPS Tergugat

hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan hukum terhitungsejak 15 April 2015 dimana pada saat tersebut Penggugat telahdiangkat berdasarkan keputusan RUPS Tergugat yang tertuang dalamAkta RUPS Pengangkatan Sebagai Direktur menjadi direktur (anggotadireksi) Tergugat;3.

Keputusan RUPS bukanlahPerjanjian Kerja karena keputusan RUPS tidak memuat halhal yangseharusnya tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja sebagaimanamerujuk kepada Pasal 54 Undang Undang Ketenagakerjaan; Direktur diangkat oleh RUPS sementara karyawan diangkat olehpemberi kerja.

;Pemberhentian Penggugat sebagai direktur yang dilanjutkan denganpengangkatan Penggugat sebagai penasehat Tergugat juga tidak sertamerta menimbulkan atau) mengembalikan hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat karena pengangkatan Penggugat sebagaipenasehat Perusahaan didasarkan keputusan RUPS yang tertuang dalamAkta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat dan bukan berdasarkanperjanjian kerja;Akta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat bukanlah perjanjian kerjakarena akta tersebut merupakan suatu keputusan

RUPS Tergugat sebagaiorgan perusahaan dan RUPS bukanlah pemberi kerja dalam UndangUndang Ketenagakerjaan.

Tetapi Para Tergugat dan Tergugat Ilmemaksa dan menyuruh menandatangani hasil Notulen RUPS tersebut, denganalasan bahwa Penggugat memang benar ikut menghadiri RUPS tersebut ;Bahwa, Penggugat sangat menghawatirkan Para Tergugat, terutamaTergugat Yanto Husen, yang bertindak sebagai Komisaris PT. Daya Mulia,serta merta akan melakukan tindakantindakan yang melanggar hukum :1) Seketika akan memecat Penggugat (Raisman Arofah) sebagai DirekturUtama PT.

Pasal 106 ayat 5 UndangUndang No.40/2007 berbunyi : "Dalam RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri"Pasal 92 ayat 6 berbunyi : "RUPS dapat mencabut keputusanpemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggotaDireksi yang bersangkutan" jo Pasal 106 ayat 6 UndangUndangNo.40/2007 berbunyi : "RUPS mencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara tersebut"Artinya : Bahwa para Pemohon Kasasi telah mengundang TermohonKasasi

RUPS/RUPSLB adalah UndangUndang bagi pihakpihak yang mengadakan dan membuatnya ;Seyogyanya yang dapat membatalkan RUPS tadi adalah Rapat UmumPemegang Saham juga. Dalam hal Termohon Kasasi akanmembatalkan RUPS tentang pemberhentian statusnya dari jabatanselaku Direktur Utama perseroan, ianya dapat melakukan Rapat UmumPemegang Saham. Selaku pemegang saham minoritas di PerusahaanPT.

Telah di adakan RUPSLB tanggal 16 Januari 2006 dihadiri semua tidaktermasuk Termohon Kasasi tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukanperlawanan dan argumentasi mengapa dia di berhentikan bukan melaluiPenyidikan karena PT ada wadah spesialis yaitu RUPS sesuai Pasal 75 (1)kewenangan eksekutif RUPS sesuai Pasal 80, 91, 92 UndangUndangNo.1/1995 jo Paswal 94, 111 UndangUndang No.40/2007 ;3.

Pemberhentikan Komisaris atau direksi juga digariskan kewenangan ADPT.Daya Mulia, jika ada perselisihan harus diselesaikan RUPS yangmempunyai kekuasaan tertinggi. Jika perselisihanperselisihan kepentingandalam kedudukan komisaris/Direksi/oemegang saham harus di tempuhmelalui penyelesaian intern yaitu RUPS/RUPSLB. Pemegang Sahammenyatakan dapat memanggil RUPS atau minoritas dengan izin pengadilandan dibuatkan BA (Berita Acara).

Pernyataan Sirkuler di luar RUPS PT. Sungai Deras Sejahtera Nomor 05tanggal 14 Maret 2018 dihadapan Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., SS, M.HNotaris di Kabupaten Tangerang, Bukti P1213. Keputusan KemenkumHam Nomor AHU00059994.AH.01.02. Tahun2018 tanggal 15 Maret 2018, Bukti P1314.1 Bundel permintaan RUPS untuk tanggal 21 Mei 2020 besertaUndangan dan tanda terima, Bukti P1415. Panggilan RUPS untuk tanggal 21 Mei 2020 pada koran Sindo terbitantanggal 13 Mei 2020 halaman 2, Bukti P1516.

