Untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga, dapat dilaksanakankegiatan usaha penunjang angkutan udara.Pasal 1383 mengatur bahwa:Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedurpemberian izin kegiatan usaha penunjang angkutan udara diatur denganPeraturan Menteri.Bahwa kegiatan usaha penunjang bandar udara diatur dalam pasal 34 a.7KM 48/2002 tentang Penyelengaraan Bandar Udara Umum mengaturbahwa:Usaha kegiatan penunjang bandar udara terdiri dari: jasa penanganan kargo(cargo handling

BandaraUdara, pass Inspektur Nasional dikeluarkan oleh Dirjen PerhubunganUdara dan ID Card Crew dimiliki oleh para kru pesawat udara seperti pilotdan pramugari yang berkepentingan untuk masuk dan mengoperasikanpesawat;Bahwa Pas Bandara dikeluarkan oleh Otoritas Bandar Udara menurutPermenhub No. 33 Tahun 2015 dikeluarkan bagi para pihak yangHalaman 109 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pat.G/2016/PN.LBPberkepentingan dan memiliki kegiatan di DKT seperti misalnya badanusaha yang menangani ground handling

Djafaandiri Perkasa, selanjutnya diberidengan Tanda Bukti T I26;27.Foto copy Berita Acara Pengelolaan Handling Cargo dan Pos PT. GarudaIndonesia ( Persero ),Tkb oleh PT. Dharma Bandar Mandala ( DBM Cargo) di Daerah Pergudangan Lini 1 dan Lini 2 Bandara InternasionalKualanamu No.MSEDM/20128/2014, tanggal 30 April 2014, selanjutnyadiberi dengan Tanda Bukti T I27;28.Foto copy Berita Acara Pengelolaan Handling Cargo dan Pos PT. GarudaIndonesia ( Persero ),Tko oleh PT.

Foto Copy Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2015 tentangPengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan TerbatasBandara, yang selanjutnya disebut sebagai Bukti T.IV & V4;Foto Copy Perjanjian Kerjasama Penanganan Kargo Pesawat Udara No.422/JTDG/PKS/KNO/IX/2014 tanggal 18 September 2014, yang selanjutnyadisebut sebagai Bukti T.IV & V5;Foto Copy Addendum Perjanjian Kerjasama Pelayanan Cargo Handling No.422/JTDG/PKS/KNO/X/2014 no. 114/JTDG/ADDI/PKS/KNO/IIV2016 tabggal23 Maret

sebagaimana dalam norma Pasal 76 Ayat (3) UndangUndang Administrasi Pemerintahan telah menentukan Pengadilan berwenangmenyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan, dalam hal ketika wargamasyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan dari Pejabatyang menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang merugikan.Sehingga dapat dipahami skema proses upaya administratif yang diatur dalamUndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistem hak upayaadministratif (complain handling

lama 10 (sepuluh) hari kerja;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 78 Ayat (1) dan (2)UndangUndang Administrasi Pemerintahan juga menentukan Keputusan dapatdiajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejakkeputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada Atasan Pejabatyang menetapkan Keputusan:Halaman 72 dari 89 halaman Putusan Nomor: 25/G/2021/PTUNSRG.Menimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan Lembagaupaya administratif (complain handling

UndangUndang AdministrasiPemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraanPemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(citizen friendly) dengan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yangaktif yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendapatkanjaminan perlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuknyata dari implementasi ajaran negara hukum tanggungjawab (responsibilitystate);Menimbang, bahwa upaya administratif (complain handling

Putusan Nomor 570/B/PK/PJK/2016 No Kelompok Nama Barang I HULL PART Hull Equipment Hatch and ManholeMastPost RiggingAnchoring and MooringLife Saving Equipment And Boat DavitAwning and Canvas WorkRailStanchion and DavitSkylight and Removable PlateGate HoleRamp Door 2 Deck Machinery Parts for WindlassMooring WinchCapstanBoat WinchSteering gearLiftHandling HoistHandling CraneDerrickBow ThrusterHydraulic Pump UnitRefrigerating Plant 3 dst IV CARGO PART Parts For Cargo Handling Machinery, Such as Cargo

Karena lokasi pemuatan ada di Jakarta, maka saat itu Pak Charles mintabantuan Tergugat II untuk handling export barang dengan dry containermilik Bapak Budi (Penggugat) dengan commodity jahe;3. Hal tersebut dilakukan beberapa kali export dengan Shipping Line YangMing (Tergugat & III) dan selama ini tidak ada masalah;4.

Sehingga dapat dipahami skema proses upayaadministratif yang diatur dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahanmenggunakan sistem hak upaya administratif (complain handling) dengandua jenjang berupa keberatan administratif dan banding administratif denganbatas waktu penyelesaian yang telah ditentukan;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1)Perma Nomor 6 Tahun 2018 telah menentukan Pengadilan berwenangmenerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa AdministrasiPemerintahan

Sepuluh) hari kerja;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 78 Ayat (1) dan(2) UndangUndang Administrasi Pemerintahan juga menentukan Keputusandapat diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) harikerja sejak keputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepadaAtasan Pejabat yang menetapkan Keputusan:Halaman 92 dari 128 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2020/PTUNSRGMenimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturanLembaga upaya administratif (complain handling

UndangUndangAdministrasi Pemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkanpenyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dankebutuhan masyarakat (citizen friendly) dengan menempatkan wargamasyarakat sebagai subjek yang aktif yang terlibat dalam penyelenggaraanpemerintahan serta mendapatkan jaminan perlindungan dalampenyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuk nyata dari implementasiajaran negara hukum tanggungjawab (responsibility state);Menimbang, bahwa upaya administratif (complain handling

Selanjutnya saksi FARIKHINJUWANDA tertarik atas bujuk rayu dari saksi EKO EDI SUSANTO dan saksiSAPEKUDIN (berkas perkara terpisah), karena menawarkan sebagaiberikut: Bahwa EKO EDI SUSANTO mengatakan Saya memiliki programumroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah) diberangkatkan melalui birosaya Maret 2014, hanya bayar Ro7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus riburupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua,termasuk passport, airport tax, handling dan vaksin meningitis.

Dengan memperhatikan piutang yang dijualsebesar Rp12.712.250.607,00 akan tetapi dibeli dengan hargaRp672.000.000,00 maka jual beli tersebut adalah jual beli yang tidakwajar sehingga jual beli piutang tersebut harus dipandang sebagaisuatu schijn handling (jual beli purapura), sehingga sesungguhnyaoleh hukum jual beli piutang tersebut harus dianggap sebagai tidakpernah ada.

Sehinggadapat dipahami skema proses upaya administratif yang diatur dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistem hak upaya administratif(complain handling) dengan dua jenjang berupa keberatan administratif dan bandingadministratif dengan batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan;Menimbang, bahwa norma Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UndangUndang Administrasi Pemerintahan menentukan pula Keputusan dapat diajukankeberatan secara tertulis dalam waktu paling lama 21 (dua

Atasupaya keberatan administrasi tersebut Badan atau Pejabat Pemerintahan wajibmenyelesaikan keberatan paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 78 Ayat (1) dan (2)UndangUndang Administrasi Pemerintahan juga menentukan Keputusan dapatdiajukan banding secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja sejakkeputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada Atasan Pejabatyang menetapkan Keputusan:Menimbang, bahwa upaya administratif (complain handling

admnistrasi atau pejabat yang berwenang kepada pejabat yangberwenang yang tidak menyimpang dari aturan sehingga yang tadinya tidakboleh menjadi boleh atau sebaliknya dan harus punya limit waktu ;Bahwa Tindakan paksa dalam Hukum Administrasi bisa dilakukan jika setelahada tahapantahapan yang dilakukan, misal ada teguran, ada surat peringatan1,2,3 jika tidak yang di peringatkan tidak mengindahkan berarti yangbersangkutan melawan, maka kekuasaan boleh melakukan tindakan hukumtindakan paksa ; Bahwa vethelik handling

itu adalah kerugian faktual kalau yang berkaitandengan recht handling itu adalah akibatnya menimbulkan akibat ketidakberwenangan, artinya ada hukum yang membatasi.

atau Pejabat Pemerintahan wajib menyelesaikankeberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 78 Ayat (1) dan (2)UndangUndang Administrasi Pemerintahan juga menentukan Keputusan dapatdiajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusanupaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada Atasan Pejabat yangmenetapkan Keputusan:Menimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan Lembagaupaya administratif (complain handling

UndangUndang AdministrasiPemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahanmenjadi lebin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly)dengan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktif yang terlibatdalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendapatkan jaminan perlindungandalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuk nyata dari implementasiajaran negara hukum tanggungjawab (responsibility state);Menimbang, bahwa upaya administratif (complain handling

(J) Amounts for handling, loading, storing,transporting and shipping, other delivery costs (includinginsurance). ...

(J) Amounts for handling,loading, storing, transporting and shipping, other delivery costs (including insurance). ...Dalam Bahasa Indonesia, ketentuan tersebut diartikan sebagai Biaya operasi dalam tahun manapun berartijumlah yang dikurangkan dari penerimaan untuk semua jumlah pengeluran yang diakibatkan oleh Pengusahaandalam tahun tersebut. Biaya operasi dapat termasuk, antara lain, jumlahjumah sebagai berikut: ...