Risalah hasi RUPS tanggal 21 Mei 2020 beserta Undangan dan Tandaterima, Bukti P1617. 1 Bundel Undangan RUPS untuk tanggal 8 Desember 2020 besertaUndangan dan tanda terima, Bukti P1718. 1 Bundel Undangan RUPS untuk tanggal 15 Desember 2020 besertaUndangan dan tanda terima, Bukti P1819. Panggila RUPS untuk tanggal 20 Januari 2021 pada Koran Sindo terbitan6 Januari 202221 halaman 2, Bukti P1920.

Berita Acara RUPS Nomor 42 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuatdihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H Notaris di Pontianak, Bukti P2021. Keputusan KemenkumHam R.I Nomor AHUAH.01.030042354 tanggal24 Januari 2021, Bukti P21Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Padt.G/2021/PN Ptk22. Akta Jual Beli Saham Nomor 43 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuatdihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H Notaris di Pontianak, Bukti P2223.

Berita Acara RUPS Nomor 54 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuatdihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H Notaris di Pontianak, Bukti P2425. Keputusan KemenkumHam R.I Nomor AHU0006267.AH.01.02 Tahun2021 tanggal 31 Januari 2021 Tentang pengesahan Rapat RUPS a quo, BuktiP2526. Laporan Penilaian Aset dari Kantor jasa penilai Publik Nirboyo Adputra,Dwi Apriyanti dan Rekan, Bukti P2627.

Bahwa ketidak hadirandan ketidak perdulian Tergugat atas perseroan dan tidak menyetorkansahamnya sesuai dengan hasil RUPS merupakan pengabaian tanggung jawabTergugat sehingga telah menghambat segala usaha perseroan, sehinggadengan demikian demi memperlancar semua kegiatan perseroan makaPenggugat perlu diberikan jjiin dan kuasa oleh Pengadilan untuk menjualkepada Penggugat atau orang lain seluruh saham Tergugat Charly Lamsebanyak 27 lembar saham @ Rp1.000.000,00 senilai Rp.27.0000.000,00,(duapuluh

Menetapkan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DutaPermata Properti (PT DPP) dengan agenda rapat sebagai berikut:a. Laporan keuangan tahun 2015, 2016, 2017 neraca akhir tahun bukuyang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya,laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan aruskas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporankeuangan tersebut;b.

Menetapkaan kuorum~ kehadiran untuk melaksanakan rapatdiselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DPPadalah paling sedikit 83,7% (delapan puluh tiga koma tujuh persen) dariseluruh jumlah saham;4. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT DPP dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurangHalaman 2 dari 6 hal. Put.

Nomor 1429 K/Pdt/2020kurangnya 83,7% (delapan puluh tiga koma tujuh persen) dari jumlah seluruhsaham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT DPP untuk seluruh agenda rapat:5.

Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusanberdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu palingcepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejaktanggal penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidaktermasuk waktu hari pemanggilan;6.

Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT DPP yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorumpengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah;7. Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DPP berdasarkan penetapan ini;8. Memerintahkan direksi dan komisaris PT DPP untuk hadir dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikanseluruh dokumen PT DPP kepada seluruh pemegang saham;9.

Seluruh KeputusanKeputusan RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) PT Selecta Tahun Buku 2019 dan seluruh KeputusanKeputusan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa) PT Selecta Tahun 2020 yang diselenggarakan di Batu padaTanggal 17 November 2020 adalah cacat prosedur dan dinyatakantidak Sahb. Menyatakan Para Terbanding / semula para tergugat telahmelanggar kepatutan membuat persyaratan calon Direksi danCalon Dewan Komisaris PT Selecta.c.

Menyatakan Para Terbanding / semula para tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menyelenggarakanRUPS PT Selecta Tahun buku 2019 dan RUPS LB PT SelectaTahun 2020 yang diselenggarakan di Batu Tanggal 17 NovemberHalaman 3, Putusan Nomor 605/PDT/2021/PT SBY2020.Menghukum kepada Para Terbanding / semula para tergugat untuk :a.

Menyelenggarakan RUPS PT Selecta ulang yaitu RUPS tahunbuku 2019 dan RUPS Luar Biasa dengan agenda PengangkatanPengurus PT selecta karena masa jabatan yang telah habis.c. Membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo.2.

semua saham PT Selecta yang dimiliki olehPenggugat Rekonvensi atau sebanyak 42 (empat puluh dua)lembar saham dan semua saham yang dimiliki PenggugatRekonvensi Il atau sebanyak 6 (enam) lembar saham untukdikembalikan kepada PT Selecta atau setidaknya diserahkan untukdibeli PT Selecta dengan harga senilai jumlah nominal saham(nominal empat ratus ribu rupiah perlembar saham)2.5.2 Membuat surat pengunduran diri sebagai Pengurus PT SelectaPeriode 2020 2025.2.5.3 Memerintahkan PT Selecta menyelenggarakan RUPS

MENYATAKAN Para Penggugat Rekonvensi adalah Direksi PTSelecta Tahun 20152020 yang telah menjalankankepengurusan PT Selecta dengan prinsip kehatihatian dantanggung jawab yang besar, sehingga PT Selecta dari waktu kewaktu berkembang dengan perkembangan yang baik danmeningkat, serta telah menyelenggarakan RUPST Tahun Buku2019 dan RUPS LB Tahun 2020 tanggal 17 November 2020secara sah dan sesuai hukum;5.

Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il untuk melakukan perubahanketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perseroan,selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 86 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dimana Koran aysdan keputusan RUPS berdasarkan lebih dari 2 (Seperdua) arijumlah seluruh saham dengan suara hadir atau diwakili s@suaj Ywndangundang; O5.

karena tidak berdasarkansengketa sehingga dianggap tidak mempunyai dasar hukum.Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan seluruh faktafaktaserta buktibukti yang mendukung dalildalil dari Pembanding yangmenyatakan bahwa gugatan aquo sudah sepatutnya dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum denganmenggunakan UU no.40/2007 sebagai dasar dibenarkannya pengajuan mempertimbangkan bahwa kuorum RUPS adalah lebijumlah seluruh

saham padahal berdasarkan ey uu no.40/2007kuorum RUPS dapat ditentukan lebih besar Rs diadasar dan undangundang lainnya ~Majelis Hakim Tingkat Pertama eae menerapkan hukum dalammemutuskan bahwa ketentua 0 akta no.17/2011 atau objekari Ye bagianiatur oleh anggaransengketa adalah rerteriang an hukum, keadilan dan itikad baikaRkarena tidak dilaksanaka PS oleh PembandingMajelis Hakim Tingk ama telah salah dalam menerapkan hukum dengan TOY, pasal 1266 jo. pasal 1267 KUHPerdata untukmembatalka 10 Akta

Bahwa alasan dan dasar pengajuan gugatan a quo adalah disebabkantidak adanya itikad baik dari Pembanding (dahulu Tergugat II) untukmembicarakan dan atau memberikan persetujuan perubahan KuorumRUPS dan Kuorum Keputusan RUPS, baik dalam rapat maupun secarasirkuler, yang sesuai faktanya Turut Terbanding telah menapermohonan persetujuan sirkuler tersebut kepada Pemba apitidak mendapatkan tanggapan yang baik, sehingga rataSan dan berdasar hukum gugatan pembatalan ketentuan pasal ygaran Dasarperseroan

SMenurut pendapat hukum Turut Terbanding, adalah sangat#oe an dan berdasar hukum, permintaan Para Pembanding emegangSaham, untuk melakukan perubahan atas ketentudahDasar Perseroan, dan disesuaikan dengan or10 Anggaranarat minimal 50%+ 1% atas kuorum RUPS dan Kuorun, R RUPS, sebagaimanaketentuan pasal 86 UU Perseroan Terbdta or 40 tahun 2007, karenaketentuan pasal 10 Anggaran Daga seroan merugikan hak dankepentingan hukum Para Ter i ermasuk Turut Terbanding, danselanjutnya dengan penta ersebut, maka

sebagaimana diatur dalamHal 5 putusan perkara Nomor 57/Pdt/2016/PT SMG10Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 90 UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.Bahwa Notulen dalam RUPS tanggal 19 Agustus 2013 mutlak disetujuidan ditandatangani oleh semua peserta RUPS sebagaimana ditegaskandalam Pasal 77 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas agar Keputusan RUPS dapat bersifat bulat, namun notulenRUPS yang tidak ditandatangani oleh Direktur Utama tetap diajukanoleh Turut Tergugat

kepada Tergugat VI tanpa mempertimbangkanakibat hukumnya.Bahwa RUPS yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2013 yangmembuat susunan pengurus/pengalihan saham baru PT.