Mitra Makmur Abadi belum menyebutkan identitas dandimana kapal / tongkang yang memuat pasir Kalimantan tersebut kapal apa danberada dimana, juga belum menentukan hari pembongkarannya, karena apabiladipastikan pelaksanaanya maka dibuat kembali Perjanjian Kerjasama denganpihak Pelindo yang mana ketika itu pihak PT Surya Mitra Makmur Abadimelangkapi dokumendokumen yang dibutuhakn pihak PT Pelindo yang harusdipenuhi selambatlambatnya sehari sebelum kapal sandar ;Bahwa dilakukannya rencana kerjasama handling

Gatot Subroto Kay. 42 Wisma Mulia Lt.16 JakartaSelatan, saksi bekerja sebagai Officer Litigation handling sejak bulan April2014, tugas serta tanggung jawab saksi adalah melakukan koordinasi dalamproses penanganan permasalahan hukum yang melibatkan Perusahaan PT.Telkomsel bertanggung jawab kepada GM Counsel & Litigation.Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidanamengakses jaringan tanoa hak tersebut akhir bulan Januari 2015 ketikaberada di kantor PT. Telkomsel JL.

Tergugat juga mengancam Penggugat dengan mengatakanbahwa dirinya akan menyerahkan buktibukti yang ia miliki sehubungandengan tindak pidana tersebut kepada Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan KoordinasiPenanaman Modal, Danish National Contact Point the Mediation andComplaints Handling Institution for Responsible Business Conduct ofOECD Guideline dan Council of Europes Group of States AgainstCorruption (GRECO) Directorate General of Human Right and LegalAffairs

cecece sce e ec ee ee ene ee eneea eee eeaes Rp. (183.083.998,00)yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; Koreksi atas Biaya Usaha sebesar Rp. 4.334.323.469,00 Menurut Terbanding:bahwa atas koreksi terhadap Salary Expenses, Overtime Expenses, Meal Expenses, THR, OperaticAllowance, Life Insurance, Medical Expenses, Honorarium, Telecomunication Expense, StationerPhotocopy Expenses, Stamp, Travelling Expenses, Accomodation Expenses, Properti & Bisnis IntInsurance, Vehicle Insurance, Fuels, Shipping & Handling

Anggrek 2, WismaPlatinum, Karet Kuningan, dengan mengucapkan sumpah didepan persidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa benar saksi bekerja di Bank BRI sebagai Customer Service sejaktahun 2013 alamat kantor di kantor cabang Mall Ambasador, sedangkantugas dan tanggung jawab saksi adalah Melayani Nasabah dan membukarekening tabungan, melakukan handling complain nasabah, menawarkanprodukproduk tabungan / simpanan yang ada pada

kewenangan PTUN telah mengalami perluasan diantaranyatadinya hanya berwenang memutus dan mengadili mengenai keputusan badanTUN saja tapi saat ini ada yang disebut tindakan sebagai mana diatur dalamPasal 1 angka 8, mohon dijelaskan, Disisi lain memang UndangUndangpemerintahan ini memang ada yang berusaha menyelaraskan dengan HukumAdministrasi Negara, dalam Hukum Administrasi negara ini ada 2 katagoritindakan Hukum Administrasi, yaitu tindakan hukum administrasi negara dantindakan faktual, ada frees handling

dan factual handling, Frees handling adadua ada yang bersetandarkan hukum Tata Negara dan hukum AdministrasiHalaman 107 dari 131 halaman Putusan Nomor. 1/P/FP/2020/PTUN.YKNegara ini menjadi satu tidak boleh, dan yang kedua tindakan factual dapatdikelompokkan dalam tindakan hukum tetapi tindakan yang diperlukanpemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan factual, membangunjalan, membangun jembatan ini tidak bisa dikelompokan menjadi tindakanhukum tapi ini bisa timbul akibat hukum, kemudian

mengetahuilagi apa maksud dan tujuan Terdakwa 2 untuk menggunakan ATM miliksaksi.Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menjawab tidak keberatan danmembenarkannya.Yenny ApriantiBinti Agustar dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga denganpara Terdakwa.Bahwa saksi bekerja di Bank BNI selama 8 (delapa) tahun dan saat ini dibagian Costumer Service (CS) dari Bank BNI cabang Langsa.Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan tentang Handling

mengkonfirmasi kepada petugasAngkasa Pura Logistik perihal kurangnya barang tersebut namunPetugas Angkasa Pura Logistik tidak menindaklanjuti perihalkekurangan barang tersebut.Bahwa adapun Maskapai Penerbangan yang mengangkut barangkiriman dari J&T tersebut adalah Maskapai Garuda.Bahwa mekanisme bongkar muat barang dari Maskapai Garuda diBandara Sultan Hasanuddin tersebut sepengetahuan saksi yaitu barangditurunkan dari pesawat ke Gerobak oleh Porter (angkat barang) daripihak GAPURA selaku Ground Handling