Melanggar hakhak Penggugat dan bertentangan dengan rasakeadilan karena Para Tergugat dan Turut Tergugat dengansengaja merekayasa notulen RUPS, demikian pula Tergugat VImenguatkan keputusan RUPS yang diketahuinya bahwanotulenRUPS tidak ditandatangani oleh ketua Rapat, RUPS seharusnyatidak boleh dilaksanakan karena notulen tidak sempurna, aktapernyataan keputusan rapat (PKR) cacat hukum dan batal demihukum karena sandaran dari Akte tidak sesuai dengan yangseharusnya (Ic.

Padahal sebelum Notulen RUPS aquo dibuat telah ada perbuatan hukum perbuatan hukum proses pengalihansaham dengan jual beli sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) diatas.10 Bahwa, menjawab posita gugatan Para Penggugat nomor 7 (tujuh),dapat dijelaskan sebagai berikut :a Bahwa, bunyi pasal 77 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 adalah Setiappenyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui danditandatangani oleh semua peserta RUPS;Hal 17 putusan perkara Nomor 57/Pdt/2016/PT SMGb Bahwa, pada

Hal inimenunjukkan bahwa proses hukum pengalihan saham dengan alas hak jual belidengan adanya Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.

Sari Mutiara adalah sah dan berkeuatan hukum;

Prof H.M Yamin S.H Nomor: ^-A, medan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh turut terbanding semula turut tergugat adalah tidak sah menurut hukum;

Sari Mutiara Nomor:101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah tidak sah menurut hokum;

Pasal 82 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para PemegangSaham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

Halhal yang timbul dalam rapat.Bahwa oleh karena pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 11 Desember2019 mengacu pada susunan Direksi dan Komisaris hasil keputusanRUPS LB yang terutang dalam Akta Nomor: 101 tanggal 29 Oktober2016, maka demi hukum RUPS LB pada tanggal 11 Desember 2019tersebut adalah batal demi hukum.Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS LB) pada tanggal 29 Oktober 2016sesual Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.

Sari MutiaraNomor: 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Sari Mutiara yangdilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor TurutTergugat di JI. Prof. HM Yamin SH Nomor: 6A, Medan yang dipimpinoleh Tuan Parlindungan Purba adalah tidak sah maka patut danberalasan secara hukum Pengadilan membatalkan Hasi keputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Pasal82 ayat (1) dan (2) undangundang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas yang menyatakan :Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para Pemegang Sahamdengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (Satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill,kecuali Undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar.12.

jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpengambilan keputusan RUPS yang lebih besarSedangkan kourum kehadiran kurang dari 2/3 atau sebanyak 66,7 %karena RUPS tersebut hanya dihadiri oleh 60% pemegang saham.Sehingga keputusan RUPS tidak memenuhi kourum yang ditetapkanoleh Anggaran dasar dan Undangundang Perseroan Terbatas.

Selaku PemegangSaham 60% PT KSE perihal Undangan RUPS Luar Biasa Tanggal 19Agustus 2019, diberi tanda bukti P.17;Fotokopi Notulen RUPS Luar Biasa Tanggal 05 September 2019, diberitanda bukti P18;Fotokopi Surat dari ISNA YUSDIATI Selaku Pemegang Saham 40% PTKSE Ditujukan Kepada YUSTI YUDIAWATI, ST, MT.

denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

dalam Pasal 79 UUPT sejakditerimanya surat tercatat yang memuat permohonan RUPS, Direksi danDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS.

oleh DewanKomisaris pada tanggal 14 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPSdiselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2019, hal mana bertentangan puladengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yangHalaman 37 dari 47 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Bjbmenggariskan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.